INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(291, 1, '2021-12-31 06:20:00', '2021-12-31 06:20:00', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/09/1600132845373-1.jpg\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pandemi yang masih belum usai kembali membuat kita berhadapan dengan kuliah daring. Kembali mengingat ketika awal pandemi ini muncul yang disusul dengan dikeluarkanya surat edaran setiap universitas untuk menjalankan pelajaran online, semua nampak kebingungan. Bagaimana sebenarnya pembelajaran online ini? Apa yang kita semua harus lakukan? Semua nampak lucu mengingat kita semua sudah barang tentu mulai terbiasa dengan teknologi, tetapi semua panik menghadapi pembelajaran daring. Lantas apa dan bagaimana seharusnya pembelajaran daring tersebut? Dengan mengetahui bagaimana konsep pembelajaran jarak jauh yang telah dirancang, kita akan mendapatkan gambaran ideal mengenai bagaimana proses belajar dan mengajar secara daring berlangsung.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Konsep Pembelajaran Jarak Jauh</strong>&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pendidikan jarak jauh secara konsep telah banyak berkembang seiring dengan perkembangan akses internet itu pula. Selain metode e-learning yang telah banyak dikembangkan dan merujuk pada pembelajaran pada lingkup pendidikan formal biasa, konsep pembelajaran jarak jauh juga mengacu pada sistem pendidikan terbuka yang kemudian dikenal sebagai MOOC (Massive Online Open Course). MOOC memungkinkan semua orang dari berbagai latar belakang untuk mendapatkan ilmu dari kursus singkat yang dapat diakses melalui situs internet dan mendapatkan sertifikat.<br>Dalam sistem pendidikan di Indonesia, pembelajaran yang menggunakan teknologi internet sebagai sarana utamanya disebut sebagai pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh bagi pendidikan tinggi sendiri diatur dalam pasal 31 Undang-Undang no. 12 tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud no. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi. Dalam pasal 7 peraturan menteri tersebut, dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh diselenggarakan diantaranya dengan menekankan belajar secara mandiri, terstruktur dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar, memanfaatkan sumber daya belajar yang tidak harus berada di tempat yang sama (antara mahasiswa dan dosen), menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam berbagai bentuk, dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi serta menekankan interaksi pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi. Pada intinya, pembelajaran jarak jauh mensyaratkan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran untuk disediakan dalam bentuk elektronik atau memanfaatkan teknologi internet. Dengan ini, mahasiswa berperan dua kali lebih aktif dalam mendalami materi perkuliahan dibandingkan dengan mengikuti perkuliahan biasa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pembelajaran jarak jauh telah diatur dan diterapkan di beberapa universitas di Indonesia. Sebagai contoh, perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu pilihan bagi mahasiswa nya adalah Universitas Terbuka. Mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti perkuliahan dengan sistem daring sepenuhnya, atau dipadukan dengan perkuliahan tatap muka, atau mengikuti perkuliahan tatap muka sepenuhnya. Apabila mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan sistem daring, kegiatan perkuliahan dilakukan melalui website yang telah disediakan kampus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Kebutuhan-Kebutuhan Mahasiswa dan Dosen yang Harus Dipenuhi</strong><br>Perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan mahasiswanya. Pembelajaran yang menitiberatkan pada peran aktif mahasiswa untuk memperdalam materi membuat perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memperbanyak dan memperbaiki kualitas fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran. Dengan kondisi pandemi yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh atau daring, mahasiswa saat ini membutuhkan pula fasilitas-fasilitas digital seperti situs pembelajaran yang memiliki fitur yang lengkap dan dapat diakses dengan lancar,dan juga perpustakaan yang memiliki koleksi e-book yang lengkap. Koleksi e-book yang lengkap membantu mahasiswa untuk belajar mandiri terlebih membantu pula mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ataupun membuat karya tulis ilmiah lainya.<br>Kebutuhan-kebutuhan ini perlu untuk dipenuhi demi menunjang pembelajaran daring. Singkatnya, dengan pembelajaran online yang ditambah dengan situasi pandemi ini, bagaimana mahasiswa akan belajar apabila fasilitas yang disediakan kurang lengkap? Padahal setiap semester nya mahasiswa membayar sejumlah uang kuliah tunggal untuk seharusnya menikmati fasilitas yang baik. Apa yang dinilai salah selama pembelajaran daring satu semester kemarin adalah nyatanya proses pembelajaran yang mahasiswa ikuti kebanyakan hanya seputar mengerjakan tugas yang diberikan saja. Selain itu, tidak adanya platform pembelajaran milik sendiri yang memadai perkuliahan tidak terstruktur dengan baik. Interaksi dua arah sulit dilakukan dengan intensif dengan media yang ada. Video conference umumnya memudahkan mahasiswa dan dosen untuk melakukan interaksi dua arah, namun video conference ini banyak memakan kuota internet. Sementara itu, subsidi kuota bagi mahasiswa sebagai ganti sarana yang tidak dipakai selama perkuliahan daring seringkali tidak diberikan atau memakan waktu yang lama untuk cair. Pemotongan UKT pun tidak juga diberikan. Singkatnya mahasiswa belajar mandiri, dengan fasilitas yang dicari sendiri, dengan uang sendiri tetapi tetap membayar uang kuliah.<br>Pembelajaran daring selama satu semester kemarin memang di luar dugaan semua orang. Dengan waktu yang singkat pembelajaran konvensional dengan tatap muka mendadak harus diubah menjadi pembelajaran daring. Dengan waktu yang sesingkat itu, mahasiswa dan dosen harus langsung dapat terbiasa dengan penggunaan internet. Hal ini memang perlu dimaklumi terlebih bagi dosen yang telah lama mengajar dengan metode perkuliahan tatap muka dan minim menggunakan sarana daring untuk menunjang pembelajaran. Selain itu, gangguan koneksi baik dari mahasiswa dan dosen juga tidak dapat dihindari yang pada akhirnya menghambat proses pembelajaran. Dengan alasan tersebut, dibutuhkan platform yang memungkinkan proses pembelajaran tidak diganggu oleh koneksi internet. Dalam artian, baik mahasiswa maupun dosen di saat bersamaan tidak saling mengandalkan koneksi internet satu sama lain.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Platform Pembelajaran Daring yang ‘Ideal’</strong><br>MOOC disebut sebagai sebuah kemajuan baru dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan MOOC memungkinkan semua orang di berbagai dunia mendapatkan pengetahuan yang baru secara gratis melalui internet. MOOC melakukan hal itu dengan menyediakan video materi yang telah direkam dalam website. Peserta hanya perlu meng-klik video rekaman materi mana yang ingin ditonton.. Idealnya pembelajaran daring di semester yang akan datang telah berbasis pada situs web yang memiliki fitur yang lengkapMembandingkan dengan yang dimiliki oleh institusi yang sebelum pandemi telah menjadi penyelenggara pembelajaran jarak jauh (seperti Universitas Terbuka) dan situs MOOC yang ada (IndonesiaX salah satunya), sekiranya kita dapat memiliki gambaran bagaimana bentuk seharusnya dari situs web pembelajaran tersebut. Situs web pembelajaran yang ada seharusnya memiliki fitur yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan penjelasan dari dosen melalui video, dapat digunakan untuk ujian dan mengumpulkan tugas, dan menyediakan fitur room chat yang bisa digunakan untuk berdiskusi oleh mahasiswa dan dosen. Dengan materi yang direkam, pengakses materi diberikan kemudahan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pemateri dan dapat memutar ulang rekaman tersebut. Adanya fitur-fitur seperti ini membuat pembelajaran daring akan menjadi lebih praktis. Mahasiswa tidak perlu mengeluhkan pembelajaran daring yang terkesan hanya sekadar pemberian tugas, dan juga materi dapat secara maksimal disampaikan melalui video yang direkam ditambah dengan bacaan lain yang berbentuk elektronik. Selain itu, mahasiswa tidak perlu lagi terganggu oleh koneksi internet untuk mendapatkan penjelasan dari dosen yang biasa menggunakan sarana video conference untuk memberikan materi. Pembelajaran daring yang masih akan berlanjut di semester ganjil ini sekiranya membuat kita memimpikan platform pembelajaran daring yang ‘ideal’. Di samping kesuksesan pembelajaran datang dari mahasiswa dan dosen itu sendiri, platform pembelajaran yang memadai memang hanya sebatas sarana pendukung yang berhak dinikmati mahasiswa dan dosenSelain itu, idealnya situs pembelajaran daring ini juga didukung dengan persiapan yang lebih matang dari para dosen dalam mempersiapkan materi. Selain itu, koleksi e-book di perpustakaan sangat diperlukan untuk lebih dilengkapi. Dengan ini mahasiswa menjadi lebih mudah untuk mencari literatur tambahan untuk menunjang pembelajaran. Situs pembelajaran daring yang mumpuni dan koleksi e-book yang lengkap ini dapat menjadi faktor-faktor yang menentukan apakah universitas siap menghadapi digitalisasi dalam segala bidang atau tidak.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pembelajaran Daring dan Fasilitas Penunjang Pembelajaran di Unsoed</strong><br>Unsoed sendiri sebenarnya memiliki platform pembelajaran daring sendiri yang berbasis situs web, yang bernama el-Diru. Mahasiswa unsoed dapat mengakses platform tersebut di&nbsp;<a href=\"https://eldiru.unsoed.ac.id/\">https://eldiru.unsoed.ac.id/</a>&nbsp;. Akan tetapi, selama satu semester kemarin platform ini tidak secara serentak digunakan di semua fakultas. Fakultas Hukum salah satunya yang semua dosen nya lebih banyak menggunakan platform yang disediakan google seperti google classroom dan google meet baik untuk pembelajaran biasa maupun untuk ujian. Bahkan beberapa dosen pun menggunakan grup whatsapp untuk membagikan materi pembelajaran. Belum dapat diketahui mengapa platform ini tidak digunakan secara serentak di semua fakultas. Namun platform pembelajaran daring ini masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut karena seringkali lamban diakses yang tentunya dapat menghambat kegiatan belajar. Penggunaan platform pembelajaran yang berbeda-beda ini cukup menyulitkan mahasiswa. Tidak semua dosen bersedia melakukan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi antara mahasiswa dan dosen, misalnya dengan video conference. Alasan itu datang baik dari dosen nya sendiri maupun dari mahasiswa sendiri yang dibuat kerepotan dengan video conference yang banyak memakan kuota. Sementara itu, unsoed sendiri cenderung lamban dalam memberikan bantuan kuota internet pada mahasiswa. Pencairan bantuan kuota internet pada mahasiswa memakan waktu lama hingga mendekati akhir semester. Dosen-dosen di fakultas hukum khususnya, juga masih banyak yang belum dapat menguasai platform pembelajaran yang ada. Memang perlu dimaklumi bahwa sulit bagi dosen yang sudah terbiasa mengajar selama berpuluh-puluh tahun dengan metode tatap muka untuk terbiasa mengajar dengan metode daring. Oleh karena itu, sudah seharusnya terdapat tindakan yang dikeluarkan untuk membantu para dosen dalam mempersiapkan materi. Berbicara mengenai koleksi dari e-book, sangat disayangkan UPT Perpustakaan Unsoed masih memiliki koleksi e-book yang sedikit. Dilihat dari situsnya (<a href=\"http://lib.unsoed.ac.id/\">http://lib.unsoed.ac.id/</a>), UPT Perpustakaan Unsoed hanya memiliki koleksi e-book sebanyak 291 e-book. Padahal mahasiswa dapat diuntungkan dalam kegiatan kuliah di rumah dengan adanya koleksi e-book yang memadai.