INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(368, 1, '2022-04-09 10:30:41', '2022-04-09 10:30:41', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (19/01/2022) lalu dilaksanakan penyampaian visi misi bakal calon rektor Universitas Jenderal Soedirman dalam rapat senat terbuka yang diselenggarakan di Graha Widyatama Unsoed. Bakal calon rektor yang terpilih diantaranya Prof. Dr.Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr, Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si, &nbsp;Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto M.P., Ph.D, dan Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bakal calon rektor tersebut kemudian dipilih kembali oleh anggota senat dalam rapat senat tertutup yang diselenggarakan di hari yang sama. Tiga nama calon rektor dihasilkan dari rapat tersebut, yaitu Profesor Akhmad Sodiq, &nbsp;Dr.Ir V. Prihananto, dan Profesor Totok Agung Dwi Haryanto. Tiga nama ini akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemilihan bersama dengan Menteri sendiri diketahui akan dilaksanakan pada April nanti.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Komposisi Calon Rektor </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dosen dari Fakultas Pertanian mendominasi bursa calon rektor periode ini. Dua diantara tiga calon rektor, yaitu Profesok Totok Agung dan Dr. Ir. V. Prihananto merupakan dosen dari Fakultas Pertanian. Sementara Profesor Akhmad Sodiq sendiri merupakan dosen Fakultas Peternakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketiga calon rektor sempat menduduki jabatan&nbsp; strategis baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dr.Ir. V. Prihananto dan Profesor<strong> </strong>Akhmad Sodiq saat ini masih berstatus sebagai wakil rektor. Dr.Ir. Prihananto merupakan wakil rektor bidang perencanaan, Kerjasama, dan humas sementara Prof. Akhmad Sodiq merupakan wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara keduanya hanya Profesor Totok Agung yang belum pernah menjabat sebagai wakil rektor, tetapi pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum menjadi wakil rektor, Profesor Akhmad Sodiq sempat menjadi dekan Fakultas Peternakan menggantikan dekan sebelumnya yang terpilih menjadi wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara Dr.Ir. V. Prihananto menjadi calon rektor yang telah lama aktif menjabat sebagai wakil rektor dibandingkan yang lainya. Dr.Ir. Prihananto tercatat pernah menjabat dua kali &nbsp;sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Lanjutkan Internasionalisasi Kampus </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ambisi pengakuan Unsoed di mata &nbsp;dunia menjadi salah satu hal yang digadang-gadangkan oleh para calon rektor. Setidaknya seluruh calon rektor memiliki visi yang memuat aspek yang berkaitan dengan pengakuan internasional terhadap kampus. Dalam visi Profesor Akhmad Sodiq, unsur ini disebutkan dalam visinya yaitu “menuju unsoed yang merdeka, maju, mendunia”. Sementara dalam visi &nbsp;Dr.Ir. V. Prihananto, internasionalisasi kampus ini dibangun dalam visinya secara spesifik yaitu ASEAN. Lengkapnya visi tersebut yaitu “Pada Tahun 2026, Unsoed menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN”. Terakhir, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto spesifik menegaskan fokus unsoed dalam mendunia dalam visinya “Terwujudnya Unsoed yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal melalui prima tridharma.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Upaya internasionalisasi kampus pada dasarnya memang jadi visi Unsoed yaitu “pada tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”. Para calon rektor kemudian mengaktualisasikan visi ini ke dalam visi-misi nya masing-masing.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pemberdayaan Mahasiswa </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hampir semua bakal calon rektor membahas mengenai optimalisasi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Nadiem Makarim. Dr. Ir. Prihananto dan Profesor Totok Agung sama-sama mengatakan bahwa penerapan MBKM di Unsoed masih belum maksimal. “MBKM di kita untuk mengambil maksimal 20 SKS masih belum terpenuhi karena kurikulum kita masih belum berbasis MBKM”, jelas &nbsp;Dr.Ir. V Prihanoto dalam penyampaian visi-misi nya. Sementara menurut Prof. Totok , MBKM di Unsoed penerapanya masih 19% sehingga misi nya adalah pengembangan implementasi MBKM tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Akhmad Sodiq, mencanangkan misi untuk menciptakan model magang &nbsp;<em>microcredentials</em> yang bersertifikat industri atau sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pengembangan sumberdaya manusia baik mencakup dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dua calon rektor mencanangkan program baru.Calon rektor pertama, Prof. Akhmad Sodiq juga mencanangkan program <em>the dynamic placing test</em> untuk menggantikan UEPT yang selama ini diselenggarakan Unsoed. Test ini menurutnya merupakan upaya untuk meningkatkan kompetisi internasional, karena mahasiswa akan mendapatkan sertifikat berstandar internasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Totok, mencanangkan program <em>talent scouting </em>dan <em>talent management</em> untuk mahasiswa dan dosen untuk ditelusuri mana yang bisa berprestasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus : Kurang Mendapat Perhatian</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara tiga calon rektor, hanya Profesor Akhmad Sodiq &nbsp;yang menyinggung mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus. Profesor Ade Maman yang merupakan bakal calon juga sempat menyinggung mengenai hal ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Pasca ditetapkanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual, kasus-kasus mengenai kekerasan seksual di universitas kembali terbuka di berbagai universitas tak terkecuali di Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada setiap universitas untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Satuan tugas ini harus dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah peraturan disahkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Unsoed sendiri telah memiliki Unit Layanan Pengaduan Kekerasan (ULPK) yang sebelum peraturan dibentuk memiliki tugas berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Menurut peraturan tersebut, unit ini perlu ditransformasikan ke dalam satuan tugas tersebut. Sampai saat ini masih belum diketahui sejauh mana unit ini telah terbentuk.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagaimana isu ini dikemukakan oleh masing-masing calon rektor dalam menyampaikan visi-misi setidaknya memberikan gambaran bagaimana komitmen para calon rektor dalam menciptakan suasana aman dalam kampus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Fahmi dan Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3>LPM PRO JUSTITIA</h3>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Internasionalisasi Kampus Hingga Optimalisasi MBKM Dalam Visi-Misi Calon Rektor Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '342-revision-v1', '', '', '2022-04-09 10:30:41', '2022-04-09 10:30:41', '', 342, 'https://justiklik.com/?p=368', 0, 'revision', '', 0),
(369, 1, '2022-04-09 14:26:39', '2022-04-09 14:26:39', '<!-- wp:image {\"id\":362,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-362\"/><figcaption>Salah satu partisipan aksi membawakan poster berisi tuntutan</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Jumat (08/04/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) Kabupaten Banyumas menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan beberapa tuntutan terhadap&nbsp;keputusan dan wacana pemerintah pusat.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas itu mulanya berkumpul di kampus masing-masing lalu berkumpul&nbsp;di Masjid 17 dekat UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri (UIN SAIZU) kemudian massa yang sudah berkumpul berjalan kaki bersama dari tempat mereka berkumpul menuju Gedung DPRD Banyumas.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi kali ini mengangkat 5 (lima) tuntutan permasalahan. Pertama, menuntut penolakan terhadap penundaan pemilu tahun 2024. Kedua, menuntut penolakan terhadap wacana perpanjangan terhadap masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ketiga, menuntut penolakan terhadap kenaikan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Keempat, masalah kriminalisasi terhadap aktivis. Kelima, mewujudkan reformasi agraria sejati dan industrialisasi nasional.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed menekankan pada 3 permasalahan pokok, yaitu :&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>1.Kenaikan Harga Barang Pokok&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Yang pertama soal urgensi yang memang dirasakan oleh rakyat yang kesulitan dengan kenaikan harga ini, banyak sekali masyarakat sipil yang sudah menanyakan kepada mahasiswa, kapan ini mahasiswa turun untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Saat ini rakyat sedang kesusahan karena kenaikan harga pokok.” ujar Alfan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>2.Soal Penundaan Pemilu &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Hal ini menjadi menjadi <em>urgent </em>juga<em>, </em>kenapa? Karena sudah banyak dari pihak pemerintah dari menteri-menteri Jokowi sudah berani mengeluarkan wacana itu ke publik. Sudah berani melempar wacana itu ke publik artinya sudah ada perencanaan akan menuju kesana dan hal ini kemudian karena hal itu bertentangan dengan konstitusi yang memang mengamanahkan kita untuk melaksanakan pemilu 5 tahun sekali.” ucap Alfan&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>3.Presiden 3 Periode&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga mengatakan “Soal presiden 3 periode ini juga <em>urgent</em> kawan-kawan semua, dan seperti yang tadi sudah dikeluarkan <em>statement</em> dari pihak pemerintah pusat dan arahnya akan kesana juga gitu, ini mengkhianati amanah&nbsp; reformasi yang mana seharusnya kita membatasi masa jabatan presiden gitu, dan juga melanggar konstitusi dimana pasal 7 seharusnya presiden tidak boleh lebih dari 2 periode, makanya kita pilih isu-isu ini berdasarkan urgensi yang dirasakan masyrakat juga adanya dampak-dampak kehancuran demokrasi yang nanti akan dirasakan.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD III Supangkat&nbsp;turun langsung menemui massa yang menggelar aksi. Achmad Husein dan Supangkat menyatakan setuju dengan semua tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Supangkat juga menitipkan pesan kepada massa yang hadir “Pertama mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasinya, yang kedua tetap menjaga kondusivitas di Banyumas, yang ketiga menjaga keukhuwahan islamiyah di Banyumas.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":363,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-363\"/><figcaption>Bupati Banyumas, Achmad Husein menandatangani isi tuntutan yang diberikan mahasiswa </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan tanggapan dari Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD yang setuju dengan tuntutan yang dibawakan mahasiswa, Koordinator Lapangan Bagus Hadikusuma menyatakan “Tanggapan DPRD alhamdulillah, kita tidak menyangka bahwa DPRD dan Pak Bupati punya pandangan yang sama terhadap isu ini. Sepakat untuk menandatangi, dan akan menindaklanjuti dengan memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat.” Bagus juga menambahkan harapannya setelah agenda ini berlangsung, “Jelas, harapan teman-teman semua bukan harapan saya doang bahwa isu tuntutan kita harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan jelas tuntutan capaian minimal kita sudah disepakati sudah disetujui dan mereka sudah punya sikap yang jelas. Teman-teman denger ya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD punya sikap yang sama setuju untuk tuntutan kita. Itu harapan kita, tuntutan kita direalisasikan oleh pemerintah pusat.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga menanggapi terkait hasil tuntutan dalam aksi ini, “Belum, kenapa ini belum sukses, karena objek politik kita adalah presiden, objek politik kita Presiden Republik Indoensia Joko Widodo, ketika kita menyampaikan aspirasi saat kita tuntut adalah presiden, kita sampaikan kepada pihak pemkab dan DPRD&nbsp;hanya untuk menyampaikan gitu. Jadi aksi ini tidak selesai sampai disini jika nanti memang memungkinkan kita akan lanjutkan menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah pusat di nasional secara langsung supaya nantinya kita dapat merasakan sama-sama kebijakan yang akan dibuat pemerintah.” &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu peserta aksi Rayhan menuturkan, “Menurut saya tuntutannya kita hari ini terpenuhi meski bukan secara gamblang dipenuhi tapi tetap kondisi positif untuk dipenuhinya tuntutan kita, walaupun kita menyepakati dari tadi yang dikomandokan bahwasanya kita akan datang lagi kalau memang tuntutan kita tidak dipenuhi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari pewakilan massa yang mengharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyampaikan aspirasi masyarakat Banyumas kepada pemerintah pusat, dan menegaskan apabila aspirasi tidak sampai kepada pemerintah pusat atau terjadi penolakan terhadap isi tuntutan yang diberikan,&nbsp;akan ada aksi lanjutan baik tingkat daerah maupun langsung ke pusat. Massa&nbsp;bubar pada pukul 16.40 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIVITAS&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Kawal Isu Nasional, Aliansi Semarak Gelar Aksi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '361-revision-v1', '', '', '2022-04-09 14:26:39', '2022-04-09 14:26:39', '', 361, 'https://justiklik.com/?p=369', 0, 'revision', '', 0),
(370, 1, '2022-05-22 12:59:35', '2022-05-22 12:59:35', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto,Sabtu (21/05/2022) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (BEM UNSOED) menggelar mimbar bebas di alun-alun Kota Purwokerto untuk memperingati 24 tahun peringatan reformasi.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dari BEM STMIK,BEM UNSOED,BEM FAPET,dan BEM fakultas lainnya itu berkumpul di alun-alun Purwokerto sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian massa yang berkumpul melakukan orasi terbuka, pembacaan puisi,dan kemudian ada simbolik dengan membawa poster berisi pesan-pesan untuk pemerintah.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed mengatakan “Acara ini adalah mimbar bebas jadi kita menyediakan peluang untuk semua orang dan terbuka untuk umum siapapun itu dan itu sebagai ajang aspirasi untuk kawan kawan semua untuk memperingati 24 tahun Reformasi. Pada hari ini, tanggal 21 Mei dan bersama-sama. 21 Mei 1998 pada saat itu terjadi penurunan presiden Soeharto yang menandakan bahwa era reformasi mulai. Dan pada hari ini, harus selalu kita ingat.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menteri Aksi dan Propaganda Safira menyatakan harapannya mengenai isu ini “saya berharap bahwa kita sebagai masyarakat umum atau mahasiswa tanpa kepentingan lain dan dari kita sendiri kita harus merawat ingatan terus mengawasi pemerintah, berjalannya kepemerintahan ini gimana caranya bahwa Indonesia, rakyat Indonesia itu sejahtera makmur tidak ada yang dikucilkan tidak ada yang diintimidasi tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat seperti 24 tahun silam itu. Jadi, harapan saya masyarakat tetap melek tetap merawat ingatannya terhadap reformasi ini.” Alfan juga menuturkan harapannya mengenai isu ini “Harapan saya kepada masyarakat bahwa pada saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan masyarakat harus menyadari bahwa saat masyarakat diam, itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Makanya harapannya dengan hal ini bisa mengingat kan kembali pada masyarakat bahwa Reformasi harus dikawal supaya masyarakat bisa menjadi lebih baik. Supaya pemerintah bisa kembali ke jalan yang benar.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Mengenai antusiasme masyarakat, Safira menuturkan “Alhamdulillah sebenarnya antusiasme masyarakat kita sendiri yang saya harapkan orang-orang yang ada disini, yang di sekitar alun-alun, masyarakat bisa mendengarkan orasi dari kita bisa mendengarkan walaupun tidak terjun langsung tetapi seenggaknya mendengarkan orasi dari kami atau puisi yang kami bawakan, itu dapat menanamkan dan merawat ingatan kita langsung rasa 24 tahun reformasi belum ada apa-apanya, belum ada konkritnya yang memang menjadi tujuan utama reformasi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari perwakilan BEM yang berisi harapan kepada masyarakat agar selalu ingat dan mengawal jalannya pemerintahan agar sesuai dengan tujuan reformasi yang sudah berjalan selama 24 tahun. Lalu massa aksi bubar pada pukul 18.00 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi, Sabil&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Mimbar Bebas Rawat Ingatan 24 Tahun Reformasi', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'mimbar-bebas-rawat-ingatan-24-tahun-reformasi', '', '', '2022-05-23 12:14:05', '2022-05-23 12:14:05', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=370', 0, 'post', '', 0),
(371, 1, '2022-05-22 12:14:46', '2022-05-22 12:14:46', '', '24 th reformasi', 'Massa membawakan poster berisi peringatan 24 tahun reformasi', 'inherit', 'open', 'closed', '', '24-th-reformasi', '', '', '2022-05-22 12:20:34', '2022-05-22 12:20:34', '', 370, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/05/24-th-reformasi.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(372, 1, '2022-05-22 12:50:38', '2022-05-22 12:50:38', '', '24-th-reformasi-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '24-th-reformasi-1', '', '', '2022-05-22 12:50:38', '2022-05-22 12:50:38', '', 370, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/05/24-th-reformasi-1.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(373, 1, '2022-05-22 12:53:17', '2022-05-22 12:53:17', '', '24-th-reformasi-2', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '24-th-reformasi-2', '', '', '2022-05-22 12:53:17', '2022-05-22 12:53:17', '', 370, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/05/24-th-reformasi-2.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(375, 1, '2022-05-22 12:59:35', '2022-05-22 12:59:35', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto,Sabtu (21/05/2022) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (BEM UNSOED) menggelar mimbar bebas di alun-alun Kota Purwokerto untuk memperingati 24 tahun peringatan reformasi. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dari BEM STMIK,BEM UNSOED,BEM FAPET,dan BEM fakultas lainnya itu berkumpul di alun-alun Purwokerto sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian massa yang berkumpul melakukan orasi terbuka, pembacaan puisi,dan kemudian ada simbolik dengan membawa poster berisi pesan-pesan untuk pemerintah.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed mengatakan “Acara ini adalah mimbar bebas jadi kita menyediakan peluang untuk semua orang dan terbuka untuk umum siapapun itu dan itu sebagai ajang aspirasi untuk kawan kawan semua untuk memperingati 24 tahun Reformasi. Pada hari ini, tanggal 21 Mei dan bersama2. 21 Mei 1998 pada saat itu terjadi penurunan presiden Soeharto yang menandakan bahwa era reformasi mulai. Dan pada hari ini, harus selalu kita ingat.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menteri Aksi dan Propaganda Safira menyatakan harapannya mengenai isu ini “saya berharap bahwa kita sebagai masyarakat umum atau mahasiswa tanpa kepentingan lain dan dari kita sendiri kita harus merawat ingatan terus mengawasi pemerintah, berjalannya kepemerintahan ini gimana caranya bahwa Indonesia, rakyat Indonesia itu sejahtera makmur tidak ada yang dikucilkan tidak ada yang diintimidasi tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat seperti 24 tahun silam itu. Jadi, harapan saya masyarakat tetap melek tetap merawat ingatannya terhadap reformasi ini.” Alfan juga menuturkan harapannya mengenai isu ini “Harapan saya kepada masyarakat bahwa pada saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan masyarakat harus menyadari bahwa saat masyarakat diam, itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Makanya harapannya dengan hal ini bisa mengingat kan kembali pada masyarakat bahwa Reformasi harus dikawal supaya masyarakat bisa menjadi lebih baik. Supaya pemerintah bisa kembali ke jalan yang benar.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Mengenai antusiasme masyarakat, Safira menuturkan “Alhamdulillah sebenarnya antusiasme masyarakat kita sendiri yang saya harapkan orang-orang yang ada disini, yang di sekitar alun-alun, masyarakat bisa mendengarkan orasi dari kita bisa mendengarkan walaupun tidak terjun langsung tetapi seenggaknya mendengarkan orasi dari kami atau puisi yang kami bawakan, itu dapat menanamkan dan merawat ingatan kita langsung rasa 24 tahun reformasi belum ada apa-apanya, belum ada konkritnya yang memang menjadi tujuan utama reformasi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari perwakilan BEM yang berisi harapan kepada masyarakat agar selalu ingat dan mengawal jalannya pemerintahan agar sesuai dengan tujuan reformasi yang sudah berjalan selama 24 tahun. Lalu massa aksi bubar pada pukul 18.00 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi, Sabil&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Mimbar Bebas Rawat Ingatan 24 Tahun Reformasi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '370-revision-v1', '', '', '2022-05-22 12:59:35', '2022-05-22 12:59:35', '', 370, 'https://justiklik.com/?p=375', 0, 'revision', '', 0),
(376, 1, '2022-05-23 12:14:05', '2022-05-23 12:14:05', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto,Sabtu (21/05/2022) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (BEM UNSOED) menggelar mimbar bebas di alun-alun Kota Purwokerto untuk memperingati 24 tahun peringatan reformasi.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dari BEM STMIK,BEM UNSOED,BEM FAPET,dan BEM fakultas lainnya itu berkumpul di alun-alun Purwokerto sekitar pukul 17.00 WIB. Kemudian massa yang berkumpul melakukan orasi terbuka, pembacaan puisi,dan kemudian ada simbolik dengan membawa poster berisi pesan-pesan untuk pemerintah.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed mengatakan “Acara ini adalah mimbar bebas jadi kita menyediakan peluang untuk semua orang dan terbuka untuk umum siapapun itu dan itu sebagai ajang aspirasi untuk kawan kawan semua untuk memperingati 24 tahun Reformasi. Pada hari ini, tanggal 21 Mei dan bersama-sama. 21 Mei 1998 pada saat itu terjadi penurunan presiden Soeharto yang menandakan bahwa era reformasi mulai. Dan pada hari ini, harus selalu kita ingat.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menteri Aksi dan Propaganda Safira menyatakan harapannya mengenai isu ini “saya berharap bahwa kita sebagai masyarakat umum atau mahasiswa tanpa kepentingan lain dan dari kita sendiri kita harus merawat ingatan terus mengawasi pemerintah, berjalannya kepemerintahan ini gimana caranya bahwa Indonesia, rakyat Indonesia itu sejahtera makmur tidak ada yang dikucilkan tidak ada yang diintimidasi tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh aparat seperti 24 tahun silam itu. Jadi, harapan saya masyarakat tetap melek tetap merawat ingatannya terhadap reformasi ini.” Alfan juga menuturkan harapannya mengenai isu ini “Harapan saya kepada masyarakat bahwa pada saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan masyarakat harus menyadari bahwa saat masyarakat diam, itu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Makanya harapannya dengan hal ini bisa mengingat kan kembali pada masyarakat bahwa Reformasi harus dikawal supaya masyarakat bisa menjadi lebih baik. Supaya pemerintah bisa kembali ke jalan yang benar.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Mengenai antusiasme masyarakat, Safira menuturkan “Alhamdulillah sebenarnya antusiasme masyarakat kita sendiri yang saya harapkan orang-orang yang ada disini, yang di sekitar alun-alun, masyarakat bisa mendengarkan orasi dari kita bisa mendengarkan walaupun tidak terjun langsung tetapi seenggaknya mendengarkan orasi dari kami atau puisi yang kami bawakan, itu dapat menanamkan dan merawat ingatan kita langsung rasa 24 tahun reformasi belum ada apa-apanya, belum ada konkritnya yang memang menjadi tujuan utama reformasi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari perwakilan BEM yang berisi harapan kepada masyarakat agar selalu ingat dan mengawal jalannya pemerintahan agar sesuai dengan tujuan reformasi yang sudah berjalan selama 24 tahun. Lalu massa aksi bubar pada pukul 18.00 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi, Sabil&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Mimbar Bebas Rawat Ingatan 24 Tahun Reformasi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '370-revision-v1', '', '', '2022-05-23 12:14:05', '2022-05-23 12:14:05', '', 370, 'https://justiklik.com/?p=376', 0, 'revision', '', 0),
(377, 1, '2022-07-05 20:20:16', '2022-07-05 20:20:16', '<!-- wp:image {\"id\":379,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220705-WA0066-1-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-379\"/><figcaption>Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman membentangkan poster bertuliskan \"MY Pertamina Apakah Solusi?\". Dalam acara \"Kolaborasi BUMN dan Perguruan Tinggi (PT) dalam Menciptakan Generasi Digital di Era Disrupsi\"</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Selasa (05/07/2022) Universitas Jenderal Soedirman menggelar acara kuliah umum yang dihadiri oleh mahasiswa Unsoed&nbsp; di Graha Widyatama bersama tokoh nasional dengan tema “Kolaborasi BUMN dan Perguruan Tinggi (PT) dalam Menciptakan Generasi Digital di Era Disrupsi” yang dibawakan&nbsp; oleh Erick Thohir&nbsp; selaku Menteri BUMN.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam kuliah umum tersebut ada aksi yang mendapat sorotan, yakni ketika <em>closing </em>oleh pembicara pada pukul 11.45 WIB, terdapat sekelompok partisipan yang mengangkat <em>banner </em>dan poster bertuliskan “MyPertamina apakah solusi”, “Dilarang bermain HP selain MyPertamina”, dan sebagainya. Kelompok yang menyuarakan aspirasinya tersebut adalah Aliansi Soedirman Resah.&nbsp; “Aliansi Soedirman Resah, seperti namanya saja memang kita bergerak dari keresahan keresahan yang dirasakan oleh sekelompok mahasiswa Unsoed” kata Arfian salah satu dari aliansi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menurut Arfian, tujuan dari aksi aliansi tersebut adalah untuk mengutarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah. “Tujuan dari gerakan ini untuk menyampaikan keresahan kita khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang kita anggap mempersulit akses masyarakat untuk memperoleh barang barang subsidi seperti BBM ataupun minyak goreng. Kita semua tau pemerintah melalui pertamina sedang menguji coba konsep pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina di beberapa provinsi di Indonesia. Dari Aliansi Soedirman Resah mempertanyakan apakah dengan aplikasi tersebut bisa menyelesaikan masalah atau justru mempersulit masyarakat kecil yang belum tersentuh teknologi <em>gadget</em>. Aksi pembentangan poster yang kita lakukan ini bukanlah aksi reaksioner, kita sudah mengkaji isu aksesibilitas bahan subsidi sejak lama, lalu bertemu momen adanya kuliah umum dari Bapak Erick Tohir. Kita memanfaatkan ruang-ruang itu untuk menyuarakan keresahan kita”, ujar Arfian.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bentuk dari aksi tersebut adalah pembentangan <em>banner </em>atau poster dan pembagian selebaran berisi kajian berjudul “Polemik MyPertamina dalam Distribusi BBM”. Secara singkat kajian tersebut memuat&nbsp; bahwasanya BUMN sebagai lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai sektor sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun semestinya berpihak pada rakyat. Dalam kajian tersebut menyorot kebijakan BUMN mengenai penggunaan aplikasi My Pertamina terhadap pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar yang dianggap perlu adanya peninjauan ulang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi pembentangan banner tersebut tentu mendapat reaksi dari partisipan lain. Arfian berpendapat, “Kalau reaksi dari mahasiswa lain setelah kita membentangkan <em>banner </em>atensinya sudah ke kita. Namun tidak ada 2 menit, sepertinya dari pihak penyelenggara merebut paksa <em>banner </em>dan poster yang kita bentangkan. Kita sebenernya sempat melawan karena kita menganggap ini ruang akademis dan kita berhak menyuarakan keresahan keresahan kita. Namun tetap saja dari pihak penyelenggara merebut paksa <em>banner </em>dan poster. Beberapa kawan juga digeledah oleh pihak penyelenggara”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Arfian juga menambahkan, “Kita berharap ke depannya dari aksi ini membuka kacamata mahasiswa jika mahasiswa harus mempunyai rasa kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mempersulit masyarakat kelas bawah. Mahasiswa juga harus berani berekspresi menyuarakan keresahannya itu melalui ruang-ruang publik yang ada. Aliansi Soedirman Resah ini terbuka bagi seluruh mahasiswa Unsoed yang mempunyai keresahan dan mau untuk mengekspresikannya”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Firstha</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Sorot Kebijakan Pemerintah Dalam Momentum Kuliah Umum', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'sorot-kebijakan-pemerintah-dalam-momentum-kuliah-umum', '', '', '2022-07-05 20:20:16', '2022-07-05 20:20:16', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=377', 0, 'post', '', 0),
(378, 1, '2022-07-05 20:13:11', '2022-07-05 20:13:11', '', 'Kolaborasi BUMN', 'Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman membentangkan poster bertuliskan \"MY Pertamina Apakah Solusi?\"', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20220705-wa0066', '', '', '2022-07-05 20:16:52', '2022-07-05 20:16:52', '', 377, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220705-WA0066.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(379, 1, '2022-07-05 20:17:40', '2022-07-05 20:17:40', '', 'IMG-20220705-WA0066-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20220705-wa0066-1', '', '', '2022-07-05 20:17:40', '2022-07-05 20:17:40', '', 377, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220705-WA0066-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(380, 1, '2022-07-05 20:20:16', '2022-07-05 20:20:16', '<!-- wp:image {\"id\":379,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/IMG-20220705-WA0066-1-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-379\"/><figcaption>Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman membentangkan poster bertuliskan \"MY Pertamina Apakah Solusi?\". Dalam acara \"Kolaborasi BUMN dan Perguruan Tinggi (PT) dalam Menciptakan Generasi Digital di Era Disrupsi\"</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Selasa (05/07/2022) Universitas Jenderal Soedirman menggelar acara kuliah umum yang dihadiri oleh mahasiswa Unsoed&nbsp; di Graha Widyatama bersama tokoh nasional dengan tema “Kolaborasi BUMN dan Perguruan Tinggi (PT) dalam Menciptakan Generasi Digital di Era Disrupsi” yang dibawakan&nbsp; oleh Erick Thohir&nbsp; selaku Menteri BUMN.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam kuliah umum tersebut ada aksi yang mendapat sorotan, yakni ketika <em>closing </em>oleh pembicara pada pukul 11.45 WIB, terdapat sekelompok partisipan yang mengangkat <em>banner </em>dan poster bertuliskan “MyPertamina apakah solusi”, “Dilarang bermain HP selain MyPertamina”, dan sebagainya. Kelompok yang menyuarakan aspirasinya tersebut adalah Aliansi Soedirman Resah.&nbsp; “Aliansi Soedirman Resah, seperti namanya saja memang kita bergerak dari keresahan keresahan yang dirasakan oleh sekelompok mahasiswa Unsoed” kata Arfian salah satu dari aliansi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menurut Arfian, tujuan dari aksi aliansi tersebut adalah untuk mengutarakan keresahan terhadap kebijakan pemerintah. “Tujuan dari gerakan ini untuk menyampaikan keresahan kita khususnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang kita anggap mempersulit akses masyarakat untuk memperoleh barang barang subsidi seperti BBM ataupun minyak goreng. Kita semua tau pemerintah melalui pertamina sedang menguji coba konsep pembelian BBM subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina di beberapa provinsi di Indonesia. Dari Aliansi Soedirman Resah mempertanyakan apakah dengan aplikasi tersebut bisa menyelesaikan masalah atau justru mempersulit masyarakat kecil yang belum tersentuh teknologi <em>gadget</em>. Aksi pembentangan poster yang kita lakukan ini bukanlah aksi reaksioner, kita sudah mengkaji isu aksesibilitas bahan subsidi sejak lama, lalu bertemu momen adanya kuliah umum dari Bapak Erick Tohir. Kita memanfaatkan ruang-ruang itu untuk menyuarakan keresahan kita”, ujar Arfian.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bentuk dari aksi tersebut adalah pembentangan <em>banner </em>atau poster dan pembagian selebaran berisi kajian berjudul “Polemik MyPertamina dalam Distribusi BBM”. Secara singkat kajian tersebut memuat&nbsp; bahwasanya BUMN sebagai lembaga yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam berbagai sektor sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun semestinya berpihak pada rakyat. Dalam kajian tersebut menyorot kebijakan BUMN mengenai penggunaan aplikasi My Pertamina terhadap pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar yang dianggap perlu adanya peninjauan ulang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi pembentangan banner tersebut tentu mendapat reaksi dari partisipan lain. Arfian berpendapat, “Kalau reaksi dari mahasiswa lain setelah kita membentangkan <em>banner </em>atensinya sudah ke kita. Namun tidak ada 2 menit, sepertinya dari pihak penyelenggara merebut paksa <em>banner </em>dan poster yang kita bentangkan. Kita sebenernya sempat melawan karena kita menganggap ini ruang akademis dan kita berhak menyuarakan keresahan keresahan kita. Namun tetap saja dari pihak penyelenggara merebut paksa <em>banner </em>dan poster. Beberapa kawan juga digeledah oleh pihak penyelenggara”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Arfian juga menambahkan, “Kita berharap ke depannya dari aksi ini membuka kacamata mahasiswa jika mahasiswa harus mempunyai rasa kepekaan terhadap isu-isu yang berkembang dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa mempersulit masyarakat kelas bawah. Mahasiswa juga harus berani berekspresi menyuarakan keresahannya itu melalui ruang-ruang publik yang ada. Aliansi Soedirman Resah ini terbuka bagi seluruh mahasiswa Unsoed yang mempunyai keresahan dan mau untuk mengekspresikannya”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Firstha</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Sorot Kebijakan Pemerintah Dalam Momentum Kuliah Umum', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '377-revision-v1', '', '', '2022-07-05 20:20:16', '2022-07-05 20:20:16', '', 377, 'https://justiklik.com/?p=380', 0, 'revision', '', 0),
(383, 1, '2022-07-20 02:51:05', '2022-07-20 02:51:05', '', '', 'ALSA Workshop yang diselenggarakan melalui Zoom Meeting Cloud', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'screenshot-47yt', '', '', '2022-07-20 02:51:38', '2022-07-20 02:51:38', '', 0, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot-47yt.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(385, 1, '2022-07-20 03:13:28', '2022-07-20 03:13:28', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":386,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/depan.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-386\"/><figcaption>ALSA Workshop yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting Cloud</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Minggu (17/07/2022) ALSA (Asian Law Student Association) Local Chapter Universitas Jenderal Soedirman mengadakan seminar workshop dengan topik “Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Perusahaan Melalui AMDAL Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja” yang dibawakan oleh 3 (tiga) pembicara. Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara daring melalui <em>Zoom Cloud Meeting</em>. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar disamping untuk menambah wawasan dari sudut teoritis dan praktik, peserta diharapkan mempunyai pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perizinan perusahaan melalui Amdal pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Workshop yang dihadiri lebih dari 100 partisipan ini memuat agenda seminar yang berupa pemaparan materi dari para pembicara yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan masing masing pembicara dan diakhiri dengan praktik dimana peserta akan dibagi untuk melaksanakan <em>Forum Grup Discusion.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Keynote Speaker </em>kegiatan workshop ini dibawakan oleh Mugiarti yang merupakan anggota komisi II DPRD Banyumas. Mengawali topik seminar dengan mengenalkan tujuan, fungsi, manfaat dan dasar hukum dari AMDAL, yang mana tujuan dari keberadaan Amdal agar rencana dari proyek tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sehingga Amdal nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam persyaratan, pengelolaan dan perizinan disamping sebagai bentuk dokumen saintifik dan legal sebagai wujud adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph {\"align\":\"left\"} -->\n<p class=\"has-text-align-left\">Pembicara pertama membawakan judul “Dinamika Dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dibawakan oleh Purnawan D. Negara selaku anggota Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Dalam pemaparannya mengenalkan urgensi dari \"peran serta\" sebagai suatu proses yang melibatkan masyarakat umum. Mendasar dari pengaturan UU No 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 7 dan UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat 2. Selain itu adanya urgensi dari peran serta masyarakat ini antara lain adanya pengakuan atas hak akses informasi, partisipasi, perlindungan hukum dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian dari HAM.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemaparan seminar dilanjutkan oleh Agus Susanto selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas. Dalam penjelasannya juga menyorot pada Pengaturan Amdal dan UKL-UPL yang sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021. Adanya rencana usaha maupun kegiatan akan melahirkan proses pembuatan Amdal atau UKL-UPL sebagai praktek dari perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga proses penyusunan tersebut akan menerbitkan persetujuan lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kemudian akan melahirkan perizinan berusaha yang nantinya perizinan berusaha tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi dan diawasi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemateri terakhir dibawakan oleh Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesia <em>Center for Environment Law</em> yakni Adrianus Eryan. Menekankan pada ulasan partisipasi publik dengan membandingkan pengaturannya. Adanya partisipasi publik dalam UU No 32 Tahun 2009 diatur dalam pasal 26 bahwa muatan Amdal disusun pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang mana masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/ atau  yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Sementara pada Pasal 26 ayat 2 UU Cipta Kerja, penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah kegiatan seminar yang dibawakan oleh para pembicara tersebut maka kegiatan dilanjut pada forum grup diskusi yang mana partisipan akan dibagi dalam <em>break out room zoom</em> dan masing masing grup akan membahas kasus posisi dan menganalisis kasus terkait perizinan Amdal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Seminar Workshop Ulas Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU CK', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'seminar-workshop-ulas-peran-serta-masyarakat-dalam-penyusunan-amdal-pasca-uu-ck', '', '', '2022-07-20 03:13:28', '2022-07-20 03:13:28', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=385', 0, 'post', '', 0),
(386, 1, '2022-07-20 02:57:58', '2022-07-20 02:57:58', '', 'depan', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'depan', '', '', '2022-07-20 02:57:58', '2022-07-20 02:57:58', '', 385, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/depan.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(387, 1, '2022-07-20 02:59:38', '2022-07-20 02:59:38', '', 'hgr', 'Minggu, 17 Juli 2022 dilaksanakan kegiatan seminar workshop oleh ALSA LC Unsoed dengan mengangkat topik partisipasi masyarakat dalam penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'hgr', '', '', '2022-07-20 03:01:10', '2022-07-20 03:01:10', '', 385, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/hgr.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(388, 1, '2022-07-20 03:10:30', '2022-07-20 03:10:30', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":386,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/depan.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-386\"/><figcaption>ALSA Workshop yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting Cloud</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Minggu (17/07/2022) ALSA (Asian Law Student Association) Local Chapter Universitas Jenderal Soedirman mengadakan seminar workshop dengan topik “Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Perusahaan Melalui AMDAL Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja” yang dibawakan oleh 3 (tiga) pembicara. Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara daring melalui <em>Zoom Cloud Meeting</em>. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar disamping untuk menambah wawasan dari sudut teoritis dan praktik, peserta diharapkan mempunyai pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perizinan perusahaan melalui Amdal pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Workshop yang dihadiri lebih dari 100 partisipan ini memuat agenda seminar yang berupa pemaparan materi dari para pembicara yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan masing masing pembicara dan diakhiri dengan praktik dimana peserta akan dibagi untuk melaksanakan <em>Forum Grup Discusion.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Keynote Speaker </em>kegiatan workshop ini dibawakan oleh Mugiarti yang merupakan anggota komisi II DPRD Banyumas. Mengawali topik seminar dengan mengenalkan tujuan, fungsi, manfaat dan dasar hukum dari AMDAL, yang mana tujuan dari keberadaan Amdal agar rencana dari proyek tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sehingga Amdal nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam persyaratan, pengelolaan dan perizinan disamping sebagai bentuk dokumen saintifik dan legal sebagai wujud adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph {\"align\":\"left\"} -->\n<p class=\"has-text-align-left\">Pembicara pertama membawakan judul “Dinamika Dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dibawakan oleh Purnawan D. Negara selaku anggota Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Dalam pemaparannya mengenalkan urgensi dari \"peran serta\" sebagai suatu proses yang melibatkan masyarakat umum. Mendasar dari pengaturan UU No 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 7 dan UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat 2. Selain itu adanya urgensi dari peran serta masyarakat ini antara lain adanya pengakuan atas hak akses informasi, partisipasi, perlindungan hukum dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian dari HAM.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemaparan seminar dilanjutkan oleh Agus Susanto selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas. Dalam penjelasannya juga menyorot pada Pengaturan Amdal dan UKL-UPL yang sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021. Adanya rencana usaha maupun kegiatan akan melahirkan proses pembuatan Amdal atau UKL-UPL sebagai praktek dari perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga proses penyusunan tersebut akan menerbitkan persetujuan lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kemudian akan melahirkan perizinan berusaha yang nantinya perizinan berusaha tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi dan diawasi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemateri terakhir dibawakan oleh Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesia <em>Center for Environment Law</em> yakni Adrianus Eryan. Menekankan pada ulasan partisipasi publik dengan membandingkan pengaturannya. Adanya partisipasi publik dalam UU No 32 Tahun 2009 diatur dalam pasal 26 bahwa muatan Amdal disusun pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang mana masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/ atau  yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Sementara pada Pasal 26 ayat 2 UU Cipta Kerja, penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah kegiatan seminar yang dibawakan oleh para pembicara tersebut maka kegiatan dilanjut pada forum grup diskusi yang mana partisipan akan dibagi dalam <em>break out room zoom</em> dan masing masing grup akan membahas kasus posisi dan menganalisis kasus terkait perizinan Amdal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Seminar Workshop Ulas Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU CK', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '385-revision-v1', '', '', '2022-07-20 03:10:30', '2022-07-20 03:10:30', '', 385, 'https://justiklik.com/?p=388', 0, 'revision', '', 0),
(390, 1, '2022-07-20 03:13:28', '2022-07-20 03:13:28', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":386,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/07/depan.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-386\"/><figcaption>ALSA Workshop yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting Cloud</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Minggu (17/07/2022) ALSA (Asian Law Student Association) Local Chapter Universitas Jenderal Soedirman mengadakan seminar workshop dengan topik “Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perizinan Perusahaan Melalui AMDAL Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja” yang dibawakan oleh 3 (tiga) pembicara. Kegiatan workshop ini dilaksanakan secara daring melalui <em>Zoom Cloud Meeting</em>. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan agar disamping untuk menambah wawasan dari sudut teoritis dan praktik, peserta diharapkan mempunyai pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam proses perizinan perusahaan melalui Amdal pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Workshop yang dihadiri lebih dari 100 partisipan ini memuat agenda seminar yang berupa pemaparan materi dari para pembicara yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan masing masing pembicara dan diakhiri dengan praktik dimana peserta akan dibagi untuk melaksanakan <em>Forum Grup Discusion.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Keynote Speaker </em>kegiatan workshop ini dibawakan oleh Mugiarti yang merupakan anggota komisi II DPRD Banyumas. Mengawali topik seminar dengan mengenalkan tujuan, fungsi, manfaat dan dasar hukum dari AMDAL, yang mana tujuan dari keberadaan Amdal agar rencana dari proyek tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Sehingga Amdal nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam persyaratan, pengelolaan dan perizinan disamping sebagai bentuk dokumen saintifik dan legal sebagai wujud adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph {\"align\":\"left\"} -->\n<p class=\"has-text-align-left\">Pembicara pertama membawakan judul “Dinamika Dan Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang dibawakan oleh Purnawan D. Negara selaku anggota Pembina Hukum Lingkungan Indonesia. Dalam pemaparannya mengenalkan urgensi dari \"peran serta\" sebagai suatu proses yang melibatkan masyarakat umum. Mendasar dari pengaturan UU No 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 7 dan UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 70 ayat 2. Selain itu adanya urgensi dari peran serta masyarakat ini antara lain adanya pengakuan atas hak akses informasi, partisipasi, perlindungan hukum dan pengakuan hak masyarakat sebagai bagian dari HAM.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemaparan seminar dilanjutkan oleh Agus Susanto selaku Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Banyumas. Dalam penjelasannya juga menyorot pada Pengaturan Amdal dan UKL-UPL yang sesuai dengan UU Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021. Adanya rencana usaha maupun kegiatan akan melahirkan proses pembuatan Amdal atau UKL-UPL sebagai praktek dari perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hingga proses penyusunan tersebut akan menerbitkan persetujuan lingkungan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Kemudian akan melahirkan perizinan berusaha yang nantinya perizinan berusaha tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi dan diawasi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati/Walikota</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemateri terakhir dibawakan oleh Kepala Divisi Kehutanan dan Lahan Indonesia <em>Center for Environment Law</em> yakni Adrianus Eryan. Menekankan pada ulasan partisipasi publik dengan membandingkan pengaturannya. Adanya partisipasi publik dalam UU No 32 Tahun 2009 diatur dalam pasal 26 bahwa muatan Amdal disusun pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat yang dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang mana masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/ atau  yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Sementara pada Pasal 26 ayat 2 UU Cipta Kerja, penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah kegiatan seminar yang dibawakan oleh para pembicara tersebut maka kegiatan dilanjut pada forum grup diskusi yang mana partisipan akan dibagi dalam <em>break out room zoom</em> dan masing masing grup akan membahas kasus posisi dan menganalisis kasus terkait perizinan Amdal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Seminar Workshop Ulas Peran Serta Masyarakat Dalam Penyusunan Amdal Pasca UU CK', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '385-revision-v1', '', '', '2022-07-20 03:13:28', '2022-07-20 03:13:28', '', 385, 'https://justiklik.com/?p=390', 0, 'revision', '', 0),