<br>Seandainya pandemi ini tidak terjadi, pada dasarnya kebutuhan akan sistem pembelajaran daring dan beragam fasilitas dalam bentuk digital akan terus ada. Rencana pengembangan sistem yang terstruktur dan sumber daya manusia yang mencukupi sangat diperlukan untuk mengembangkan pembelajaran daring ini. Sebagai universitas yang terus menggelorakan visinya sebagai world class university seharusnya pembelajaran daring dan digitalisasi fasilitas penunjang kebutuhan mahasiswa sudah tidak menjadi persoalan lagi. Sudah menjadi hak mahasiswa untuk mendapatkan fasilitas yang baik yang mampu menunjang perkuliah daring maupun luring. Pandemi yang membuat kita membatasi interaksi secara langsung dan mengandalkan layanan elektronik atau digital ini juga membuat kita kembali tersadar, bahwa universitas kita memang belum siap untuk menghadapi tantangan digital.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Referensi : Undang-Undang no. 12 tahun 2011 tentang Pendidikan Tinggi Permendikbud no. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi.Alfi altmojo, Trend Massive Online Open Cources (MOOCs) di Era Disrupsi : Kajian Literarur,&nbsp;<a href=\"https://atmojoalfi.com/index.php/2018/12/30/trends-massive-online-open-courses-moocs-di-era-disrupsi-kajian-literatur/\">https://atmojoalfi.com/index.php/2018/12/30/trends-massive-online-open-courses-moocs-di-era-disrupsi-kajian-literatur/</a></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Narasi : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ilustrasi : Ela</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : ican</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Bagaimana Seharusnya Pembelajaran Daring yang Mahasiswa Ikuti?', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '289-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:20:00', '2021-12-31 06:20:00', '', 289, 'https://justiklik.com/?p=291', 0, 'revision', '', 0),
(292, 1, '2021-12-31 06:22:19', '2021-12-31 06:22:19', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583224497706.jpg?w=1024\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( Oleh : Muhamad Fahmi )</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada awal tahun ini masyarakat dihebohkan dengan mencuatnya kasus Reynhard Sinaga. Seorang pelajar Indonesia yang sedang menjalani studi program doktoral di Inggris. Ia terbukti melakukan pemerkosaan dengan jumlah korban yang banyak, tercatat ada 198 laki-laki remaja maupun dewasa yang menjadi korban. Kasus ini digadang-gadang sebagai kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus inipun menyita banyak perhatian media-media baik media internasional maupun media indonesia.<br>Kasus kekerasan seksual menyimpang Reynhard bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa yang muncul dalam pemberitaan media. Sayangnya banyak media dalam pemberitaanya kerap kali membenturkan tindak kriminalitas ini dengan memfokuskan terhadap orientasi seksual si pelaku yang dianggap menyimpang, dalam hal ini LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender). Narasi-narasi yang timbul dari media terhadap kasus kekerasan seksual yang menyimpang justru menyudutkan orientasi seksual pelaku dan terkesan melupakan tindak kejahatan dari pelaku. Media memberikan narasi-narasi yang menggeneralisasi kaum tersebut sebagai predator seksual. Hal ini diperkuat pula oleh pemberitaan media yang terkesan tidak berimbang dan kerap kali membatasi informasi terkait fakta-fakta tentang kaum LGBT.<br>Terkadang dalam kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan media dalam negeri kerap menyembunyikan keterangan tentang identitas pelaku. Namun, justru sebaliknya memperlihatkan identitas korban bahkan dengan memberikan foto maupun tentang profil keluarga korban. Berbeda hal nya dengan yang dilakukan oleh beberapa media di Inggris, dalam kasus Raynhard misalnya, media seperti BBC, Telegraph, The Guardian benar-benar melindungi privasi korban. Media tersebut tidak memberikan narasi murahan victim blaming yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik dan sebagainya. Yang justru ditampilkan adalah nama pelaku beserta foto wajahnya yang dipampang besar dalam headlines beberapa Koran. Media-media tersebut mendeskripsikan apa yang dilakukan pelaku dan dialami korban dalam konteks yang sesuai. Deskripsi yang kontekstual tersebut berfungsi sebagai pemberi gambaran pada pembaca terkait peristiwa yang terjadi. Mengekspos korban dengan konteks yang tidak wajar apalagi sampai menitikberatkan pemberitaan pada sisi korban merupakan sebuah kecacatan berpikir dan tidak mempertimbangkan sisi fisik maupun psikis korban. Korban jelas terganggu akibat kejahatan yang dialaminya. Jika media terus menerus memberikan pemberitaan seperti ini, kemungkinan pembaca menjadi gagal melihat gambaran yang sesungguhnya dari isi pemberitaan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sudut pandang beberapa media di Indonesia dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut dan mengaitkanya dengan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.<br>Menurut Pasal 3 (1) UU Pers, salah satu fungsi pers dituliskan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam pers salah satunya ialah sebagai jembatan antara semua pihak sosial, serta dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Fungsi kontrol sosial pers sebagai penyampaian berita buruk juga penting dilakukan, sehingga masyarakat memiliki solusi pencegahan atau sekedar lebih waspada agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual menyimpang, media sering kali menyampaikan informasi yang tidak berimbang bahkan cenderung tidak relevan. Dapat dilihat judul pemberitaan dicantumkan menitikberatkan pada orientasi seksual dari pelaku yang dianggap menyimpang. Hal ini digunakan media sebagai penanda untuk menggambarkan minoritas dan meletakan stigma tertentu yang cenderung negatif. Seperti halnya orang orang yang memiliki orientasi homoseksual kerap kali dianggap sebagai predator seksual, karena narasi yang dibangun media dengan menggambarkan perilaku “predator” yang dilakukan disebakan karena orientasi seksual pelaku.<br>Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, kekerasan seksual tak mengenal orientasi seksual si pelaku. Ryan Kobarri, Ketua Arus Pelangi (organisasi yang fokus pada advokasi LGBT), beliau menuturkan “Kejahatan Reynhard tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya. Menganggap homoseksual sebagai pelaku kekerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar,” Ryan menambahkan, “Banyak juga heteroseksual yang jadi pelaku kekerasan seksual, tapi tidak pernah disangkut pautkan dengan orientasi seksualnya.” Dikutip dari Tirto.id pada selasa (7/1/2020). Selain dengan isi beritanya yang tidak mendasar, media juga mengemas hal semacam ini dengan kemasan yang menghebohkan dengan judul yang begitu sensasional. Dengan maksud menarik perhatian pembaca sebanyak mungkin. Media terkadang menautkan kejahatan yang dilakukan dengan ekspresi visualnya seperti kecantikan, bentuk tubuh, dan gaya berpakaian yang tidak berhubungan dengan tindakan kriminalitasnya. Salah satu contohnya beberapa media justru memberitakan gaya selfie pelaku, potret rumah mewah dan pernyataan selebritis yang sama<br>Selain mengacu pada UU Pers, seorang jurnalis juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Hal ini bertujuan agar seorang jurnalis dapat bertanggung jawab pada profesinya untuk mencari dan menyampaikan informasi. Secara sederhana, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika serta pakem-pakem tertentu yang harus ditaati oleh setiap jurnalis. Dalam perkembangannya terdapat beberapa Kode Etik Jurnalistik yang digunakan, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Salah satu yang digunakan adalah Kode Etik milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasal 7 menuliskan bahwa, dalam pemberitaannya media haruslah berprinsip adil dan juga berimbang dalam penyajiannya. Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 8 bahwa, dalam pemberitaan kejahatan susila, tidak boleh merugikan pihak korban. Hal ini tentu bertentangan dengan pemberitaan media kita terkait kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan tadi, media harusnya adil dan berimbang dalam penyajiannya, bukan malah menyudutkan pihak maupun golongan tertentu. Dijelaskan juga bahwa media tidak boleh merugikan korban, sehingga pemberitaanya harus ramah terhadap korban, dengan tidak menunjukan identitas dari korban.<br>sekali tidak relevan dengan kejahatan pelaku. Media juga seringkali memberikan informasi yang tidak relevan dan juga memberi tahu hal-hal yang tidak kontekstual. Salah satu contohnya, media memberikan informasi mengenai gelar pendidikan yang dimilikinya, penghasilan orangtuanya, jumlah pengikut media sosialnya, dan lain-lain.<br>Media seharusnya dapat menjelaskan tindakan kriminal yang dilakukan si pelaku, atau dalam hal ini kekerasan seksual. Karena sesungguhnya yang harus media lakukan ialah untuk menyadarkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja maupun pada siapa saja, dan juga untuk meiningkatkan perlindungan pada si korban pelecehan seksual. Media juga seharusnya memberikan pemberitaan yang substansif dan ramah terhadap korban, tanpa perlu melihat perilaku, keseharian, ataupun latar belakang si pelaku, karena dapat merugikan keluarga maupun orang terdekat si pelaku tersebut, yang jelas tidak berhubungan dengan tindak kriminalitas yang dilakukannya.<br>Sesuai dengan amanat UU Pers, dimana fungsi media sebagai alat kontrol sosial yang seharusnya hadir sebagai penengah kekacauan yang ada di masyarakat, bukan justru malah semakin memperburuk atau memperkeruh keadaan dengan menghadirkan stigma-stigma yang cenderung negative, dan menggeneralisasi tindak kejahatan terhadap suatu kelompok. Media juga jangan hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, dengan hanya berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pembaca, namun juga dapat memperhatikan edukasi terhadap pembaca dalam setiap pemberitaannya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Opini ini pertama kali dipublikasikan di situs web lama LPM Pro Justitia kemudian dimuat ulang dalam situs web ini. </em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Miskonsepsi Pemberitaan Media Dalam Kasus Kekerasan Seksual', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'miskonsepsi-pemberitaan-media-dalam-kasus-kekerasan-seksual', '', '', '2022-01-19 08:07:30', '2022-01-19 08:07:30', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=292', 0, 'post', '', 0),