(395, 1, '2022-08-06 03:05:55', '2022-08-06 03:05:55', '<!-- wp:image {\"id\":397,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725170028-1024x740.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-397\"/><figcaption>Sesi wawancara LPM Pro Justitia dengan Wakil Dekan II</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Awal tahun 2022, Universitas Jenderal Soedirman mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jenderal Soedirman. Peraturan ini menjadi instrumen hukum yang dapat menjamin terpenuhinya pelayanan-pelayanan dasar bagi kawan-kawan mahasiswa difabel di Universitas Jenderal Soedirman. Setelah menilik peraturan rektor ini, LPM Pro Justitia tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggapan pihak Dekanat Fakultas Hukum.&nbsp; Terlebih dengan berlangsungnya pembangunan yang sedang masif di kampus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pembangunan gedung J6 (nama sementara) serta renovasi pada selasar penghubung antara gedung J1 dengan J2 baru-baru ini tampaknya sudah mulai mempertimbangkan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda. Tidak lupa jalur kursi roda/ ram di depan gedung J1 dan J2 yang baru-baru ini dibuat dan diperbarui, serta kantong parkir khusus pengguna kursi roda. LPM Pro Justitia menghubungi Kadar Pamuji, selaku Wakil Dekan II bidang administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sekaligus penanggung jawab bagian sarana dan prasarana di FH, untuk mendapatkan tanggapan beliau lebih lanjut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berikut hasil wawancara LPM Pro Justitia bersama Kadar Pamuji selaku Wakil Dekan II:</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Apakah pembangunan gedung, jalur kursi roda, serta lahan parkir khusus difabel di kampus FH ini sebagai bentuk pelaksanaan peraturan rektor tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jenderal Soedirman?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebetulnya itu sudah merupakan perencanaan ketika eranya Prof Fauzan menduduki jabatan dekan, (kami) sudah mulai inventarisasi fasilitas-fasilitas yang semestinya harus ada. Nah, kebetulan di rektorat sedang menyusun aturan-aturan yang terkait dengan fasilitasi untuk difabel. Jadi seperti ada bersambut dan pas. Sebetulnya ya sama, karena setiap fasilitas untuk umum kan sekarang sudah menjadi  prasyarat harus dilengkapi. Jadi tidak hanya di Unsoed saja, di semua fasilitas umum, entah di bandara, entah di mall semuanya ada. Apalagi kemudian di Fakultas Hukum kan juga sebagai tempat yang banyak di kunjungi kemudian ada mahasiswa yang kemungkinan ada yang kebetulan termasuk difabel. Sehingga kemudian kita pimpinan mulai merencanakan untuk itu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":399,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161847-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-399\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Untuk fakultas hukum sendiri, apakah ada mahasiswa maupun pegawai yang merupakan penyandang disabilitas tertentu?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Saya tidak menghitung berapa, tapi di angkatan (mahasiswa) sebelum covid, jadi di saat pembelajaran luring itu ada mahasiswa yang menggunakan alat bantu jalan. Ketika masuk ke J1 yang relatif rendahpun masih kelihatan kurang nyaman. Jadi perlu diantisipasi. Dan kebetulan di internal dosen kan juga ada, sehingga beliau ketika akan beraktifitas di J1 atau gedung lain (kedepannya) tidak terkendala fasilitas jalan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pembangunan-pembangunan ini, berarti dapat dikatakan sebagai inisiatif dari fakultas sendiri. Kalau begitu tanggapan dekanat terhadap peraturan rektor ini sendiri bagaimana?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu apa yang disusun oleh Rektor adalah kebijakan di tingkat universitas ya, (dan) tentunya kita sangat <em>support</em> bahwa pembelajaran yang ada di Unsoed itu tidak boleh mengurangi kenyamanan saudara-saudara kita yang termasuk difabel.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":398,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161507-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-398\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Komitmen fakultas hukum untuk menyediakan pelayanan ramah difabel dan lebih inklusif bagaimana?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Komitmen untuk mempermudah pelayanan mahasiswa (di bidang sarana dan prasarana) kalau diperhatikan kita sudah ada ruang pelayanan untuk mahasiswa ketika mereka akan mengurus terkait pelayanan kepentingan akademik. Apakah itu surat keterangan, apakah mau ujian. Bangunan baru diantara J2 dan J4 sebagai hasil kebijakan pimpinan (dekan) untuk lebih membuat mahasiswa lebih nyaman ketika mereka membutuhkan pelayanan. Dapat dilihat diantara J2 dan J4 yang ruangannya luas itu fasilitas yang sedang kita kembangkan dan belum selesai. Masih akan kami sempurnakan. Sehingga itu akan menjadi ruang pelayanan mahasiswa yang operasional dan manusiawi. Ya, saya katakan manusiawi karena sebelumnya kelihatan masih kurang pas. Kita menganggap mahasiswa itu adalah sebuah subjek bukan objek, yang memang kita memiliki tugas utama memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga sudah menjadi prioritas kita agar mahasiswa lebih mudah dan lebih operasional ketika menerima pelayanan dari bidang akademik. Jadi saya menjawabnya sesuai dengan bidang saya, bidang administrasi dan keuangan, jadi saya cenderung ke arah itu. Semuanya kita arahkan agar difabel yang kemungkinan juga nanti akan mengikuti kegiatan akademik tidak terkendala termasuk untuk (parkiran) mobil. Mudah-mudahan di Agustus besok ketika mahasiswa baru angkatan 2022 itu hadir semuanya sudah siap.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu kita akan coba telusur di seluruh area fakultas, karena gedung kita kan terpisah pisah. Kita akan mencoba agar setiap gedung ke gedung lain terhubung dengan <em>connecting</em>/selasar sehingga tidak akan merepotkan saudara kita yang mempunyai keterbatasan mobilitas, seperti itu. Satu hal lagi yang sedang kita coba untuk kedepannya adalah pengadaan lift. Lift menjadi salah satu yang sedang kita pikirkan. Karena adanya kendala aturan pakai dan juga harga yang tidak murah, sehingga masih kita usahakan untuk contohnya di J4 yang ada 3 lantai. Tetapi di J6, karena itu lantai 3 juga, kemungkinan besar nanti sudah ada liftnya dan ketika lift itu ada maka bisa saya katakan itu dapat mempermudah juga. Karena ketika kita sudah masuk ke lantai dua dan atau seterusnya masing-masing lantai itu ada <em>connecting</em>-nya yang sudah kita pikirkan untuk dimungkinkan&nbsp; untuk dilalui oleh orang yang berkebutuhan khusus (mobilitas fisik).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Rafiida, dan Salwa</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafiida</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Wakil Dekan II: kita memiliki tugas utama memberikan pelayanan yang terbaik￼', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'wakil-dekan-ii-kita-memiliki-tugas-utama-memberikan-pelayanan-yang-terbaik%ef%bf%bc', '', '', '2022-08-06 03:05:55', '2022-08-06 03:05:55', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=395', 0, 'post', '', 0),
(396, 1, '2022-08-06 02:57:40', '2022-08-06 02:57:40', '', 'IMG20220725165903', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img20220725165903', '', '', '2022-08-06 02:57:40', '2022-08-06 02:57:40', '', 395, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725165903.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(397, 1, '2022-08-06 02:58:18', '2022-08-06 02:58:18', '', 'IMG20220725170028', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img20220725170028', '', '', '2022-08-06 02:58:18', '2022-08-06 02:58:18', '', 395, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725170028.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(398, 1, '2022-08-06 03:03:31', '2022-08-06 03:03:31', '', 'IMG20220725161507', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img20220725161507', '', '', '2022-08-06 03:03:31', '2022-08-06 03:03:31', '', 395, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161507.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(399, 1, '2022-08-06 03:04:18', '2022-08-06 03:04:18', '', 'IMG20220725161847', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img20220725161847', '', '', '2022-08-06 03:04:18', '2022-08-06 03:04:18', '', 395, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161847.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(400, 1, '2022-08-06 03:04:35', '2022-08-06 03:04:35', '<!-- wp:image {\"id\":397,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725170028-1024x740.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-397\"/><figcaption>Sesi wawancara LPM Pro Justitia dengan Wakil Dekan II</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Awal tahun 2022, Universitas Jenderal Soedirman mengeluarkan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jenderal Soedirman. Peraturan ini menjadi instrumen hukum yang dapat menjamin terpenuhinya pelayanan-pelayanan dasar bagi kawan-kawan mahasiswa difabel di Universitas Jenderal Soedirman. Setelah menilik peraturan rektor ini, LPM Pro Justitia tertarik untuk mengetahui bagaimana tanggapan pihak Dekanat Fakultas Hukum.&nbsp; Terlebih dengan berlangsungnya pembangunan yang sedang masif di kampus Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman ini.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pembangunan gedung J6 (nama sementara) serta renovasi pada selasar penghubung antara gedung J1 dengan J2 baru-baru ini tampaknya sudah mulai mempertimbangkan aksesibilitas bagi pengguna kursi roda. Tidak lupa jalur kursi roda/ ram di depan gedung J1 dan J2 yang baru-baru ini dibuat dan diperbarui, serta kantong parkir khusus pengguna kursi roda. LPM Pro Justitia menghubungi Kadar Pamuji, selaku Wakil Dekan II bidang administrasi dan keuangan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman sekaligus penanggung jawab bagian sarana dan prasarana di FH, untuk mendapatkan tanggapan beliau lebih lanjut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berikut hasil wawancara LPM Pro Justitia bersama Kadar Pamuji selaku Wakil Dekan II:</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Apakah pembangunan gedung, jalur kursi roda, serta lahan parkir khusus difabel di kampus FH ini sebagai bentuk pelaksanaan peraturan rektor tentang Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Universitas Jenderal Soedirman?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebetulnya itu sudah merupakan perencanaan ketika eranya Prof Fauzan menduduki jabatan dekan, (kami) sudah mulai inventarisasi fasilitas-fasilitas yang semestinya harus ada. Nah, kebetulan di rektorat sedang menyusun aturan-aturan yang terkait dengan fasilitasi untuk difabel. Jadi seperti ada bersambut dan pas. Sebetulnya ya sama, karena setiap fasilitas untuk umum kan sekarang sudah menjadi  prasyarat harus dilengkapi. Jadi tidak hanya di Unsoed saja, di semua fasilitas umum, entah di bandara, entah di mall semuanya ada. Apalagi kemudian di Fakultas Hukum kan juga sebagai tempat yang banyak di kunjungi kemudian ada mahasiswa yang kemungkinan ada yang kebetulan termasuk difabel. Sehingga kemudian kita pimpinan mulai merencanakan untuk itu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":399,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161847-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-399\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Untuk fakultas hukum sendiri, apakah ada mahasiswa maupun pegawai yang merupakan penyandang disabilitas tertentu?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Saya tidak menghitung berapa, tapi di angkatan (mahasiswa) sebelum covid, jadi di saat pembelajaran luring itu ada mahasiswa yang menggunakan alat bantu jalan. Ketika masuk ke J1 yang relatif rendahpun masih kelihatan kurang nyaman. Jadi perlu diantisipasi. Dan kebetulan di internal dosen kan juga ada, sehingga beliau ketika akan beraktifitas di J1 atau gedung lain (kedepannya) tidak terkendala fasilitas jalan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pembangunan-pembangunan ini, berarti dapat dikatakan sebagai inisiatif dari fakultas sendiri. Kalau begitu tanggapan dekanat terhadap peraturan rektor ini sendiri bagaimana?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu apa yang disusun oleh Rektor adalah kebijakan di tingkat universitas ya, (dan) tentunya kita sangat <em>support</em> bahwa pembelajaran yang ada di Unsoed itu tidak boleh mengurangi kenyamanan saudara-saudara kita yang termasuk difabel.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":398,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/08/IMG20220725161507-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-398\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Komitmen fakultas hukum untuk menyediakan pelayanan ramah difabel dan lebih inklusif bagaimana?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Komitmen untuk mempermudah pelayanan mahasiswa (di bidang sarana dan prasarana) kalau diperhatikan kita sudah ada ruang pelayanan untuk mahasiswa ketika mereka akan mengurus terkait pelayanan kepentingan akademik. Apakah itu surat keterangan, apakah mau ujian. Bangunan baru diantara J2 dan J4 sebagai hasil kebijakan pimpinan (dekan) untuk lebih membuat mahasiswa lebih nyaman ketika mereka membutuhkan pelayanan. Dapat dilihat diantara J2 dan J4 yang ruangannya luas itu fasilitas yang sedang kita kembangkan dan belum selesai. Masih akan kami sempurnakan. Sehingga itu akan menjadi ruang pelayanan mahasiswa yang operasional dan manusiawi. Ya, saya katakan manusiawi karena sebelumnya kelihatan masih kurang pas. Kita menganggap mahasiswa itu adalah sebuah subjek bukan objek, yang memang kita memiliki tugas utama memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga sudah menjadi prioritas kita agar mahasiswa lebih mudah dan lebih operasional ketika menerima pelayanan dari bidang akademik. Jadi saya menjawabnya sesuai dengan bidang saya, bidang administrasi dan keuangan, jadi saya cenderung ke arah itu. Semuanya kita arahkan agar difabel yang kemungkinan juga nanti akan mengikuti kegiatan akademik tidak terkendala termasuk untuk (parkiran) mobil. Mudah-mudahan di Agustus besok ketika mahasiswa baru angkatan 2022 itu hadir semuanya sudah siap.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu kita akan coba telusur di seluruh area fakultas, karena gedung kita kan terpisah pisah. Kita akan mencoba agar setiap gedung ke gedung lain terhubung dengan <em>connecting</em>/selasar sehingga tidak akan merepotkan saudara kita yang mempunyai keterbatasan mobilitas, seperti itu. Satu hal lagi yang sedang kita coba untuk kedepannya adalah pengadaan lift. Lift menjadi salah satu yang sedang kita pikirkan. Karena adanya kendala aturan pakai dan juga harga yang tidak murah, sehingga masih kita usahakan untuk contohnya di J4 yang ada 3 lantai. Tetapi di J6, karena itu lantai 3 juga, kemungkinan besar nanti sudah ada liftnya dan ketika lift itu ada maka bisa saya katakan itu dapat mempermudah juga. Karena ketika kita sudah masuk ke lantai dua dan atau seterusnya masing-masing lantai itu ada <em>connecting</em>-nya yang sudah kita pikirkan untuk dimungkinkan&nbsp; untuk dilalui oleh orang yang berkebutuhan khusus (mobilitas fisik).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Rafiida, dan Salwa</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafiida</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Wakil Dekan II: kita memiliki tugas utama memberikan pelayanan yang terbaik￼', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '395-revision-v1', '', '', '2022-08-06 03:04:35', '2022-08-06 03:04:35', '', 395, 'https://justiklik.com/?p=400', 0, 'revision', '', 0),
(402, 1, '2022-09-06 15:42:00', '2022-09-06 15:42:00', '<!-- wp:image {\"id\":403,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-2-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-403\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Senin (05/09/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas menggelar aksi di depan Gedung DPRD Banyumas menyampaikan protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi baru-baru ini. Massa yang terdiri dari BEM Unsoed, BEM Fapet Unsoed, BEM UMP, IMM Purworejo, serta beberapa golongan masyarakat Banyumas berkumpul di depan gedung DPRD Banyumas sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi ini dimulai dengan penyampaian orasi dari beberapa elemen yang hadir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi dilakukan dengan orasi secara damai, hingga pada pukul 16.30 WIB pihak Pemkab Banyumas, yang diwakili Ketua DPRD dan Bupati Banyumas keluar untuk menemui massa. Mereka langsung menuju ke mobil komando demi memenuhi panggilan serta menanggapi massa aksi secara langsung. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":405,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.19-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-405\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketika ditanya, Ketua DPRD menyatakan bahwa ia mendukung pendapat massa untuk menurunkan harga BBM. Bupati Banyumas pun juga turut menyatakan mendukung pendapat tersebut. Namun, setelah muncul pernyataan tersebut, masih terjadi negosiasi antara bupati dengan komando massa aksi. Usulan kenaikan UMR juga sempat disinggung dalam negosiasi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas sempat memberikan tawaran untuk ikut melanjutkan tuntutan ke aksi nasional bersama para peserta aksi. “Itu dia. Kalo gini, <em>statement </em>dia itu <em>lip-service</em>. <em>Statement </em>pemerintah ini <em>lip-service</em>. Karena pernah beberapa kali preseden, atau pengalaman yang ada, itu nggak pernah disampaikan dengan baik lho. Dan kita mahasiswa yang akhirnya suruh menyampaikan sendiri lagi, gitu. Kita udah menyampaikan di sini, mereka dikasih wewenang, kuasa, untuk menyampaikan atau menyuarakan (pendapat masyarakat) malah balik lagi ke kita suruh menyuarakan. Makanya kalo kita (dibilang) percaya dengan omongannya dia, kita 100% nggak percaya.” ujar Bagus  selaku koordinator lapangan aksi ini menanggapi tawaran tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":406,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-406\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketua DPRD meninggalkan audiensi pada pukul 17.00 WIB dan disusul oleh Bupati Banyumas pada 17.16 WIB. Massa sempat ricuh ketika pemkab meninggalkan audiensi tersebut, dilihat dengan adanya beberapa lemparan botol plastik dan sampah. “Iya. Itu di luar komando. Karena kan polisi ada yang menendang kaki peserta aksi, jadi emosi gitu. Nah, makanya akhirnya coba ditenangin, yang kakinya sakit coba dipinggirin dulu, karena kita ada tim medis juga.” tanggapan Bagus mengenai kericuhan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak peserta aksi meminta kepada Bupati Banyumas untuk memberikan jaminan, bahwa tuntutan untuk menurunkan harga BBM dapat tersampaikan hingga ke pusat. Namun, sampai aksi tersebut berakhir tidak ada kepastian yang diberikan bupati terhadap jaminan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“DPRD banyak berkelitnya, berkelindannya banyak gitu. bertele-tele dengan ngasih <em>statement</em>. Diminta jaminan juga ngga mau. Pihak pemda DPRD dan bupati tidak kooperatif.” jawab Bagus ketika ditanyai mengenai respon pihak pemkab terhadap aksi siang hari tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagus mengatakan bahwa antusiasme dari massa, juga masyarakat Banyumas cukup besar. Melihat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok di masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Harapan dari Bagus, “Harapannya adalah pemerintah daerah bisa menyuarakan dan mempunyai sikap yang sama (dengan masyarakat) dan menolak kenaikan harga BBM, dan bener-bener kebijakan harga BBM itu turun, balik lagi ke normal.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi tersebut pun bubar dengan damai setelah adanya kumandang azan magrib.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Rafiida, Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafiida, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Harga BBM Melejit, Aliansi Semarak Kembali Gelar Aksi', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'harga-bbm-melejit-aliansi-semarak-kembali-gelar-aksi', '', '', '2022-09-06 15:42:00', '2022-09-06 15:42:00', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=402', 0, 'post', '', 0),
(403, 1, '2022-09-06 15:08:26', '2022-09-06 15:08:26', '', 'WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-2', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-09-06-at-11-14-31-2', '', '', '2022-09-06 15:08:26', '2022-09-06 15:08:26', '', 402, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-2.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(404, 1, '2022-09-06 15:09:50', '2022-09-06 15:09:50', '', 'WhatsApp Image 2022-09-06 at 11.14.32', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-09-06-at-11-14-32', '', '', '2022-09-06 15:09:50', '2022-09-06 15:09:50', '', 402, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.32.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(405, 1, '2022-09-06 15:12:32', '2022-09-06 15:12:32', '', 'WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.19', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-09-06-at-11-14-19', '', '', '2022-09-06 15:12:32', '2022-09-06 15:12:32', '', 402, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.19.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(406, 1, '2022-09-06 15:13:05', '2022-09-06 15:13:05', '', 'WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-09-06-at-11-14-31-1', '', '', '2022-09-06 15:13:05', '2022-09-06 15:13:05', '', 402, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-1.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(407, 1, '2022-09-06 15:42:00', '2022-09-06 15:42:00', '<!-- wp:image {\"id\":403,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-2-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-403\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Senin (05/09/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas menggelar aksi di depan Gedung DPRD Banyumas menyampaikan protes terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi baru-baru ini. Massa yang terdiri dari BEM Unsoed, BEM Fapet Unsoed, BEM UMP, IMM Purworejo, serta beberapa golongan masyarakat Banyumas berkumpul di depan gedung DPRD Banyumas sekitar pukul 15.00 WIB. Aksi ini dimulai dengan penyampaian orasi dari beberapa elemen yang hadir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi dilakukan dengan orasi secara damai, hingga pada pukul 16.30 WIB pihak Pemkab Banyumas, yang diwakili Ketua DPRD dan Bupati Banyumas keluar untuk menemui massa. Mereka langsung menuju ke mobil komando demi memenuhi panggilan serta menanggapi massa aksi secara langsung. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":405,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.19-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-405\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketika ditanya, Ketua DPRD menyatakan bahwa ia mendukung pendapat massa untuk menurunkan harga BBM. Bupati Banyumas pun juga turut menyatakan mendukung pendapat tersebut. Namun, setelah muncul pernyataan tersebut, masih terjadi negosiasi antara bupati dengan komando massa aksi. Usulan kenaikan UMR juga sempat disinggung dalam negosiasi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas sempat memberikan tawaran untuk ikut melanjutkan tuntutan ke aksi nasional bersama para peserta aksi. “Itu dia. Kalo gini, <em>statement </em>dia itu <em>lip-service</em>. <em>Statement </em>pemerintah ini <em>lip-service</em>. Karena pernah beberapa kali preseden, atau pengalaman yang ada, itu nggak pernah disampaikan dengan baik lho. Dan kita mahasiswa yang akhirnya suruh menyampaikan sendiri lagi, gitu. Kita udah menyampaikan di sini, mereka dikasih wewenang, kuasa, untuk menyampaikan atau menyuarakan (pendapat masyarakat) malah balik lagi ke kita suruh menyuarakan. Makanya kalo kita (dibilang) percaya dengan omongannya dia, kita 100% nggak percaya.” ujar Bagus  selaku koordinator lapangan aksi ini menanggapi tawaran tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":406,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-06-at-11.14.31-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-406\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketua DPRD meninggalkan audiensi pada pukul 17.00 WIB dan disusul oleh Bupati Banyumas pada 17.16 WIB. Massa sempat ricuh ketika pemkab meninggalkan audiensi tersebut, dilihat dengan adanya beberapa lemparan botol plastik dan sampah. “Iya. Itu di luar komando. Karena kan polisi ada yang menendang kaki peserta aksi, jadi emosi gitu. Nah, makanya akhirnya coba ditenangin, yang kakinya sakit coba dipinggirin dulu, karena kita ada tim medis juga.” tanggapan Bagus mengenai kericuhan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak peserta aksi meminta kepada Bupati Banyumas untuk memberikan jaminan, bahwa tuntutan untuk menurunkan harga BBM dapat tersampaikan hingga ke pusat. Namun, sampai aksi tersebut berakhir tidak ada kepastian yang diberikan bupati terhadap jaminan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“DPRD banyak berkelitnya, berkelindannya banyak gitu. bertele-tele dengan ngasih <em>statement</em>. Diminta jaminan juga ngga mau. Pihak pemda DPRD dan bupati tidak kooperatif.” jawab Bagus ketika ditanyai mengenai respon pihak pemkab terhadap aksi siang hari tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagus mengatakan bahwa antusiasme dari massa, juga masyarakat Banyumas cukup besar. Melihat besarnya dampak yang dapat ditimbulkan dari kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok di masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Harapan dari Bagus, “Harapannya adalah pemerintah daerah bisa menyuarakan dan mempunyai sikap yang sama (dengan masyarakat) dan menolak kenaikan harga BBM, dan bener-bener kebijakan harga BBM itu turun, balik lagi ke normal.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi tersebut pun bubar dengan damai setelah adanya kumandang azan magrib.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Rafiida, Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafiida, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Harga BBM Melejit, Aliansi Semarak Kembali Gelar Aksi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '402-revision-v1', '', '', '2022-09-06 15:42:00', '2022-09-06 15:42:00', '', 402, 'https://justiklik.com/?p=407', 0, 'revision', '', 0),
(410, 1, '2022-10-03 13:06:53', '2022-10-03 13:06:53', '<!-- wp:image {\"id\":411,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_143025_0000-1024x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-411\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan umum lima tahunan akan segera dimulai.  Pada tahap ini diadakan pemilihan calon Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam, kemudian dibentuk penyelenggara lain seperti Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Pengawas Kelurahan Desa atau PKD, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS berada di garis depan. Hingga saat ini keberadaan komisi dan pemantau pemilu masih sangat dibutuhkan, salah satunya adalah pemantau pemilu yang berperan mengawasi terselenggaranya pemilu secara tertib, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Karena penggunaan media sosial dan internet yang semakin meningkat setiap hari, para pengawas pemilu perlu memperhatikan fokus tersebut di tahun 2024. Akses ke media sosial dan internet telah memastikan bahwa platform media sosial adalah ladang hijau yang luas bagi kandidat yang ingin mendapatkan suara dari masyarakat umum. Hal ini diperlukan bagi peserta pemilihan umum yang ingin memenangkan suara publik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>UU ITE menyatakan bahwa menyebarkan berita bohong atau hoaks juga menimbulkan rasa kebencian merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana ini dapat dipidana hingga 6 tahun penjara. Kampanye hitam dan berita palsu dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan selama pemilu, mereka juga merupakan ancaman bagi pemilihan orang lain dan bahkan konflik dunia nyata. Tim pemantau yang efektif untuk media sosial dapat membantu meminimalkan potensi ini. Menurut data yang dihimpun Lembaga Survei Indonesia, politik uang di tanah air meningkat sebesar 33% di tahun 2014 dan 33% lagi di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi, yang memberikan peluang politik uang. Bahkan dalam politik uang yang dimaksud, tidak hanya sebatas pada uang fisik. Politik uang saat ini sudah merambah ke dalam bentuk digital atau uang elektronik (seperti Gopay, Ovo, dan sebagainya) sebagai bentuk politik digital yang biasanya disebabkan oleh kampanye hitam di internet. Selain itu, poin pemantauan yang terkait dengan topik ini kemungkinan akan menjadi penting tahun ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan mengajarkan sosialisasi dan pendidikan politik tentang pemilu, kepedulian tambahan dapat diberikan kepada masyarakat kelompok usia produktif. Karena orang-orang ini masih membutuhkan literasi digital yang komprehensif, implementasinya akan berjalan lancar tanpa kehilangan integritas materi atau moral. Selain itu, hal ini tidak akan terjadi pada masyarakat umum karena kurangnya kesadaran dan akses informasi yang lengkap.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan dengan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antar pihak, terutama generasi muda yang hidupnya sudah sangat fasih dengan media sosial. Apabila keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu semakin besar, maka akan semakin besar peluang suksesnya tugas dari pengawas pemilu. Sehingga demokrasi  di Indonesia bisa semakin sehat, berkualitas, dan mampu menciptakan suatu pemerintahan dan juga legislatif yang bersih dan jujur.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Yeremia Sihite&nbsp;(Alumni&nbsp;LPM Pro Justitia 2012)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LAMBAIAN KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PEMILU 2024', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'lambaian-kampanye-hitam-dan-politik-uang-pemilu-2024', '', '', '2022-10-03 13:06:53', '2022-10-03 13:06:53', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=410', 0, 'post', '', 0),
(411, 1, '2022-10-03 12:41:01', '2022-10-03 12:41:01', '', '20221003_143025_0000', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '20221003_143025_0000', '', '', '2022-10-03 12:41:01', '2022-10-03 12:41:01', '', 410, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_143025_0000.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(412, 1, '2022-10-03 12:43:32', '2022-10-03 12:43:32', '', '20221003_143025_0000', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '20221003_143025_0000-2', '', '', '2022-10-03 12:43:32', '2022-10-03 12:43:32', '', 410, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_143025_0000-1.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(413, 1, '2022-10-03 13:06:53', '2022-10-03 13:06:53', '<!-- wp:image {\"id\":411,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/10/20221003_143025_0000-1024x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-411\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan umum lima tahunan akan segera dimulai.  Pada tahap ini diadakan pemilihan calon Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam, kemudian dibentuk penyelenggara lain seperti Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Pengawas Kelurahan Desa atau PKD, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau PTPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS berada di garis depan. Hingga saat ini keberadaan komisi dan pemantau pemilu masih sangat dibutuhkan, salah satunya adalah pemantau pemilu yang berperan mengawasi terselenggaranya pemilu secara tertib, jujur dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Karena penggunaan media sosial dan internet yang semakin meningkat setiap hari, para pengawas pemilu perlu memperhatikan fokus tersebut di tahun 2024. Akses ke media sosial dan internet telah memastikan bahwa platform media sosial adalah ladang hijau yang luas bagi kandidat yang ingin mendapatkan suara dari masyarakat umum. Hal ini diperlukan bagi peserta pemilihan umum yang ingin memenangkan suara publik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>UU ITE menyatakan bahwa menyebarkan berita bohong atau hoaks juga menimbulkan rasa kebencian merupakan tindak pidana yang diancam dengan pasal 28 ayat 2 dan 45 ayat 2. Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana ini dapat dipidana hingga 6 tahun penjara. Kampanye hitam dan berita palsu dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan selama pemilu, mereka juga merupakan ancaman bagi pemilihan orang lain dan bahkan konflik dunia nyata. Tim pemantau yang efektif untuk media sosial dapat membantu meminimalkan potensi ini. Menurut data yang dihimpun Lembaga Survei Indonesia, politik uang di tanah air meningkat sebesar 33% di tahun 2014 dan 33% lagi di tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi, yang memberikan peluang politik uang. Bahkan dalam politik uang yang dimaksud, tidak hanya sebatas pada uang fisik. Politik uang saat ini sudah merambah ke dalam bentuk digital atau uang elektronik (seperti Gopay, Ovo, dan sebagainya) sebagai bentuk politik digital yang biasanya disebabkan oleh kampanye hitam di internet. Selain itu, poin pemantauan yang terkait dengan topik ini kemungkinan akan menjadi penting tahun ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan mengajarkan sosialisasi dan pendidikan politik tentang pemilu, kepedulian tambahan dapat diberikan kepada masyarakat kelompok usia produktif. Karena orang-orang ini masih membutuhkan literasi digital yang komprehensif, implementasinya akan berjalan lancar tanpa kehilangan integritas materi atau moral. Selain itu, hal ini tidak akan terjadi pada masyarakat umum karena kurangnya kesadaran dan akses informasi yang lengkap.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat penting untuk ditingkatkan dengan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antar pihak, terutama generasi muda yang hidupnya sudah sangat fasih dengan media sosial. Apabila keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu semakin besar, maka akan semakin besar peluang suksesnya tugas dari pengawas pemilu. Sehingga demokrasi  di Indonesia bisa semakin sehat, berkualitas, dan mampu menciptakan suatu pemerintahan dan juga legislatif yang bersih dan jujur.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Yeremia Sihite&nbsp;(Alumni&nbsp;LPM Pro Justitia 2012)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LAMBAIAN KAMPANYE HITAM DAN POLITIK UANG PEMILU 2024', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '410-revision-v1', '', '', '2022-10-03 13:06:53', '2022-10-03 13:06:53', '', 410, 'https://justiklik.com/?p=413', 0, 'revision', '', 0),
(416, 1, '2022-11-20 10:01:10', '2022-11-20 10:01:10', '<!-- wp:image {\"align\":\"wide\",\"id\":418,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image alignwide size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/foto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-418\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Para pecinta drama korea tentu sudah familiar dengan bagaimana drama korea mampu  menggambarkan berbagai dinamika masyarakat. Contohnya drama-drama seperti ‘<em>Hospital Playlist</em>’, ‘<em>Reply 1998</em>’, ‘<em>Our Blues</em>’, dan drama lainnya yang mampu memikat penonton dengan alur cerita yang ringan namun erat dengan kehidupan sehari-hari. Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’ pun demikian. Bercerita tentang pengacara pertama dengan diagnosis autisme di Korea Selatan bernama Woo Young Woo (diperankan oleh Park Eun Bin) yang bekerja di firma hukum ternama bernama Hanbada. Drama ini dikemas dengan apik oleh Penulis Moon Ji Won yang mampu menampilkan berbagai realita di masyarakat Korea Selatan utamanya di sektor pekerja hukum. Sulitnya mencari pekerjaan, beban kerja yang tinggi di kalangan pekerja Korea Selatan, ketimpangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa, dan tentu saja yang menjadi topik utama, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai nilai jual dari drama korea yang satu ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Drama ini mendapat berbagai reaksi, baik positif maupun negatif di masyarakat. Pertama, pengambilan karakter tokoh utama yang digambarkan sebagai penyandang disabilitas mendapat banyak sorotan. Ini tentu menjadi perspektif baru bagi masyarakat dan dapat memberikan perhatian lebih terhadap para penyandang disabilitas. Kritikan yang datang terhadap drama ini juga tak sedikit datang dari kalangan autis itu sendiri. Kedua, penggambaran penyandang autis di drama tersebut tampaknya masih meromantisasi individu autis dengan kecerdasan luar biasa dan IQ di atas rata-rata. Rekan-rekan di sekitar Woo Young Woo juga digambarkan sangat suportif dengan kondisi disabilitas mental yang dimilikinya sebagai suatu perbedaan yang wajar dijumpai. Meskipun kedua hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif, nyatanya ini masih jauh dengan kenyataan yang hadir di masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan cukup beruntung karena memiliki <em>support system</em> berupa keluarga dan teman-teman yang sangat memahami kondisi dan keterbatasannya. Namun,  masyarakat umum yang tidak mengenal Woo Young Woo dengan baik maupun yang tidak pernah hidup berdampingan dengan lingkungan difabel masih kerap menempelkan stigma-stigma tertentu pada para penyandang disabilitas dan menganggap wajar demikian. Itu jelas dapat dirasakan begitu Woo Young Woo terjun ke dunia kerja, dimana ia bisa menjumpai beragam jenis manusia dengan segala tabiat ke-manusia-annya yang luar biasa. Orang-orang yang dapat memaklumi Woo Young Woo lagi-lagi hanya dari kalangan orang terdekatnya saja. Pihak yang tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas mau tak mau hanya berkaca dari label klasik yang disematkan kepada orang-orang istimewa seperti Woo Young Woo. ‘Seorang autis yang sibuk dengan dunianya sendiri, sulit bergaul, dan dapat  mengamuk kapan saja.’</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Beban mental sebagai seorang difabel</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu saja, sebuah drama dapat memuat hal-hal yang jauh berbeda dari apa yang ada di masyarakat. Hal ini sangat mungkin dan diperbolehkan dalam dunia fiksi. Hal yang dapat penulis amati dari drama ini adalah terlepas dari adanya dorongan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya, sosok Woo Young Woo kerap kali masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan diluar kecakapannya sebagai individu dewasa. Ditambah keterbatasan khusus yang dimilikinya, ia masih kerap dipertanyakan terkait kecakapannya dalam membuat keputusan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan sebagai seorang lulusan hukum terbaik dari Universitas Nasional Seoul dan telah terkualifikasi untuk menjadi seorang pengacara. Namun masyarakat, klien, bahkan sesama petugas hukum lainnya di lapangan masih banyak yang mempertanyakan –meskipun lebih cenderung merendahkan– kompetensi dari Pengacara Woo Young Woo. Ketika dihadapkan dalam suatu kasus dimana ada sosok klien autis yang diwakili oleh Pengacara Woo Young Woo, pihak jaksa penuntut umum mempertanyakan kecakapan dari Woo Young Woo selaku pembela dari tersangka dan justru membandingkan kondisi mental keduanya. Padahal yang perlu dipahami dari spektrum autis ataupun difabel secara keseluruhan, adalah gejala yang ada pada satu individu tidak selalu ditemui pada individu lainnya. Mudah saja, kita mengakui bahwa setiap orang terlahir berbeda. Bahkan saudara yang lahir dari orang tua yang sama bisa memiliki karakter dan tampilan fisik yang berbeda, apalagi antara penyandang disabilitas satu dengan lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"align\":\"center\",\"id\":421,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/th.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-421\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>‘</strong><strong><em>Kita bisa apa?</em></strong><strong>’</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di Indonesia, sudah ada regulasi yang mengatur tentang difabel. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Meskipun sudah menjabarkan mengenai macam-macam kategori penyandang disabilitas beserta hak-haknya, namun dalam praktiknya fokus dari peraturan ini –dan juga peraturan-peraturan lainnya– masih terbatas pada pemenuhan infrastruktur. Adapun disebutkan dalam undang-undang ini, salah satu hak para penyandang disabilitas adalah hak bebas dari stigma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada kisah Woo Young Woo, kita bisa melihat bahwa generalisasi terhadap penyandang disabilitas melalui stigma atau label masih sering ditemui di masyarakat. Generalisir terhadap suatu kelompok sendiri saja sudah kurang tepat, apalagi generalisasi yang dilakukan kepada kelompok marjinal. Label-label seperti orang jawa yang halus dalam bertutur kata atau orang batak yang berwatak keras untuk menggeneralisir orang-orang dengan latar belakang suku tertentu misalnya. Bagi penyandang disabilitas, hal ini lebih bermacam-macam lagi bentuknya. Misalnya penyandang autisme yang selalu  dianggap memiliki IQ di atas rata-rata atau seorang tuli yang dianggap sama dengan seorang bisu, atau bahkan pelabelan dengan gestur-gestur tertentu. Pelabelan atau <em>Labelling</em> seperti ini merupakan salah satu kesalahan logika berpikir atau disebut dengan distorsi kognitif. Akibatnya, tidak hanya berdampak pada individu yang terkena label, tetapi juga berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap kelompok yang mendapat label tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diubah. Persepsi yang biasa menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah seseorang yang  lebih tidak cakap daripada orang-orang ‘<em>normal</em>’ lainnya pun akan terus menjadi stigma yang berjalan di masyarakat. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk mengubah pola pikir seperti ini, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Mulai menerima bahwa setiap orang memiliki berbagai sisi yang berbeda antar individu menjadi satu langkah awal yang tepat. Selanjutnya bisa diteruskan dengan transfer ilmu, baik dengan sosialisasi ke kalangan masyarakat, sekolah-sekolah, atau melalui media sosial. Akun-akun media sosial seperti <em>konekindonesia</em>, <em>genpintar.id</em>, dan <em>silang.ig</em> sudah banyak mengedukasi dan mempromosikan tentang aksesibilitas dan inklusivitas bagi masyarakat difabel di Indonesia. Upaya ini tentu patut mendapat apresiasi atas usaha mereka dalam menyebarluaskan pemahaman terhadap inklusivitas kepada masyarakat umum. Disamping itu, kita juga bisa menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan karena itu merupakan hak setiap orang agar terhindar dari diskriminasi. Setiap orang layak mendapat ruang di masyarakat tanpa harus hidup dengan menyandang label atau stigma tertentu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk membuat sebuah perubahan besar memang selalu tidak mudah. Perubahan bukanlah kisah Candi Roro Jonggrang yang berdiri dalam semalam. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Haniif</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menyorot Difabel Dalam Ruang Masyarakat : Refleksi  Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'menyorot-difabel-dalam-ruang-masyarakat-refleksi-drama-extraordinary-attorney-woo', '', '', '2022-11-20 10:01:10', '2022-11-20 10:01:10', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=416', 0, 'post', '', 0),
(417, 1, '2022-11-20 03:47:48', '2022-11-20 03:47:48', '', 'Opini', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'opini', '', '', '2022-11-20 03:47:48', '2022-11-20 03:47:48', '', 416, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/Opini.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(418, 1, '2022-11-20 03:58:59', '2022-11-20 03:58:59', '', 'foto', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'foto', '', '', '2022-11-20 03:58:59', '2022-11-20 03:58:59', '', 416, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/foto.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(419, 1, '2022-11-20 04:12:19', '2022-11-20 04:12:19', '<!-- wp:image {\"id\":418,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/foto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-418\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Para pecinta drama korea tentu sudah familiar dengan bagaimana drama korea mampu&nbsp; menggambarkan berbagai dinamika masyarakat. Contohnya drama-drama seperti ‘<em>Hospital Playlist</em>’, ‘<em>Reply 1998</em>’, ‘<em>Our Blues</em>’, dan drama lainnya yang mampu memikat penonton dengan alur cerita yang ringan namun erat dengan kehidupan sehari-hari. Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’ pun demikian. Ia menceritakan seorang pengacara pertama dengan diagnosis autis di Korea Selatan bernama Woo Young Woo (diperankan oleh Park Eun Bin) yang bekerja di firma hukum ternama bernama Hanbada. Drama ini dikemas dengan apik oleh Penulis Moon Ji Won yang mampu menampilkan berbagai realita di masyarakat Korea Selatan utamanya di sektor pekerja hukum. Sulitnya mencari pekerjaan, beban kerja yang tinggi di kalangan pekerja Korea Selatan, ketimpangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa, dan tentu saja yang menjadi topik utama, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai nilai jual dari drama korea yang satu ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Drama ini mendapat berbagai reaksi, baik positif maupun negatif di masyarakat. Pertama, pengambilan karakter tokoh utama yang digambarkan sebagai penyandang disabilitas mendapat banyak sorotan. Ini tentu menjadi perspektif baru bagi masyarakat terhadap para penyandang disabilitas. Namun, kritikan yang datang terhadap drama ini juga tak sedikit datang dari kalangan autis itu sendiri. Penggambaran penyandang autis di drama tersebut tampaknya masih meromantisasi individu autis dengan kecerdasan luar biasa dan IQ di atas rata-rata. Rekan-rekan di sekitar Woo Young Woo juga digambarkan sangat suportif dengan kondisi disabilitas mental yang dimilikinya sebagai suatu perbedaan yang wajar dijumpai. Meskipun kedua hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif, nyatanya ini masih jauh dengan kenyataan yang hadir di masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan cukup beruntung karena memiliki <em>support system</em> berupa keluarga dan teman-teman yang sangat memahami kondisi dan keterbatasannya. Namun,&nbsp; masyarakat umum yang tidak pernah hidup berdampingan dengan lingkungan difabel masih kerap menempelkan stigma-stigma tertentu pada para penyandang disabilitas dan menganggap wajar demikian. Itu jelas dapat dirasakan begitu Woo Young Woo terjun ke dunia kerja, dimana ia bisa menjumpai beragam jenis manusia dengan segala tabiat ke-manusia-annya yang luar biasa. Orang-orang yang dapat memaklumi Woo Young Woo lagi-lagi hanya dari kalangan orang terdekatnya saja. Pihak yang tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas mau tak mau hanya berkaca dari label yang disematkan kepada orang-orang istimewa seperti Woo Young Woo. ‘Seorang autis yang sibuk dengan dunianya sendiri, sulit bergaul, dan dapat&nbsp; mengamuk kapan saja.’</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Beban mental sebagai seorang difabel</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu saja, sebuah drama dapat memuat hal-hal yang jauh berbeda dari apa yang ada di masyarakat. Hal ini sangat mungkin dan diperbolehkan dalam dunia fiksi. Hal yang dapat penulis amati dari drama ini adalah terlepas dari adanya dorongan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya, sosok Woo Young Woo kerap kali masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan diluar kecakapannya sebagai individu dewasa. Ditambah keterbatasan khusus yang dimilikinya, ia masih kerap dipertanyakan terkait kecakapannya dalam membuat keputusan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan sebagai seorang lulusan hukum terbaik dari Universitas Nasional Seoul dan telah terkualifikasi untuk menjadi seorang pengacara. Namun masyarakat, klien, bahkan sesama petugas hukum lainnya di lapangan masih banyak yang mempertanyakan –meskipun lebih cenderung merendahkan– kompetensi dari Pengacara Woo Young Woo. Ketika dihadapkan dalam suatu kasus dimana ada sosok klien autis yang diwakili oleh Pengacara Woo Young Woo, pihak jaksa penuntut umum justru mempertanyakan kecakapan dari Woo Young Woo selaku pembela dari tersangka dan justru membandingkan kondisi mental keduanya. Padahal yang perlu dipahami dari spektrum autis, ataupun difabel secara keseluruhan, adalah gejala yang ada pada satu individu tidak selalu ditemui pada individu lainnya. Mudah saja, kita saja mengakui bahwa setiap orang terlahir berbeda. Bahkan saudara yang lahir dari orang tua yang sama bisa memiliki karakter dan tampilan fisik yang berbeda, apalagi antara penyandang disabilitas satu dengan lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>‘</strong><strong><em>Kita bisa apa?</em></strong><strong>’</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada kasus Woo Young Woo, kita bisa melihat bahwa generalisasi terhadap penyandang disabilitas masih sering ditemui di masyarakat. Generalisir terhadap suatu kelompok sendiri saja sudah kurang tepat, apalagi generalisasi yang dilakukan kepada kelompok marjinal. Label-label seperti orang jawa yang halus dalam bertutur kata atau orang batak yang berwatak keras untuk menggeneralisir orang-orang dengan latar belakang suku tertentu misalnya. Bagi penyandang disabilitas, hal ini lebih bermacam-macam lagi bentuknya. Misalnya penyandang autisme yang selalu&nbsp; dianggap memiliki IQ di atas rata-rata atau seorang tuli yang dianggap sama dengan seorang bisu, atau bahkan pelabelan dengan gestur-gestur tertentu. Pelabelan atau <em>Labelling</em> seperti ini merupakan salah satu kesalahan logika berpikir atau disebut dengan distorsi kognitif. Akibatnya, tidak hanya berdampak pada individu yang terkena label, tetapi juga berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap kelompok yang diberi label tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diubah. Persepsi yang biasa menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah seseorang yang&nbsp; lebih tidak cakap daripada orang-orang ‘<em>normal</em>’ lainnya pun akan terus menjadi stigma yang berjalan di masyarakat.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk mengubah pola pikir seperti ini, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Mulai menerima bahwa setiap orang memiliki berbagai sisi yang berbeda antar individu menjadi satu langkah awalan yang tepat. Selanjutnya bisa diteruskan dengan transfer ilmu, baik dengan sosialisasi, ke kalangan masyarakat, sekolah-sekolah, atau melalui media sosial. Akun-akun media sosial seperti <em>konekindonesia</em>, <em>genpintar.id</em>, dan <em>silang.ig</em> sudah banyak mengedukasi dan mempromosikan tentang aksesibilitas dan inklusivitas bagi masyarakat difabel di Indonesia. Upaya ini tentu patut mendapat apresiasi atas usaha mereka dalam menyebarluaskan pemahaman terhadap inklusivitas kepada masyarakat umum. Disamping itu, kita juga bisa menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan karena itu merupakan hak setiap orang agar terhindar dari diskriminasi. Setiap orang layak mendapat ruang di masyarakat tanpa harus hidup dengan menyandang label atau stigma tertentu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk membuat sebuah perubahan memang selalu tidak mudah. Perubahan bukan seperti cerita Candi Roro Jonggrang yang berdiri dalam semalam.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Haniif</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menyorot Difabel Dalam Ruang Masyarakat : Refleksi  Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '416-revision-v1', '', '', '2022-11-20 04:12:19', '2022-11-20 04:12:19', '', 416, 'https://justiklik.com/?p=419', 0, 'revision', '', 0),
(421, 1, '2022-11-20 09:33:19', '2022-11-20 09:33:19', '', 'th', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'th', '', '', '2022-11-20 09:33:19', '2022-11-20 09:33:19', '', 416, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/th.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(422, 1, '2022-11-20 10:01:10', '2022-11-20 10:01:10', '<!-- wp:image {\"align\":\"wide\",\"id\":418,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image alignwide size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/foto.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-418\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Para pecinta drama korea tentu sudah familiar dengan bagaimana drama korea mampu  menggambarkan berbagai dinamika masyarakat. Contohnya drama-drama seperti ‘<em>Hospital Playlist</em>’, ‘<em>Reply 1998</em>’, ‘<em>Our Blues</em>’, dan drama lainnya yang mampu memikat penonton dengan alur cerita yang ringan namun erat dengan kehidupan sehari-hari. Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’ pun demikian. Bercerita tentang pengacara pertama dengan diagnosis autisme di Korea Selatan bernama Woo Young Woo (diperankan oleh Park Eun Bin) yang bekerja di firma hukum ternama bernama Hanbada. Drama ini dikemas dengan apik oleh Penulis Moon Ji Won yang mampu menampilkan berbagai realita di masyarakat Korea Selatan utamanya di sektor pekerja hukum. Sulitnya mencari pekerjaan, beban kerja yang tinggi di kalangan pekerja Korea Selatan, ketimpangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa, dan tentu saja yang menjadi topik utama, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sebagai nilai jual dari drama korea yang satu ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Drama ini mendapat berbagai reaksi, baik positif maupun negatif di masyarakat. Pertama, pengambilan karakter tokoh utama yang digambarkan sebagai penyandang disabilitas mendapat banyak sorotan. Ini tentu menjadi perspektif baru bagi masyarakat dan dapat memberikan perhatian lebih terhadap para penyandang disabilitas. Kritikan yang datang terhadap drama ini juga tak sedikit datang dari kalangan autis itu sendiri. Kedua, penggambaran penyandang autis di drama tersebut tampaknya masih meromantisasi individu autis dengan kecerdasan luar biasa dan IQ di atas rata-rata. Rekan-rekan di sekitar Woo Young Woo juga digambarkan sangat suportif dengan kondisi disabilitas mental yang dimilikinya sebagai suatu perbedaan yang wajar dijumpai. Meskipun kedua hal ini dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif, nyatanya ini masih jauh dengan kenyataan yang hadir di masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan cukup beruntung karena memiliki <em>support system</em> berupa keluarga dan teman-teman yang sangat memahami kondisi dan keterbatasannya. Namun,  masyarakat umum yang tidak mengenal Woo Young Woo dengan baik maupun yang tidak pernah hidup berdampingan dengan lingkungan difabel masih kerap menempelkan stigma-stigma tertentu pada para penyandang disabilitas dan menganggap wajar demikian. Itu jelas dapat dirasakan begitu Woo Young Woo terjun ke dunia kerja, dimana ia bisa menjumpai beragam jenis manusia dengan segala tabiat ke-manusia-annya yang luar biasa. Orang-orang yang dapat memaklumi Woo Young Woo lagi-lagi hanya dari kalangan orang terdekatnya saja. Pihak yang tidak pernah berinteraksi dengan penyandang disabilitas mau tak mau hanya berkaca dari label klasik yang disematkan kepada orang-orang istimewa seperti Woo Young Woo. ‘Seorang autis yang sibuk dengan dunianya sendiri, sulit bergaul, dan dapat  mengamuk kapan saja.’</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Beban mental sebagai seorang difabel</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tentu saja, sebuah drama dapat memuat hal-hal yang jauh berbeda dari apa yang ada di masyarakat. Hal ini sangat mungkin dan diperbolehkan dalam dunia fiksi. Hal yang dapat penulis amati dari drama ini adalah terlepas dari adanya dorongan dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya, sosok Woo Young Woo kerap kali masih ragu-ragu dalam mengambil sebuah keputusan diluar kecakapannya sebagai individu dewasa. Ditambah keterbatasan khusus yang dimilikinya, ia masih kerap dipertanyakan terkait kecakapannya dalam membuat keputusan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Woo Young Woo digambarkan sebagai seorang lulusan hukum terbaik dari Universitas Nasional Seoul dan telah terkualifikasi untuk menjadi seorang pengacara. Namun masyarakat, klien, bahkan sesama petugas hukum lainnya di lapangan masih banyak yang mempertanyakan –meskipun lebih cenderung merendahkan– kompetensi dari Pengacara Woo Young Woo. Ketika dihadapkan dalam suatu kasus dimana ada sosok klien autis yang diwakili oleh Pengacara Woo Young Woo, pihak jaksa penuntut umum mempertanyakan kecakapan dari Woo Young Woo selaku pembela dari tersangka dan justru membandingkan kondisi mental keduanya. Padahal yang perlu dipahami dari spektrum autis ataupun difabel secara keseluruhan, adalah gejala yang ada pada satu individu tidak selalu ditemui pada individu lainnya. Mudah saja, kita mengakui bahwa setiap orang terlahir berbeda. Bahkan saudara yang lahir dari orang tua yang sama bisa memiliki karakter dan tampilan fisik yang berbeda, apalagi antara penyandang disabilitas satu dengan lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"align\":\"center\",\"id\":421,\"sizeSlug\":\"full\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/11/th.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-421\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>‘</strong><strong><em>Kita bisa apa?</em></strong><strong>’</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di Indonesia, sudah ada regulasi yang mengatur tentang difabel. UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa, “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Meskipun sudah menjabarkan mengenai macam-macam kategori penyandang disabilitas beserta hak-haknya, namun dalam praktiknya fokus dari peraturan ini –dan juga peraturan-peraturan lainnya– masih terbatas pada pemenuhan infrastruktur. Adapun disebutkan dalam undang-undang ini, salah satu hak para penyandang disabilitas adalah hak bebas dari stigma sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada kisah Woo Young Woo, kita bisa melihat bahwa generalisasi terhadap penyandang disabilitas melalui stigma atau label masih sering ditemui di masyarakat. Generalisir terhadap suatu kelompok sendiri saja sudah kurang tepat, apalagi generalisasi yang dilakukan kepada kelompok marjinal. Label-label seperti orang jawa yang halus dalam bertutur kata atau orang batak yang berwatak keras untuk menggeneralisir orang-orang dengan latar belakang suku tertentu misalnya. Bagi penyandang disabilitas, hal ini lebih bermacam-macam lagi bentuknya. Misalnya penyandang autisme yang selalu  dianggap memiliki IQ di atas rata-rata atau seorang tuli yang dianggap sama dengan seorang bisu, atau bahkan pelabelan dengan gestur-gestur tertentu. Pelabelan atau <em>Labelling</em> seperti ini merupakan salah satu kesalahan logika berpikir atau disebut dengan distorsi kognitif. Akibatnya, tidak hanya berdampak pada individu yang terkena label, tetapi juga berdampak kepada persepsi masyarakat terhadap kelompok yang mendapat label tersebut. Jika hal ini terus berlanjut, maka akan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diubah. Persepsi yang biasa menganggap bahwa para penyandang disabilitas adalah seseorang yang  lebih tidak cakap daripada orang-orang ‘<em>normal</em>’ lainnya pun akan terus menjadi stigma yang berjalan di masyarakat. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk mengubah pola pikir seperti ini, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Mulai menerima bahwa setiap orang memiliki berbagai sisi yang berbeda antar individu menjadi satu langkah awal yang tepat. Selanjutnya bisa diteruskan dengan transfer ilmu, baik dengan sosialisasi ke kalangan masyarakat, sekolah-sekolah, atau melalui media sosial. Akun-akun media sosial seperti <em>konekindonesia</em>, <em>genpintar.id</em>, dan <em>silang.ig</em> sudah banyak mengedukasi dan mempromosikan tentang aksesibilitas dan inklusivitas bagi masyarakat difabel di Indonesia. Upaya ini tentu patut mendapat apresiasi atas usaha mereka dalam menyebarluaskan pemahaman terhadap inklusivitas kepada masyarakat umum. Disamping itu, kita juga bisa menebarkan kasih sayang dan kebahagiaan karena itu merupakan hak setiap orang agar terhindar dari diskriminasi. Setiap orang layak mendapat ruang di masyarakat tanpa harus hidup dengan menyandang label atau stigma tertentu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk membuat sebuah perubahan besar memang selalu tidak mudah. Perubahan bukanlah kisah Candi Roro Jonggrang yang berdiri dalam semalam. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Haniif</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menyorot Difabel Dalam Ruang Masyarakat : Refleksi  Drama ‘<em>Extraordinary Attorney Woo</em>’', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '416-revision-v1', '', '', '2022-11-20 10:01:10', '2022-11-20 10:01:10', '', 416, 'https://justiklik.com/?p=422', 0, 'revision', '', 0),
(424, 1, '2023-01-29 00:21:24', '2023-01-29 00:21:24', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemajuan teknologi di era digital sebagai dampak perkembangan globalisasi kian masa kian canggih. Berbagai fitur serta manfaatnya digadang-gadang dapat mempermudah dan memfasilitasi berbagai kegiatan manusia. Di samping dampak positifnya yang dapat menghemat <em>outcome</em>&nbsp;dengan sarana teknologi, namun perkembangan kecerdasan buatan atau <em>Artificial Intellegent</em>&nbsp;(AI) yang dapat menggantikan pekerjaan dan tenaga ahli manusia juga lambat laun dapat merugikan manusia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu perkembangan teknologi yang paling dapat dirasakan adalah dalam media sosial. Tentunya keseharian kita tidak dapat terlepas dari media sosial bukan? Mulai dari <em>Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, TikTok </em>dan berbagai media sosial lainnya. Masing-masing perusahaan teknologi besar tersebut saling bersaing untuk dapat menarik <em>user</em>&nbsp;sebanyak mungkin dengan berbagai fitur yang mereka tawarkan. Media sosial kini bukan hanya untuk soalan komunikasi, melainkan sebagai salah satu media pembelajaran untuk berbagi <em>tips and trick</em>&nbsp;dan sebagai media <em>e-commerce.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Para pengusaha maupun pedagang tentu tidak mau melewatkan kekuatan media sosial sebagai salah satu sarana yang murah dan masif dalam mempromosikan bisnis mereka. Akhir-akhir ini, media sosial seperti <em>TikTok </em>kian eksis digunakan sebagai media promosi bisnis dengan prospek yang menjanjikan. Salah satu keunggulannya adalah dengan adanya fitur <em>live TikTok</em>&nbsp;dengan syarat memiliki 1000 <em>followers</em>. Bahkan kini <em>live TikTok</em>&nbsp;juga memiliki fitur tambahan berupa&nbsp;<em>gift,</em>&nbsp;dimana penonton dapat memberikan dukungan berupa <em>gift </em>yang nantinya dapat ditukarkan oleh penerimanya dengan uang tunai atau <em>real money</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dari eksistensi sosial media tadi, kini muncul fenomena yang disebut ‘mandi lumpur’, sebuah metode mengemis gaya baru yang kini masih menjadi perdebatan. Awalnya hal ini muncul dari salah satu pengguna <em>TikTok </em>yang melakukan <em>live</em>&nbsp;dengan melakukan kegiatan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan harapan para penonton akan memberikan <em>gift</em>&nbsp;setelah tantangan extrem tersebut dikabulkan oleh akun yang melakukan siaran langsung<em>. </em>Semakin banyak <em>gift </em>yang diberikan, maka otomatis akan semakin banyak pula uang yang bisa didapat. Melihat adanya peluang jalan pintas untuk mendapat ‘cuan’ tersebut, maka turut bermunculan pula di jagat media sosial apa yang disebut sebagai ‘pengemis online’<em>.</em><em></em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fenomena mandi lumpur yang disorot dalam tulisan ini adalah aksi salah satu pengguna <em>TikTok</em>, dimana dengan bermodalkan kolam atau bak dan air, kemudian mengguyurkan air kotor atau lumpur tersebut ke badan aktor yang ada dalam <em>live</em>&nbsp;tersebut. Aksi mengguyurkan lumpur ke badan biasanya berlangsung selama beberapa jam hingga sang aktor menggigil kedinginan. Kabarnya aksi <em>live</em>&nbsp;tersebut telah dilakukan berulang kali dan telah berhasil meraup ‘uang’ jutaan rupiah. Hal tersebut tentu menjadi kontroversial karena aktor yang muncul dalam siaran tersebut adalah kalangan lansia. Konten ini juga dianggap telah mengeksploitasi manusia dan kini telah menarik perhatian polisi karena banyaknya isu yang beredar bahwa ada pemaksaan terhadap para aktor dalam melakukan aksi tersebut. Namun, dari keterangan media yang beredar, setelah adanya pemeriksaan, para aktor tersebut mengaku melakukan hal-hal tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan. Mereka melakukannya karena menganggap bahwa melakukan siaran tersebut dirasa lebih mudah mendapatkan uang jika dibandingkan dengan pekerjaan mereka sebelumnya. &nbsp;Oleh sebab itu, tidak ada proses pidana yang dilakukan terhadap pelaku siaran ‘menyiram air’ ini. Pendapatan mereka sendiri dibagi dengan sistem bagi hasil antara aktor dengan pemilik akun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu pemeran mandi lumpur yang sempat disorot media adalah Nenek Sari, seperti yang dikutip dari kompas.com, bahwa menurut Sari, sewaktu dirinya menahan kedinginan justru hal tersebut membuat penontot tertarik. Beberapa penonton juga memberikan tantangan yang kemudian akan memberikan <em>gift </em>sebagai imbalan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Konten <em>live</em>&nbsp;dengan membanjiri tubuh dengan air atau lumpur ini secara tidak langsung sama dengan mempermalukan diri sendiri. Sehingga, banyak pihak yang menilai bahwa apa yang &nbsp;dilakukan pelaku dengan melibatkan orang tua ini sudah keterlaluan. Uniknya, masih banyak pengguna yang menyukai tayangan seperti ini. Hal ini dilihat dari jumlah penonton yang bahkan bersedia memberikan <em>gift. </em>Secara tidak langsung ada banyak pihak yang senang melihat orang lain menderita, entah ini normal atau tidak, tapi begitulah kenyataannya. Dilihat dari sisi kesehatan, mengguyur badan dengan air kotor bahkan lumpur beresiko terhadap penyakit kulit apalagi aksi mandi lumpur tersebut dilakukan dalam waktu lama.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis dalam melihat fenomena ini, merasa kesejahteraan masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu dalam mencari jalan pintas untuk mendapat pundi-pundi uang. Namun, diharapkan kedepannya dapat mencari rezeki dengan cara yang lebih baik tanpa merendahkan martabat manusia. Karena dikhawatirkan menjadi suatu candu yang sangat ironi. Meski dalam hal ini penulis tidak banyak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun diharap dapat menjadi <em>warning</em>&nbsp;untuk <em>concern</em>&nbsp;kita semua.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi tersebut tidaklah salah secara aturan, karena ia tidak mengandung unsur pornografi, perjudian, radikalisme, hoaks, terorisme, prostitusi, maupun kekerasan terhadap anak. Namun dikhawatirkan lelang kemiskinan yang nampak disadari dan mengerucut pada eksploitasi manusia. Eksploitasi manusia sendiri dilarang tegas dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta di dalam KUHP dalam Pasal 297 tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Ngemis Gaya Baru di Era Digital', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'ngemis-gaya-baru-di-era-digital', '', '', '2023-01-29 00:21:24', '2023-01-29 00:21:24', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=424', 0, 'post', '', 0),
(425, 1, '2023-01-29 00:19:36', '2023-01-29 00:19:36', '', 'png_20230126_213116_0000', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'png_20230126_213116_0000', '', '', '2023-01-29 00:19:36', '2023-01-29 00:19:36', '', 424, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/01/png_20230126_213116_0000.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(426, 1, '2023-01-29 00:21:24', '2023-01-29 00:21:24', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemajuan teknologi di era digital sebagai dampak perkembangan globalisasi kian masa kian canggih. Berbagai fitur serta manfaatnya digadang-gadang dapat mempermudah dan memfasilitasi berbagai kegiatan manusia. Di samping dampak positifnya yang dapat menghemat <em>outcome</em>&nbsp;dengan sarana teknologi, namun perkembangan kecerdasan buatan atau <em>Artificial Intellegent</em>&nbsp;(AI) yang dapat menggantikan pekerjaan dan tenaga ahli manusia juga lambat laun dapat merugikan manusia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu perkembangan teknologi yang paling dapat dirasakan adalah dalam media sosial. Tentunya keseharian kita tidak dapat terlepas dari media sosial bukan? Mulai dari <em>Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, TikTok </em>dan berbagai media sosial lainnya. Masing-masing perusahaan teknologi besar tersebut saling bersaing untuk dapat menarik <em>user</em>&nbsp;sebanyak mungkin dengan berbagai fitur yang mereka tawarkan. Media sosial kini bukan hanya untuk soalan komunikasi, melainkan sebagai salah satu media pembelajaran untuk berbagi <em>tips and trick</em>&nbsp;dan sebagai media <em>e-commerce.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Para pengusaha maupun pedagang tentu tidak mau melewatkan kekuatan media sosial sebagai salah satu sarana yang murah dan masif dalam mempromosikan bisnis mereka. Akhir-akhir ini, media sosial seperti <em>TikTok </em>kian eksis digunakan sebagai media promosi bisnis dengan prospek yang menjanjikan. Salah satu keunggulannya adalah dengan adanya fitur <em>live TikTok</em>&nbsp;dengan syarat memiliki 1000 <em>followers</em>. Bahkan kini <em>live TikTok</em>&nbsp;juga memiliki fitur tambahan berupa&nbsp;<em>gift,</em>&nbsp;dimana penonton dapat memberikan dukungan berupa <em>gift </em>yang nantinya dapat ditukarkan oleh penerimanya dengan uang tunai atau <em>real money</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dari eksistensi sosial media tadi, kini muncul fenomena yang disebut ‘mandi lumpur’, sebuah metode mengemis gaya baru yang kini masih menjadi perdebatan. Awalnya hal ini muncul dari salah satu pengguna <em>TikTok </em>yang melakukan <em>live</em>&nbsp;dengan melakukan kegiatan ekstrem. Hal ini dilakukan dengan harapan para penonton akan memberikan <em>gift</em>&nbsp;setelah tantangan extrem tersebut dikabulkan oleh akun yang melakukan siaran langsung<em>. </em>Semakin banyak <em>gift </em>yang diberikan, maka otomatis akan semakin banyak pula uang yang bisa didapat. Melihat adanya peluang jalan pintas untuk mendapat ‘cuan’ tersebut, maka turut bermunculan pula di jagat media sosial apa yang disebut sebagai ‘pengemis online’<em>.</em><em></em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fenomena mandi lumpur yang disorot dalam tulisan ini adalah aksi salah satu pengguna <em>TikTok</em>, dimana dengan bermodalkan kolam atau bak dan air, kemudian mengguyurkan air kotor atau lumpur tersebut ke badan aktor yang ada dalam <em>live</em>&nbsp;tersebut. Aksi mengguyurkan lumpur ke badan biasanya berlangsung selama beberapa jam hingga sang aktor menggigil kedinginan. Kabarnya aksi <em>live</em>&nbsp;tersebut telah dilakukan berulang kali dan telah berhasil meraup ‘uang’ jutaan rupiah. Hal tersebut tentu menjadi kontroversial karena aktor yang muncul dalam siaran tersebut adalah kalangan lansia. Konten ini juga dianggap telah mengeksploitasi manusia dan kini telah menarik perhatian polisi karena banyaknya isu yang beredar bahwa ada pemaksaan terhadap para aktor dalam melakukan aksi tersebut. Namun, dari keterangan media yang beredar, setelah adanya pemeriksaan, para aktor tersebut mengaku melakukan hal-hal tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan. Mereka melakukannya karena menganggap bahwa melakukan siaran tersebut dirasa lebih mudah mendapatkan uang jika dibandingkan dengan pekerjaan mereka sebelumnya. &nbsp;Oleh sebab itu, tidak ada proses pidana yang dilakukan terhadap pelaku siaran ‘menyiram air’ ini. Pendapatan mereka sendiri dibagi dengan sistem bagi hasil antara aktor dengan pemilik akun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu pemeran mandi lumpur yang sempat disorot media adalah Nenek Sari, seperti yang dikutip dari kompas.com, bahwa menurut Sari, sewaktu dirinya menahan kedinginan justru hal tersebut membuat penontot tertarik. Beberapa penonton juga memberikan tantangan yang kemudian akan memberikan <em>gift </em>sebagai imbalan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Konten <em>live</em>&nbsp;dengan membanjiri tubuh dengan air atau lumpur ini secara tidak langsung sama dengan mempermalukan diri sendiri. Sehingga, banyak pihak yang menilai bahwa apa yang &nbsp;dilakukan pelaku dengan melibatkan orang tua ini sudah keterlaluan. Uniknya, masih banyak pengguna yang menyukai tayangan seperti ini. Hal ini dilihat dari jumlah penonton yang bahkan bersedia memberikan <em>gift. </em>Secara tidak langsung ada banyak pihak yang senang melihat orang lain menderita, entah ini normal atau tidak, tapi begitulah kenyataannya. Dilihat dari sisi kesehatan, mengguyur badan dengan air kotor bahkan lumpur beresiko terhadap penyakit kulit apalagi aksi mandi lumpur tersebut dilakukan dalam waktu lama.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis dalam melihat fenomena ini, merasa kesejahteraan masyarakat yang masih rendah menjadi pemicu dalam mencari jalan pintas untuk mendapat pundi-pundi uang. Namun, diharapkan kedepannya dapat mencari rezeki dengan cara yang lebih baik tanpa merendahkan martabat manusia. Karena dikhawatirkan menjadi suatu candu yang sangat ironi. Meski dalam hal ini penulis tidak banyak berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun diharap dapat menjadi <em>warning</em>&nbsp;untuk <em>concern</em>&nbsp;kita semua.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi tersebut tidaklah salah secara aturan, karena ia tidak mengandung unsur pornografi, perjudian, radikalisme, hoaks, terorisme, prostitusi, maupun kekerasan terhadap anak. Namun dikhawatirkan lelang kemiskinan yang nampak disadari dan mengerucut pada eksploitasi manusia. Eksploitasi manusia sendiri dilarang tegas dalam UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta di dalam KUHP dalam Pasal 297 tentang larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Ngemis Gaya Baru di Era Digital', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '424-revision-v1', '', '', '2023-01-29 00:21:24', '2023-01-29 00:21:24', '', 424, 'https://justiklik.com/?p=426', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(429, 1, '2023-06-19 10:18:09', '0000-00-00 00:00:00', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img src=\"https://justiklik.com/wp-content/plugins/elementor/assets/images/placeholder.png\" title=\"\" alt=\"\" />															\n		<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Disinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi studi program ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:\"\";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}</style>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2>FIBAA itu apa?</h2>		\n		<p><i>Foundation for International Business Administration Accreditation </i>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <i>European Quality Assurance for Higher Education</i> (EQAR), dan anggota penuh dari <i>European Association for Quality Assurance</i> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p><p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan, jadi kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>		\n			<h2>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>		\n		<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1, 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selakui salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap”. Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang di dokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri.&nbsp;</p><p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris, karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan mempresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>		\n			<h2><h1 dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 20pt; margin-bottom: 6pt;\">Apa manfaat akreditasi FIBAA?</h1></h2>		\n		<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk prodi mendapatkan akreditasi internasional, itu berarti prodi berubah menjadi level lebih tinggi, menjadi prodi yang unggul. Tapi apa yang dimaksud dengan unggul ini? Dalam Guidebook yang sudah dibuat oleh fakultas yang berisi semua informasi terkait visitasi ini, mereka menjelaskan manfaat akreditasi adalah:</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">a. Dengan menjadi program studi yang diakreditasi internasional, itu berarti bahwa program studi hukum menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan program studi hukum lain di tingkat Eropa;&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">b. Peluang untuk mengembangkan kerja sama antar universitas/program studi di tingkat Eropa semakin besar; dan&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">c. Kemudahan untuk terlibat dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh FIBAA.&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">d. FIBAA merupakan anggota penuh ENQA dan terdaftar di External Quality Assurance Result (EQAR) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><br></p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">Reporter: Tawang</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\">Penulis: Tawang</font></p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\">Editor: Rafiida</font></p>', 'Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023​', '', 'draft', 'closed', 'closed', '', '', '', '', '2023-06-19 10:18:09', '2023-06-19 10:18:09', '', 0, 'https://justiklik.com/?page_id=429', 0, 'page', '', 0),
(430, 1, '2023-06-16 02:20:47', '2023-06-16 02:20:47', '', 'Elementor #429', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '429-revision-v1', '', '', '2023-06-16 02:20:47', '2023-06-16 02:20:47', '', 429, 'https://justiklik.com/?p=430', 0, 'revision', '', 0),
(436, 1, '2023-06-18 04:37:36', '2023-06-18 04:37:36', '', '20230616_161027', 'Kondisi massa sekitar pukul empat sore, bersama dengan Wakil Rektor III.', 'inherit', 'open', 'closed', '', '20230616_161027', '', '', '2023-06-18 04:41:12', '2023-06-18 04:41:12', '', 0, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/20230616_161027.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(441, 1, '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2>Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023</h2>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img src=\"https://justiklik.com/wp-content/plugins/elementor/assets/images/placeholder.png\" title=\"\" alt=\"\" />															\n		<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Disinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi studi program ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:\"\";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}</style>		\n			<h2>FIBAA itu apa?</h2>		\n		<p><i>Foundation for International Business Administration Accreditation </i>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <i>European Quality Assurance for Higher Education</i> (EQAR), dan anggota penuh dari <i>European Association for Quality Assurance</i> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p><p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan, jadi kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>		\n			<h2>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>		\n		<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1, 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selakui salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap”. Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang di dokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri. </p><p> </p><p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris, karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan mempresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>		\n			<h2>Add Your Heading Text Here</h2>', 'Elementor #429', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '429-revision-v1', '', '', '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '', 429, 'https://justiklik.com/?p=441', 0, 'revision', '', 0),
(442, 1, '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2>Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023</h2>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img src=\"https://justiklik.com/wp-content/plugins/elementor/assets/images/placeholder.png\" title=\"\" alt=\"\" />															\n		<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Disinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi studi program ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:\"\";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}</style>		\n			<h2>FIBAA itu apa?</h2>		\n		<p><i>Foundation for International Business Administration Accreditation </i>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <i>European Quality Assurance for Higher Education</i> (EQAR), dan anggota penuh dari <i>European Association for Quality Assurance</i> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p><p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan, jadi kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>		\n			<h2>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>		\n		<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1, 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selakui salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap”. Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang di dokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri. </p><p> </p><p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris, karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan mempresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>		\n			<h2>Add Your Heading Text Here</h2>', 'Elementor #429', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '429-revision-v1', '', '', '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '', 429, 'https://justiklik.com/?p=442', 0, 'revision', '', 0),
(443, 1, '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2><b>Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023</b></h2>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img src=\"https://justiklik.com/wp-content/plugins/elementor/assets/images/placeholder.png\" title=\"\" alt=\"\" />															\n		<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Disinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi studi program ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>		\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#2c2c2c;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);-ms-flex-negative:0;flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:-webkit-box;display:-ms-flexbox;display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator:before{display:block;content:\"\";border-bottom:0;-webkit-box-flex:1;-ms-flex-positive:1;flex-grow:1;border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:first-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider-separator:before{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-left .elementor-divider__element{margin-left:0}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider .elementor-divider-separator>.elementor-divider__svg:last-of-type{-webkit-box-flex:0;-ms-flex-positive:0;flex-grow:0;-ms-flex-negative:100;flex-shrink:100}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider-separator:after{content:none}.elementor-widget-divider--element-align-right .elementor-divider__element{margin-right:0}.elementor-widget-divider:not(.elementor-widget-divider--view-line_text):not(.elementor-widget-divider--view-line_icon) .elementor-divider-separator{border-top:var(--divider-border-width) var(--divider-border-style) var(--divider-color)}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern{--divider-border-style:none}.elementor-widget-divider--separator-type-pattern.elementor-widget-divider--view-line .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:after,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not(.elementor-widget-divider--view-line) .elementor-divider-separator:before,.elementor-widget-divider--separator-type-pattern:not([class*=elementor-widget-divider--view]) .elementor-divider-separator{width:100%;min-height:var(--divider-pattern-height);-webkit-mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;mask-size:var(--divider-pattern-size) 100%;-webkit-mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);mask-repeat:var(--divider-pattern-repeat);background-color:var(--divider-color);-webkit-mask-image:var(--divider-pattern-url);mask-image:var(--divider-pattern-url)}.elementor-widget-divider--no-spacing{--divider-pattern-size:auto}.elementor-widget-divider--bg-round{--divider-pattern-repeat:round}.rtl .elementor-widget-divider .elementor-divider__text{direction:rtl}</style>		\n			<h2>FIBAA itu apa?</h2>		\n		<p><i>Foundation for International Business Administration Accreditation </i>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <i>European Quality Assurance for Higher Education</i> (EQAR), dan anggota penuh dari <i>European Association for Quality Assurance</i> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p><p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan, jadi kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>		\n			<h2>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>		\n		<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1, 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selakui salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap”. Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang di dokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri.&nbsp;</p><p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris, karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan mempresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>		\n			<h2><h1 dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 20pt; margin-bottom: 6pt;\">Apa manfaat akreditasi FIBAA?</h1></h2>		\n		<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk prodi mendapatkan akreditasi internasional, itu berarti prodi berubah menjadi level lebih tinggi, menjadi prodi yang unggul. Tapi apa yang dimaksud dengan unggul ini? Dalam Guidebook yang sudah dibuat oleh fakultas yang berisi semua informasi terkait visitasi ini, mereka menjelaskan manfaat akreditasi adalah:</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">a. Dengan menjadi program studi yang diakreditasi internasional, itu berarti bahwa program studi hukum menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan program studi hukum lain di tingkat Eropa;&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">b. Peluang untuk mengembangkan kerja sama antar universitas/program studi di tingkat Eropa semakin besar; dan&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">c. Kemudahan untuk terlibat dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh FIBAA.&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">d. FIBAA merupakan anggota penuh ENQA dan terdaftar di External Quality Assurance Result (EQAR) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.&nbsp;</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><br></p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\">Reporter: Tawang</p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\">Penulis: Tawang</font></p>\n<p dir=\"ltr\" style=\"line-height: 1.38; text-align: justify; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;\"><font color=\"#000000\" face=\"Times New Roman\">Editor: Rafiida</font></p>', 'Elementor #429', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '429-revision-v1', '', '', '2023-06-18 05:02:46', '2023-06-18 05:02:46', '', 429, 'https://justiklik.com/?p=443', 0, 'revision', '', 0),
(444, 1, '2023-06-19 09:42:25', '2023-06-19 09:42:25', '<p>LPM Pro Justitia menyediakan sarana hak jawab, hak koreksi, kritik, saran, keluhan kampus, sumbangan karya, dan iklan.</p><h5>Hubungi kami melalui :</h5>		\n			<a href=\"mailto:projustitiaunsoed@gmail.com\" role=\"button\">\n						Email\n					</a>\n			<a href=\"https://www.instagram.com/justiclick/\" role=\"button\">\n						Instagram\n					</a>\n			<a href=\"https://twitter.com/LPM_ProJustitia\" role=\"button\">\n						twitter\n					</a>\n			<a href=\"https://lin.ee/BkFqIbX\" role=\"button\">\n						oa line\n					</a>\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"300\" height=\"292\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1002-removebg-preview-300x292.png\" alt=\"\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1002-removebg-preview-300x292.png 300w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1002-removebg-preview.png 500w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" />															\n			<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h4>LPM PRO JUSTITIA </h4>		\n		<p>Sekretariat : </p><p>Lantai 1 Gedung J5 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman </p><p>Jl. Profesor Dr. HR Boenyamin No. 708, Dukuhbandong, Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.</p><p> </p>', 'Kontak', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '44-autosave-v1', '', '', '2023-06-19 09:42:25', '2023-06-19 09:42:25', '', 44, 'https://justiklik.com/?p=444', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(461, 1, '2023-06-19 10:16:04', '2023-06-19 10:16:04', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat (16/06/2023), tak lama setelah waktu salat jumat dan waktu makan siang berakhir, teras gedung rektorat Unsoed tampak ramai dikerubungi mahasiswa. Mahasiswa ini mulanya berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa sejak pukul satu siang. Kemudian dengan beramai-ramai mereka berjalan kaki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menggelar aksinya di depan gedung rektorat. Mereka tampak mengenakan jas almamater kuning, serta mengaitkan pita hitam di lengan kiri mereka sebagai bagian dari aksi simbolik. Aksi pita hitam ini adalah untuk mengkritik lambatnya reaksi rektorat atas isu yang mencuat&nbsp; terkait adanya kasus kekerasan seksual oleh pejabat kampus. Namun, di tengah ramainya isu kekerasan seksual ini, kini muncul pula problem baru terkait kebijakan keringanan UKT sebesar 50%.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi yang digelar oleh BEM Unsoed ini membawa sebelas tuntutan. Delapan di antaranya terkait isu kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat kampus, kemudian tiga di antaranya mengenai kebijakan keringanan UKT 50%. Sebelumnya pihak BEM Unsoed telah mengajukan audiensi kepada pihak rektorat terkait isu kekerasan seksual ini. Tapi dari pihak rektorat sendiri terus menunda-nunda&nbsp; dengan alasan kesibukan atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Kurang lebih begitulah yang disampaikan Aji, Koordinator Lapangan pada aksi kali ini.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sekitar pukul empat sore, Wakil Rektor (Warek) II bidang umum dan keuangan, Kuat Puji Prayitno, akhirnya muncul dari dalam gedung rektorat. Ia menanggapi massa terkait dengan kebijakan keringanan UKT sebesar 50% ini. “Kebijakan apapun yang dikeluarkan haruslah memiliki dasar hukum. Surat edaran yang diterbitkan rektor ini dasar hukumnya adalah peraturan menteri, Permendikbud nomor 25 tahun 2020” ujar Kuat menanggapi pertanyaan massa apa dasar hukum dari terbitnya surat edaran rektor nomor B/8619/UN23/KM.01/2023, yang menyatakan bahwa kebijakan keringanan UKT ini hanya bisa di-“klaim” sekali saja. Sebelum Warek II muncul, di hadapan massa sebelumnya juga sudah hadir Warek I dan Warek III. Namun, keduanya bukanlah pihak yang berwenang menangani permasalahan ini sehingga tidak berhasil menggugah massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Nazil<br>Penulis: Rafiida<br>Editor: Rafiida</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#UNSOEDPROBLEMATIK, BEM Unsoed Kembali Galang Massa Ke Rektorat', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'unsoedproblematik-bem-unsoed-kembali-galang-massa-ke-rektorat', '', '', '2023-06-19 10:16:04', '2023-06-19 10:16:04', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=461', 0, 'post', '', 0),
(462, 1, '2023-06-19 10:14:47', '2023-06-19 10:14:47', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat (16/06/2023), tak lama setelah waktu salat jumat dan waktu makan siang berakhir, teras gedung rektorat Unsoed tampak ramai dikerubungi mahasiswa. Mahasiswa ini mulanya berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa sejak pukul satu siang. Kemudian dengan beramai-ramai mereka berjalan kaki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menggelar aksinya di depan gedung rektorat. Mereka tampak mengenakan jas almamater kuning, serta mengaitkan pita hitam di lengan kiri mereka sebagai bagian dari aksi simbolik. Aksi pita hitam ini adalah untuk mengkritik lambatnya reaksi rektorat atas isu yang mencuat&nbsp; terkait adanya kasus kekerasan seksual oleh pejabat kampus. Namun, di tengah ramainya isu kekerasan seksual ini, kini muncul pula problem baru terkait kebijakan keringanan UKT sebesar 50%.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi yang digelar oleh BEM Unsoed ini membawa sebelas tuntutan. Delapan di antaranya terkait isu kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat kampus, kemudian tiga di antaranya mengenai kebijakan keringanan UKT 50%. Sebelumnya pihak BEM Unsoed telah mengajukan audiensi kepada pihak rektorat terkait isu kekerasan seksual ini. Tapi dari pihak rektorat sendiri terus menunda-nunda&nbsp; dengan alasan kesibukan atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Kurang lebih begitulah yang disampaikan Aji, Koordinator Lapangan pada aksi kali ini.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sekitar pukul empat sore, Wakil Rektor (Warek) II bidang umum dan keuangan, Kuat Puji Prayitno, akhirnya muncul dari dalam gedung rektorat. Ia menanggapi massa terkait dengan kebijakan keringanan UKT sebesar 50% ini. “Kebijakan apapun yang dikeluarkan haruslah memiliki dasar hukum. Surat edaran yang diterbitkan rektor ini dasar hukumnya adalah peraturan menteri, Permendikbud nomor 25 tahun 2020” ujar Kuat menanggapi pertanyaan massa apa dasar hukum dari terbitnya surat edaran rektor nomor B/8619/UN23/KM.01/2023, yang menyatakan bahwa kebijakan keringanan UKT ini hanya bisa di-“klaim” sekali saja. Sebelum Warek II muncul, di hadapan massa sebelumnya juga sudah hadir Warek I dan Warek III. Namun, keduanya bukanlah pihak yang berwenang menangani permasalahan ini sehingga tidak berhasil menggugah massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Nazil<br>Penulis: Rafiida<br>Editor: Rafiida<br>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#UNSOEDPROBLEMATIK, BEM Unsoed Kembali Galang Massa Ke Rektorat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '461-revision-v1', '', '', '2023-06-19 10:14:47', '2023-06-19 10:14:47', '', 461, 'https://justiklik.com/?p=462', 0, 'revision', '', 0),
(463, 1, '2023-06-19 10:16:04', '2023-06-19 10:16:04', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat (16/06/2023), tak lama setelah waktu salat jumat dan waktu makan siang berakhir, teras gedung rektorat Unsoed tampak ramai dikerubungi mahasiswa. Mahasiswa ini mulanya berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa sejak pukul satu siang. Kemudian dengan beramai-ramai mereka berjalan kaki dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menggelar aksinya di depan gedung rektorat. Mereka tampak mengenakan jas almamater kuning, serta mengaitkan pita hitam di lengan kiri mereka sebagai bagian dari aksi simbolik. Aksi pita hitam ini adalah untuk mengkritik lambatnya reaksi rektorat atas isu yang mencuat&nbsp; terkait adanya kasus kekerasan seksual oleh pejabat kampus. Namun, di tengah ramainya isu kekerasan seksual ini, kini muncul pula problem baru terkait kebijakan keringanan UKT sebesar 50%.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi yang digelar oleh BEM Unsoed ini membawa sebelas tuntutan. Delapan di antaranya terkait isu kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pejabat kampus, kemudian tiga di antaranya mengenai kebijakan keringanan UKT 50%. Sebelumnya pihak BEM Unsoed telah mengajukan audiensi kepada pihak rektorat terkait isu kekerasan seksual ini. Tapi dari pihak rektorat sendiri terus menunda-nunda&nbsp; dengan alasan kesibukan atau kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Kurang lebih begitulah yang disampaikan Aji, Koordinator Lapangan pada aksi kali ini.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sekitar pukul empat sore, Wakil Rektor (Warek) II bidang umum dan keuangan, Kuat Puji Prayitno, akhirnya muncul dari dalam gedung rektorat. Ia menanggapi massa terkait dengan kebijakan keringanan UKT sebesar 50% ini. “Kebijakan apapun yang dikeluarkan haruslah memiliki dasar hukum. Surat edaran yang diterbitkan rektor ini dasar hukumnya adalah peraturan menteri, Permendikbud nomor 25 tahun 2020” ujar Kuat menanggapi pertanyaan massa apa dasar hukum dari terbitnya surat edaran rektor nomor B/8619/UN23/KM.01/2023, yang menyatakan bahwa kebijakan keringanan UKT ini hanya bisa di-“klaim” sekali saja. Sebelum Warek II muncul, di hadapan massa sebelumnya juga sudah hadir Warek I dan Warek III. Namun, keduanya bukanlah pihak yang berwenang menangani permasalahan ini sehingga tidak berhasil menggugah massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Nazil<br>Penulis: Rafiida<br>Editor: Rafiida</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#UNSOEDPROBLEMATIK, BEM Unsoed Kembali Galang Massa Ke Rektorat', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '461-revision-v1', '', '', '2023-06-19 10:16:04', '2023-06-19 10:16:04', '', 461, 'https://justiklik.com/?p=463', 0, 'revision', '', 0),
(464, 1, '2023-06-19 10:17:21', '2023-06-19 10:17:21', '', 'WhatsApp Image 2023-06-19 at 16.39.48', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2023-06-19-at-16-39-48', '', '', '2023-06-19 10:18:56', '2023-06-19 10:18:56', '', 429, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-16.39.48.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(465, 1, '2023-06-19 17:45:09', '2023-06-19 17:45:09', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Di sinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi program studi ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FIBAA itu apa?</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Foundation for International Business Administration Accreditation </em>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <em>European Quality Assurance for Higher Education</em> (EQAR), dan anggota penuh dari <em>European Association for Quality Assurance</em> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, akan sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan. Jadi, kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1; 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selaku salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap.” Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang didokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan merepresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":466,\"width\":768,\"height\":433,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.127-1024x577.jpg\" alt=\"foto gedung J6, gedung pembelajaran yang baru diresmikan pada bulan April lalu.\" class=\"wp-image-466\" width=\"768\" height=\"433\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":467,\"width\":768,\"height\":433,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.27-1024x577.jpg\" alt=\"bagian samping gedung J1. gedung tertua di Fakultas Hukum Unsoed\" class=\"wp-image-467\" width=\"768\" height=\"433\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Apa manfaat akreditasi FIBAA?</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk prodi mendapatkan akreditasi internasional, itu berarti prodi berubah menjadi level lebih tinggi, menjadi prodi yang unggul. Tapi apa yang dimaksud dengan unggul ini? Dalam <em>Guidebook </em>yang sudah dibuat oleh fakultas yang berisi semua informasi terkait visitasi ini, mereka menjelaskan manfaat akreditasi adalah:<br>a. Dengan menjadi program studi yang diakreditasi internasional, itu berarti bahwa program studi hukum menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan program studi hukum lain di tingkat Eropa; <br>b. Peluang untuk mengembangkan kerja sama antar universitas/program studi di tingkat Eropa semakin besar; dan <br>c. Kemudahan untuk terlibat dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh FIBAA. <br>d. FIBAA merupakan anggota penuh ENQA dan terdaftar di External Quality Assurance Result (EQAR) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Tawang<br>Penulis: Tawang<br>Editor: Rafiida </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023​', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'visitasi-fibaa-13-14-juni-2023', '', '', '2023-06-19 10:44:12', '2023-06-19 10:44:12', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=465', 0, 'post', '', 0),
(466, 1, '2023-06-19 10:31:24', '2023-06-19 10:31:24', '', 'WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.127', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2023-06-19-at-17-30-127', '', '', '2023-06-19 10:31:24', '2023-06-19 10:31:24', '', 465, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.127.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(467, 1, '2023-06-19 10:31:49', '2023-06-19 10:31:49', '', 'WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.27', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2023-06-19-at-17-30-27', '', '', '2023-06-19 10:31:49', '2023-06-19 10:31:49', '', 465, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.27.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(468, 1, '2023-06-19 10:44:12', '2023-06-19 10:44:12', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman telah memiliki akreditasi A dalam program studi S1 ilmu Hukum yang sudah diperbarui sejak tahun 2020. Walaupun akreditasi ini menunjukkan perjalanan fakultas hukum yang sudah jauh untuk menjadi fakultas yang lebih baik, ada ambisi lain dari Fakultas sendiri untuk menjadi fakultas yang unggul. Di sinilah dimana FIBAA memasuki perannya sebagai salah satu harapan yang akan membawa akreditasi program studi ilmu hukum yang awalnya berakreditasi A berubah menjadi ‘Unggul’. Seperti yang kita lihat sekarang, adanya banyak perubahan yang sudah terjadi seperti pembangunan gedung baru J6, serta banyaknya pembuatan aksesibilitas untuk mahasiswa atau orang difabel dalam mengakses fasilitas hukum yang ada. Apakah semua perubahan ini dibuat dari keinginan Fakultas untuk meningkatkan kesejahteraan Mahasiswa? Atau hanyalah suatu upaya dari persiapan Fakultas untuk mendapatkan akreditasi FIBAA?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">FIBAA itu apa?</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Foundation for International Business Administration Accreditation </em>(FIBAA) merupakan anggota yang terdaftar sebagai badan <em>European Quality Assurance for Higher Education</em> (EQAR), dan anggota penuh dari <em>European Association for Quality Assurance</em> (ENQA), jadi sangat jelas dari nama-nama ini, bahwa FIBAA adalah suatu organisasi prestise yang bergerak sebagai lembaga akreditasi internasional. Di kalangan universitas-universitas lain di Indonesia, FIBAA adalah salah satu jalan bagi mereka untuk membawa prodi-prodi dan juga fakultas ke kalangan internasional. Seperti yang lumayan baru terjadi di UNPAD, dimana dirayakannya atas tiga prodi yang terakreditasi internasional dan secara keseluruhan telah mempunyai 10 prodi yang berpredikat ‘unggul’. Dalam kasus Fakultas Hukum UNSOED, akan sangat disayangkan jika fakultas tidak menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan akreditasi internasional dan menjadi unggul seperti fakultas hukum di universitas lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Visitasi FIBAA diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2023. Fakultas Hukum tidak akan menghadapi visitasi ini secara sendirian, karena visitasi ini dilakukan secara bersamaan dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed pula. Pada awalnya kerja sama antara kedua fakultas ini hanya berbasis saling mengetahui apa yang fakultas lain lakukan, seperti menyiapkan dokumen penting yang perlu dilampirkan dalam visitasi. Tetapi dengan seiringnya waktu, koordinasi antara Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis lebih intensif karena memang pihak FIBAA akan melakukan visitasi secara berkesinambungan. Jadi, kedua fakultas akan lebih diuntungkan jika adanya koordinasi yang bagus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><br>Persiapan dan Keterlibatan Mahasiswa</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Visitasi dan peluang akreditasi ini jelas merupakan salah satu kesempatan yang sangat penting bagi Fakultas. Perlu diketahui, ambisi fakultas hukum untuk mengejar akreditasi ini datang setelah dua hal, 1. Fakultas Hukum telah mengantongi akreditasi A dalam Prodi Ilmu Hukum S1; 2. Adanya kelas Internasional dalam prodi S1. Fakultas Hukum telah merasa bahwa dengan sudah memiliki dua hal ini (dan hal lain juga) untuk meraih ‘keunggulan’ adalah pencapaian yang bisa diraih dan diambil. Tetapi dengan dua hal ini saja tidak mungkin bagi Fakultas Hukum untuk langsung memperlihatkan kondisi kampus saat ini tanpa adanya persiapan secara lebih lanjut dan secara besar-besaran. Menurut dosen Aryuni, selaku salah satu pengurus akreditasi FIBAA, “Kita menyiapkan sebisa manusia bisa siap.” Lalu apa bentuk persiapan ini? Dari hasil wawancara, fakultas hukum sudah melakukan persiapan untuk hari menjelang FIBAA sejak tahun 2021. Waktu yang lumayan lama. Tetapi mengapa perubahan fisik yang ada sekarang tidak dilakukan sejak dulu? Dalam kasus FIBAA, persiapan yang dinilai oleh mereka tidak hanya sebatas secara kondisi fisik saja, tetapi juga dari dokumen-dokumen yang perlu diterjemahkan ke bahasa inggris, aktivitas internasional yang didokumentasi, dan hal lain seperti website Fakultas Hukum UNSOED itu sendiri. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam membantu mereka mempersiapkan semua dokumen, yang mencakup SEMUA unsur fakultas hukum, dan dari apa yang dimaksud SEMUA adalah SEMUA. Mulai dari apa yang akan dipelajari mahasiswa hukum, sampai apa yang terjadi kepada alumninya. Oleh karena itu, Fakultas Hukum banyak melibatkan mahasiswa itu sendiri dalam membantu mempersiapkan dokumen yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Kebanyakan pelibatan ini hanya sebatas menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Karena tidak mungkin mahasiswa diberikan tugas untuk membuat dokumen penting yang akan merepresentasikan Fakultas Hukum. Peran mahasiswa lainnya juga pada saat adanya wawancara secara langsung oleh pihak FIBAA dengan salah satu mahasiswa. Untuk itu, Mahasiswa Excel Arya Pratama dari kelas Internasional angkatan 2020 telah dipilih oleh fakultas untuk mewakili mahasiswa dalam hal apa yang nantinya akan ditanyakan oleh pihak FIBAA nanti.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":466,\"width\":768,\"height\":433,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.127-1024x577.jpg\" alt=\"foto gedung J6, gedung pembelajaran yang baru diresmikan pada bulan April lalu.\" class=\"wp-image-466\" width=\"768\" height=\"433\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":467,\"width\":768,\"height\":433,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-19-at-17.30.27-1024x577.jpg\" alt=\"bagian samping gedung J1. gedung tertua di Fakultas Hukum Unsoed\" class=\"wp-image-467\" width=\"768\" height=\"433\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:heading -->\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Apa manfaat akreditasi FIBAA?</h2>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk prodi mendapatkan akreditasi internasional, itu berarti prodi berubah menjadi level lebih tinggi, menjadi prodi yang unggul. Tapi apa yang dimaksud dengan unggul ini? Dalam <em>Guidebook </em>yang sudah dibuat oleh fakultas yang berisi semua informasi terkait visitasi ini, mereka menjelaskan manfaat akreditasi adalah:<br>a. Dengan menjadi program studi yang diakreditasi internasional, itu berarti bahwa program studi hukum menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan program studi hukum lain di tingkat Eropa; <br>b. Peluang untuk mengembangkan kerja sama antar universitas/program studi di tingkat Eropa semakin besar; dan <br>c. Kemudahan untuk terlibat dalam program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh FIBAA. <br>d. FIBAA merupakan anggota penuh ENQA dan terdaftar di External Quality Assurance Result (EQAR) yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Tawang<br>Penulis: Tawang<br>Editor: Rafiida </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Visitasi FIBAA 13-14 Juni 2023​', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '465-revision-v1', '', '', '2023-06-19 10:44:12', '2023-06-19 10:44:12', '', 465, 'https://justiklik.com/?p=468', 0, 'revision', '', 0),
(471, 1, '2023-07-25 10:48:58', '2023-07-25 03:48:58', '<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"0PNuHLbyrg\"><a href=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-agustus-2021/\">Buletin Edisi Agustus 2021</a></blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;Buletin Edisi Agustus 2021&#8221; &#8212; LPM Pro Justitia\" src=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-agustus-2021/embed/#?secret=szgUzrgJFg#?secret=0PNuHLbyrg\" data-secret=\"0PNuHLbyrg\" width=\"219\" height=\"200\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"></iframe>', '', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '00bf6942377cf678bd01d3fe1b8c4a9c', '', '', '2023-07-25 10:48:58', '2023-07-25 03:48:58', '', 0, 'https://justiklik.com/2023/07/25/00bf6942377cf678bd01d3fe1b8c4a9c/', 0, 'oembed_cache', '', 0),
(472, 1, '2023-07-25 10:49:46', '2023-07-25 03:49:46', '<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"o9QOpurfYE\"><a href=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-oktober-2019/\">Buletin Edisi Oktober 2019</a></blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;Buletin Edisi Oktober 2019&#8221; &#8212; LPM Pro Justitia\" src=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-oktober-2019/embed/#?secret=8JYK9T35xh#?secret=o9QOpurfYE\" data-secret=\"o9QOpurfYE\" width=\"219\" height=\"200\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"></iframe>', '', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '1bb973b2467931ad56d02f07ccf284c1', '', '', '2023-07-25 10:49:46', '2023-07-25 03:49:46', '', 0, 'https://justiklik.com/2023/07/25/1bb973b2467931ad56d02f07ccf284c1/', 0, 'oembed_cache', '', 0),