(293, 1, '2021-12-31 06:22:10', '2021-12-31 06:22:10', '', '1583224497706', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '1583224497706', '', '', '2021-12-31 06:22:10', '2021-12-31 06:22:10', '', 292, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1583224497706.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(294, 1, '2021-12-31 06:22:19', '2021-12-31 06:22:19', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583224497706.jpg?w=1024\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( Oleh : Muhamad Fahmi )</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada awal tahun ini masyarakat dihebohkan dengan mencuatnya kasus Reynhard Sinaga. Seorang pelajar Indonesia yang sedang menjalani studi program doktoral di Inggris. Ia terbukti melakukan pemerkosaan dengan jumlah korban yang banyak, tercatat ada 198 laki-laki remaja maupun dewasa yang menjadi korban. Kasus ini digadang-gadang sebagai kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus inipun menyita banyak perhatian media-media baik media internasional maupun media indonesia.<br>Kasus kekerasan seksual menyimpang Reynhard bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa yang muncul dalam pemberitaan media. Sayangnya banyak media dalam pemberitaanya kerap kali membenturkan tindak kriminalitas ini dengan memfokuskan terhadap orientasi seksual si pelaku yang dianggap menyimpang, dalam hal ini LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender). Narasi-narasi yang timbul dari media terhadap kasus kekerasan seksual yang menyimpang justru menyudutkan orientasi seksual pelaku dan terkesan melupakan tindak kejahatan dari pelaku. Media memberikan narasi-narasi yang menggeneralisasi kaum tersebut sebagai predator seksual. Hal ini diperkuat pula oleh pemberitaan media yang terkesan tidak berimbang dan kerap kali membatasi informasi terkait fakta-fakta tentang kaum LGBT.<br>Terkadang dalam kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan media dalam negeri kerap menyembunyikan keterangan tentang identitas pelaku. Namun, justru sebaliknya memperlihatkan identitas korban bahkan dengan memberikan foto maupun tentang profil keluarga korban. Berbeda hal nya dengan yang dilakukan oleh beberapa media di Inggris, dalam kasus Raynhard misalnya, media seperti BBC, Telegraph, The Guardian benar-benar melindungi privasi korban. Media tersebut tidak memberikan narasi murahan victim blaming yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik dan sebagainya. Yang justru ditampilkan adalah nama pelaku beserta foto wajahnya yang dipampang besar dalam headlines beberapa Koran. Media-media tersebut mendeskripsikan apa yang dilakukan pelaku dan dialami korban dalam konteks yang sesuai. Deskripsi yang kontekstual tersebut berfungsi sebagai pemberi gambaran pada pembaca terkait peristiwa yang terjadi. Mengekspos korban dengan konteks yang tidak wajar apalagi sampai menitikberatkan pemberitaan pada sisi korban merupakan sebuah kecacatan berpikir dan tidak mempertimbangkan sisi fisik maupun psikis korban. Korban jelas terganggu akibat kejahatan yang dialaminya. Jika media terus menerus memberikan pemberitaan seperti ini, kemungkinan pembaca menjadi gagal melihat gambaran yang sesungguhnya dari isi pemberitaan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sudut pandang beberapa media di Indonesia dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut dan mengaitkanya dengan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.<br>Menurut Pasal 3 (1) UU Pers, salah satu fungsi pers dituliskan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam pers salah satunya ialah sebagai jembatan antara semua pihak sosial, serta dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Fungsi kontrol sosial pers sebagai penyampaian berita buruk juga penting dilakukan, sehingga masyarakat memiliki solusi pencegahan atau sekedar lebih waspada agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual menyimpang, media sering kali menyampaikan informasi yang tidak berimbang bahkan cenderung tidak relevan. Dapat dilihat judul pemberitaan dicantumkan menitikberatkan pada orientasi seksual dari pelaku yang dianggap menyimpang. Hal ini digunakan media sebagai penanda untuk menggambarkan minoritas dan meletakan stigma tertentu yang cenderung negatif. Seperti halnya orang orang yang memiliki orientasi homoseksual kerap kali dianggap sebagai predator seksual, karena narasi yang dibangun media dengan menggambarkan perilaku “predator” yang dilakukan disebakan karena orientasi seksual pelaku.<br>Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, kekerasan seksual tak mengenal orientasi seksual si pelaku. Ryan Kobarri, Ketua Arus Pelangi (organisasi yang fokus pada advokasi LGBT), beliau menuturkan “Kejahatan Reynhard tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya. Menganggap homoseksual sebagai pelaku kekerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar,” Ryan menambahkan, “Banyak juga heteroseksual yang jadi pelaku kekerasan seksual, tapi tidak pernah disangkut pautkan dengan orientasi seksualnya.” Dikutip dari Tirto.id pada selasa (7/1/2020). Selain dengan isi beritanya yang tidak mendasar, media juga mengemas hal semacam ini dengan kemasan yang menghebohkan dengan judul yang begitu sensasional. Dengan maksud menarik perhatian pembaca sebanyak mungkin. Media terkadang menautkan kejahatan yang dilakukan dengan ekspresi visualnya seperti kecantikan, bentuk tubuh, dan gaya berpakaian yang tidak berhubungan dengan tindakan kriminalitasnya. Salah satu contohnya beberapa media justru memberitakan gaya selfie pelaku, potret rumah mewah dan pernyataan selebritis yang sama<br>Selain mengacu pada UU Pers, seorang jurnalis juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Hal ini bertujuan agar seorang jurnalis dapat bertanggung jawab pada profesinya untuk mencari dan menyampaikan informasi. Secara sederhana, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika serta pakem-pakem tertentu yang harus ditaati oleh setiap jurnalis. Dalam perkembangannya terdapat beberapa Kode Etik Jurnalistik yang digunakan, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Salah satu yang digunakan adalah Kode Etik milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasal 7 menuliskan bahwa, dalam pemberitaannya media haruslah berprinsip adil dan juga berimbang dalam penyajiannya. Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 8 bahwa, dalam pemberitaan kejahatan susila, tidak boleh merugikan pihak korban. Hal ini tentu bertentangan dengan pemberitaan media kita terkait kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan tadi, media harusnya adil dan berimbang dalam penyajiannya, bukan malah menyudutkan pihak maupun golongan tertentu. Dijelaskan juga bahwa media tidak boleh merugikan korban, sehingga pemberitaanya harus ramah terhadap korban, dengan tidak menunjukan identitas dari korban.<br>sekali tidak relevan dengan kejahatan pelaku. Media juga seringkali memberikan informasi yang tidak relevan dan juga memberi tahu hal-hal yang tidak kontekstual. Salah satu contohnya, media memberikan informasi mengenai gelar pendidikan yang dimilikinya, penghasilan orangtuanya, jumlah pengikut media sosialnya, dan lain-lain.<br>Media seharusnya dapat menjelaskan tindakan kriminal yang dilakukan si pelaku, atau dalam hal ini kekerasan seksual. Karena sesungguhnya yang harus media lakukan ialah untuk menyadarkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja maupun pada siapa saja, dan juga untuk meiningkatkan perlindungan pada si korban pelecehan seksual. Media juga seharusnya memberikan pemberitaan yang substansif dan ramah terhadap korban, tanpa perlu melihat perilaku, keseharian, ataupun latar belakang si pelaku, karena dapat merugikan keluarga maupun orang terdekat si pelaku tersebut, yang jelas tidak berhubungan dengan tindak kriminalitas yang dilakukannya.<br>Sesuai dengan amanat UU Pers, dimana fungsi media sebagai alat kontrol sosial yang seharusnya hadir sebagai penengah kekacauan yang ada di masyarakat, bukan justru malah semakin memperburuk atau memperkeruh keadaan dengan menghadirkan stigma-stigma yang cenderung negative, dan menggeneralisasi tindak kejahatan terhadap suatu kelompok. Media juga jangan hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, dengan hanya berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pembaca, namun juga dapat memperhatikan edukasi terhadap pembaca dalam setiap pemberitaannya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Miskonsepsi Pemberitaan Media Dalam Kasus Kekerasan Seksual', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '292-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:22:19', '2021-12-31 06:22:19', '', 292, 'https://justiklik.com/?p=294', 0, 'revision', '', 0),
(295, 1, '2021-12-31 06:25:12', '2021-12-31 06:25:12', '<!-- wp:image {\"id\":108} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583556086235.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-108\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( oleh : Max Tollenar )<br><br>Pasca Reformasi, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasari pada pemenuhan hak dan kebebasan terhadap akses informasi dan komunikasi guna memenuhi salah satu tuntutan agenda Reformasi. Bentuk pemenuhan terhadap hak dan kebebasan informasi tersebut terlihat dari upaya pembebasan Pers dari belenggu kekuasaan, seperti pembebesan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), pembebasan organisasi kewartawanan dan lain sebagainya. Namun, tampaknya justru malah berpotensi memunculkan krisis yang baru bagi media massa nasional. Pers nasional yang mendapat kekuatan bersumber pada kebebasan yang diberikan pemerintah, disikapi oleh beberapa pihak untuk menafsirkan kebebasan pers sebagai “kebablasan pers”. Hal inilah yang memengaruhi surutnya kepercayan pada pers nasional. Kuantitas pers pasca berlakunya kebijakan tersebut memang bertambah namun hal ini tidak diiringi dengan pertambahan kualitas dari insan pers yang mulai muncul dan tumbuh berkembang. Terlihat dari timbulnya yellow journalism yang dapat dikatakan sebagai “penyakit” dan memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pers di iIndonesia<br>Yellow journalism atau biasa dikenal dengan “Koran Kuning” adalah jenis jurnalisme dengan judul-judul yang bombastis, tetapi topik dari berita yang dibahas tidak ada isinya. Menurut David spancer (2007) jurnalisme kuning identik dengan kaburnya fakta, fiksi dan hiperbola hingga menekankan pada hal-hal negatif. Warna kuning diidentikan dengan model jurnalisme seperti ini karena kuning merupakan simbol dari waktu dan semua yang tidak biasa di kehidupan yang modern ini. Dewasa ini, mungkin kita tidak asing dengan tipe jurnalisme kuning tersebut, sering ditemukan pada media-media daring dengan jenis pemberitaan yang lebih mengedepankan sisi sensasional. Metode yang digunakan pada model jurnalisme yang demikian adalah SCC ( Sex, Conflict, Crime ). Jurnalisme kuning memfokuskan pemberitaan pada hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dan gosip dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca sebanyak-banyaknya.<br><br>Hadirnya jurnalisme kuning tentu menimbulkan polemik baru dalam kebebasan pers. Jurnalisme dengan model seperti ini bertentangan dengan peran dan fungsi pers sebagaimana mestinya. Pers berperan sebagai wadah untuk mencari, menyebarkan dan menyampaikan informasi yang faktual, menjadi wadah opini publik dan saluran informasi masyarakat. Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright menyebutkan bahwa pers berfungsi sebagai pengamat sosial, alat sosialisasi, dan korelasi sosial. Alih-alih berperan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, jurnalisme kuning justru menyimpangi fungsi dan peran pers demi mendapat perhatian pembaca. Lantas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyikapi jurnalisme kuning ini?<br><br>Istilah pers pada masa kini mengarah pada media komunasi massa. Hal ini dikarena istilah pers pun berkembang mengikuti dinamika dari media komunikasi yang kini kian beragam baik cetak maupun digital. Pada awal mula istilah ini berkembang, pers identik dengan media cetak, sesuai dengan arti kata pers sendiri yang berasal dari bahasa inggris press yang artinya menekan. Pada masa lalu, proses pencetakan dilakukan melalui penekanan. Rangkaian kalimat-kalimat yang telah disusun sedemikian rupa dan sesuai dengan kemauan sang penulis dicetak dengan cara ditekan pada suatu lembar kertas, sehingga huruf tersebut dapat berpindah ke kertas dan dapat disebarluaskan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, definisi mengenai pers mengalami fluktuasi atau mengalami perluasan makna. Para ahli memiliki pendapat sendiri mengenai arti pers. Menurut Oemar Seno Adji pers terbagi menjadi dua, yakni pers dalam arti sempit dan luas. Pers dalam arti sempit ialah penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis, sedangkan pers dalam arti luas ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan dan menggunakan seluruh media yang ada. Di indonesia sendiri, istilah pers ditentukan secara limitatif dalam UU Pers. Pasal 1 huruf (a) menuliskan, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengelola, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam tulisan, suara, gambar serta data grafik maupun dalam cetak lainya dengan menggunakan media elektronik, cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.