(473, 1, '2023-07-25 10:50:09', '2023-07-25 03:50:09', '<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"6q7qk0TwNe\"><a href=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-desember-2018/\">Buletin Edisi Desember 2018</a></blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;Buletin Edisi Desember 2018&#8221; &#8212; LPM Pro Justitia\" src=\"https://justiklik.com/buletin-edisi-desember-2018/embed/#?secret=dDwxdJhEUW#?secret=6q7qk0TwNe\" data-secret=\"6q7qk0TwNe\" width=\"219\" height=\"200\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"></iframe>', '', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '8c55a80f9ec6688625412234fd672774', '', '', '2023-07-25 10:50:09', '2023-07-25 03:50:09', '', 0, 'https://justiklik.com/2023/07/25/8c55a80f9ec6688625412234fd672774/', 0, 'oembed_cache', '', 0),
(475, 1, '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '', 'Buletin', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '238-revision-v1', '', '', '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '', 238, 'https://justiklik.com/?p=475', 0, 'revision', '', 0),
(476, 1, '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '', 'Buletin', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '238-revision-v1', '', '', '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '', 238, 'https://justiklik.com/?p=476', 0, 'revision', '', 0),
(477, 1, '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '<p>https://justiklik.com/buletin-edisi-agustus-2021/</p><p>https://justiklik.com/buletin-edisi-oktober-2019/</p><p>https://justiklik.com/buletin-edisi-desember-2018/</p>', 'Buletin', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '238-revision-v1', '', '', '2023-07-25 10:58:32', '2023-07-25 03:58:32', '', 238, 'https://justiklik.com/?p=477', 0, 'revision', '', 0),
(478, 1, '2023-07-25 11:04:39', '2023-07-25 04:04:39', ' ', '', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '478', '', '', '2023-07-25 11:04:39', '2023-07-25 04:04:39', '', 0, 'https://justiklik.com/2023/07/25/478/', 1, 'nav_menu_item', '', 0),
(479, 1, '2023-07-25 11:04:39', '2023-07-25 04:04:39', ' ', '', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', '479', '', '', '2023-07-25 11:04:39', '2023-07-25 04:04:39', '', 0, 'https://justiklik.com/2023/07/25/479/', 2, 'nav_menu_item', '', 0),
(483, 1, '2023-10-16 20:15:51', '2023-10-16 13:15:51', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). </p>\n<p> </p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa. </p>\n<p> </p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan swasta. </p>\n<p> </p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal. </p>\n<p> </p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p> </p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p> </p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p> </p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll. </p>\n<p> </p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p> </p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara. </p>\n<p> </p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p> </p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\". </p>\n<p> </p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. </p>\n<p> </p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini. </p>\n<p> </p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p> </p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif. </p>\n<p> </p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p> </p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br />Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p> </p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p> </p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023). <em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022). <em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021). <em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020). <em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui <a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023). <em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022). <em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'sudah-layakkah-unsoed-bertransformasi-menuju-ptn-bh', '', '\nhttps://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/', '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=483', 0, 'post', '', 0),
(484, 1, '2023-10-16 19:59:52', '2023-10-16 12:59:52', '', 'pict', '(Universitas Jenderal Soedirman, sumber: pinterest.com)', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'pict', '', '', '2023-10-16 20:01:00', '2023-10-16 13:01:00', '', 483, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(485, 1, '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan&nbsp;swasta.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p></p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p></p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p></p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p></p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p></p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p></p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\".&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p></p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p></p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p></p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br>Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p></p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p></p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023).&nbsp;<em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022).&nbsp;<em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021).&nbsp;<em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020).&nbsp;<em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023).&nbsp;<em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022).&nbsp;<em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=485', 0, 'revision', '', 0),
(486, 1, '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU).&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan&nbsp;swasta.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p></p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p></p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p></p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p></p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p></p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p></p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\".&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p></p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif.&nbsp;</p>\n<p></p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p></p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p></p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br>Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p></p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p></p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023).&nbsp;<em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022).&nbsp;<em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021).&nbsp;<em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020).&nbsp;<em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023).&nbsp;<em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022).&nbsp;<em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui&nbsp;<a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=486', 0, 'revision', '', 0),
(487, 1, '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). </p>\n<p> </p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa. </p>\n<p> </p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan swasta. </p>\n<p> </p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal. </p>\n<p> </p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p> </p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p> </p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p> </p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll. </p>\n<p> </p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p> </p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara. </p>\n<p> </p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p> </p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\". </p>\n<p> </p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. </p>\n<p> </p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini. </p>\n<p> </p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p> </p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif. </p>\n<p> </p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p> </p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br />Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p> </p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p> </p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023). <em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022). <em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021). <em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020). <em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui <a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023). <em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022). <em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:16:32', '2023-10-16 13:16:32', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=487', 0, 'revision', '', 0),
(488, 1, '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). </p>\n<p> </p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa. </p>\n<p> </p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan swasta. </p>\n<p> </p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal. </p>\n<p> </p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p> </p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p> </p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p> </p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll. </p>\n<p> </p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p> </p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara. </p>\n<p> </p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p> </p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\". </p>\n<p> </p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. </p>\n<p> </p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini. </p>\n<p> </p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p> </p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif. </p>\n<p> </p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p> </p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br />Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p> </p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p> </p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023). <em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022). <em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021). <em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020). <em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui <a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023). <em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022). <em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=488', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(489, 1, '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). </p>\n<p> </p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa. </p>\n<p> </p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan swasta. </p>\n<p> </p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal. </p>\n<p> </p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p> </p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p> </p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p> </p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll. </p>\n<p> </p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p> </p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara. </p>\n<p> </p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p> </p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\". </p>\n<p> </p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. </p>\n<p> </p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini. </p>\n<p> </p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p> </p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif. </p>\n<p> </p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p> </p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br />Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p> </p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p> </p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023). <em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022). <em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021). <em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020). <em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui <a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023). <em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022). <em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=489', 0, 'revision', '', 0),
(490, 1, '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '<style>/*! elementor - v3.5.0 - 12-12-2021 */\n.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=\".svg\"]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}</style>												<img width=\"735\" height=\"490\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg\" alt=\"Picture contains the front view of Jenderal Soedirman University.\" loading=\"lazy\" srcset=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict.jpg 735w, https://justiklik.com/wp-content/uploads/2023/10/pict-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 735px) 100vw, 735px\" />															\n		<p>Transformasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menuju kampus unggul dan berdaya saing menjadi pertimbangan bagi Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dalam upaya meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik di tingkat perguruan tinggi. Seperti yang diketahui bersama, Unsoed saat ini masih berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). </p>\n<p> </p>\n<p>Selain itu, status PTN-BLU saat ini memang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan seluruh pengelolaan aset secara otonomi dan menyeluruh, sebab PTN-BLU mempunyai standar layanan minimum yang memiliki porsi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah dan biaya kuliah mahasiswa. </p>\n<p> </p>\n<p>Sehingga, dalam hal ini PTN-BLU dinilai tidak dapat mengatur sendiri otonomi penuh terhadap sumber daya yang dimilikinya, serta bukanlah menjadi hal yang mudah bagi PTN-BLU untuk mengembangkan unit usaha karena tidak memiliki relasi yang kuat dengan perusahaan swasta. </p>\n<p> </p>\n<p>Saat ini, Unsoed tengah berupaya mencapai status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) untuk menjadi perguruan tinggi yang otonom dan mampu menyokong kualitas kegiatan pendidikan, serta bisa bergerak cepat melakukan inovasi dengan kebijakan internal. </p>\n<p> </p>\n<p>Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dalam wawancaranya bersama Bagus Hadikusuma selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), “Pemerintah ini memberikan, artinya mendorong, agar bahwa perguruan tinggi itu bertransformasi naik kelas yang satker naik kelas menjadi yang BLU unggul, Unsoed termasuk kategori yang ditransformasikan menjadi PTN-BH dan bagaimana kesiapannya ini yang harus disiasati”, terangnya.</p>\n<p> </p>\n<p>Persyaratan untuk menjadi PTN-BH sendiri telah diatur melalui Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).</p>\n<p> </p>\n<p>Sebagai level tertinggi, sukar bagi semua PTN mengubah statusnya menjadi PTN-BH, sebab terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi.</p>\n<p> </p>\n<p>Untuk saat ini, beberapa sumber pemasukan Unsoed didapatkan dari unit usaha yang didirikan oleh mereka, seperti RMU Teaching Industry Unsoed, Gedung Olahraga (GOR) Soesilo Soedirman, Susu Sapi Produk Peternakan Unsoed, Rumah Susun Sederhana Sewa (rusunawa), Apotek, Layanan Kesehatan Klinik Pratama Soedirman, Boersa Kampus, Unsoed-Q (air mineral), Percetakan, dll. </p>\n<p> </p>\n<p>Melihat berbagai unit usaha yang dikembangkan oleh Unsoed menjadi salah satu momentum untuk mendapatkan penghasilan di luar pendapatan dari biaya akademik. Sebab, hal ini menjadi faktor penting untuk memenuhi standar minimum kelayakan finansial yang menjadi prasyarat PTN-BH.</p>\n<p> </p>\n<p>Berdasarkan informasi yang didapat dari cahunsoed.com (2021), salah satu persyarataan menjadi PTN-BH yaitu dengan mendapatkan dana yang tidak hanya bertumpu pada pendapatan yang berasal dari biaya akademik. Berdasarkan Buku Laporan Tahunan Rektor 2019, Unsoed memiliki anggaran sebesar Rp427,555 milyar yang terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp217,816 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp209,739 milyar. Angka tersebut menunjukan bahwa jumlah PNBP Unsoed masih belum mapan dan dinilai kecil daripada pendapatan yang diterima dari negara. </p>\n<p> </p>\n<p>Dan terlebih lagi, sebagaimana dikutip dari berita Unsoed, “PTN-BLU relatif sulit untuk mengembangkan badan usaha karena masih milik kementerian dan harus ada yang dilaporkan”, terang Rektor Unsoed Ahkmad Sodiq.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan PTN menjadi PTN-BH menjadikan institusi pendidikan memang terkesan lebih leluasa dalam mengambil kebijakan, tetapi apabila peraturan mengenai PTNBH tersebut diberlakukan, maka dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat yang kurang mampu dikarenakan biaya UKT yang akan dipatok diperkirakan akan terlampau tinggi. Hal ini terjadi karena otoritas pengelolaan sumber keuangan sepenuhnya akan diserahkan kepada pihak PTN.</p>\n<p> </p>\n<p>Mengenai PTNBH itu sendiri, seperti apa yang disampaikan oleh Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama dengan ketua BEM Unsoed, \"Bahwa PTN BH tidak harus selalu melalui peningkatan UKT. Boleh meningkatkan asal itu adalah kepada orang tua yang memang berkecukupan. Tetapi bagi saudara-saudara, adek-adek mahasiswa, yang tidak berkecukupan tetap sesuai dengan aturan, kalau tidak mampu sekali melalui KIP-K. Tetapi tidak serta-merta yang dibayangkan oleh adek-adek bahwa begitu PTN-BH pasti UKT-nya mahal\". </p>\n<p> </p>\n<p>Dalam hal ini, dengan menaikkan biaya kuliah mahasiswa pun tidak menjamin para petinggi kampus menjalankan amanahnya sebagai pihak yang memiliki wewenang dengan sebaik-baiknya. Menjadi PTN-BH artinya pemerintah akan mengurangi dana subsidi PTN, sehingga PTN-BH diberikan keleluasaan dalam mencari dana tambahan dari pihak swasta. Dengan begitu, adanya intervensi dari pihak swasta tentu akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus. </p>\n<p> </p>\n<p>Sejauh ini mengulik dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penyebab Unsoed belum layak berstatus sebagai PTN-BH. Misalnya saja, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com mengenai proyek pembangunan hotel Unsoed Inn yang carut marut dan digadang-gadang akan menjadi hotel bintang 4, tetapi justru pembangunannya mangkrak dan terbengkalai sampai saat ini. </p>\n<p> </p>\n<p>Pembangunan Hotel Unsoed Inn terhambat akibat beberapa kendala, seperti apa yang disampaikan oleh Waluyo Handoko, sekretaris Badan Pengelola Usaha (BPU) Unsoed melalui beritaunsoed.com, bahwa \"Mangkraknya pembangunan hotel ini disebabkan oleh investor yang sudah tanda tangan kontrak meninggal dunia pada bulan September 2020”.</p>\n<p> </p>\n<p>Terlepas dari tidak dilanjutkannya proyek tersebut, tidak heran apabila Unsoed saat ini belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam rangka menyelesaikan pembangunan yang diharapkan dapat menunjang berbagai kegiatan yang memerlukan tempat semacam hotel, seperti ruang pertemuan, seminar nasional maupun internasional ataupun akomodasi tempat yang representatif. </p>\n<p> </p>\n<p>Lebih lanjut, sebagaimana dikutip dari cahunsoed.com (2021) mengenai syarat kelayakan menjadi PTN-BH yaitu merujuk pada Pasal 2 ayat 2a, untuk dapat berubah menjadi PTN-BH paling sedikit harus memiliki 60% program studi dengan akreditasi A. Akan tetapi, persyaratan tersebut masih belum dapat dipenuhi juga oleh Unsoed. Tercatat, pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) Kemendikbud, program studi dengan akreditasi A di Unsoed hingga saat ini hanya sebesar 50,89%.</p>\n<p> </p>\n<p>Perubahan status Unsoed menjadi PTN-BH dinilai belum mumpuni. Bagaimana tidak? Dilihat dari berbagai sumber yang ada, terdapat beberapa indikator yang menjadi penghambatnya, seperti kelayakan finansial yang dinilai belum memenuhi standar, mangkraknya proyek pembangunan hotel Inn, dan program studi yang berakreditasi A pun belum dapat pula dipenuhi oleh pihak kampus.</p>\n<p> </p>\n<p>Penulis: Aninditha (Magang), Niken (Magang), Fadli (Magang)<br />Editor: Rafiida</p>\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIVITAS</p>\n<p> </p>\n<p><strong>Referensi:</strong></p>\n<p> </p>\n<p>Bem, Unsoed. (2023). <em>Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.youtube.com/watch?si=kOmI6k-uKB6hIzKB&amp;v=yH-E3Nubyj0&amp;feature=youtu.be\">60 Tahun Unsoed: Mahasiswa Bertanya, Rektor Menjawab - YouTub</a>e</p>\n<p>Fatimah, Nurul dan Zamhari, Alfina Fauziyah. (2022). <em>Carut Marut Pembangunan Unsoed Inn, Kondisi Mangkrak Tidak Terurus</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html\">https://www.cahunsoed.com/2022/10/carut-marut-pembangunan-unsoed-inn.html</a></p>\n<p>Fijar, Utera. (2021). <em>Seberapa Siapkah Unsoed Untuk Menjadi PTNBH?</em>. Diakses melalui <a href=\"https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html\">https://www.cahunsoed.com/2021/01/seberapa-siapkah-unsoed-untuk-menjadi.html</a></p>\n<p>Mulyana, A. (2020). <em>Permendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum</em>. Diakses melalui <a href=\"https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html\">https://ainamulyana.blogspot.com/2020/01/permendikbud-nomor-4-tahun-2020-tentang.html</a></p>\n<p>Pratami, Tania Dina. (2023). <em>Unsoed Menuju PTNBH: Sudah Melampaui Skor Minimal</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/\">https://beritaunsoed.com/2023/06/28/unsoed-menuju-ptn-bh-sudah-melampaui-skor-minimal/</a></p>\n<p>Wahyuni, Eli Tri. (2022). <em>Pembangunan Kembali Hotel Unsoed Inn Setelah Lama Mangkrak</em>. Diakses melalui <a href=\"https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/\">https://beritaunsoed.com/2022/04/30/pembangunan-kembali-hotel-unsoed-inn-setelah-lama-mangkrak/</a></p>', 'Sudah Layakkah Unsoed Bertransformasi Menuju PTN BH?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '483-revision-v1', '', '', '2023-10-16 20:18:05', '2023-10-16 13:18:05', '', 483, 'https://justiklik.com/?p=490', 0, 'revision', '', 0),
(496, 1, '2024-04-28 10:34:23', '2024-04-28 03:34:23', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1203-1024x768.jpg\",\"id\":500,\"dimRatio\":50,\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-500\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1203-1024x768.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image {\"id\":498,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1119-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-498\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":497,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1071-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-497\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":499,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1063-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-499\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>BANYUMAS </strong>- <strong>Aliansi Soedirman Melawan</strong> yang berisikan Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) yang terdiri dari Mahasiswa Aktif serta calon Mahasiswa Baru angkatan 2024 jalur SNBP melakukan Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed di depan gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada Jumat, 26 April 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Gerakan ini diinisiasikan oleh KBMU melalui Konsolidasi Terbuka (25/04/2024) dengan mencapai kesepakatan bulat bahwa Aliansi Soedirman Melawan akan melakukan gerakan Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed untuk mengajak jajaran rektor melakukan audiensi dengan tujuan menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sangat berdampak kepada Calon Mahasiswa Baru angkatan 2024 dan kebijakan penyesuaian UKT serta keringanan UKT yang mempengaruhi seluruh Mahasiswa Aktif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi Soedirman Melawan memulai seruan aksinya pada titik kumpul Graha Adhyaksa Fakultas Hukum Unsoed pukul 13.00 WIB dengan menyanyikan mars mahasiswa selagi berjalan bersama menuju depan gedung rektorat. Dengan solidaritas Aliansi Soedirman Melawan menyuarakan keluh kesahnya akan isu yang sedang terjadi kepada pihak rektorat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat mulai menanggapi dengan munculnya Wakil Rektor Tiga,&nbsp; Dr. Norman Arie Prayogo, S.Pi., M.Si., di hadapan massa. Namun, Aliansi tetap menginginkan agar Rektor, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng., secara langsung melakukan audiensi terbuka bersama. Dengan banyaknya teriakan juang dari Aliansi Soedirman Melawan berhasil membuat Rektor akhirnya turun menghadap massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektor menjelaskan secara langsung kepada Aliansi Soedirman Melawan dengan bantuan pengeras suara, bahwa pembiayaan perguruan tinggi itu salah satunya bersumber dari kemitraan, dari pemerintah, dan masyarakat terhadap pembiayaan UKT mahasiswa. Ia juga turut menyampaikan bahwa tidaklah mungkin orang tua yang memiliki penghasilan rendah mendapat golongan UKT di tingkat 5 atau seterusnya. Menurutnya, terdapat banyak mahasiswa yang keliru dalam mencantumkan persyaratan dalam registrasi online sehingga UKT keluar dengan nominal yang tinggi.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Calon mahasiswa baru jalur SNBP 2024 yang turut hadir juga turut menyuarakan pendapatnya. “Semoga dari aksi unjuk rasa ini bisa membuat hati rektor tersentil untuk menurunkan UKT, kami merasa keberatan apalagi dari kita yang dari segi ekonominya kurang“. Mereka berharap bahwa kenaikan UKT ini dapat dibatalkan sehingga mereka dapat tetap melanjutkan pendaftarannya.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada pertengahan audiensi, terdapat beberapa pernyataan Rektor yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi pada Calon Mahasiswa Baru hingga memicu suasana yang semakin memanas. Tidak hanya itu, keadaan hujan membuat Aliansi Soedirman Melawan mendesak pihak rektorat untuk melanjutkan audiensi di dalam Gedung Rektorat. Meskipun mendapatkan izin melanjutkan audiensi di dalam gedung, proses masuk berlangsung gaduh lantaran desakan dan selektifnya petugas keamanan dalam memandu mobilisasi dan terdapat beberapa mahasiswa yang memburuk kesehatannya sehingga pingsan. Dengan situasi seperti itu, akhirnya proses audiensi baru berjalan secara kondusif di sekitar pukul 4 sore.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di dalam gedung, pihak rektorat menjelaskan mengenai alur penyesuaian UKT dan IPI 2024 sebagai berikut:</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><!-- wp:list-item -->\n<li>Rapat kordinasi PTN Bogor 18 Februari 2024</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>PERMENDIKBUDRISTEK No.2 THN 2024 dan Keputusan MENDIKBUDRISTEK No.54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang besaran satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai dasar perhitungan.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>BPK RI 2022: Penetapan, perhitungan UKT dan IPI belum memadai.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Perhitungan BKT UNSOED berdasarkan tahun 2011 (sudah 12).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Dewas (Dewan Pengawas) menyarankan untuk menghitung lagi BKT.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Surat dengan No. 0130/E.E1/PR.07.04/2024 tertangal 19 Februari 2024 untuk mengajukan penyesuaian UKT dan paling lambat 28 Februari 2024.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Persetujuan Kementerian melalui Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No.0277/E/PR.0704/2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang persetujuan UKT dan IPI.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Peraturan Rektor No.6 tahun 2024 tentang UKT dan IPI bagi mahasiswa 2024 (tidak pada mahasiswa 2023, 2022, 2021,…).</li>\n<!-- /wp:list-item --></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di akhir pertemuan, mahasiswa memberikan solusi kepada rektorat dengan pencabutan Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2024 terkait penetapan UKT dan IPI bagi mahasiswa baru dengan maksimal tenggat waktu pada Senin, 29 April 2024 pukul 12.00 WIB.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":5} -->\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>#UNSOEDPROBLEMATIK #TURUNKANUKTUNSOED</strong></h5>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Hiruk-Pikuk Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'hiruk-pikuk-seruan-audiensi-turunkan-ukt-unsoed', '', '', '2024-04-28 10:34:23', '2024-04-28 03:34:23', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=496', 0, 'post', '', 0),
(497, 1, '2024-04-28 10:25:05', '2024-04-28 03:25:05', '', 'DSCN1071', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'dscn1071', '', '', '2024-04-28 10:25:05', '2024-04-28 03:25:05', '', 496, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1071.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(498, 1, '2024-04-28 10:25:05', '2024-04-28 03:25:05', '', 'DSCN1119', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'dscn1119', '', '', '2024-04-28 10:25:05', '2024-04-28 03:25:05', '', 496, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1119.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(499, 1, '2024-04-28 10:25:05', '2024-04-28 03:25:05', '', 'Aliansi Soedirman Melawan', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'dscn1063', '', '', '2024-04-28 10:33:36', '2024-04-28 03:33:36', '', 496, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1063.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(500, 1, '2024-04-28 10:27:21', '2024-04-28 03:27:21', '', 'DSCN1203', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'dscn1203', '', '', '2024-04-28 10:27:21', '2024-04-28 03:27:21', '', 496, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1203.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(501, 1, '2024-04-28 10:34:23', '2024-04-28 03:34:23', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1203-1024x768.jpg\",\"id\":500,\"dimRatio\":50,\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-500\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1203-1024x768.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image {\"id\":498,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1119-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-498\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":497,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1071-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-497\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":499,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/04/DSCN1063-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-499\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>BANYUMAS </strong>- <strong>Aliansi Soedirman Melawan</strong> yang berisikan Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) yang terdiri dari Mahasiswa Aktif serta calon Mahasiswa Baru angkatan 2024 jalur SNBP melakukan Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed di depan gedung Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada Jumat, 26 April 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Gerakan ini diinisiasikan oleh KBMU melalui Konsolidasi Terbuka (25/04/2024) dengan mencapai kesepakatan bulat bahwa Aliansi Soedirman Melawan akan melakukan gerakan Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed untuk mengajak jajaran rektor melakukan audiensi dengan tujuan menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang sangat berdampak kepada Calon Mahasiswa Baru angkatan 2024 dan kebijakan penyesuaian UKT serta keringanan UKT yang mempengaruhi seluruh Mahasiswa Aktif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi Soedirman Melawan memulai seruan aksinya pada titik kumpul Graha Adhyaksa Fakultas Hukum Unsoed pukul 13.00 WIB dengan menyanyikan mars mahasiswa selagi berjalan bersama menuju depan gedung rektorat. Dengan solidaritas Aliansi Soedirman Melawan menyuarakan keluh kesahnya akan isu yang sedang terjadi kepada pihak rektorat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat mulai menanggapi dengan munculnya Wakil Rektor Tiga,&nbsp; Dr. Norman Arie Prayogo, S.Pi., M.Si., di hadapan massa. Namun, Aliansi tetap menginginkan agar Rektor, Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng., secara langsung melakukan audiensi terbuka bersama. Dengan banyaknya teriakan juang dari Aliansi Soedirman Melawan berhasil membuat Rektor akhirnya turun menghadap massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektor menjelaskan secara langsung kepada Aliansi Soedirman Melawan dengan bantuan pengeras suara, bahwa pembiayaan perguruan tinggi itu salah satunya bersumber dari kemitraan, dari pemerintah, dan masyarakat terhadap pembiayaan UKT mahasiswa. Ia juga turut menyampaikan bahwa tidaklah mungkin orang tua yang memiliki penghasilan rendah mendapat golongan UKT di tingkat 5 atau seterusnya. Menurutnya, terdapat banyak mahasiswa yang keliru dalam mencantumkan persyaratan dalam registrasi online sehingga UKT keluar dengan nominal yang tinggi.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Calon mahasiswa baru jalur SNBP 2024 yang turut hadir juga turut menyuarakan pendapatnya. “Semoga dari aksi unjuk rasa ini bisa membuat hati rektor tersentil untuk menurunkan UKT, kami merasa keberatan apalagi dari kita yang dari segi ekonominya kurang“. Mereka berharap bahwa kenaikan UKT ini dapat dibatalkan sehingga mereka dapat tetap melanjutkan pendaftarannya.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada pertengahan audiensi, terdapat beberapa pernyataan Rektor yang tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi pada Calon Mahasiswa Baru hingga memicu suasana yang semakin memanas. Tidak hanya itu, keadaan hujan membuat Aliansi Soedirman Melawan mendesak pihak rektorat untuk melanjutkan audiensi di dalam Gedung Rektorat. Meskipun mendapatkan izin melanjutkan audiensi di dalam gedung, proses masuk berlangsung gaduh lantaran desakan dan selektifnya petugas keamanan dalam memandu mobilisasi dan terdapat beberapa mahasiswa yang memburuk kesehatannya sehingga pingsan. Dengan situasi seperti itu, akhirnya proses audiensi baru berjalan secara kondusif di sekitar pukul 4 sore.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di dalam gedung, pihak rektorat menjelaskan mengenai alur penyesuaian UKT dan IPI 2024 sebagai berikut:</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><!-- wp:list-item -->\n<li>Rapat kordinasi PTN Bogor 18 Februari 2024</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>PERMENDIKBUDRISTEK No.2 THN 2024 dan Keputusan MENDIKBUDRISTEK No.54/P/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang besaran satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai dasar perhitungan.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>BPK RI 2022: Penetapan, perhitungan UKT dan IPI belum memadai.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Perhitungan BKT UNSOED berdasarkan tahun 2011 (sudah 12).</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Dewas (Dewan Pengawas) menyarankan untuk menghitung lagi BKT.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Surat dengan No. 0130/E.E1/PR.07.04/2024 tertangal 19 Februari 2024 untuk mengajukan penyesuaian UKT dan paling lambat 28 Februari 2024.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Persetujuan Kementerian melalui Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi No.0277/E/PR.0704/2024 tertanggal 25 Maret 2024 tentang persetujuan UKT dan IPI.</li>\n<!-- /wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Peraturan Rektor No.6 tahun 2024 tentang UKT dan IPI bagi mahasiswa 2024 (tidak pada mahasiswa 2023, 2022, 2021,…).</li>\n<!-- /wp:list-item --></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Di akhir pertemuan, mahasiswa memberikan solusi kepada rektorat dengan pencabutan Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2024 terkait penetapan UKT dan IPI bagi mahasiswa baru dengan maksimal tenggat waktu pada Senin, 29 April 2024 pukul 12.00 WIB.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":5} -->\n<h5 class=\"wp-block-heading\"><strong>#UNSOEDPROBLEMATIK #TURUNKANUKTUNSOED</strong></h5>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Hiruk-Pikuk Seruan Audiensi : Turunkan UKT Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '496-revision-v1', '', '', '2024-04-28 10:34:23', '2024-04-28 03:34:23', '', 496, 'https://justiklik.com/?p=501', 0, 'revision', '', 0),
(503, 1, '2024-06-11 17:25:44', '2024-06-11 10:25:44', '<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\",\"id\":504,\"dimRatio\":50,\"minHeight\":202,\"minHeightUnit\":\"px\",\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:202px\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-504\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"placeholder\":\"Write title…\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan sekali lagi mengadakan konsolidasi sebagai pendahuluan aksi simbolik dan seruan audiensi penagihan janji Rektor mengenai penetapan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Senin, 10 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sejak munculnya&nbsp; isu kenaikan UKT Unsoed pada tahun 2024, sudah sering kali diadakan konsolidasi terbuka untuk mengatur gerakan dan strategi mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pihak Rektorat. Seperti biasa, konsolidasi kali ini dilakukan secara terbuka dan mengundang seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) untuk menyikapi keterlambatan publikasi peraturan terbaru biaya pendidikan Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak hanya konsolidasi, Aliansi Soedirman Melawan juga memasifkan aksi media yang dimulai sejak&nbsp; tanggal 9 Juni 2024 untuk kembali meningkatkan kesadaran KBMU , bahwa masalah mengenai UKT Unsoed masih jauh dari kata selesai.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kronologi dari pernyataan rektor yang disampaikan dalam konsolidasi tempo hari yakni dimulai dengan pada tanggal 30 Mei 2024, Rektor berjanji untuk menurunkan UKT dan IPI dengan menetapkan peraturan rektor baru untuk menggantikan Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2024 merupakan tenggat yang ditetapkan dari Kementrian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbud) untuk Unsoed menetapkan peraturan baru terkait UKT. Namun, hingga saat konsolidasi terbuka malam ini diadakan, aturan terbaru yang seharusnya menggantikan peraturan rektor sebelumnya belum juga dipublikasikan, padahal tinggal menghitung hari menuju pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi hal tersebut, perwakilan BEM dari beberapa fakultas, seperti FMIPA, FIKES, FAPET, FH, FT, dan FEB turut menyuarakan hasil dari gerakan mereka dalam pendekatan ke pihak dekanat masing-masing fakultas terkait UKT di tahun 2024. Ditemukan beberapa fakta bahwa adanya alur birokrasi yang tidak jelas oleh pihak Rektorat dengan kemendikbud, dengan keabsenan peraturan rektor baru yang mengatur mengenai UKT yang seharusnya sudah ditetapkan pada 5 Juni 2024 agar UKT para calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBT menjadi jelas dan tidak terulang kembali situasi yang membingungkan dan tidak pasti, seperti yang dialami calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBP pada bulan April hingga Mei silam.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terdapat pula informasi mengenai dua skema pengembalian uang Mahasiswa Baru tahun 2024 jalur SNBP yang telah membayar UKT terlebih dahulu sebelum dicabutnya Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2024, yaitu skema pertama akan memberikan pemotongan untuk pembayaran UKT di semester selanjutnya dan skema kedua akan mengembalikan uang segera di awal semester.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konsolidasi ini, disepakati bahwa akan diadakan aksi oleh Aliansi Soedirman Melawan yang akan dilakukan pada pukul 13.00 tanggal Rabu, 12 Juni 2024 dalam rangka permintaan audiensi dengan pihak Rektorat yang akan membahas permasalahan di atas. Aksi kali ini direncanakan akan memiliki tiga agenda utama, yaitu gerakan simbolik menggunakan pita hitam, menunggu respon dari rektorat terkait seruan audiensi dari Aliansi Soedirman Melawan, dan mimbar bebas untuk mengekspresikan suara para mahasiswa melalui seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sedihnya, kesadaran KBMU terkait isu kenaikan UKT ini mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga keresahan ini juga disampaikan pada konsolidasi ini bahwa diperkirakan akan ada penurunan jumlah massa dalam aksi dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Namun, bukan berarti Aliansi Soedirman Melawan akan menjadi lemah dan tidak mengawal isu kenaikan UKT ini hingga akhir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Suara kalian dibutuhkan dalam setiap gerakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jadi, apakah mereka masih peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>dan, apakah kamu peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Amanda Fitri Arsanty&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Widya Oktaviani, Amanda Fitri Arsanty</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Zayyan Hibatullah</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#TURUNKANUKTUNSOED : KATA SIAPA INI SUDAH SELESAI?', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'turunkanuktunsoed-kata-siapa-ini-sudah-selesai', '', '', '2024-06-11 17:54:22', '2024-06-11 10:54:22', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=503', 0, 'post', '', 0),
(504, 1, '2024-06-11 17:19:30', '2024-06-11 10:19:30', '', 'WhatsApp Image 2024-06-10 at 20.41.14_ee4523e7', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2024-06-10-at-20-41-14_ee4523e7', '', '', '2024-06-11 17:19:30', '2024-06-11 10:19:30', '', 503, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(505, 1, '2024-06-11 17:19:40', '2024-06-11 10:19:40', '', 'WhatsApp Image 2024-06-10 at 20.41.14_a3aab7da', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2024-06-10-at-20-41-14_a3aab7da', '', '', '2024-06-11 17:19:40', '2024-06-11 10:19:40', '', 503, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_a3aab7da.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(506, 1, '2024-06-11 17:25:44', '2024-06-11 10:25:44', '<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\",\"id\":504,\"dimRatio\":50,\"minHeight\":195,\"minHeightUnit\":\"px\",\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:195px\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-504\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"placeholder\":\"Write title…\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan sekali lagi mengadakan konsolidasi sebagai pendahuluan aksi simbolik dan seruan audiensi penagihan janji Rektor mengenai penetapan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Senin, 10 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sejak munculnya&nbsp; isu kenaikan UKT Unsoed pada tahun 2024, sudah sering kali diadakan konsolidasi terbuka untuk mengatur gerakan dan strategi mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pihak Rektorat. Seperti biasa, konsolidasi kali ini dilakukan secara terbuka dan mengundang seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) untuk menyikapi keterlambatan publikasi peraturan terbaru biaya pendidikan Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak hanya konsolidasi, Aliansi Soedirman Melawan juga memasifkan aksi media yang dimulai sejak&nbsp; tanggal 9 Juni 2024 untuk kembali meningkatkan kesadaran KBMU , bahwa masalah mengenai UKT Unsoed masih jauh dari kata selesai.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kronologi dari pernyataan rektor yang disampaikan dalam konsolidasi tempo hari yakni dimulai dengan pada tanggal 30 Mei 2024, Rektor berjanji untuk menurunkan UKT dan IPI dengan menetapkan peraturan rektor baru untuk menggantikan Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2024 merupakan tenggat yang ditetapkan dari Kementrian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbud) untuk Unsoed menetapkan peraturan baru terkait UKT. Namun, hingga saat konsolidasi terbuka malam ini diadakan, aturan terbaru yang seharusnya menggantikan peraturan rektor sebelumnya belum juga dipublikasikan, padahal tinggal menghitung hari menuju pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi hal tersebut, perwakilan BEM dari beberapa fakultas, seperti FMIPA, FIKES, FAPET, FH, FT, dan FEB turut menyuarakan hasil dari gerakan mereka dalam pendekatan ke pihak dekanat masing-masing fakultas terkait UKT di tahun 2024. Ditemukan beberapa fakta bahwa adanya alur birokrasi yang tidak jelas oleh pihak Rektorat dengan kemendikbud, dengan keabsenan peraturan rektor baru yang mengatur mengenai UKT yang seharusnya sudah ditetapkan pada 5 Juni 2024 agar UKT para calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBT menjadi jelas dan tidak terulang kembali situasi yang membingungkan dan tidak pasti, seperti yang dialami calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBP pada bulan April hingga Mei silam.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terdapat pula informasi mengenai dua skema pengembalian uang Mahasiswa Baru tahun 2024 jalur SNBP yang telah membayar UKT terlebih dahulu sebelum dicabutnya Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2024, yaitu skema pertama akan memberikan pemotongan untuk pembayaran UKT di semester selanjutnya dan skema kedua akan mengembalikan uang segera di awal semester.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konsolidasi ini, disepakati bahwa akan diadakan aksi oleh Aliansi Soedirman Melawan yang akan dilakukan pada pukul 13.00 tanggal Rabu, 12 Juni 2024 dalam rangka permintaan audiensi dengan pihak Rektorat yang akan membahas permasalahan di atas. Aksi kali ini direncanakan akan memiliki tiga agenda utama, yaitu gerakan simbolik menggunakan pita hitam, menunggu respon dari rektorat terkait seruan audiensi dari Aliansi Soedirman Melawan, dan mimbar bebas untuk mengekspresikan suara para mahasiswa melalui seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sedihnya, kesadaran KBMU terkait isu kenaikan UKT ini mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga keresahan ini juga disampaikan pada konsolidasi ini bahwa diperkirakan akan ada penurunan jumlah massa dalam aksi dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Namun, bukan berarti Aliansi Soedirman Melawan akan menjadi lemah dan tidak mengawal isu kenaikan UKT ini hingga akhir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Suara kalian dibutuhkan dalam setiap gerakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jadi, apakah mereka masih peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Amanda Fitri Arsanty&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Widya Oktaviani, Amanda Fitri Arsanty</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Zayyan Hibatullah</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#TURUNKANUKTUNSOED : KATA SIAPA INI SUDAH SELESAI?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '503-revision-v1', '', '', '2024-06-11 17:25:44', '2024-06-11 10:25:44', '', 503, 'https://justiklik.com/?p=506', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(507, 1, '2024-06-11 17:26:31', '2024-06-11 10:26:31', '<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\",\"id\":504,\"dimRatio\":50,\"minHeight\":202,\"minHeightUnit\":\"px\",\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:202px\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-504\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"placeholder\":\"Write title…\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan sekali lagi mengadakan konsolidasi sebagai pendahuluan aksi simbolik dan seruan audiensi penagihan janji Rektor mengenai penetapan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Senin, 10 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sejak munculnya&nbsp; isu kenaikan UKT Unsoed pada tahun 2024, sudah sering kali diadakan konsolidasi terbuka untuk mengatur gerakan dan strategi mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pihak Rektorat. Seperti biasa, konsolidasi kali ini dilakukan secara terbuka dan mengundang seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) untuk menyikapi keterlambatan publikasi peraturan terbaru biaya pendidikan Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak hanya konsolidasi, Aliansi Soedirman Melawan juga memasifkan aksi media yang dimulai sejak&nbsp; tanggal 9 Juni 2024 untuk kembali meningkatkan kesadaran KBMU , bahwa masalah mengenai UKT Unsoed masih jauh dari kata selesai.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kronologi dari pernyataan rektor yang disampaikan dalam konsolidasi tempo hari yakni dimulai dengan pada tanggal 30 Mei 2024, Rektor berjanji untuk menurunkan UKT dan IPI dengan menetapkan peraturan rektor baru untuk menggantikan Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2024 merupakan tenggat yang ditetapkan dari Kementrian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbud) untuk Unsoed menetapkan peraturan baru terkait UKT. Namun, hingga saat konsolidasi terbuka malam ini diadakan, aturan terbaru yang seharusnya menggantikan peraturan rektor sebelumnya belum juga dipublikasikan, padahal tinggal menghitung hari menuju pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi hal tersebut, perwakilan BEM dari beberapa fakultas, seperti FMIPA, FIKES, FAPET, FH, FT, dan FEB turut menyuarakan hasil dari gerakan mereka dalam pendekatan ke pihak dekanat masing-masing fakultas terkait UKT di tahun 2024. Ditemukan beberapa fakta bahwa adanya alur birokrasi yang tidak jelas oleh pihak Rektorat dengan kemendikbud, dengan keabsenan peraturan rektor baru yang mengatur mengenai UKT yang seharusnya sudah ditetapkan pada 5 Juni 2024 agar UKT para calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBT menjadi jelas dan tidak terulang kembali situasi yang membingungkan dan tidak pasti, seperti yang dialami calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBP pada bulan April hingga Mei silam.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terdapat pula informasi mengenai dua skema pengembalian uang Mahasiswa Baru tahun 2024 jalur SNBP yang telah membayar UKT terlebih dahulu sebelum dicabutnya Peraturan Rektor No. 9 Tahun 2024, yaitu skema pertama akan memberikan pemotongan untuk pembayaran UKT di semester selanjutnya dan skema kedua akan mengembalikan uang segera di awal semester.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konsolidasi ini, disepakati bahwa akan diadakan aksi oleh Aliansi Soedirman Melawan yang akan dilakukan pada pukul 13.00 tanggal Rabu, 12 Juni 2024 dalam rangka permintaan audiensi dengan pihak Rektorat yang akan membahas permasalahan di atas. Aksi kali ini direncanakan akan memiliki tiga agenda utama, yaitu gerakan simbolik menggunakan pita hitam, menunggu respon dari rektorat terkait seruan audiensi dari Aliansi Soedirman Melawan, dan mimbar bebas untuk mengekspresikan suara para mahasiswa melalui seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sedihnya, kesadaran KBMU terkait isu kenaikan UKT ini mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga keresahan ini juga disampaikan pada konsolidasi ini bahwa diperkirakan akan ada penurunan jumlah massa dalam aksi dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Namun, bukan berarti Aliansi Soedirman Melawan akan menjadi lemah dan tidak mengawal isu kenaikan UKT ini hingga akhir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Suara kalian dibutuhkan dalam setiap gerakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jadi, apakah mereka masih peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Amanda Fitri Arsanty&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Widya Oktaviani, Amanda Fitri Arsanty</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Zayyan Hibatullah</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#TURUNKANUKTUNSOED : KATA SIAPA INI SUDAH SELESAI?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '503-revision-v1', '', '', '2024-06-11 17:26:31', '2024-06-11 10:26:31', '', 503, 'https://justiklik.com/?p=507', 0, 'revision', '', 0),
(508, 1, '2024-06-11 17:54:22', '2024-06-11 10:54:22', '<!-- wp:cover {\"url\":\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\",\"id\":504,\"dimRatio\":50,\"minHeight\":202,\"minHeightUnit\":\"px\",\"style\":{\"color\":{}}} -->\n<div class=\"wp-block-cover\" style=\"min-height:202px\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\"></span><img class=\"wp-block-cover__image-background wp-image-504\" alt=\"\" src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/WhatsApp-Image-2024-06-10-at-20.41.14_ee4523e7-1024x578.jpg\" data-object-fit=\"cover\"/><div class=\"wp-block-cover__inner-container\"><!-- wp:paragraph {\"align\":\"center\",\"placeholder\":\"Write title…\",\"fontSize\":\"large\"} -->\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"></p>\n<!-- /wp:paragraph --></div></div>\n<!-- /wp:cover -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan sekali lagi mengadakan konsolidasi sebagai pendahuluan aksi simbolik dan seruan audiensi penagihan janji Rektor mengenai penetapan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Senin, 10 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sejak munculnya&nbsp; isu kenaikan UKT Unsoed pada tahun 2024, sudah sering kali diadakan konsolidasi terbuka untuk mengatur gerakan dan strategi mahasiswa dalam menyikapi kebijakan yang diambil oleh pihak Rektorat. Seperti biasa, konsolidasi kali ini dilakukan secara terbuka dan mengundang seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) untuk menyikapi keterlambatan publikasi peraturan terbaru biaya pendidikan Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak hanya konsolidasi, Aliansi Soedirman Melawan juga memasifkan aksi media yang dimulai sejak&nbsp; tanggal 9 Juni 2024 untuk kembali meningkatkan kesadaran KBMU , bahwa masalah mengenai UKT Unsoed masih jauh dari kata selesai.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kronologi dari pernyataan rektor yang disampaikan dalam konsolidasi tempo hari yakni dimulai dengan pada tanggal 30 Mei 2024, Rektor berjanji untuk menurunkan UKT dan IPI dengan menetapkan peraturan rektor baru untuk menggantikan Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2024. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 2024 merupakan tenggat yang ditetapkan dari Kementrian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbud) untuk Unsoed menetapkan peraturan baru terkait UKT. Namun, hingga saat konsolidasi terbuka malam ini diadakan, aturan terbaru yang seharusnya menggantikan peraturan rektor sebelumnya belum juga dipublikasikan, padahal tinggal menghitung hari menuju pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi hal tersebut, perwakilan BEM dari beberapa fakultas, seperti FMIPA, FIKES, FAPET, FH, FT, dan FEB turut menyuarakan hasil dari gerakan mereka dalam pendekatan ke pihak dekanat masing-masing fakultas terkait UKT di tahun 2024. Ditemukan beberapa fakta bahwa adanya alur birokrasi yang tidak jelas oleh pihak Rektorat dengan kemendikbud, dengan keabsenan peraturan rektor baru yang mengatur mengenai UKT yang seharusnya sudah ditetapkan pada 5 Juni 2024 agar UKT para calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBT menjadi jelas dan tidak terulang kembali situasi yang membingungkan dan tidak pasti, seperti yang dialami calon mahasiswa baru Unsoed 2024 jalur SNBP pada bulan April hingga Mei silam.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terdapat pula informasi mengenai dua skema pengembalian uang Mahasiswa Baru tahun 2024 jalur SNBP yang telah membayar UKT terlebih dahulu sebelum dicabutnya Peraturan Rektor No. 6 Tahun 2024, yaitu skema pertama akan memberikan pemotongan untuk pembayaran UKT di semester selanjutnya dan skema kedua akan mengembalikan uang segera di awal semester.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konsolidasi ini, disepakati bahwa akan diadakan aksi oleh Aliansi Soedirman Melawan yang akan dilakukan pada pukul 13.00 tanggal Rabu, 12 Juni 2024 dalam rangka permintaan audiensi dengan pihak Rektorat yang akan membahas permasalahan di atas. Aksi kali ini direncanakan akan memiliki tiga agenda utama, yaitu gerakan simbolik menggunakan pita hitam, menunggu respon dari rektorat terkait seruan audiensi dari Aliansi Soedirman Melawan, dan mimbar bebas untuk mengekspresikan suara para mahasiswa melalui seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sedihnya, kesadaran KBMU terkait isu kenaikan UKT ini mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga keresahan ini juga disampaikan pada konsolidasi ini bahwa diperkirakan akan ada penurunan jumlah massa dalam aksi dibandingkan dengan aksi-aksi sebelumnya. Namun, bukan berarti Aliansi Soedirman Melawan akan menjadi lemah dan tidak mengawal isu kenaikan UKT ini hingga akhir.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Suara kalian dibutuhkan dalam setiap gerakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jadi, apakah mereka masih peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>dan, apakah kamu peduli?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Amanda Fitri Arsanty&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Widya Oktaviani, Amanda Fitri Arsanty</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Zayyan Hibatullah</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', '#TURUNKANUKTUNSOED : KATA SIAPA INI SUDAH SELESAI?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '503-revision-v1', '', '', '2024-06-11 17:54:22', '2024-06-11 10:54:22', '', 503, 'https://justiklik.com/?p=508', 0, 'revision', '', 0),
(509, 1, '2024-06-17 18:29:33', '2024-06-17 11:29:33', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":511,\"width\":\"634px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-1-1-1024x575.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-511\" style=\"width:634px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan menggelar aksi simbolik menagih kembali janji rektor dalam mensosialisasikan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Rabu, 12 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketetapan terkait UKT UNSOED hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Sejak dibatalkannya peraturan mengenai kenaikan UKT tahun 2024 oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, pada 27 Mei 2024, pihak UNSOED sendiri masih belum memberikan kejelasan terkait besaran UKT yang akan diterapkan ke depannya. Lagi-lagi, hal ini menjadi keresahan bagi mahasiswa, mengingat pemberitahuan mengenai kenaikan UKT yang terjadi saat penerimaan mahasiswa sudah pada tahap pendaftaran ulang (Registrasi Online SNBP).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada pukul 14.10 sekitar 50 massa aksi mulai bergerak menuju gedung rektorat dengan menggunakan jas almamater UNSOED beserta pita hitam sebagai bentuk simbolik gerakan ini. Sebelumnya, mahasiswa merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan UKT bahkan terlepas setelah dibatalkannya peraturan mengenai kenaikan UKT tahun 2024 oleh Mendikbud. Tujuan dari aksi yang digelar mahasiswa pada Rabu 12 Juni 2024 yaitu tidak lain menuntut publikasi terkait ketentuan UKT terbaru yang dinilai tidak transparan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi simbolik yang diadakan oleh Aliansi Soedirman melawan ini menampilkan beberapa orasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas. Mereka menyampaikan keresahan serta menuntut transparansi dalam penetapan UKT kepada pihak rektorat untuk segera mensosialisasikan ketetapan UKT terbaru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“pendidikan seharusnya dipandang sebagai Investasi dan bukan sebagai <em>mandatory spending”</em>. Ucap salah satu massa dalam orasinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tak hanya orasi, beberapa mahasiswa juga menampilkan puisi bahkan teatrikal yang menunjukkan rasa kekecewaan mereka terkait permasalahan UKT yang tak kunjung mendapatkan kejelasan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi massa aksi, pada pukul 15.27 pihak rektorat yang diwakili oleh Wakil Rektor I, II, dan III, serta pihak dekanat dari beberapa fakultas turun untuk menghadap massa aksi. Mereka menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut terutama masalah penuntutan kepastian penetapan UKT terbaru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Pemberlakuan terkait penetapan UKT baru sudah mengikuti instruksi dari rektor yaitu dengan mengikuti UKT tahun lalu tapi tidak bisa 100% sama persis, akan dipublikasikan nanti ketika sudah jelas dan sekarang masih menunggu kepastian.’’ ucap Tedi Sudrajat selaku Wadek III Fakultas Hukum Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":512,\"width\":\"566px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-2-1024x575.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-512\" style=\"width:566px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak puas dengan jawaban dari pernyataan pihak fakultas, mahasiswa meminta <em>draft </em>pengajuan UKT kepada mereka serta tetap menuntut Rektor sendiri lah yang seharusnya turun langsung menemui seruan massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>‘’Kalian itu bagaimana, sekarang gini jadwal Rektor selama satu bulan sudah padat ditetapkan sejak jauh hari. Kemudian kalian baru mengirim surat tadi pagi jam 9 sedangkan acara pada pukul 1 siangnya, tidak mungkin dong Rektor membatalkan jadwal yang sudah seharusnya’’ ucap Noor Farid, selaku Warek Bidang Akademik yang menanggapi tuntutan massa aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pukul 16.45, Dekan fakultas ilmu budaya, Ely Triasih Rahayu,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>yang juga berada di tengah-tengah aksi massa kemudian meminta waktu untuk diskusi kembali.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Beri kami waktu untuk diskusi, kalau diskusinya terburu-buru hasilnya tidak akan maksimal.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian, mahasiswa menuntut untuk diskusi bersama. Dekan FIB merespon dengan enggan untuk melakukan diskusi bersama dan membujuk mahasiswa untuk segera menghentikan aksinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Nanti kita akan segera ketemu warek 1 untuk diskusi, perlu diskusi dengan sejelas-jelasnya.” ujarnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Akan tetapi, mahasiswa hanya memberikan waktu 30 menit kepada para pihak tersebut untuk berdiskusi kembali terkait kejelasan ketentuan UKT terbaru.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah 30 menit waktu yang diminta untuk mendiskusikan kembali, pihak rektorat belum juga turun memberikan keterangan lebih lanjut terkait transparansi penetapan UKT terbaru.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sekitar pukul 17.25, pihak dari berbagai fakultas menemui kembali mahasiswa dengan memberikan pernyataan bahwa mereka akan berdiskusi kembali dengan pihak universitas.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Melihat penantian yang berlarut-larut serta kejelasan yang tidak bisa dicapai, Aliansi Soedirman Melawan menekankan kembali tuntutannya terhadap pihak rektorat maupun dekanat agar segera memberi kejelasan serta transparan dalam menentukan ketetapan UKT Unsoed yang baru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Ini bukan akhir, kita akan terus melawan. kita akan terus mengeskalasikan gerakan-gerakan kita ke depan, menyatukan kekuatan-kekuatan kita kembali, memanggil kawan-kawan kita kembali untuk nantinya kita suarakan kembali tuntutan-tuntutan kita. kita ingatkan kembali, kita tegur kembali birokrasi yang saat ini kita telah dibodohi,” ujar Maulana Ihsanul Huda, Presiden BEM Unsoed, dalam pernyataan sikap mewakili Aliansi Soedirman Melawan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Aliansi Soedirman Melawan bukan perkumpulan organisasi, bukan perkumpulan orang-orang yang suka orasi, tapi perkumpulan orang-orang yang punya hati nurani,” lanjut Ihsan sebagai penutup dari pernyataan sikap pada aksi kali ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Anind, Arifa</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Melva, Anin, Shabrina, Okta, Manda, Rohati, Riko,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Zayyan, Manda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Mimbar Bebas Tagih Kejelasan UKT', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'mimbar-bebas-tagih-kejelasan-ukt', '', '', '2024-06-17 18:29:33', '2024-06-17 11:29:33', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=509', 0, 'post', '', 0),
(510, 1, '2024-06-17 18:26:27', '2024-06-17 11:26:27', '', 'demo-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'demo-1', '', '', '2024-06-17 18:26:27', '2024-06-17 11:26:27', '', 509, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(511, 1, '2024-06-17 18:28:03', '2024-06-17 11:28:03', '', 'demo-1-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'demo-1-1', '', '', '2024-06-17 18:28:03', '2024-06-17 11:28:03', '', 509, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-1-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(512, 1, '2024-06-17 18:28:40', '2024-06-17 11:28:40', '', 'demo-2', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'demo-2', '', '', '2024-06-17 18:28:40', '2024-06-17 11:28:40', '', 509, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-2.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(513, 1, '2024-06-17 18:29:33', '2024-06-17 11:29:33', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":511,\"width\":\"634px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-1-1-1024x575.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-511\" style=\"width:634px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>BANYUMAS - Aliansi Soedirman Melawan menggelar aksi simbolik menagih kembali janji rektor dalam mensosialisasikan peraturan baru terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas Jenderal Soedirman pada Rabu, 12 Juni 2024.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketetapan terkait UKT UNSOED hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Sejak dibatalkannya peraturan mengenai kenaikan UKT tahun 2024 oleh Mendikbud, Nadiem Makarim, pada 27 Mei 2024, pihak UNSOED sendiri masih belum memberikan kejelasan terkait besaran UKT yang akan diterapkan ke depannya. Lagi-lagi, hal ini menjadi keresahan bagi mahasiswa, mengingat pemberitahuan mengenai kenaikan UKT yang terjadi saat penerimaan mahasiswa sudah pada tahap pendaftaran ulang (Registrasi Online SNBP).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada pukul 14.10 sekitar 50 massa aksi mulai bergerak menuju gedung rektorat dengan menggunakan jas almamater UNSOED beserta pita hitam sebagai bentuk simbolik gerakan ini. Sebelumnya, mahasiswa merasa tidak dilibatkan dalam proses penetapan UKT bahkan terlepas setelah dibatalkannya peraturan mengenai kenaikan UKT tahun 2024 oleh Mendikbud. Tujuan dari aksi yang digelar mahasiswa pada Rabu 12 Juni 2024 yaitu tidak lain menuntut publikasi terkait ketentuan UKT terbaru yang dinilai tidak transparan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi simbolik yang diadakan oleh Aliansi Soedirman melawan ini menampilkan beberapa orasi yang disampaikan oleh perwakilan mahasiswa dari berbagai fakultas. Mereka menyampaikan keresahan serta menuntut transparansi dalam penetapan UKT kepada pihak rektorat untuk segera mensosialisasikan ketetapan UKT terbaru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“pendidikan seharusnya dipandang sebagai Investasi dan bukan sebagai <em>mandatory spending”</em>. Ucap salah satu massa dalam orasinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tak hanya orasi, beberapa mahasiswa juga menampilkan puisi bahkan teatrikal yang menunjukkan rasa kekecewaan mereka terkait permasalahan UKT yang tak kunjung mendapatkan kejelasan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menanggapi massa aksi, pada pukul 15.27 pihak rektorat yang diwakili oleh Wakil Rektor I, II, dan III, serta pihak dekanat dari beberapa fakultas turun untuk menghadap massa aksi. Mereka menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan oleh massa aksi tersebut terutama masalah penuntutan kepastian penetapan UKT terbaru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Pemberlakuan terkait penetapan UKT baru sudah mengikuti instruksi dari rektor yaitu dengan mengikuti UKT tahun lalu tapi tidak bisa 100% sama persis, akan dipublikasikan nanti ketika sudah jelas dan sekarang masih menunggu kepastian.’’ ucap Tedi Sudrajat selaku Wadek III Fakultas Hukum Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":512,\"width\":\"566px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/06/demo-2-1024x575.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-512\" style=\"width:566px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tidak puas dengan jawaban dari pernyataan pihak fakultas, mahasiswa meminta <em>draft </em>pengajuan UKT kepada mereka serta tetap menuntut Rektor sendiri lah yang seharusnya turun langsung menemui seruan massa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>‘’Kalian itu bagaimana, sekarang gini jadwal Rektor selama satu bulan sudah padat ditetapkan sejak jauh hari. Kemudian kalian baru mengirim surat tadi pagi jam 9 sedangkan acara pada pukul 1 siangnya, tidak mungkin dong Rektor membatalkan jadwal yang sudah seharusnya’’ ucap Noor Farid, selaku Warek Bidang Akademik yang menanggapi tuntutan massa aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pukul 16.45, Dekan fakultas ilmu budaya, Ely Triasih Rahayu,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>yang juga berada di tengah-tengah aksi massa kemudian meminta waktu untuk diskusi kembali.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Beri kami waktu untuk diskusi, kalau diskusinya terburu-buru hasilnya tidak akan maksimal.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian, mahasiswa menuntut untuk diskusi bersama. Dekan FIB merespon dengan enggan untuk melakukan diskusi bersama dan membujuk mahasiswa untuk segera menghentikan aksinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Nanti kita akan segera ketemu warek 1 untuk diskusi, perlu diskusi dengan sejelas-jelasnya.” ujarnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Akan tetapi, mahasiswa hanya memberikan waktu 30 menit kepada para pihak tersebut untuk berdiskusi kembali terkait kejelasan ketentuan UKT terbaru.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah 30 menit waktu yang diminta untuk mendiskusikan kembali, pihak rektorat belum juga turun memberikan keterangan lebih lanjut terkait transparansi penetapan UKT terbaru.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sekitar pukul 17.25, pihak dari berbagai fakultas menemui kembali mahasiswa dengan memberikan pernyataan bahwa mereka akan berdiskusi kembali dengan pihak universitas.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Melihat penantian yang berlarut-larut serta kejelasan yang tidak bisa dicapai, Aliansi Soedirman Melawan menekankan kembali tuntutannya terhadap pihak rektorat maupun dekanat agar segera memberi kejelasan serta transparan dalam menentukan ketetapan UKT Unsoed yang baru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Ini bukan akhir, kita akan terus melawan. kita akan terus mengeskalasikan gerakan-gerakan kita ke depan, menyatukan kekuatan-kekuatan kita kembali, memanggil kawan-kawan kita kembali untuk nantinya kita suarakan kembali tuntutan-tuntutan kita. kita ingatkan kembali, kita tegur kembali birokrasi yang saat ini kita telah dibodohi,” ujar Maulana Ihsanul Huda, Presiden BEM Unsoed, dalam pernyataan sikap mewakili Aliansi Soedirman Melawan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Aliansi Soedirman Melawan bukan perkumpulan organisasi, bukan perkumpulan orang-orang yang suka orasi, tapi perkumpulan orang-orang yang punya hati nurani,” lanjut Ihsan sebagai penutup dari pernyataan sikap pada aksi kali ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#UnsoedProblematik</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#TurunkanUKTUnsoed</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Anind, Arifa</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Melva, Anin, Shabrina, Okta, Manda, Rohati, Riko,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Zayyan, Manda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Mimbar Bebas Tagih Kejelasan UKT', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '509-revision-v1', '', '', '2024-06-17 18:29:33', '2024-06-17 11:29:33', '', 509, 'https://justiklik.com/?p=513', 0, 'revision', '', 0),
(515, 1, '2024-08-22 22:58:59', '2024-08-22 15:58:59', '<!-- wp:image {\"id\":516,\"width\":\"594px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-516\" style=\"width:594px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 unsur masyarakat yang terdiri dari Aksi Kamisan Purwokerto, Pemuda Banyumas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi yang tergabung lainnya melakukan aksi kamisan yang sekaligus juga menyuarakan terkait kekhawatiran terhadap rakusnya rezim Jokowi atas tahta kekuasaan. Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini diikuti dengan kisaran total 300 massa yang dilangsungkan di Alun - alun Purwokerto.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berlangsungnya aksi diisi dengan penyampaian beberapa orasi, nyanyian, serta menampilkan pertunjukan 3 tokoh pemeran rezim kekuasaan Jokowi beserta para penerus dinasti yang mana hal ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat menyuarakan keresahannya tidaklah didengar dan dilihat. Pemerintah dirasa bersikap acuh dan culas dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, massa juga melakukan gerakan simbolik dengan mengacungkan kartu merah yang melambangkan bahwasanya sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai permasalahan selama masa pemerintahannya, termasuk di dalamnya permasalahan hak asasi manusia.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":519,\"width\":\"251px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" style=\"width:251px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditujukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang terindikasi melanggengkan dinasti politik Jokowi. “Hari ini kita melakukan aksi atas nama rakyat, bahwasanya demokrasi merupakan kepentingan rakyat, bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat.” - Rakyan, Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi akan tetap dilanjutkan di malam yang sama dengan lokasi yang berbeda untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Banyumas. Mereka berharap dengan dilakukannya konsolidasi akan ada aksi dengan skala dan eskalasi yang lebih besar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aghy, salah satu massa Aksi Kamisan Purwokerto mengungkapkan bahwa hak masyarakat Indonesia telah diambil. Ia merasa bahwa negara ini milik keluarga Jokowi yang mana seharusnya Indonesia milik kita yang perlu perjuangkan. “Semoga dinasti ini segera dihancurkan, segera diturunkan karena sudah sangat melancang dari konstitusional Indonesia dan sangat tidak mencerminkan demokrasi yang selalu diagung-agungkan oleh pemerintah”, ujar Muthia, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini merupakan permulaan dari rangkaian aksi yang akan dilakukan kedepannya. Rakyat akan terus mengawal hingga titik terakhir dengan harapan politik dinasti dapat dihancurkan serta suara masyarakat dapat didengar dan diutamakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#KawalPutusanMK #KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:group {\"layout\":{\"type\":\"constrained\"}} -->\n<div class=\"wp-block-group\"><!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image {\"id\":523,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6303-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-523\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery --></div>\n<!-- /wp:group -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Zayyan, Anin, Riko</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Okta, Irma</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Amanda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LIPUTAN AKSI: INDONESIA DARURAT DEMOKRASI', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'liputan-aksi-indonesia-darurat-demokrasi', '', '', '2024-08-22 23:01:29', '2024-08-22 16:01:29', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=515', 0, 'post', '', 0),
(516, 1, '2024-08-22 22:32:23', '2024-08-22 15:32:23', '', 'IMG_6299', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_6299', '', '', '2024-08-22 22:32:23', '2024-08-22 15:32:23', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(517, 1, '2024-08-22 22:33:23', '2024-08-22 15:33:23', '', 'IMG_6303', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_6303', '', '', '2024-08-22 22:33:23', '2024-08-22 15:33:23', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6303.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(518, 1, '2024-08-22 22:37:53', '2024-08-22 15:37:53', '', 'IMG_6320', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_6320', '', '', '2024-08-22 22:37:53', '2024-08-22 15:37:53', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(519, 1, '2024-08-22 22:38:40', '2024-08-22 15:38:40', '', 'IMG_6320', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_6320-2', '', '', '2024-08-22 22:38:40', '2024-08-22 15:38:40', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(520, 1, '2024-08-22 22:54:18', '2024-08-22 15:54:18', '', 'undefined', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'undefined', '', '', '2024-08-22 22:54:18', '2024-08-22 15:54:18', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/image.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(521, 1, '2024-08-22 22:58:59', '2024-08-22 15:58:59', '<!-- wp:image {\"id\":516,\"width\":\"594px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-516\" style=\"width:594px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 unsur masyarakat yang terdiri dari Aksi Kamisan Purwokerto, Pemuda Banyumas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi yang tergabung lainnya melakukan aksi kamisan yang sekaligus juga menyuarakan terkait kekhawatiran terhadap rakusnya rezim Jokowi atas tahta kekuasaan. Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini diikuti dengan kisaran total 300 massa yang dilangsungkan di Alun - alun Purwokerto. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berlangsungnya aksi diisi dengan penyampaian beberapa orasi, nyanyian, serta menampilkan pertunjukan 3 tokoh pemeran rezim kekuasaan Jokowi beserta para penerus dinasti yang mana hal ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat menyuarakan keresahannya tidaklah didengar dan dilihat. Pemerintah dirasa bersikap acuh dan culas dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, massa juga melakukan gerakan simbolik dengan mengacungkan kartu merah yang melambangkan bahwasanya sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai permasalahan selama masa pemerintahannya, termasuk di dalamnya permasalahan hak asasi manusia. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":519,\"width\":\"251px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" style=\"width:251px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditujukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang terindikasi melanggengkan dinasti politik Jokowi. “Hari ini kita melakukan aksi atas nama rakyat, bahwasanya demokrasi merupakan kepentingan rakyat, bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat.” - Rakyan, Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi akan tetap dilanjutkan di malam yang sama dengan lokasi yang berbeda untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Banyumas. Mereka berharap dengan dilakukannya konsolidasi akan ada aksi dengan skala dan eskalasi yang lebih besar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aghy, salah satu massa Aksi Kamisan Purwokerto mengungkapkan bahwa hak masyarakat Indonesia telah diambil. Ia merasa bahwa negara ini milik keluarga Jokowi yang mana seharusnya Indonesia milik kita yang perlu perjuangkan. “Semoga dinasti ini segera dihancurkan, segera diturunkan karena sudah sangat melancang dari konstitusional Indonesia dan sangat tidak mencerminkan demokrasi yang selalu diagung-agungkan oleh pemerintah”, ujar Muthia, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini merupakan permulaan dari rangkaian aksi yang akan dilakukan kedepannya. Rakyat akan terus mengawal hingga titik terakhir dengan harapan politik dinasti dapat dihancurkan serta suara masyarakat dapat didengar dan diutamakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#KawalPutusanMK #KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:group {\"layout\":{\"type\":\"constrained\"}} -->\n<div class=\"wp-block-group\"><!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"></figure>\n<!-- /wp:gallery --></div>\n<!-- /wp:group -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Zayyan, Anin, Riko</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Okta, Irma</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Amanda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LIPUTAN AKSI: INDONESIA DARURAT DEMOKRASI', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '515-revision-v1', '', '', '2024-08-22 22:58:59', '2024-08-22 15:58:59', '', 515, 'https://justiklik.com/?p=521', 0, 'revision', '', 0),
(522, 1, '2024-08-22 23:00:39', '2024-08-22 16:00:39', '<!-- wp:image {\"id\":516,\"width\":\"594px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-516\" style=\"width:594px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 unsur masyarakat yang terdiri dari Aksi Kamisan Purwokerto, Pemuda Banyumas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi yang tergabung lainnya melakukan aksi kamisan yang sekaligus juga menyuarakan terkait kekhawatiran terhadap rakusnya rezim Jokowi atas tahta kekuasaan. Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini diikuti dengan kisaran total 300 massa yang dilangsungkan di Alun - alun Purwokerto.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berlangsungnya aksi diisi dengan penyampaian beberapa orasi, nyanyian, serta menampilkan pertunjukan 3 tokoh pemeran rezim kekuasaan Jokowi beserta para penerus dinasti yang mana hal ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat menyuarakan keresahannya tidaklah didengar dan dilihat. Pemerintah dirasa bersikap acuh dan culas dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, massa juga melakukan gerakan simbolik dengan mengacungkan kartu merah yang melambangkan bahwasanya sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai permasalahan selama masa pemerintahannya, termasuk di dalamnya permasalahan hak asasi manusia.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":519,\"width\":\"251px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" style=\"width:251px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditujukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang terindikasi melanggengkan dinasti politik Jokowi. “Hari ini kita melakukan aksi atas nama rakyat, bahwasanya demokrasi merupakan kepentingan rakyat, bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat.” - Rakyan, Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi akan tetap dilanjutkan di malam yang sama dengan lokasi yang berbeda untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Banyumas. Mereka berharap dengan dilakukannya konsolidasi akan ada aksi dengan skala dan eskalasi yang lebih besar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aghy, salah satu massa Aksi Kamisan Purwokerto mengungkapkan bahwa hak masyarakat Indonesia telah diambil. Ia merasa bahwa negara ini milik keluarga Jokowi yang mana seharusnya Indonesia milik kita yang perlu perjuangkan. “Semoga dinasti ini segera dihancurkan, segera diturunkan karena sudah sangat melancang dari konstitusional Indonesia dan sangat tidak mencerminkan demokrasi yang selalu diagung-agungkan oleh pemerintah”, ujar Muthia, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini merupakan permulaan dari rangkaian aksi yang akan dilakukan kedepannya. Rakyat akan terus mengawal hingga titik terakhir dengan harapan politik dinasti dapat dihancurkan serta suara masyarakat dapat didengar dan diutamakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#KawalPutusanMK #KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:group {\"layout\":{\"type\":\"constrained\"}} -->\n<div class=\"wp-block-group\"><!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"blob:https://justiklik.com/fbc4a702-d1ff-4278-8901-4a270e4e46c0\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery --></div>\n<!-- /wp:group -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Zayyan, Anin, Riko</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Okta, Irma</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Amanda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LIPUTAN AKSI: INDONESIA DARURAT DEMOKRASI', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '515-autosave-v1', '', '', '2024-08-22 23:00:39', '2024-08-22 16:00:39', '', 515, 'https://justiklik.com/?p=522', 0, 'revision', '', 0),
(523, 1, '2024-08-22 23:01:16', '2024-08-22 16:01:16', '', 'IMG_6303', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img_6303-2', '', '', '2024-08-22 23:01:16', '2024-08-22 16:01:16', '', 515, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6303-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(524, 1, '2024-08-22 23:01:21', '2024-08-22 16:01:21', '<!-- wp:image {\"id\":516,\"width\":\"594px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-516\" style=\"width:594px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 unsur masyarakat yang terdiri dari Aksi Kamisan Purwokerto, Pemuda Banyumas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi yang tergabung lainnya melakukan aksi kamisan yang sekaligus juga menyuarakan terkait kekhawatiran terhadap rakusnya rezim Jokowi atas tahta kekuasaan. Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini diikuti dengan kisaran total 300 massa yang dilangsungkan di Alun - alun Purwokerto.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berlangsungnya aksi diisi dengan penyampaian beberapa orasi, nyanyian, serta menampilkan pertunjukan 3 tokoh pemeran rezim kekuasaan Jokowi beserta para penerus dinasti yang mana hal ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat menyuarakan keresahannya tidaklah didengar dan dilihat. Pemerintah dirasa bersikap acuh dan culas dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, massa juga melakukan gerakan simbolik dengan mengacungkan kartu merah yang melambangkan bahwasanya sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai permasalahan selama masa pemerintahannya, termasuk di dalamnya permasalahan hak asasi manusia.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":519,\"width\":\"251px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" style=\"width:251px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditujukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang terindikasi melanggengkan dinasti politik Jokowi. “Hari ini kita melakukan aksi atas nama rakyat, bahwasanya demokrasi merupakan kepentingan rakyat, bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat.” - Rakyan, Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi akan tetap dilanjutkan di malam yang sama dengan lokasi yang berbeda untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Banyumas. Mereka berharap dengan dilakukannya konsolidasi akan ada aksi dengan skala dan eskalasi yang lebih besar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aghy, salah satu massa Aksi Kamisan Purwokerto mengungkapkan bahwa hak masyarakat Indonesia telah diambil. Ia merasa bahwa negara ini milik keluarga Jokowi yang mana seharusnya Indonesia milik kita yang perlu perjuangkan. “Semoga dinasti ini segera dihancurkan, segera diturunkan karena sudah sangat melancang dari konstitusional Indonesia dan sangat tidak mencerminkan demokrasi yang selalu diagung-agungkan oleh pemerintah”, ujar Muthia, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini merupakan permulaan dari rangkaian aksi yang akan dilakukan kedepannya. Rakyat akan terus mengawal hingga titik terakhir dengan harapan politik dinasti dapat dihancurkan serta suara masyarakat dapat didengar dan diutamakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#KawalPutusanMK #KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:group {\"layout\":{\"type\":\"constrained\"}} -->\n<div class=\"wp-block-group\"><!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"blob:https://justiklik.com/fbc4a702-d1ff-4278-8901-4a270e4e46c0\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery --></div>\n<!-- /wp:group -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Zayyan, Anin, Riko</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Okta, Irma</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Amanda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LIPUTAN AKSI: INDONESIA DARURAT DEMOKRASI', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '515-revision-v1', '', '', '2024-08-22 23:01:21', '2024-08-22 16:01:21', '', 515, 'https://justiklik.com/?p=524', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(525, 1, '2024-08-22 23:01:29', '2024-08-22 16:01:29', '<!-- wp:image {\"id\":516,\"width\":\"594px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6299-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-516\" style=\"width:594px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>BANYUMAS - Pada Kamis, 22 Agustus 2024 unsur masyarakat yang terdiri dari Aksi Kamisan Purwokerto, Pemuda Banyumas, masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi yang tergabung lainnya melakukan aksi kamisan yang sekaligus juga menyuarakan terkait kekhawatiran terhadap rakusnya rezim Jokowi atas tahta kekuasaan. Aksi yang dimulai pada pukul 16.00 WIB ini diikuti dengan kisaran total 300 massa yang dilangsungkan di Alun - alun Purwokerto.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berlangsungnya aksi diisi dengan penyampaian beberapa orasi, nyanyian, serta menampilkan pertunjukan 3 tokoh pemeran rezim kekuasaan Jokowi beserta para penerus dinasti yang mana hal ini menggambarkan kondisi ketika masyarakat menyuarakan keresahannya tidaklah didengar dan dilihat. Pemerintah dirasa bersikap acuh dan culas dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu, massa juga melakukan gerakan simbolik dengan mengacungkan kartu merah yang melambangkan bahwasanya sepuluh tahun kepemimpinan Jokowi yang dianggap gagal dalam mengatasi berbagai permasalahan selama masa pemerintahannya, termasuk di dalamnya permasalahan hak asasi manusia.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":519,\"width\":\"251px\",\"height\":\"auto\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\",\"align\":\"center\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6320-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-519\" style=\"width:251px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditujukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang terindikasi melanggengkan dinasti politik Jokowi. “Hari ini kita melakukan aksi atas nama rakyat, bahwasanya demokrasi merupakan kepentingan rakyat, bahwasanya kekuasaan berada di tangan rakyat.” - Rakyan, Aksi Kamisan Purwokerto. Aksi akan tetap dilanjutkan di malam yang sama dengan lokasi yang berbeda untuk mengkonsolidasikan kekuatan di Banyumas. Mereka berharap dengan dilakukannya konsolidasi akan ada aksi dengan skala dan eskalasi yang lebih besar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aghy, salah satu massa Aksi Kamisan Purwokerto mengungkapkan bahwa hak masyarakat Indonesia telah diambil. Ia merasa bahwa negara ini milik keluarga Jokowi yang mana seharusnya Indonesia milik kita yang perlu perjuangkan. “Semoga dinasti ini segera dihancurkan, segera diturunkan karena sudah sangat melancang dari konstitusional Indonesia dan sangat tidak mencerminkan demokrasi yang selalu diagung-agungkan oleh pemerintah”, ujar Muthia, mahasiswa yang turut serta dalam aksi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini merupakan permulaan dari rangkaian aksi yang akan dilakukan kedepannya. Rakyat akan terus mengawal hingga titik terakhir dengan harapan politik dinasti dapat dihancurkan serta suara masyarakat dapat didengar dan diutamakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>#KawalPutusanMK #KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:group {\"layout\":{\"type\":\"constrained\"}} -->\n<div class=\"wp-block-group\"><!-- wp:gallery {\"linkTo\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-gallery has-nested-images columns-default is-cropped\"><!-- wp:image {\"id\":523,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG_6303-1-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-523\"/></figure>\n<!-- /wp:image --></figure>\n<!-- /wp:gallery --></div>\n<!-- /wp:group -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter: Zayyan, Anin, Riko</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis: Okta, Irma</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor: Amanda</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'LIPUTAN AKSI: INDONESIA DARURAT DEMOKRASI', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '515-revision-v1', '', '', '2024-08-22 23:01:29', '2024-08-22 16:01:29', '', 515, 'https://justiklik.com/?p=525', 0, 'revision', '', 0),
(527, 1, '2024-08-31 20:29:46', '2024-08-31 13:29:46', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Sabtu (31/08/2024) LPM Sketsa mengadakan Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Mengulik Independensi Pers di Indonesia” dengan mengundang Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M. serta Liliek Darmawan, M.I.Kom sebagai narasumber yang diadakan di Aula Gedung C FMIPA UNSOED pada pukul 09.00 WIB.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pemaparan dari para narasumber, Liliek menjelaskan bahwasanya pers idealnya bersifat independen, yang berarti berita yang disampaikan haruslah bersifat akurat, berimbang, serta tidak condong atau berat pada suatu sisi. Di samping itu, Manunggal juga menambahkan dengan penjelasan makna independensi yang artinya tidak tergantung, Merdeka, tidak bias, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Independensi pers menjadi sangat penting terlebih dalam menjalani fungsinya sebagai pengawasan dari Masyarakat terhadap kekuasaan. Manunggal menjelaskan bahwasanya selain dari badan representatif dari dewan perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, penting juga adanya pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh rakyat. Maka dalam hal ini, peran media pers adalah membangun opini publik untuk mengkritisi keberlangsungan pemerintahan. Untuk mewujudkan peran tersebut, pers tidak boleh terikat baik terhadap kekuasaan pemerintahan. Tak hanya terhadap pemerintahan, pers dalam mengkritisi segala hal yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat juga harus independen dan terbebas dari kepentingan perusahaan sehingga dapat dengan ideal menjalankan fungsinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya seringkali idealitas harus bertabrakan dengan kenyataan. Berdasarkan penjelasan Liliek, ia mendapati bahwasanya pemberitaan receh seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian masyarakat dibandingkan berita yang bersifat kritis. Manunggal menambahkan bahwasanya hal tersebutlah yang membuat kualitas media pers di Indonesia memburuk dengan diangkatnya berita-berita yang bersifat receh. Dengan biaya yang seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan dari sebuah pemberitaan, wartawan cenderung bersifat pragmatis dalam memilih isu yang akan mereka angkat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Manunggal juga menjelaskan bahwasanya media pers seringkali mendapatkan ancaman ataupun pembredelan, yang mana tak hanya dalam bentuk represifitas atau kekerasan, melainkan juga berupa rayuan atau iming-imingan. Hal tersebut juga memengaruhi terhadap bagaimana kedepannya pemberitaan yang akan dikeluarkan. Seringkali para waratawan mengesampingkan idealisme dan mengedepankan penghidupan yang bisa dapatkan dari tawaran-tawaran tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk itu, Manunggal menyampaikan bahwa independensi pers juga bergantung terhadap bagaimana sikap kita sebagai masyarakat yang mendapatkan informasi dari mereka dalam mendukung pekerjaan mereka. Para jurnalis dan wartawan juga perlu mencari penghidupan dari pekerjaan mereka. Ia mengajak kepada seluruh peserta Diskusi Publik untuk mendukung dari apa yang dikerjakan oleh para media pers dengan berlangganan ataupun memberikan donasi agar mereka dapat menjaga kesucian dari pekerjaan mereka tanpa harus mengorbankan idealismenya. Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada panitia pelaksana acara untuk mengumpulkan uang yang disisihkan dari para peserta yang nantinya akan didonasikan kepada media pers. Ia menyebut bahwa ini bisa juga menggunakan sebutan dengan terminologi agamis seperti berinfak kepada mereka yang melakukan <em>jihad fii sabiilillah</em>, karena mereka berjuang dalam mencari kebenaran untuk disampaikan kepada kita sebagai masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:verse -->\n<pre class=\"wp-block-verse\">Reporter : Zayyan\nPenulis : Zayyan</pre>\n<!-- /wp:verse -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Independensi Pers di Indonesia serta Peran Kita Dalam Memeliharanya', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'independensi-pers-di-indonesia-serta-peran-kita-dalam-memeliharanya', '', '', '2024-08-31 20:32:22', '2024-08-31 13:32:22', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=527', 0, 'post', '', 0),
(528, 1, '2024-08-31 19:25:10', '2024-08-31 12:25:10', '', 'WhatsApp Image 2024-08-31 at 19.22.40_bfbd5df7', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2024-08-31-at-19-22-40_bfbd5df7', '', '', '2024-08-31 19:25:10', '2024-08-31 12:25:10', '', 527, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-19.22.40_bfbd5df7-1.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(529, 1, '2024-08-31 19:25:10', '2024-08-31 12:25:10', '', 'WhatsApp Image 2024-08-31 at 19.22.40_bfbd5df7', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2024-08-31-at-19-22-40_bfbd5df7', '', '', '2024-08-31 19:25:10', '2024-08-31 12:25:10', '', 527, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-19.22.40_bfbd5df7.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(530, 1, '2024-08-31 20:29:46', '2024-08-31 13:29:46', '<!-- wp:image {\"id\":529,\"width\":\"584px\",\"height\":\"auto\",\"aspectRatio\":\"3/2\",\"scale\":\"cover\",\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2024/08/WhatsApp-Image-2024-08-31-at-19.22.40_bfbd5df7-577x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-529\" style=\"aspect-ratio:3/2;object-fit:cover;width:584px;height:auto\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Sabtu (31/08/2024) LPM Sketsa mengadakan Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Mengulik Independensi Pers di Indonesia” dengan mengundang Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M. serta Liliek Darmawan, M.I.Kom sebagai narasumber yang diadakan di Aula Gedung C FMIPA UNSOED pada pukul 09.00 WIB.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pemaparan dari para narasumber, Liliek menjelaskan bahwasanya pers idealnya bersifat independen, yang berarti berita yang disampaikan haruslah bersifat akurat, berimbang, serta tidak condong atau berat pada suatu sisi. Di samping itu, Manunggal juga menambahkan dengan penjelasan makna independensi yang artinya tidak tergantung, Merdeka, tidak bias, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Independensi pers menjadi sangat penting terlebih dalam menjalani fungsinya sebagai pengawasan dari Masyarakat terhadap kekuasaan. Manunggal menjelaskan bahwasanya selain dari badan representatif dari dewan perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, penting juga adanya pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh rakyat. Maka dalam hal ini, peran media pers adalah membangun opini publik untuk mengkritisi keberlangsungan pemerintahan. Untuk mewujudkan peran tersebut, pers tidak boleh terikat baik terhadap kekuasaan pemerintahan. Tak hanya terhadap pemerintahan, pers dalam mengkritisi segala hal yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat juga harus independen dan terbebas dari kepentingan perusahaan sehingga dapat dengan ideal menjalankan fungsinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya seringkali idealitas harus bertabrakan dengan kenyataan. Berdasarkan penjelasan Liliek, ia mendapati bahwasanya pemberitaan receh seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian masyarakat dibandingkan berita yang bersifat kritis. Manunggal menambahkan bahwasanya hal tersebutlah yang membuat kualitas media pers di Indonesia memburuk dengan diangkatnya berita-berita yang bersifat receh. Dengan biaya yang seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan dari sebuah pemberitaan, wartawan cenderung bersifat pragmatis dalam memilih isu yang akan mereka angkat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Manunggal juga menjelaskan bahwasanya media pers seringkali mendapatkan ancaman ataupun pembredelan, yang mana tak hanya dalam bentuk represifitas atau kekerasan, melainkan juga berupa rayuan atau iming-imingan. Hal tersebut juga memengaruhi terhadap bagaimana kedepannya pemberitaan yang akan dikeluarkan. Seringkali para waratawan mengesampingkan idealisme dan mengedepankan penghidupan yang bisa dapatkan dari tawaran-tawaran tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk itu, Manunggal menyampaikan bahwa independensi pers juga bergantung terhadap bagaimana sikap kita sebagai masyarakat yang mendapatkan informasi dari mereka dalam mendukung pekerjaan mereka. Para jurnalis dan wartawan juga perlu mencari penghidupan dari pekerjaan mereka. Ia mengajak kepada seluruh peserta Diskusi Publik untuk mendukung dari apa yang dikerjakan oleh para media pers dengan berlangganan ataupun memberikan donasi agar mereka dapat menjaga kesucian dari pekerjaan mereka tanpa harus mengorbankan idealismenya. Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada panitia pelaksana acara untuk mengumpulkan uang yang disisihkan dari para peserta yang nantinya akan didonasikan kepada media pers. Ia menyebut bahwa ini bisa juga menggunakan sebutan dengan terminologi agamis seperti berinfak kepada mereka yang melakukan <em>jihad fii sabiilillah</em>, karena mereka berjuang dalam mencari kebenaran untuk disampaikan kepada kita sebagai masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:verse -->\n<pre class=\"wp-block-verse\">Reporter : Zayyan\nPenulis : Zayyan</pre>\n<!-- /wp:verse -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Independensi Pers di Indonesia serta Peran Kita Dalam Memeliharanya', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '527-revision-v1', '', '', '2024-08-31 20:29:46', '2024-08-31 13:29:46', '', 527, 'https://justiklik.com/?p=530', 0, 'revision', '', 0),
(531, 1, '2024-08-31 20:32:22', '2024-08-31 13:32:22', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Sabtu (31/08/2024) LPM Sketsa mengadakan Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Mengulik Independensi Pers di Indonesia” dengan mengundang Manunggal Kusuma Wardaya, S.H., LL.M. serta Liliek Darmawan, M.I.Kom sebagai narasumber yang diadakan di Aula Gedung C FMIPA UNSOED pada pukul 09.00 WIB.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pemaparan dari para narasumber, Liliek menjelaskan bahwasanya pers idealnya bersifat independen, yang berarti berita yang disampaikan haruslah bersifat akurat, berimbang, serta tidak condong atau berat pada suatu sisi. Di samping itu, Manunggal juga menambahkan dengan penjelasan makna independensi yang artinya tidak tergantung, Merdeka, tidak bias, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Independensi pers menjadi sangat penting terlebih dalam menjalani fungsinya sebagai pengawasan dari Masyarakat terhadap kekuasaan. Manunggal menjelaskan bahwasanya selain dari badan representatif dari dewan perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah, penting juga adanya pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh rakyat. Maka dalam hal ini, peran media pers adalah membangun opini publik untuk mengkritisi keberlangsungan pemerintahan. Untuk mewujudkan peran tersebut, pers tidak boleh terikat baik terhadap kekuasaan pemerintahan. Tak hanya terhadap pemerintahan, pers dalam mengkritisi segala hal yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat juga harus independen dan terbebas dari kepentingan perusahaan sehingga dapat dengan ideal menjalankan fungsinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Akan tetapi, dalam menjalankan fungsinya seringkali idealitas harus bertabrakan dengan kenyataan. Berdasarkan penjelasan Liliek, ia mendapati bahwasanya pemberitaan receh seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian masyarakat dibandingkan berita yang bersifat kritis. Manunggal menambahkan bahwasanya hal tersebutlah yang membuat kualitas media pers di Indonesia memburuk dengan diangkatnya berita-berita yang bersifat receh. Dengan biaya yang seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan dari sebuah pemberitaan, wartawan cenderung bersifat pragmatis dalam memilih isu yang akan mereka angkat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Manunggal juga menjelaskan bahwasanya media pers seringkali mendapatkan ancaman ataupun pembredelan, yang mana tak hanya dalam bentuk represifitas atau kekerasan, melainkan juga berupa rayuan atau iming-imingan. Hal tersebut juga memengaruhi terhadap bagaimana kedepannya pemberitaan yang akan dikeluarkan. Seringkali para waratawan mengesampingkan idealisme dan mengedepankan penghidupan yang bisa dapatkan dari tawaran-tawaran tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Untuk itu, Manunggal menyampaikan bahwa independensi pers juga bergantung terhadap bagaimana sikap kita sebagai masyarakat yang mendapatkan informasi dari mereka dalam mendukung pekerjaan mereka. Para jurnalis dan wartawan juga perlu mencari penghidupan dari pekerjaan mereka. Ia mengajak kepada seluruh peserta Diskusi Publik untuk mendukung dari apa yang dikerjakan oleh para media pers dengan berlangganan ataupun memberikan donasi agar mereka dapat menjaga kesucian dari pekerjaan mereka tanpa harus mengorbankan idealismenya. Tak hanya itu, Ia juga meminta kepada panitia pelaksana acara untuk mengumpulkan uang yang disisihkan dari para peserta yang nantinya akan didonasikan kepada media pers. Ia menyebut bahwa ini bisa juga menggunakan sebutan dengan terminologi agamis seperti berinfak kepada mereka yang melakukan <em>jihad fii sabiilillah</em>, karena mereka berjuang dalam mencari kebenaran untuk disampaikan kepada kita sebagai masyarakat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:verse -->\n<pre class=\"wp-block-verse\">Reporter : Zayyan\nPenulis : Zayyan</pre>\n<!-- /wp:verse -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Independensi Pers di Indonesia serta Peran Kita Dalam Memeliharanya', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '527-revision-v1', '', '', '2024-08-31 20:32:22', '2024-08-31 13:32:22', '', 527, 'https://justiklik.com/?p=531', 0, 'revision', '', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_termmeta`
--