<br><br>Berkenaan dengan fungsi pers, pasal 3 ayat (1) UU Pers menuliskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial dan juga pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi informasi berarti menyajikan informasi yang faktual kepada masyarakat untuk menyamapaikan apa yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Fungsi Pendidikan memiliki makna, pers diharapkan dapat memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehinnga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Fungis hiburan merupakan “ice breaking” yang difasilitasi oleh pers untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news). Fungsi kontrol sosial merupakan sikap pers terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dalam bentuk tulisan. Hal ini dibuktikan dengan peran pers yang termasuk dalam pilar demokrasi, besarnya peran pers pada masa sekarang membuat kekuasaan pers digolongkan kedalam kekuasaan keempat (fourth estate). Negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan seperti Indonesia, Pers adalah pilar demokrasi setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kehadiran pers dalam sistem demokrasi dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi dari pelaksaan tiga kekuasaan.Terakhir, pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai ekonomi adalah perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan. produk pers diolah kemudian menjadi berita yang memiliki nilai di masyarakat. Selain itu, Pers dapat membuka kolom iklan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan perusahaan pers itu sendiri.<br><br>Batasan definisi pers berdasarkan UU Pers tersebut juga menguatkan pengakuan terhadap fungsi pers yang ada di indonesia. Pertama, pers adalah lembaga sosial, hal ini bermaksud bahwa pers yang hidup di Indonesia harus berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagaimana lembaga sosial lainya yang lebih mengutamakan pengabdian terhadap pengembangan kehidupan masyarakat. Kedua, pers di indonesia sejatinya adalah lembaga kemasyarakatan, hal ini diartikan sebagai bahawa pers harus dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan ide, gagasan, dan buah pemikiran bagi kegiatan atau aktivitas masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Ketiga, pers sebagai wahana komunikasi massa, oleh karena itu segala kegiatan media massa sangat bergantung pada eksistensi pers, besar atau kecilnya pengaruh media massa terhadap kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh eksistensi pers dalam mengembangkan kegiatan jurnalisitknya. Terakhir, pers sebagai pelaksana kegiatan jurnalisitik, adalah posisi strategis bagi pers dalam mencari, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Fungsi pers sebagai Kontrol sosial lebih luasnya adalah pada prakteknya di banyak negara, pers menjadi bagian penting dan menempati posisi yang mumpuni dalam bergeraknya roda pemerintahan yang demokratis. Lembaga ini menjadi bagian yang memberikan kontribusi penyebaran informasi yang sesuai dengan visinya membenarkan dan meluruskan informasi yang kemungkinan menimbulkan konflik di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.<br><br>Berkenaan dengan peran pers, pasal (6) UU Pers menuliskan pers nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat, tepat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum guna memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peran pers seyogyanya sebagai pengontrol dan pemantau dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, serta sebagai wadah untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat.<br>Namun kini dengan munculnya jurnalisme kuning pergeseran mengenai peran dan fungsi pers hanya melayani kebutuhan dan keinginan “pasar” semata. Alhasil, produk-produk yang dikeluarkan pun kian bertolak belakang dengan urgensi peran pers sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk degradasi yang dialami oleh pers nasional, menimbulkan ketikdapercayaan masyarakat terhadapat produk-produk yang dikeluarkan. Perlu dipertimbangkan, dunia pers adalah dunia yang penuh dengan idealism. Pers tanpa idealisme dalam hal ini menjual berita hanya untuk keuntungan finansial semata tentu tidaklah berbeda dengan perusahaan-perusahan lainya. Pers jika digunakan secara optimal dalam artian sesuai dengan hakikat dan fungsinya, tentunya dapat menjadi suatu kekuasan yang baru. Pers yang idealis ialah media yang benar-benar melakukan tugasnya dengan membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, walaupun kebenaran dan kesalahan itu bersifat relatif. Setidaknya pers dapat berpegang teguh pada hakikat dan fungsi pers itu sendiri. Hal ini kian mempertegas peran dan fungsi pers bukanlah hanya persoalan untung-rugi, karena fungsi dan peran pers tidak sebatas dalam kubangan finansial semata.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Penyakit Kuning Dalam Dinamika Perkembangan Pers', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'penyakit-kuning-dalam-dinamika-perkembangan-pers', '', '', '2021-12-31 06:25:12', '2021-12-31 06:25:12', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=295', 0, 'post', '', 0),
(296, 1, '2021-12-31 06:25:03', '2021-12-31 06:25:03', '', '1583556086235', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '1583556086235', '', '', '2021-12-31 06:25:03', '2021-12-31 06:25:03', '', 295, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1583556086235.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(297, 1, '2021-12-31 06:25:12', '2021-12-31 06:25:12', '<!-- wp:image {\"id\":108} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583556086235.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-108\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( oleh : Max Tollenar )<br><br>Pasca Reformasi, pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang didasari pada pemenuhan hak dan kebebasan terhadap akses informasi dan komunikasi guna memenuhi salah satu tuntutan agenda Reformasi. Bentuk pemenuhan terhadap hak dan kebebasan informasi tersebut terlihat dari upaya pembebasan Pers dari belenggu kekuasaan, seperti pembebesan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), pembebasan organisasi kewartawanan dan lain sebagainya. Namun, tampaknya justru malah berpotensi memunculkan krisis yang baru bagi media massa nasional. Pers nasional yang mendapat kekuatan bersumber pada kebebasan yang diberikan pemerintah, disikapi oleh beberapa pihak untuk menafsirkan kebebasan pers sebagai “kebablasan pers”. Hal inilah yang memengaruhi surutnya kepercayan pada pers nasional. Kuantitas pers pasca berlakunya kebijakan tersebut memang bertambah namun hal ini tidak diiringi dengan pertambahan kualitas dari insan pers yang mulai muncul dan tumbuh berkembang. Terlihat dari timbulnya yellow journalism yang dapat dikatakan sebagai “penyakit” dan memberikan warna tersendiri bagi perkembangan pers di iIndonesia<br>Yellow journalism atau biasa dikenal dengan “Koran Kuning” adalah jenis jurnalisme dengan judul-judul yang bombastis, tetapi topik dari berita yang dibahas tidak ada isinya. Menurut David spancer (2007) jurnalisme kuning identik dengan kaburnya fakta, fiksi dan hiperbola hingga menekankan pada hal-hal negatif. Warna kuning diidentikan dengan model jurnalisme seperti ini karena kuning merupakan simbol dari waktu dan semua yang tidak biasa di kehidupan yang modern ini. Dewasa ini, mungkin kita tidak asing dengan tipe jurnalisme kuning tersebut, sering ditemukan pada media-media daring dengan jenis pemberitaan yang lebih mengedepankan sisi sensasional. Metode yang digunakan pada model jurnalisme yang demikian adalah SCC ( Sex, Conflict, Crime ). Jurnalisme kuning memfokuskan pemberitaan pada hal-hal yang dapat berpotensi menimbulkan konflik dan gosip dengan tujuan untuk menarik perhatian pembaca sebanyak-banyaknya.<br><br>Hadirnya jurnalisme kuning tentu menimbulkan polemik baru dalam kebebasan pers. Jurnalisme dengan model seperti ini bertentangan dengan peran dan fungsi pers sebagaimana mestinya. Pers berperan sebagai wadah untuk mencari, menyebarkan dan menyampaikan informasi yang faktual, menjadi wadah opini publik dan saluran informasi masyarakat. Harold D. Lasswell dan Charles R. Wright menyebutkan bahwa pers berfungsi sebagai pengamat sosial, alat sosialisasi, dan korelasi sosial. Alih-alih berperan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, jurnalisme kuning justru menyimpangi fungsi dan peran pers demi mendapat perhatian pembaca. Lantas bagaimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyikapi jurnalisme kuning ini?<br><br>Istilah pers pada masa kini mengarah pada media komunasi massa. Hal ini dikarena istilah pers pun berkembang mengikuti dinamika dari media komunikasi yang kini kian beragam baik cetak maupun digital. Pada awal mula istilah ini berkembang, pers identik dengan media cetak, sesuai dengan arti kata pers sendiri yang berasal dari bahasa inggris press yang artinya menekan. Pada masa lalu, proses pencetakan dilakukan melalui penekanan. Rangkaian kalimat-kalimat yang telah disusun sedemikian rupa dan sesuai dengan kemauan sang penulis dicetak dengan cara ditekan pada suatu lembar kertas, sehingga huruf tersebut dapat berpindah ke kertas dan dapat disebarluaskan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, definisi mengenai pers mengalami fluktuasi atau mengalami perluasan makna. Para ahli memiliki pendapat sendiri mengenai arti pers. Menurut Oemar Seno Adji pers terbagi menjadi dua, yakni pers dalam arti sempit dan luas. Pers dalam arti sempit ialah penyiaran gagasan serta perasaan seseorang dengan cara yang tertulis, sedangkan pers dalam arti luas ialah memancarkan sebuah pikiran atau juga gagasan serta perasaan seseorang baik menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan dan menggunakan seluruh media yang ada. Di indonesia sendiri, istilah pers ditentukan secara limitatif dalam UU Pers. Pasal 1 huruf (a) menuliskan, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mengelola, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam tulisan, suara, gambar serta data grafik maupun dalam cetak lainya dengan menggunakan media elektronik, cetak dan segala jenis saluran yang tersedia.<br><br>Berkenaan dengan fungsi pers, pasal 3 ayat (1) UU Pers menuliskan bahwa pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control sosial dan juga pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi informasi berarti menyajikan informasi yang faktual kepada masyarakat untuk menyamapaikan apa yang terjadi dalam masyarakat dan negara. Fungsi Pendidikan memiliki makna, pers diharapkan dapat memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehinnga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Fungis hiburan merupakan “ice breaking” yang difasilitasi oleh pers untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news). Fungsi kontrol sosial merupakan sikap pers terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dalam bentuk tulisan. Hal ini dibuktikan dengan peran pers yang termasuk dalam pilar demokrasi, besarnya peran pers pada masa sekarang membuat kekuasaan pers digolongkan kedalam kekuasaan keempat (fourth estate). Negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan seperti Indonesia, Pers adalah pilar demokrasi setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif. Kehadiran pers dalam sistem demokrasi dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi dari pelaksaan tiga kekuasaan.Terakhir, pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Fungsi pers sebagai ekonomi adalah perusahaan yang bergerak dibidang penerbitan. produk pers diolah kemudian menjadi berita yang memiliki nilai di masyarakat. Selain itu, Pers dapat membuka kolom iklan dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan perusahaan pers itu sendiri.