CREATE TABLE `wp9d_termmeta` (
  `meta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `term_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `meta_value` longtext DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_terms`
--

CREATE TABLE `wp9d_terms` (
  `term_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
  `slug` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',
  `term_group` bigint(10) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `wp9d_terms`
--

INSERT INTO `wp9d_terms` (`term_id`, `name`, `slug`, `term_group`) VALUES
(1, 'Uncategorized', 'uncategorized', 0),
(2, 'Primary menu', 'primary-menu', 0),
(3, 'Secondary menu', 'secondary-menu', 0),
(4, 'Berita', 'berita', 0),
(5, 'Fakultas Biologi Unsoed', 'fakultas-biologi-unsoed', 0),
(6, 'Praktikum', 'praktikum', 0),
(7, 'LPM Pro Justitia', 'lpm-pro-justitia', 0),
(8, 'Unsoed', 'unsoed', 0),
(9, 'hari perempuan', 'hari-perempuan', 0),
(10, 'SERUNI Cabang Banyumas', 'seruni-cabang-banyumas', 0),
(11, 'FMN Cabang Purwokerto', 'fmn-cabang-purwokerto', 0),
(12, 'International Women&#039;s Day', 'international-womens-day', 0),
(13, 'kuliah daring', 'kuliah-daring', 0),
(14, 'FH Unsoed', 'fh-unsoed', 0),
(15, 'COVID-19', 'covid-19', 0),
(17, 'Opini', 'opini', 0),
(18, '#UnsoedJutek', 'unsoedjutek', 0),
(19, 'UKT', 'ukt', 0),
(20, 'BEM Unsoed', 'bem-unsoed', 0),
(21, 'Pandemi', 'pandemi', 0),
(22, 'Subsidi kuota', 'subsidi-kuota', 0),
(23, 'Audiensi', 'audiensi', 0),
(24, 'Penurunan UKT', 'penurunan-ukt', 0),
(25, 'PKKMB', 'pkkmb', 0),
(26, 'Ospek', 'ospek', 0),
(27, 'BEM FH', 'bem-fh', 0),
(28, 'Omnibuslaw', 'omnibuslaw', 0),
(29, 'Aliansi SEMARAK', 'aliansi-semarak', 0),
(30, 'RUU Cipta Kerja', 'ruu-cipta-kerja', 0),
(31, 'UKM FH', 'ukm-fh', 0),
(32, 'BEM FH Unsoed', 'bem-fh-unsoed', 0),
(33, 'UKM FH Unsoed', 'ukm-fh-unsoed', 0),
(34, 'Gerakan Soedirman Resah', 'gerakan-soedirman-resah', 0),
(35, 'Birokrasi', 'birokrasi', 0),
(36, 'Prof', 'prof', 0),
(37, 'Prof. Muhammad Nur Fauzan', 'prof-muhammad-nur-fauzan', 0),
(38, 'Dekan FH Unsoed', 'dekan-fh-unsoed', 0),
(39, 'ST Burhanudin', 'st-burhanudin', 0),
(40, 'Profesor Kehormatan Unsoed', 'profesor-kehormatan-unsoed', 0),
(41, 'Jaksa Agung', 'jaksa-agung', 0),
(42, 'Pengukuhan Profesor Kehormatan', 'pengukuhan-profesor-kehormatan', 0),
(43, 'G30STWK', 'g30stwk', 0),
(44, 'TWK KPK', 'twk-kpk', 0),
(45, 'KPK', 'kpk', 0),
(46, 'Save KPK', 'save-kpk', 0),
(47, 'Blended Learning', 'blended-learning', 0),
(48, 'Perkuliahan', 'perkuliahan', 0),
(49, 'Pembelajaran Daring', 'pembelajaran-daring', 0),
(50, 'Opini', 'opini', 0),
(51, 'Kasus Kekerasan Seksual', 'kasus-kekerasan-seksual', 0),
(52, 'Pemberitaan Media', 'pemberitaan-media', 0),
(53, 'Pers', 'pers', 0),
(54, 'Yellow Journalism', 'yellow-journalism', 0),
(55, 'HAM', 'ham', 0),
(56, 'Pelanggaran HAM Berat', 'pelanggaran-ham-berat', 0),
(57, 'Sepakbola', 'sepakbola', 0),
(58, 'Boxing day', 'boxing-day', 0),
(59, 'Pemira Unsoed', 'pemira-unsoed', 0),
(60, 'Pemilihan Presbem Unsoed', 'pemilihan-presbem-unsoed', 0),
(61, 'DLM Unsoed', 'dlm-unsoed', 0),
(62, 'newsbox-plus', 'newsbox-plus', 0),
(63, 'Purwokerto', 'purwokerto', 0),
(64, 'disabilitas', 'disabilitas', 0),
(65, 'kelompokmarjinal', 'kelompokmarjinal', 0),
(66, 'AKSI', 'aksi', 0),
(67, 'Akreditasi', 'akreditasi', 0),
(68, 'Mahasiswa', 'mahasiswa', 0),
(69, 'Internasional', 'internasional', 0),
(70, 'FIBAA', 'fibaa', 0),
(71, 'UKT Unsoed', 'ukt-unsoed', 0),
(72, '#TURUNKANUKTUNSOED', 'turunkanuktunsoed', 0),
(73, 'REKTORUNSOED', 'rektorunsoed', 0),
(74, 'Rektor Unsoed', 'rektor-unsoed', 0),
(75, 'Aliansi Soedirman Melawan', 'aliansi-soedirman-melawan', 0),
(76, 'UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN', 'universitas-jenderal-soedirman', 0),
(77, 'UnsoedProblematik', 'unsoedproblematik', 0),
(78, 'TurunkanUKTUnsoed', 'turunkanuktunsoed-2', 0),
(79, '#KawalPutusanMK#KawalDemokrasiIndonesia #PeringatanDarurat', 'kawalputusanmkkawaldemokrasiindonesia-peringatandarurat', 0),
(80, '#KawalPutusanMK', 'kawalputusanmk', 0),
(81, '#KawalDemokrasiIndonesia', 'kawaldemokrasiindonesia', 0),
(82, '#PeringatanDarurat', 'peringatandarurat', 0),
(83, '#LPMPROJUSTITIA', 'lpmprojustitia', 0),
(84, 'Diskusi Publik', 'diskusi-publik', 0),
(85, 'Independensi Pers', 'independensi-pers', 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_term_relationships`
--

CREATE TABLE `wp9d_term_relationships` (
  `object_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `term_taxonomy_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `term_order` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `wp9d_term_relationships`
--

INSERT INTO `wp9d_term_relationships` (`object_id`, `term_taxonomy_id`, `term_order`) VALUES
(56, 2, 0),
(117, 3, 0),
(122, 3, 0),
(124, 2, 0),
(126, 2, 0),
(131, 4, 0),
(131, 5, 0),
(131, 6, 0),
(131, 7, 0),
(131, 8, 0),
(142, 2, 0),
(196, 4, 0),
(196, 9, 0),
(196, 10, 0),
(196, 11, 0),
(196, 12, 0),
(198, 4, 0),
(198, 13, 0),
(198, 14, 0),
(198, 15, 0),
(226, 3, 0),
(237, 2, 0),
(240, 3, 0),
(242, 2, 0),
(243, 2, 0),
(244, 2, 0),
(245, 2, 0),
(255, 2, 0),
(257, 4, 0),
(257, 18, 0),
(257, 19, 0),
(257, 20, 0),
(257, 21, 0),
(257, 22, 0),
(260, 4, 0),
(260, 19, 0),
(260, 20, 0),
(260, 22, 0),
(260, 23, 0),
(260, 24, 0),
(262, 4, 0),
(262, 14, 0),
(262, 25, 0),
(262, 26, 0),
(264, 4, 0),
(264, 14, 0),
(264, 27, 0),
(267, 4, 0),
(267, 28, 0),
(267, 29, 0),
(267, 30, 0),
(270, 4, 0),
(270, 32, 0),
(270, 33, 0),
(272, 4, 0),
(272, 20, 0),
(272, 34, 0),
(275, 4, 0),
(275, 37, 0),
(275, 38, 0),
(278, 1, 0),
(279, 4, 0),
(279, 39, 0),
(279, 40, 0),
(279, 41, 0),
(282, 4, 0),
(282, 29, 0),
(282, 43, 0),
(282, 44, 0),
(282, 45, 0),
(282, 46, 0),
(289, 17, 0),
(289, 49, 0),
(289, 50, 0),
(292, 17, 0),
(292, 50, 0),
(292, 51, 0),
(292, 52, 0),
(295, 17, 0),
(295, 50, 0),
(295, 53, 0),
(295, 54, 0),
(298, 17, 0),
(298, 50, 0),
(298, 55, 0),
(298, 56, 0),
(301, 17, 0),
(301, 50, 0),
(301, 57, 0),
(301, 58, 0),
(305, 4, 0),
(305, 14, 0),
(305, 47, 0),
(305, 48, 0),
(306, 4, 0),
(306, 14, 0),
(306, 47, 0),
(306, 48, 0),
(312, 4, 0),
(312, 37, 0),
(312, 38, 0),
(317, 1, 0),
(319, 4, 0),
(319, 20, 0),
(319, 59, 0),
(319, 60, 0),
(319, 61, 0),
(322, 4, 0),
(322, 20, 0),
(322, 59, 0),
(322, 60, 0),
(322, 61, 0),
(342, 4, 0),
(348, 62, 0),
(350, 4, 0),
(361, 4, 0),
(361, 14, 0),
(361, 20, 0),
(361, 29, 0),
(361, 63, 0),
(370, 4, 0),
(370, 14, 0),
(370, 20, 0),
(370, 33, 0),
(377, 4, 0),
(377, 14, 0),
(377, 20, 0),
(377, 33, 0),
(377, 61, 0),
(385, 4, 0),
(385, 33, 0),
(395, 4, 0),
(395, 14, 0),
(395, 33, 0),
(402, 4, 0),
(402, 20, 0),
(402, 29, 0),
(402, 33, 0),
(410, 17, 0),
(410, 33, 0),
(410, 50, 0),
(416, 17, 0),
(416, 50, 0),
(416, 55, 0),
(416, 64, 0),
(416, 65, 0),
(424, 17, 0),
(424, 50, 0),
(424, 55, 0),
(461, 4, 0),
(461, 19, 0),
(461, 20, 0),
(461, 66, 0),
(465, 4, 0),
(465, 14, 0),
(465, 67, 0),
(465, 68, 0),
(465, 69, 0),
(465, 70, 0),
(478, 3, 0),
(479, 3, 0),
(483, 1, 0),
(496, 4, 0),
(496, 14, 0),
(496, 20, 0),
(496, 71, 0),
(496, 72, 0),
(496, 74, 0),
(496, 75, 0),
(503, 4, 0),
(503, 72, 0),
(503, 76, 0),
(509, 4, 0),
(509, 63, 0),
(509, 76, 0),
(509, 77, 0),
(509, 78, 0),
(515, 4, 0),
(515, 80, 0),
(515, 81, 0),
(515, 82, 0),
(515, 83, 0),
(527, 4, 0),
(527, 84, 0),
(527, 85, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_term_taxonomy`
--