<br><br>Batasan definisi pers berdasarkan UU Pers tersebut juga menguatkan pengakuan terhadap fungsi pers yang ada di indonesia. Pertama, pers adalah lembaga sosial, hal ini bermaksud bahwa pers yang hidup di Indonesia harus berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagaimana lembaga sosial lainya yang lebih mengutamakan pengabdian terhadap pengembangan kehidupan masyarakat. Kedua, pers di indonesia sejatinya adalah lembaga kemasyarakatan, hal ini diartikan sebagai bahawa pers harus dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan ide, gagasan, dan buah pemikiran bagi kegiatan atau aktivitas masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara. Ketiga, pers sebagai wahana komunikasi massa, oleh karena itu segala kegiatan media massa sangat bergantung pada eksistensi pers, besar atau kecilnya pengaruh media massa terhadap kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh eksistensi pers dalam mengembangkan kegiatan jurnalisitknya. Terakhir, pers sebagai pelaksana kegiatan jurnalisitik, adalah posisi strategis bagi pers dalam mencari, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi. Fungsi pers sebagai Kontrol sosial lebih luasnya adalah pada prakteknya di banyak negara, pers menjadi bagian penting dan menempati posisi yang mumpuni dalam bergeraknya roda pemerintahan yang demokratis. Lembaga ini menjadi bagian yang memberikan kontribusi penyebaran informasi yang sesuai dengan visinya membenarkan dan meluruskan informasi yang kemungkinan menimbulkan konflik di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.<br><br>Berkenaan dengan peran pers, pasal (6) UU Pers menuliskan pers nasional berperan untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakan nilai-nilai demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat, tepat, dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum guna memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Peran pers seyogyanya sebagai pengontrol dan pemantau dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan, serta sebagai wadah untuk memberikan edukasi informasi kepada masyarakat.<br>Namun kini dengan munculnya jurnalisme kuning pergeseran mengenai peran dan fungsi pers hanya melayani kebutuhan dan keinginan “pasar” semata. Alhasil, produk-produk yang dikeluarkan pun kian bertolak belakang dengan urgensi peran pers sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk degradasi yang dialami oleh pers nasional, menimbulkan ketikdapercayaan masyarakat terhadapat produk-produk yang dikeluarkan. Perlu dipertimbangkan, dunia pers adalah dunia yang penuh dengan idealism. Pers tanpa idealisme dalam hal ini menjual berita hanya untuk keuntungan finansial semata tentu tidaklah berbeda dengan perusahaan-perusahan lainya. Pers jika digunakan secara optimal dalam artian sesuai dengan hakikat dan fungsinya, tentunya dapat menjadi suatu kekuasan yang baru. Pers yang idealis ialah media yang benar-benar melakukan tugasnya dengan membenarkan apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah, walaupun kebenaran dan kesalahan itu bersifat relatif. Setidaknya pers dapat berpegang teguh pada hakikat dan fungsi pers itu sendiri. Hal ini kian mempertegas peran dan fungsi pers bukanlah hanya persoalan untung-rugi, karena fungsi dan peran pers tidak sebatas dalam kubangan finansial semata.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Penyakit Kuning Dalam Dinamika Perkembangan Pers', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '295-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:25:12', '2021-12-31 06:25:12', '', 295, 'https://justiklik.com/?p=297', 0, 'revision', '', 0),
(298, 1, '2021-12-31 06:28:43', '2021-12-31 06:28:43', '<!-- wp:image {\"id\":117} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1585371825561.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-117\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>OLEH : UCIHA ITACHI<br>Raja Willem-Alexander Belanda mengungkapkan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda pada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ungkapan tersebut disampaikan dalam kunjungan kenegaraan pada 10 Maret 2020 di Istana Bogor. “Selaras dengan pernyataan pemerintah saya sebelumnya, saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan permohonan maaf untuk kekerasa yang berlebihan dari Belanda pada tahun-tahun tersebut.” Ujar Raja Willem dalam pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo, dikutip dari media berita Republika. Setelah kurang lebih 50 tahun, akhirnya pemerintah Belanda mengakui telah melakukan kekerasan pasca kemerdekaan Indonesia.<br>Ungkapan permintaan maaf dari pemimpin negara sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh Raja Willem-Alexander. Beberapa pemimpin negala lain pun pernah melakukan hal yang serupa. Shinzo Abe, perdana menteri Jepang pernah meminta maaf kepada seluruh Negara-negara yang pernah dijajah dan dirugikan oleh Jepang pada peringatan berakhirnya perang dunia II pada tanggal 14 Agustus 2015. Shinzo Abe juga meminta maaf kepada para jugun ianfu (budak seks) dari berbagai Negara, terutama kepada Korea Selatan yang telah lama menuntut pertanggungjawaban Jepang atas warga-warganya yang banyak dijadikan jugun ianfu. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, meminta maaf juga kepada Polandia atas apa yang pernah Nazi lakukan di Negara tersebut di peringatan 80 tahun berakhirnya perang dunia II 1 September 2019. Beberapa pihak mentafsirkan bahwa mengakui kesalahan ini beresiko karena berkaitan dengan kewibawaan negara di hadapan negara lain. Lantas bagaimana dengan pemerintah Indonesia saat ini? Apakah setelah menerima permintaan maaf, pemerintah juga akan meminta maaf melalui sebuah pernyataan pers?<br>Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh negara ini sudah menjadi rahasia umum. Sebut saja mulai dari peristiwa 1965, pelanggaran HAM yang dilakukan pada orang-orang di Timor Leste sebelum mereka menyatakan kemerdekaanya sendiri. Peristiwa Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan II, dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainya. Namun kasus-kasus tersebut terus dibiarkan dan meninggalkan korban yang terus menuntut keadilan. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki instrument hukum yang memberikan tempat bagi tegaknya dan diakuinya hak asasi manusia, diantaranya Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia serta diberlakukanya Undang-Undang no.12 tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Artinya pemerintah seharusnya secara langsung sudah dapat mengetahui apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan melakukan segala upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Pemerintah tidak dapat terus mengabaikan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan terus luput untuk menyelesaikanya. Pemintaan maaf seharusnya sudah menjadi hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan demi korban.<br>Pertanyaan- pertanyaan mengenai kapan pemerintah akan meminta maaf, sebetulnya telah menjadi persoalan lama. Selain perihal kapan negara akan meminta maaf, timbul juga pertanyaan apakah pemerintah seharusnya meminta maaf? Pertanyaan tersebut bukan berarti apakah negara harus mengakui kesalahan atau tidak, tetapi ketika luka para korban sudah terlalu dalam dan kasus dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengadilan bagi yang bersalah, bukankah permintaan maaf saja hanya akan menjadi formalitas belaka? Atau justru kita perlu melihat permintaan maaf negara sebagai pintu bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat bagaimana permintaan maaf dari pemerintah ini berlangsung pada penyelesaian peristiwa 1965.<br>Sebagai pemegang pemerintahan yang berlangsung tidak jauh dari peristiwa itni terjadi, Presiden ke-4 Indonesia, Abdurahman Wahid yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur, pernah menyatakan permintaan maaf atas peristiwa pembunuhan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai PKI pada masa orde baru. Beliau pun kemudian mencabut TAP MPRS no. XXV/1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang dan segala bentuk aktivitasnya. Publik dibuat terkejut atas pernyataan tersebut karena saat itu masih tersisa reruntuhan orde baru dan langkah tersebut dinilai berani.<br>Dalam perspektif beberapa korban peristiwa 1965, permintaan maaf ini tidak dengan semudah itu diterima. Penderitaan yang dialami korban telah berlangsung begitu lama dengan berbagai kerugian baik materil dan imateril yang ditanggung. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang dibuang ke Pulau Buru semasa orde baru, merupakan salah satu orang yang menolak permintaan maaf yang disampaikan Gus Dur tersebut. Beliau menganggap permintaan maaf tersebut basa basi, seperti yang ia nyatakan dalam surat balasanya untuk Goenawan Muhammad yang menyurati terkait dengan sikap nya atas permintaan maaf Gus Dur, secara terbuka dan di publikasikan dalam majalah tempo edisi 9 April 2000 . “Yang saya inginkan adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Orang seperti saya menderita karena tiadanya hukum dan keadilan. Saya kira masalah ini urusan Negara, menyangkut DPR dan MPR, tetapi mereka tidak berbicara apa-apa. Itu sebabnya saya menganggapnya sebagai basa-basi” jelasnya dalam surat tersebut. BBC Indonesia juga sempat mewawancara korban peristiwa 1965 dan bertanya soal bagaimana apabila negara meminta maaf. Yadiono, 79 tahun, yang ditangkap karena dituduh sebagai anggota PKI juga menolak permintaan maaf negara. “Untuk apa permintaan maaf itu? Kembalikan nama baik kami. Tidak ada guna meminta maaf, kami ini tidak salah dan dibuang tanpa pernah diadili. Bagaimana dengan hukum di negara ini.” Ujar Yadiono.<br>Dari apa yang telah dikemukakan, kita dapat melihat di satu sisi permintaan maaf dari negara tidak sepenuhnya membuat korban lepas dari perasaan trauma. Berbagai perlakuan yang mereka hadapi ketika dan pasca kejadian sulit untuk mereka bayangkan kembali. Tentu menyalahkan korban yang tidak dapat menerima pernyataan permintaan maaf (saja) juga bukanlah sesuatu yang benar. Dengan adanya ketidakpuasan ini, kita dapat melihat bahwa ternyata permintaan maaf dirasa tidak dapat menjadi tanda-tanda akan tegaknya keadilan bagi para korban. Wajar apabila korban tidak puas akan sebuah permintaan maaf dan cenderung menganggap permintaan maaf hanyalah formalitas belaka. Kita juga mengetahui bahwa yang paling penting adalah bagaimana keadilan itu ditegakan, bagaimana korban-korban kembali mendapatkan rasa aman dan dijamin keberlangsungan hidupnya, bagaimana kemudian pelaku-pelaku dari kasus-kasus tersebut dapat diadili.<br>Selanjutnya, mari kita lihat reaksi akan permintaan maaf dari Gus Dur ini dari sisi yang lain. Di wawancara yang sama, BBC Indonesia bertanya kepada Tedjabayu Sudjojono, aktivis organisasi pemuda CGMI, yang ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. Dalam menanggapi bagaimana apabila negara meminta maaf, beliau berkata tidak mengharap banyak, walaupun teman-teman nya mengharapkan kompensasi, tetapi mereka ingin pemerintah meminta maaf, urusan kompensasi masalah nanti. Apabila pemerintah tidak minta maaf dan bahkan menghukum mereka tidak masuk akal. Malah akan membangkitkan dendam. Permintaan maaf juga dapat disambut dan ditunggu oleh korban. Artinya dari apa yang beliau utarakan, kita bisa tahu bahwa permintaan maaf juga masih berarti penting. Masih tentang penyelesaian kasus yang sama, dikutip dari Historia.id, dalam sebuah simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan.”, Prof. Ariel Heryanto mengemukakan pendapatnya mengenai keharusan pemerintah untuk meminta maaf. Dalam acara tersebut beliau berbicara bahwa peristiwa 1965 ini merupakan konflik vertikal (konflik antara negara dan warga negara nya) dan pemerintah harus meminta maaf. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah adalah wakil dari negara itu. Walaupun pemerintah bisa datang dan pergi, terpilih dan jatuh, tetapi negaranya tidak. Kalau pemerintah yang sekarang atau sebelumnya belum siap atau menolak meminta maaf, tidak berarti utang negara itu lunas. Selain itu desakan agar pemerintah meminta maaf juga datang setelah era Gus Dur. Melalui siaran pers yang dimuat dalam situsnya pada tanggal 12 Maret 2020, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong pemerintah untuk mengakui, menyesali, dan meminta maaf atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan menyiapkan langkah dan tindakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik secara yudisial maupun non yudisial. Dalam tulisan yang sama, ELSAM menerangkan pula bahwa PBB telah menegaskan bahwasanya permintaan maaf merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh negara sebagai salah satu bentuk reparasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak meminta maaf. Selain Prof. Ariel Heryanto dan ELSAM, masih banyak lagi kalangan-kalangan lain mulai dari akademisi, LSM, dan aktivis HAM yang mendorong pemerintah untuk segera meminta maaf.<br>Permintaan maaf negara secara resmi merupakan momentum yang paling ditunggu oleh banyak orang. Permintaan maaf dapat menjadi hal yang paling dasar yang dapat negara lakukan untuk mengakui bahwa pelanggaran HAM itu ada dan dilakukan. Dengan meminta maaf, artinya negara dapat menegaskan bahwa negara memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dibahas dalam artikel tirto.id yang bertajuk “Belgia Minta Maaf atas Kejahatan Masa Lalu, Indonesia Kapan?”, permintaan maaf mencerminkan relasi antara korban, negara, dan pelanggaran HAM di masa lalu. Negara dengan mengakui kesalahan tersebut, dapat mempelajarinya dan mencegah hal yang sama terulang kembali. Proses ini dapat membantu menegaskan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara, dan membuat mereka kembali</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>percaya bahwa mereka masih memiliki nilai dalam mata negara.<br>Setelah melihat bagaimana reaksi atas permintaan maaf Gus Dur dari berbagai sisi dan bagaimana beberapa kalangan melihat urgensi permintaan maaf pemerintah, pada akhirnya yang kembali kita pertanyakan adalah komitmen negara. Kita tidak dapat menolak untuk melihat bahwa permintaan maaf tersebut dapat menimbulkan suka atau justru menambah luka bagi korban. Permintaan maaf pemerintah merupakan pintu bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Namun permintaan maaf tersebut harus dibarengi pula dengan tindakan tegas pemerintah untuk mengadili para pelaku, membuka mata akan bukti-bukti yang telah ada, memberikan kompensasi pada korban dan atau menyelesaikan kasus-kasus ini secara non-yudisial (rekonsiliasi). Setelah melihat bagaimana Raja Willem meminta maaf atas kesalahan yang terjadi di masa lampau. Sudah seharusnya pemerintah berkaca dengan mengakui permintaan maaf Raja Willem sebagai sebuah itikad baik, artinya negara juga dapat membenarkan bahwa meminta maaf dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM merupakan ide yang bagus. Keadilan perlu ditegakan, mengapa tidak pemerintah lakukan?<br>Lantas dengan berbagai kenyataan yang kita hadapi, yang sangat berat bagi korban apakah pantas negara terus membiarkan kita berharap dan berdoa tanpa mengamininya? Tentu kita selalu menunggu kabar baik akan hal ini.<br>Sumber :<br><a href=\"https://elsam.or.id/pemerintah-indonesia-harus-mengakui-dan-meminta-maaf-atas-berbagai-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu/\">https://elsam.or.id/pemerintah-indonesia-harus-mengakui-dan-meminta-maaf-atas-berbagai-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu/</a><br><a href=\"https://tirto.id/belgia-minta-maaf-atas-kejahatan-masa-lalu-indonesia-kapan-dlyE\">https://tirto.id/belgia-minta-maaf-atas-kejahatan-masa-lalu-indonesia-kapan-dlyE</a><br><a href=\"https://historia.id/politik/articles/ariel-heryanto-negara-harus-meminta-maaf-PKNqg\">https://historia.id/politik/articles/ariel-heryanto-negara-harus-meminta-maaf-PKNqg</a><br><a href=\"https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160428_trensosial_mintamaaf\">https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160428_trensosial_mintamaaf</a><br><a href=\"https://majalah.tempo.co/read/kolom/112633/surat-ter-buka-buat-pramoedya-ananta-toer\">https://majalah.tempo.co/read/kolom/112633/surat-ter-buka-buat-pramoedya-ananta-toer</a>?<br><a href=\"https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/\">https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/</a><br><a href=\"https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1\">https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1</a><br><a href=\"https://nasional.tempo.co/read/1317823/raja-belanda-telah-akui-indonesia-secara-politik-dan-moral/full&amp;view=ok\">https://nasional.tempo.co/read/1317823/raja-belanda-telah-akui-indonesia-secara-politik-dan-moral/full&amp;view=ok</a><br><a href=\"https://news.detik.com/internasional/d-4689141/presiden-jerman-meminta-maaf-atas-kejahatan-nazi-di-polandia\">https://news.detik.com/internasional/d-4689141/presiden-jerman-meminta-maaf-atas-kejahatan-nazi-di-polandia</a></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menilik Urgensi Permintaan Maaf Negara Terhadap Kesalahan di Masa Lampau', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'menilik-urgensi-permintaan-maaf-negara-terhadap-kesalahan-di-masa-lampau', '', '', '2021-12-31 06:28:43', '2021-12-31 06:28:43', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=298', 0, 'post', '', 0),
(299, 1, '2021-12-31 06:28:37', '2021-12-31 06:28:37', '', '1585371825561', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '1585371825561', '', '', '2021-12-31 06:28:37', '2021-12-31 06:28:37', '', 298, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1585371825561.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(300, 1, '2021-12-31 06:28:43', '2021-12-31 06:28:43', '<!-- wp:image {\"id\":117} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1585371825561.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-117\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>OLEH : UCIHA ITACHI<br>Raja Willem-Alexander Belanda mengungkapkan permintaan maaf atas kekerasan yang dilakukan Belanda pada Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ungkapan tersebut disampaikan dalam kunjungan kenegaraan pada 10 Maret 2020 di Istana Bogor. “Selaras dengan pernyataan pemerintah saya sebelumnya, saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan permohonan maaf untuk kekerasa yang berlebihan dari Belanda pada tahun-tahun tersebut.” Ujar Raja Willem dalam pernyataan pers bersama Presiden Joko Widodo, dikutip dari media berita Republika. Setelah kurang lebih 50 tahun, akhirnya pemerintah Belanda mengakui telah melakukan kekerasan pasca kemerdekaan Indonesia.<br>Ungkapan permintaan maaf dari pemimpin negara sebenarnya bukan pertama kali dilakukan oleh Raja Willem-Alexander. Beberapa pemimpin negala lain pun pernah melakukan hal yang serupa. Shinzo Abe, perdana menteri Jepang pernah meminta maaf kepada seluruh Negara-negara yang pernah dijajah dan dirugikan oleh Jepang pada peringatan berakhirnya perang dunia II pada tanggal 14 Agustus 2015. Shinzo Abe juga meminta maaf kepada para jugun ianfu (budak seks) dari berbagai Negara, terutama kepada Korea Selatan yang telah lama menuntut pertanggungjawaban Jepang atas warga-warganya yang banyak dijadikan jugun ianfu. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, meminta maaf juga kepada Polandia atas apa yang pernah Nazi lakukan di Negara tersebut di peringatan 80 tahun berakhirnya perang dunia II 1 September 2019. Beberapa pihak mentafsirkan bahwa mengakui kesalahan ini beresiko karena berkaitan dengan kewibawaan negara di hadapan negara lain. Lantas bagaimana dengan pemerintah Indonesia saat ini? Apakah setelah menerima permintaan maaf, pemerintah juga akan meminta maaf melalui sebuah pernyataan pers?<br>Fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh negara ini sudah menjadi rahasia umum. Sebut saja mulai dari peristiwa 1965, pelanggaran HAM yang dilakukan pada orang-orang di Timor Leste sebelum mereka menyatakan kemerdekaanya sendiri. Peristiwa Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan II, dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainya. Namun kasus-kasus tersebut terus dibiarkan dan meninggalkan korban yang terus menuntut keadilan. Kita mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki instrument hukum yang memberikan tempat bagi tegaknya dan diakuinya hak asasi manusia, diantaranya Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia serta diberlakukanya Undang-Undang no.12 tahun 2015 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Artinya pemerintah seharusnya secara langsung sudah dapat mengetahui apa saja yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan melakukan segala upaya untuk mencegah hal itu terjadi. Pemerintah tidak dapat terus mengabaikan fakta bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dan terus luput untuk menyelesaikanya. Pemintaan maaf seharusnya sudah menjadi hal yang dipertimbangkan untuk dilakukan demi korban.<br>Pertanyaan- pertanyaan mengenai kapan pemerintah akan meminta maaf, sebetulnya telah menjadi persoalan lama. Selain perihal kapan negara akan meminta maaf, timbul juga pertanyaan apakah pemerintah seharusnya meminta maaf? Pertanyaan tersebut bukan berarti apakah negara harus mengakui kesalahan atau tidak, tetapi ketika luka para korban sudah terlalu dalam dan kasus dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengadilan bagi yang bersalah, bukankah permintaan maaf saja hanya akan menjadi formalitas belaka? Atau justru kita perlu melihat permintaan maaf negara sebagai pintu bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lihat bagaimana permintaan maaf dari pemerintah ini berlangsung pada penyelesaian peristiwa 1965.<br>Sebagai pemegang pemerintahan yang berlangsung tidak jauh dari peristiwa itni terjadi, Presiden ke-4 Indonesia, Abdurahman Wahid yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur, pernah menyatakan permintaan maaf atas peristiwa pembunuhan dan penangkapan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai PKI pada masa orde baru. Beliau pun kemudian mencabut TAP MPRS no. XXV/1966 tentang pembubaran PKI sebagai organisasi terlarang dan segala bentuk aktivitasnya. Publik dibuat terkejut atas pernyataan tersebut karena saat itu masih tersisa reruntuhan orde baru dan langkah tersebut dinilai berani.<br>Dalam perspektif beberapa korban peristiwa 1965, permintaan maaf ini tidak dengan semudah itu diterima. Penderitaan yang dialami korban telah berlangsung begitu lama dengan berbagai kerugian baik materil dan imateril yang ditanggung. Pramoedya Ananta Toer, sastrawan yang dibuang ke Pulau Buru semasa orde baru, merupakan salah satu orang yang menolak permintaan maaf yang disampaikan Gus Dur tersebut. Beliau menganggap permintaan maaf tersebut basa basi, seperti yang ia nyatakan dalam surat balasanya untuk Goenawan Muhammad yang menyurati terkait dengan sikap nya atas permintaan maaf Gus Dur, secara terbuka dan di publikasikan dalam majalah tempo edisi 9 April 2000 . “Yang saya inginkan adalah tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Orang seperti saya menderita karena tiadanya hukum dan keadilan. Saya kira masalah ini urusan Negara, menyangkut DPR dan MPR, tetapi mereka tidak berbicara apa-apa. Itu sebabnya saya menganggapnya sebagai basa-basi” jelasnya dalam surat tersebut. BBC Indonesia juga sempat mewawancara korban peristiwa 1965 dan bertanya soal bagaimana apabila negara meminta maaf. Yadiono, 79 tahun, yang ditangkap karena dituduh sebagai anggota PKI juga menolak permintaan maaf negara. “Untuk apa permintaan maaf itu? Kembalikan nama baik kami. Tidak ada guna meminta maaf, kami ini tidak salah dan dibuang tanpa pernah diadili. Bagaimana dengan hukum di negara ini.” Ujar Yadiono.