CREATE TABLE `wp9d_term_taxonomy` (
  `term_taxonomy_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `term_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `taxonomy` varchar(32) NOT NULL DEFAULT '',
  `description` longtext NOT NULL,
  `parent` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `count` bigint(20) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `wp9d_term_taxonomy`
--

INSERT INTO `wp9d_term_taxonomy` (`term_taxonomy_id`, `term_id`, `taxonomy`, `description`, `parent`, `count`) VALUES
(1, 1, 'category', '', 0, 2),
(2, 2, 'nav_menu', '', 0, 10),
(3, 3, 'nav_menu', '', 0, 6),
(4, 4, 'category', '', 0, 31),
(5, 5, 'post_tag', '', 0, 1),
(6, 6, 'post_tag', '', 0, 1),
(7, 7, 'post_tag', '', 0, 1),
(8, 8, 'post_tag', '', 0, 1),
(9, 9, 'post_tag', '', 0, 1),
(10, 10, 'post_tag', '', 0, 1),
(11, 11, 'post_tag', '', 0, 1),
(12, 12, 'post_tag', '', 0, 1),
(13, 13, 'post_tag', '', 0, 1),
(14, 14, 'post_tag', '', 0, 10),
(15, 15, 'post_tag', '', 0, 1),
(17, 17, 'category', '', 0, 8),
(18, 18, 'post_tag', '', 0, 1),
(19, 19, 'post_tag', '', 0, 3),
(20, 20, 'post_tag', '', 0, 11),
(21, 21, 'post_tag', '', 0, 1),
(22, 22, 'post_tag', '', 0, 2),
(23, 23, 'post_tag', '', 0, 1),
(24, 24, 'post_tag', '', 0, 1),
(25, 25, 'post_tag', '', 0, 1),
(26, 26, 'post_tag', '', 0, 1),
(27, 27, 'post_tag', '', 0, 1),
(28, 28, 'post_tag', '', 0, 1),
(29, 29, 'post_tag', '', 0, 4),
(30, 30, 'post_tag', '', 0, 1),
(31, 31, 'post_tag', '', 0, 0),
(32, 32, 'post_tag', '', 0, 1),
(33, 33, 'post_tag', '', 0, 7),
(34, 34, 'post_tag', '', 0, 1),
(35, 35, 'post_tag', '', 0, 0),
(36, 36, 'post_tag', '', 0, 0),
(37, 37, 'post_tag', '', 0, 1),
(38, 38, 'post_tag', '', 0, 1),
(39, 39, 'post_tag', '', 0, 1),
(40, 40, 'post_tag', '', 0, 1),
(41, 41, 'post_tag', '', 0, 1),
(42, 42, 'post_tag', '', 0, 0),
(43, 43, 'post_tag', '', 0, 1),
(44, 44, 'post_tag', '', 0, 1),
(45, 45, 'post_tag', '', 0, 1),
(46, 46, 'post_tag', '', 0, 1),
(47, 47, 'post_tag', '', 0, 1),
(48, 48, 'post_tag', '', 0, 1),
(49, 49, 'post_tag', '', 0, 1),
(50, 50, 'post_tag', '', 0, 8),
(51, 51, 'post_tag', '', 0, 1),
(52, 52, 'post_tag', '', 0, 1),
(53, 53, 'post_tag', '', 0, 1),
(54, 54, 'post_tag', '', 0, 1),
(55, 55, 'post_tag', '', 0, 3),
(56, 56, 'post_tag', '', 0, 1),
(57, 57, 'post_tag', '', 0, 1),
(58, 58, 'post_tag', '', 0, 1),
(59, 59, 'post_tag', '', 0, 2),
(60, 60, 'post_tag', '', 0, 2),
(61, 61, 'post_tag', '', 0, 3),
(62, 62, 'wp_theme', '', 0, 1),
(63, 63, 'post_tag', '', 0, 2),
(64, 64, 'post_tag', '', 0, 1),
(65, 65, 'post_tag', '', 0, 1),
(66, 66, 'post_tag', '', 0, 1),
(67, 67, 'post_tag', '', 0, 1),
(68, 68, 'post_tag', '', 0, 1),
(69, 69, 'post_tag', '', 0, 1),
(70, 70, 'post_tag', '', 0, 1),
(71, 71, 'post_tag', '', 0, 1),
(72, 72, 'post_tag', '', 0, 2),
(73, 73, 'post_tag', '', 0, 0),
(74, 74, 'post_tag', '', 0, 1),
(75, 75, 'post_tag', '', 0, 1),
(76, 76, 'post_tag', '', 0, 2),
(77, 77, 'post_tag', '', 0, 1),
(78, 78, 'post_tag', '', 0, 1),
(79, 79, 'post_tag', '', 0, 0),
(80, 80, 'post_tag', '', 0, 1),
(81, 81, 'post_tag', '', 0, 1),
(82, 82, 'post_tag', '', 0, 1),
(83, 83, 'post_tag', '', 0, 1),
(84, 84, 'post_tag', '', 0, 1),
(85, 85, 'post_tag', '', 0, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_usermeta`
--

CREATE TABLE `wp9d_usermeta` (
  `umeta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  `meta_key` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `meta_value` longtext DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `wp9d_usermeta`
--

INSERT INTO `wp9d_usermeta` (`umeta_id`, `user_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES
(1, 1, 'nickname', 'lpmprojustitia'),
(2, 1, 'first_name', ''),
(3, 1, 'last_name', ''),
(4, 1, 'description', ''),
(5, 1, 'rich_editing', 'true'),
(6, 1, 'syntax_highlighting', 'true'),
(7, 1, 'comment_shortcuts', 'false'),
(8, 1, 'admin_color', 'fresh'),
(9, 1, 'use_ssl', '0'),
(10, 1, 'show_admin_bar_front', 'true'),
(11, 1, 'locale', ''),
(12, 1, 'wp9d_capabilities', 'a:1:{s:13:\"administrator\";b:1;}'),
(13, 1, 'wp9d_user_level', '10'),
(14, 1, 'dismissed_wp_pointers', 'theme_editor_notice'),
(15, 1, 'show_welcome_panel', '0'),
(17, 1, 'wp9d_dashboard_quick_press_last_post_id', '526'),
(18, 1, 'community-events-location', 'a:1:{s:2:\"ip\";s:10:\"36.73.33.0\";}'),
(19, 1, 'wp9d_user-settings', 'libraryContent=browse&ampeditor=tinymce&ampmfold=f&mfold=o&editor=tinymce'),
(20, 1, 'wp9d_user-settings-time', '1687062693'),
(21, 1, 'nav_menu_recently_edited', '2'),
(22, 1, 'managenav-menuscolumnshidden', 'a:5:{i:0;s:11:\"link-target\";i:1;s:15:\"title-attribute\";i:2;s:11:\"css-classes\";i:3;s:3:\"xfn\";i:4;s:11:\"description\";}'),
(23, 1, 'metaboxhidden_nav-menus', 'a:2:{i:0;s:12:\"add-post_tag\";i:1;s:15:\"add-post_format\";}'),
(24, 1, 'wp9d_elementor_connect_common_data', 'a:6:{s:9:\"client_id\";s:32:\"qfHzVUWrV5A5VsgdCYO7d1M5iL2UjKiw\";s:11:\"auth_secret\";s:32:\"sz1YeJz9sRO3fSpO1ptxJ6pqYlJcf8nX\";s:12:\"access_token\";s:32:\"waQj7ionJZApBwa6YvItMwFeZvU695bw\";s:19:\"access_token_secret\";s:32:\"SDHXq6qoR0mFXzvDHdig6Uc1h3kLKkVd\";s:10:\"token_type\";s:6:\"bearer\";s:4:\"user\";O:8:\"stdClass\":1:{s:5:\"email\";s:27:\"projustitiaunsoed@gmail.com\";}}'),
(25, 1, 'wp9d_googlesitekit_site_verification_file', '099d85d71cff680c'),
(26, 1, 'wp9d_googlesitekit_access_token', '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'),
(27, 1, 'wp9d_googlesitekit_access_token_expires_in', '3599'),
(28, 1, 'wp9d_googlesitekit_access_token_created_at', '1725118928'),
(29, 1, 'wp9d_googlesitekit_refresh_token', '0CIoAT2SdYwGl+8Jsw6HJjBMeUFibnJ0bXhmeVJCbmpPSVFsT2NGWm5xT29HN0dwRHhYNnp4TzZjZXd3QzFCY0VKek9FeGQwaFZZUWpUbWhVbmFVZXJFbUw4SWNTZGs5eGM1TitVT2g0bjg0ODhnTE8xdVEyQTkrNUZ6ajh0alhaT3I0cjBsRTNUOUdqVjdBdHkxeUR6cjZneUpIdFgyQWxyWHpWOVlzcG1BY3lFM2xVYS9vRURkYjQwU3poV2F4V3hGalo4Q2RlWDZzQUJrTVVjcjFUUDhua3BtTkFsTUN3YkdkQmRFdGh5L0NKYXpWN21meFZYRFVhVzFjcWpDeHZteWxrTkthekhXN2MzM1RnUGNwTVNqNERLdlV1Qkg4WUtxN1lkNDF0QVdBeWdyWkk0NjhKaEZ1NG9LbDVsYmVPMGhGcWdWdlUxVWRMejZ0'),
(30, 1, 'wp9d_googlesitekit_auth_scopes', 'a:6:{i:0;s:48:\"https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile\";i:1;s:46:\"https://www.googleapis.com/auth/userinfo.email\";i:2;s:48:\"https://www.googleapis.com/auth/siteverification\";i:3;s:6:\"openid\";i:4;s:42:\"https://www.googleapis.com/auth/webmasters\";i:5;s:50:\"https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly\";}'),
(31, 1, 'wp9d_googlesitekit_additional_auth_scopes', 'a:1:{i:0;s:46:\"https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit\";}'),
(32, 1, 'wp9d_googlesitekit_profile', 'a:2:{s:5:\"email\";s:27:\"projustitiaunsoed@gmail.com\";s:5:\"photo\";s:86:\"https://lh3.googleusercontent.com/a-/AOh14GjMP2Os5y6l6nh0LkVuTFD7q1r8hqW-ZMM4JiG2=s100\";}'),
(33, 1, 'wp9d_googlesitekitpersistent_initial_version', '1.50.0'),
(34, 1, 'wp9d_googlesitekit_site_verified_meta', 'verified'),
(35, 1, 'wp9d_googlesitekit_transient_timeout_googlesitekit_user_input_settings', '1645230217'),
(36, 1, 'wp9d_googlesitekit_transient_googlesitekit_user_input_settings', 'a:2:{s:13:\"postFrequency\";a:3:{s:10:\"answeredBy\";s:1:\"0\";s:5:\"scope\";s:4:\"user\";s:6:\"values\";a:0:{}}s:4:\"role\";a:3:{s:10:\"answeredBy\";s:1:\"0\";s:5:\"scope\";s:4:\"user\";s:6:\"values\";a:0:{}}}'),
(37, 1, 'wp9d_googlesitekit_user_input_state', 'missing'),
(45, 1, 'wp9d_persisted_preferences', 'a:5:{s:14:\"core/edit-post\";a:1:{s:12:\"welcomeGuide\";b:0;}s:9:\"_modified\";s:24:\"2024-08-22T16:01:33.629Z\";s:17:\"core/edit-widgets\";a:2:{s:26:\"isComplementaryAreaVisible\";b:1;s:12:\"welcomeGuide\";b:0;}s:22:\"core/customize-widgets\";a:2:{s:12:\"welcomeGuide\";b:0;s:12:\"fixedToolbar\";b:0;}s:4:\"core\";a:2:{s:10:\"openPanels\";a:5:{i:0;s:11:\"post-status\";i:1;s:23:\"taxonomy-panel-category\";i:2;s:23:\"taxonomy-panel-post_tag\";i:3;s:14:\"featured-image\";i:4;s:16:\"discussion-panel\";}s:26:\"isComplementaryAreaVisible\";b:1;}}'),
(46, 1, 'session_tokens', 'a:1:{s:64:\"efd781da44ae7b7d78d118260bf48b826af33bfd9872052b84e29a6bc8e10009\";a:4:{s:10:\"expiration\";i:1726315872;s:2:\"ip\";s:12:\"36.73.33.228\";s:2:\"ua\";s:125:\"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36 Edg/128.0.0.0\";s:5:\"login\";i:1725106272;}}');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `wp9d_users`
--

CREATE TABLE `wp9d_users` (
  `ID` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `user_login` varchar(60) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_pass` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_nicename` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_email` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_url` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_registered` datetime NOT NULL DEFAULT '0000-00-00 00:00:00',
  `user_activation_key` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `user_status` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `display_name` varchar(250) NOT NULL DEFAULT ''
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `wp9d_users`
--

INSERT INTO `wp9d_users` (`ID`, `user_login`, `user_pass`, `user_nicename`, `user_email`, `user_url`, `user_registered`, `user_activation_key`, `user_status`, `display_name`) VALUES
(1, 'lpmprojustitia', '$P$BcQV/L/v2wqfsTkp33lp5H6sW.oCdh0', 'lpmprojustitia', 'admin@justiklik.com', 'https://justiklik.com', '2021-12-15 16:15:06', '', 0, 'lpmprojustitia');

--
-- Indexes for dumped tables
--

--
-- Indexes for table `wp9d_commentmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_commentmeta`
  ADD PRIMARY KEY (`meta_id`),
  ADD KEY `comment_id` (`comment_id`),
  ADD KEY `meta_key` (`meta_key`(191));

--
-- Indexes for table `wp9d_comments`
--
ALTER TABLE `wp9d_comments`
  ADD PRIMARY KEY (`comment_ID`),
  ADD KEY `comment_post_ID` (`comment_post_ID`),
  ADD KEY `comment_approved_date_gmt` (`comment_approved`,`comment_date_gmt`),
  ADD KEY `comment_date_gmt` (`comment_date_gmt`),
  ADD KEY `comment_parent` (`comment_parent`),
  ADD KEY `comment_author_email` (`comment_author_email`(10));

--
-- Indexes for table `wp9d_links`
--
ALTER TABLE `wp9d_links`
  ADD PRIMARY KEY (`link_id`),
  ADD KEY `link_visible` (`link_visible`);

--
-- Indexes for table `wp9d_options`
--
ALTER TABLE `wp9d_options`
  ADD PRIMARY KEY (`option_id`),
  ADD UNIQUE KEY `option_name` (`option_name`),
  ADD KEY `autoload` (`autoload`);

--
-- Indexes for table `wp9d_postmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_postmeta`
  ADD PRIMARY KEY (`meta_id`),
  ADD KEY `post_id` (`post_id`),
  ADD KEY `meta_key` (`meta_key`(191));

--
-- Indexes for table `wp9d_posts`
--
ALTER TABLE `wp9d_posts`
  ADD PRIMARY KEY (`ID`),
  ADD KEY `post_name` (`post_name`(191)),
  ADD KEY `type_status_date` (`post_type`,`post_status`,`post_date`,`ID`),
  ADD KEY `post_parent` (`post_parent`),
  ADD KEY `post_author` (`post_author`);

--
-- Indexes for table `wp9d_termmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_termmeta`
  ADD PRIMARY KEY (`meta_id`),
  ADD KEY `term_id` (`term_id`),
  ADD KEY `meta_key` (`meta_key`(191));

--
-- Indexes for table `wp9d_terms`
--
ALTER TABLE `wp9d_terms`
  ADD PRIMARY KEY (`term_id`),
  ADD KEY `slug` (`slug`(191)),
  ADD KEY `name` (`name`(191));

--
-- Indexes for table `wp9d_term_relationships`
--
ALTER TABLE `wp9d_term_relationships`
  ADD PRIMARY KEY (`object_id`,`term_taxonomy_id`),
  ADD KEY `term_taxonomy_id` (`term_taxonomy_id`);

--
-- Indexes for table `wp9d_term_taxonomy`
--
ALTER TABLE `wp9d_term_taxonomy`
  ADD PRIMARY KEY (`term_taxonomy_id`),
  ADD UNIQUE KEY `term_id_taxonomy` (`term_id`,`taxonomy`),
  ADD KEY `taxonomy` (`taxonomy`);

--
-- Indexes for table `wp9d_usermeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_usermeta`
  ADD PRIMARY KEY (`umeta_id`),
  ADD KEY `user_id` (`user_id`),
  ADD KEY `meta_key` (`meta_key`(191));

--
-- Indexes for table `wp9d_users`
--
ALTER TABLE `wp9d_users`
  ADD PRIMARY KEY (`ID`),
  ADD KEY `user_login_key` (`user_login`),
  ADD KEY `user_nicename` (`user_nicename`),
  ADD KEY `user_email` (`user_email`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_commentmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_commentmeta`
  MODIFY `meta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_comments`
--
ALTER TABLE `wp9d_comments`
  MODIFY `comment_ID` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7505;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_links`
--
ALTER TABLE `wp9d_links`
  MODIFY `link_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_options`
--
ALTER TABLE `wp9d_options`
  MODIFY `option_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=135053;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_postmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_postmeta`
  MODIFY `meta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1711;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_posts`
--
ALTER TABLE `wp9d_posts`
  MODIFY `ID` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=532;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_termmeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_termmeta`
  MODIFY `meta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_terms`
--
ALTER TABLE `wp9d_terms`
  MODIFY `term_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=86;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_term_taxonomy`
--
ALTER TABLE `wp9d_term_taxonomy`
  MODIFY `term_taxonomy_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=86;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_usermeta`
--
ALTER TABLE `wp9d_usermeta`
  MODIFY `umeta_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=47;

--
-- AUTO_INCREMENT for table `wp9d_users`
--
ALTER TABLE `wp9d_users`
  MODIFY `ID` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
COMMIT;