<br>Dari apa yang telah dikemukakan, kita dapat melihat di satu sisi permintaan maaf dari negara tidak sepenuhnya membuat korban lepas dari perasaan trauma. Berbagai perlakuan yang mereka hadapi ketika dan pasca kejadian sulit untuk mereka bayangkan kembali. Tentu menyalahkan korban yang tidak dapat menerima pernyataan permintaan maaf (saja) juga bukanlah sesuatu yang benar. Dengan adanya ketidakpuasan ini, kita dapat melihat bahwa ternyata permintaan maaf dirasa tidak dapat menjadi tanda-tanda akan tegaknya keadilan bagi para korban. Wajar apabila korban tidak puas akan sebuah permintaan maaf dan cenderung menganggap permintaan maaf hanyalah formalitas belaka. Kita juga mengetahui bahwa yang paling penting adalah bagaimana keadilan itu ditegakan, bagaimana korban-korban kembali mendapatkan rasa aman dan dijamin keberlangsungan hidupnya, bagaimana kemudian pelaku-pelaku dari kasus-kasus tersebut dapat diadili.<br>Selanjutnya, mari kita lihat reaksi akan permintaan maaf dari Gus Dur ini dari sisi yang lain. Di wawancara yang sama, BBC Indonesia bertanya kepada Tedjabayu Sudjojono, aktivis organisasi pemuda CGMI, yang ditangkap dan dibuang ke Pulau Buru. Dalam menanggapi bagaimana apabila negara meminta maaf, beliau berkata tidak mengharap banyak, walaupun teman-teman nya mengharapkan kompensasi, tetapi mereka ingin pemerintah meminta maaf, urusan kompensasi masalah nanti. Apabila pemerintah tidak minta maaf dan bahkan menghukum mereka tidak masuk akal. Malah akan membangkitkan dendam. Permintaan maaf juga dapat disambut dan ditunggu oleh korban. Artinya dari apa yang beliau utarakan, kita bisa tahu bahwa permintaan maaf juga masih berarti penting. Masih tentang penyelesaian kasus yang sama, dikutip dari Historia.id, dalam sebuah simposium nasional “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan.”, Prof. Ariel Heryanto mengemukakan pendapatnya mengenai keharusan pemerintah untuk meminta maaf. Dalam acara tersebut beliau berbicara bahwa peristiwa 1965 ini merupakan konflik vertikal (konflik antara negara dan warga negara nya) dan pemerintah harus meminta maaf. Menurutnya, dalam hal ini pemerintah adalah wakil dari negara itu. Walaupun pemerintah bisa datang dan pergi, terpilih dan jatuh, tetapi negaranya tidak. Kalau pemerintah yang sekarang atau sebelumnya belum siap atau menolak meminta maaf, tidak berarti utang negara itu lunas. Selain itu desakan agar pemerintah meminta maaf juga datang setelah era Gus Dur. Melalui siaran pers yang dimuat dalam situsnya pada tanggal 12 Maret 2020, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendorong pemerintah untuk mengakui, menyesali, dan meminta maaf atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan menyiapkan langkah dan tindakan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik secara yudisial maupun non yudisial. Dalam tulisan yang sama, ELSAM menerangkan pula bahwa PBB telah menegaskan bahwasanya permintaan maaf merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh negara sebagai salah satu bentuk reparasi hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak meminta maaf. Selain Prof. Ariel Heryanto dan ELSAM, masih banyak lagi kalangan-kalangan lain mulai dari akademisi, LSM, dan aktivis HAM yang mendorong pemerintah untuk segera meminta maaf.<br>Permintaan maaf negara secara resmi merupakan momentum yang paling ditunggu oleh banyak orang. Permintaan maaf dapat menjadi hal yang paling dasar yang dapat negara lakukan untuk mengakui bahwa pelanggaran HAM itu ada dan dilakukan. Dengan meminta maaf, artinya negara dapat menegaskan bahwa negara memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Dibahas dalam artikel tirto.id yang bertajuk “Belgia Minta Maaf atas Kejahatan Masa Lalu, Indonesia Kapan?”, permintaan maaf mencerminkan relasi antara korban, negara, dan pelanggaran HAM di masa lalu. Negara dengan mengakui kesalahan tersebut, dapat mempelajarinya dan mencegah hal yang sama terulang kembali. Proses ini dapat membantu menegaskan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara, dan membuat mereka kembali</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>percaya bahwa mereka masih memiliki nilai dalam mata negara.<br>Setelah melihat bagaimana reaksi atas permintaan maaf Gus Dur dari berbagai sisi dan bagaimana beberapa kalangan melihat urgensi permintaan maaf pemerintah, pada akhirnya yang kembali kita pertanyakan adalah komitmen negara. Kita tidak dapat menolak untuk melihat bahwa permintaan maaf tersebut dapat menimbulkan suka atau justru menambah luka bagi korban. Permintaan maaf pemerintah merupakan pintu bagi penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Namun permintaan maaf tersebut harus dibarengi pula dengan tindakan tegas pemerintah untuk mengadili para pelaku, membuka mata akan bukti-bukti yang telah ada, memberikan kompensasi pada korban dan atau menyelesaikan kasus-kasus ini secara non-yudisial (rekonsiliasi). Setelah melihat bagaimana Raja Willem meminta maaf atas kesalahan yang terjadi di masa lampau. Sudah seharusnya pemerintah berkaca dengan mengakui permintaan maaf Raja Willem sebagai sebuah itikad baik, artinya negara juga dapat membenarkan bahwa meminta maaf dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM merupakan ide yang bagus. Keadilan perlu ditegakan, mengapa tidak pemerintah lakukan?<br>Lantas dengan berbagai kenyataan yang kita hadapi, yang sangat berat bagi korban apakah pantas negara terus membiarkan kita berharap dan berdoa tanpa mengamininya? Tentu kita selalu menunggu kabar baik akan hal ini.<br>Sumber :<br><a href=\"https://elsam.or.id/pemerintah-indonesia-harus-mengakui-dan-meminta-maaf-atas-berbagai-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu/\">https://elsam.or.id/pemerintah-indonesia-harus-mengakui-dan-meminta-maaf-atas-berbagai-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu/</a><br><a href=\"https://tirto.id/belgia-minta-maaf-atas-kejahatan-masa-lalu-indonesia-kapan-dlyE\">https://tirto.id/belgia-minta-maaf-atas-kejahatan-masa-lalu-indonesia-kapan-dlyE</a><br><a href=\"https://historia.id/politik/articles/ariel-heryanto-negara-harus-meminta-maaf-PKNqg\">https://historia.id/politik/articles/ariel-heryanto-negara-harus-meminta-maaf-PKNqg</a><br><a href=\"https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160428_trensosial_mintamaaf\">https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160428_trensosial_mintamaaf</a><br><a href=\"https://majalah.tempo.co/read/kolom/112633/surat-ter-buka-buat-pramoedya-ananta-toer\">https://majalah.tempo.co/read/kolom/112633/surat-ter-buka-buat-pramoedya-ananta-toer</a>?<br><a href=\"https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/\">https://boemipoetra.wordpress.com/2013/03/09/gm-vs-pram/</a><br><a href=\"https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1\">https://tirto.id/solusi-tragedi-1965-langkah-maju-gus-dur-langkah-mundur-jokowi-dcz1</a><br><a href=\"https://nasional.tempo.co/read/1317823/raja-belanda-telah-akui-indonesia-secara-politik-dan-moral/full&amp;view=ok\">https://nasional.tempo.co/read/1317823/raja-belanda-telah-akui-indonesia-secara-politik-dan-moral/full&amp;view=ok</a><br><a href=\"https://news.detik.com/internasional/d-4689141/presiden-jerman-meminta-maaf-atas-kejahatan-nazi-di-polandia\">https://news.detik.com/internasional/d-4689141/presiden-jerman-meminta-maaf-atas-kejahatan-nazi-di-polandia</a></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menilik Urgensi Permintaan Maaf Negara Terhadap Kesalahan di Masa Lampau', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '298-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:28:43', '2021-12-31 06:28:43', '', 298, 'https://justiklik.com/?p=300', 0, 'revision', '', 0),
(301, 1, '2021-12-31 06:31:19', '2021-12-31 06:31:19', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/05/20200502_173237_0000-12895731293114444098.png\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Oleh : uchiha sasuke</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Memasuki akhir bulan Desember, pemain yang menjadi punggawa tim-tim elit liga top eropa mungkin sudah bersiap-siap untuk menjalani liburan bersama keluarga masing-masing dalam rangka menyambut liburan Natal dan tahun baru. Namun, berbeda cerita jika pemain tersebut merupakan punggawa tim yang berkompetisi di negri ratu Elisabeth. Sang pemain harus menunda dulu rencana liburan nya. Pasalnya, di saat orang-orang seharusnya menikmati liburan natal, kompetisi liga inggris, termasuk premier league justru memasuki masa-masa sibuknya. Bahkan, laga yang bakalan digelar pada tanggal 26 desember, tepat sehari setelah natal, diberikan nama yang berbeda dan menambah kesan lebih khusus dibanding match-match lainya, match tersebut diberi tajuk Boxing Day.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Boxing day merupakan istilah umum yang kita kenal bukanlah merupakan pertandingan tinju atau semacamnya. Boxing day merupakan hari dimana orang-orang bergembira dalam rangka merayakan Natal, termasuk dalam arti harfiahnya membuka kado-kado untuk menyambut Natal dan tahun baru. Tradisi seperti ini tentunya bukan hanya dilestarikan di inggris saja, negara-negara eropa juga banyak yang menyambut hangat tradisi seperti ini. Tidak jarang momen-momen seperti ini dijadikan untuk momen berkumpul bersama keluarga ataupun liburan panjang dari kepenatan pekerjaan selama setahun.<br>Boxing day dipercaya sudah sejak ratu Victoria (1837-1901), awalnya tradisi ini hanya diperingati di Britania Raya dan negara-negara koloninya (Wales, Skotlandia, Inggris, Irlandia Utara). Namun, pada akhirnya boxing day diperingati juga di negara-negara lain seperti Australia, Afrika dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya. Peter Parley dalam bukunya bertajuk Tales About Christmas (1838) mengungkapkan asal-usul penamaan tradisi ini. Boxing day merupakan hari yang diperingati setelah natal , pada tanggal 26 Desember. Dalam hari itu, Parley menjelaskan bahwa majikan atau bos perusahaan memberikan hadiah kepada para pekerjanya dengan maksud agar semua orang bisa melewati natal dengan gembira. Hal senada juga di tuliskan oleh Samuel Pepys yang merupakan seorang pelaut dan politikus, tertuang dalam bukunya diary of Samuel Pepys , dalam catatanya tanggal 19 desember 1663 bahwa sudah menjadi kebiasaan untuk para pelayan diberi hadiah dan jatah libur oleh majikanya untuk berkumpul bersama keluarga mereka di Hari Natal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Awal mula boxing day lekat dengan sepakbola adalah ketika FA (asosiasi sepakbola inggris) sengaja menggelar laga sekota antara Sheffield fc dan Hallam fc pada 26 desember 1860. Tujuan FA dari menggelar pertandingan sekota tersebut adalah untuk digunakan menjadi sarana hiburan bagi para masyarakat di kota tersebut ketika sedang libur natal. Sukses ditahun pertama pagelaran boxing day, membuat pagelaran ditahun ke dua boxing day memiliki jadwal yang lebih padat lagi. Aston vila, menjadi salah satu tim pertama yang merasakan kerasnya jadwal boxing day. Pada 25 desember 1899, klub tersebut bermain melawan Preston dan keesokan harinya ketika boxing day harus berhadapa dengan klub Accriton. Hal itu mungkin sedikit terobati dengan jumlah penonton yang membludak dengan 9000 pasang mata yang memadati stadion. Dengan demikian tujuan FA untuk menjadikan boxing day hiburan dikala masyarakat libur merupakan suatu hal yang tepat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang antusias menyaksikan laga Boxing day.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Boxing day sempat dihentikan pada tahun 1965 oleh FA karena beberapa tahun sebelumnya selalu diganggu dengan cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, kondisi fisik dan psikis para pemain pun juga menjadi salah satu yang menyedot perhatian. Para pemain dipaksa untuk bekerja ekstra mengingat jadwal padatnya pertandingan di Boxing day. FA menuturkan “tidak ada satupun pertandingan yang akan dimainkan ketika hari paskah dan hari natal.” Dikutip dari The Classic Guide Football. Namun, dewasa ini boxing day kembali di gelar dan menimbulkan beberapa polemic serta kritikan dari stakeholder sepakbola di inggris, antara lain</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>JADWAL YANG PADAT, PEMAIN RENTAN CIDERA<br>Tidak bisa di pungkiri, dengan digelarnya boxing day dalam bulan desember menyebabkan pertandingan yang ada di bulan desember menjadi sangat padat. Bagi pemain tim-tim elit di liga inggris yang tidak hanya berkompetisi pada ajang domestic tetapi juga di ajang internasioanl. Belum lagi ada international break, giliran bagi negara untuk menggunakan jasa para pemain baik untuk sekadar dalam laga persahabatan maupun dalam rangka kualifikasi untuk mengikuti turnamen sepak bola antar negara. Dalam pekan tersebut memang tim tidak bertanding, namun pemain masih harus bertanding apabila menjadi punggawa tim nasional negaranya.<br>Tim besar seperti Chelsea contohnya, dalam bulan desember tim ini total sudah bertanding sebanyak 8 kali selama sebulan, baik di ajang liga primer dan liga champions. cukup jauh apabila dibandingkan dengan tim besar lain yang berada liga yang berbeda, Madrid hanya bermain 5 kali dalam sebulan, di ajang BBVA dan juga liga champions.<br>Tidak jarang beberapa pelatih tim-tim liga inggris yang berlaga pada kompetisi domestic dan juga internasional mengeluhkan padatnya jadwal yang sangat menguras fisik pemain. Louis Van Gaal, mantan pelatih Manchester united pun melayangkan keluhanya karena tim yang harus diasuhnya harus berlaga pada malam natal “kami juga memiliki keluarga. Saya punya istri dan anak-anak, serta cucu dan saya tidak bisa bersama mereka pada natal ini.” ujar van gaal dikuti dari eurosport. Pep guardiola yang merupakan juru takti dari Manchester city pun mengeluhkan padatnya pertandingan city, dimana city harus menjalani dua pertandingan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>ANTARA INDUSTRI DAN TRADISI<br>Walaupun pagelaran boxing-day menuai banyak keluhan serta komentar negative dari stakeholder sepak bola di inggris. Namun masih belum ada yang mampu mengubah situasi ini, karena boxing-day dianggap menjadi tradisi karena sudah mewarnai sepak bola inggris sejak abad ke-19. Dalam hari boxing-day biasa nya menjadi hari libur nasional guna menikmati waktu natal dengan keluarga.<br>Dalam perkembangan teknologi dan di era-televisi sekarang, sepak bola bukan lagi hanya sebuah permainan belaka namun memiliki potensi sebagai hiburan yang memiliki daya jual yang sangat tinggi. Di tanah kelahiran sepakbola, Inggris berdasarkan data premier league menyebutkan bahwa 70% populasi negeri ratu Elisabeth itu merupakan penggemar liga inggris. Di beberapa negara, juga liga inggris banyak digandrungi, tercatat di indonesia sendiri meskipun memiliki selisih waktu yang cukup jauh namun tidak menjadi penghalang untuk menikmati liga kasta tertinggi di negeri tiga singa tersebut. Tingginya pendapatan liga premier dari hak siar televise di kembalikan pada klub. Di tahun lalu, Liverpool yang merupakan runner-up mendapatkan bonus hak siar tertinggi dengan 2,76 triliun dan diikuti oleh sang juara, Manchester city dengan 2,74 triliun. Berdasar pada data tersebut, keuntungan dari hak siar tentu sangat menggiurkan bagi pelaku sepakbola<br>Dengan dalih sebagai hiburan, pada saat boxing-day berlangsung berarti liga inggris menjadi satu-satunya liga yang masih bergulir ketika liga-liga lain sedang libur paruh musim. Hal ini membuat penonton liga inggris tentunya meningkat karena hanya liga inggris yang memfasilitasi penggila sepakbola ketika liga-liga lain sedang libur paruh musim. Mungkin dari sisi penikmat sepakbola hal ini merupakan “titik terang” ketika akhir pekanya meredup karena tidak ada pertandigan dalam hari libur.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>EKSPLOITASI MENYEBABKAN MINIM PRESTASI<br>Hari Natal yang identic dengan libur tidak bisa dirasakan oleh pemain sepakbola yang merumput di Inggris. Menimbulkan kesan eksploitasi karena pemain diharuskan bertanding dalam jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak memilki recovery untuk memulihkan kembali kondisi fisiknya. Hal itu dapat mengganggu performa sang pemain. Peran dan perfoma pemain sangat memengaruhi stabilitas tim ketika mengarungi musim kompetisi sedang bergulir. Beberapa tim yang bagus diawal musim dapat mengalami penurunan performa ketika diparuh musim karena kondisi pemain-pemainya tidak prima. Performa pemain tidak hanya berdampak pada klub, namun berdampak juga terhadap Timnas yang ia bela. Salah satu contohnya adalah Inggris yang menjadi salah bagian dari tim raksasa dalam dunia sepakbola. Dilihat dari minimnya prestasi yang didapat skuad yang dijuluki Three Lion tersebut. Menurut Louis Van Gaal, pelatih asal belanda itu menuturkan “tidak ada jeda musim dingin dan itu merupakan hal yang buruk dari budaya ini. sebenarnya tidak baik untuk sepakbola inggris, baik klub ataupun timnas. Inggris belum memenangkan apapun dalam beberapa tahun terakhir kan? Itu karena para pemainya kelelahan.”<br>Tidak semua stakeholder sepakbola menolak hadirnya boxing day, karena banyak yang mengganggap tradisi ini sebagai tantangan. Penulis juga tidak memungkiri bahwa adanya pertandingan sepakbola ketika boxing day memang membawakan warna tersendiri untuk liga inggris. Dibalik pro dan kontra boxing day, penulis beranggapan bahwasanya pelaku utama dalam hal ini yaitu adalah pemain juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, mengingat beban pekerjaan menjadi seorang atlit sepakbola yang terkenal selain menguras fisik maupun psikis.<br>Boxing-day kini sudah mengalami penggeseran yang cukup signifikan dari awal mula terbentuknya tradisi itu. Dimana tradisi boxing-day identik dengan hari libur guna mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dengan sanak saudara. Kini setelah terpengaruh oleh industri, justru digunakan sebagai suatu alat untuk memikat masyarakat dengan pertandingan sepakbola guna mendapat keuntungan finansial.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber :<br><a href=\"https://t.co/kAGWA8edH2\">https://t.co/kAGWA8edH2</a><br><a href=\"https://t.co/kX64Dd6TYM\">https://t.co/kX64Dd6TYM</a><br><a href=\"https://t.co/eol6Lzv4TX\">https://t.co/eol6Lzv4TX</a></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber foto : liputan6/crystalpalacevsliverpool</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Boxing Day : Industri Sepakbola Dalam Balutan Tradisi', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'boxing-day-industri-sepakbola-dalam-balutan-tradisi', '', '', '2021-12-31 06:31:19', '2021-12-31 06:31:19', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=301', 0, 'post', '', 0),
(302, 1, '2021-12-31 06:31:04', '2021-12-31 06:31:04', '', '20200502_173237_0000-12895731293114444098', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '20200502_173237_0000-12895731293114444098', '', '', '2021-12-31 06:31:04', '2021-12-31 06:31:04', '', 301, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/20200502_173237_0000-12895731293114444098.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(303, 1, '2021-12-31 06:31:10', '2021-12-31 06:31:10', '', '20200502_173237_0000-12895731293114444098-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', '20200502_173237_0000-12895731293114444098-1', '', '', '2021-12-31 06:31:10', '2021-12-31 06:31:10', '', 301, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/20200502_173237_0000-12895731293114444098-1.png', 0, 'attachment', 'image/png', 0),
(304, 1, '2021-12-31 06:31:19', '2021-12-31 06:31:19', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/05/20200502_173237_0000-12895731293114444098.png\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Oleh : uchiha sasuke</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Memasuki akhir bulan Desember, pemain yang menjadi punggawa tim-tim elit liga top eropa mungkin sudah bersiap-siap untuk menjalani liburan bersama keluarga masing-masing dalam rangka menyambut liburan Natal dan tahun baru. Namun, berbeda cerita jika pemain tersebut merupakan punggawa tim yang berkompetisi di negri ratu Elisabeth. Sang pemain harus menunda dulu rencana liburan nya. Pasalnya, di saat orang-orang seharusnya menikmati liburan natal, kompetisi liga inggris, termasuk premier league justru memasuki masa-masa sibuknya. Bahkan, laga yang bakalan digelar pada tanggal 26 desember, tepat sehari setelah natal, diberikan nama yang berbeda dan menambah kesan lebih khusus dibanding match-match lainya, match tersebut diberi tajuk Boxing Day.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Boxing day merupakan istilah umum yang kita kenal bukanlah merupakan pertandingan tinju atau semacamnya. Boxing day merupakan hari dimana orang-orang bergembira dalam rangka merayakan Natal, termasuk dalam arti harfiahnya membuka kado-kado untuk menyambut Natal dan tahun baru. Tradisi seperti ini tentunya bukan hanya dilestarikan di inggris saja, negara-negara eropa juga banyak yang menyambut hangat tradisi seperti ini. Tidak jarang momen-momen seperti ini dijadikan untuk momen berkumpul bersama keluarga ataupun liburan panjang dari kepenatan pekerjaan selama setahun.<br>Boxing day dipercaya sudah sejak ratu Victoria (1837-1901), awalnya tradisi ini hanya diperingati di Britania Raya dan negara-negara koloninya (Wales, Skotlandia, Inggris, Irlandia Utara). Namun, pada akhirnya boxing day diperingati juga di negara-negara lain seperti Australia, Afrika dengan konsep yang tidak jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya. Peter Parley dalam bukunya bertajuk Tales About Christmas (1838) mengungkapkan asal-usul penamaan tradisi ini. Boxing day merupakan hari yang diperingati setelah natal , pada tanggal 26 Desember. Dalam hari itu, Parley menjelaskan bahwa majikan atau bos perusahaan memberikan hadiah kepada para pekerjanya dengan maksud agar semua orang bisa melewati natal dengan gembira. Hal senada juga di tuliskan oleh Samuel Pepys yang merupakan seorang pelaut dan politikus, tertuang dalam bukunya diary of Samuel Pepys , dalam catatanya tanggal 19 desember 1663 bahwa sudah menjadi kebiasaan untuk para pelayan diberi hadiah dan jatah libur oleh majikanya untuk berkumpul bersama keluarga mereka di Hari Natal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Awal mula boxing day lekat dengan sepakbola adalah ketika FA (asosiasi sepakbola inggris) sengaja menggelar laga sekota antara Sheffield fc dan Hallam fc pada 26 desember 1860. Tujuan FA dari menggelar pertandingan sekota tersebut adalah untuk digunakan menjadi sarana hiburan bagi para masyarakat di kota tersebut ketika sedang libur natal. Sukses ditahun pertama pagelaran boxing day, membuat pagelaran ditahun ke dua boxing day memiliki jadwal yang lebih padat lagi. Aston vila, menjadi salah satu tim pertama yang merasakan kerasnya jadwal boxing day. Pada 25 desember 1899, klub tersebut bermain melawan Preston dan keesokan harinya ketika boxing day harus berhadapa dengan klub Accriton. Hal itu mungkin sedikit terobati dengan jumlah penonton yang membludak dengan 9000 pasang mata yang memadati stadion. Dengan demikian tujuan FA untuk menjadikan boxing day hiburan dikala masyarakat libur merupakan suatu hal yang tepat, terlihat dari banyaknya masyarakat yang antusias menyaksikan laga Boxing day.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Boxing day sempat dihentikan pada tahun 1965 oleh FA karena beberapa tahun sebelumnya selalu diganggu dengan cuaca yang tidak mendukung. Selain itu, kondisi fisik dan psikis para pemain pun juga menjadi salah satu yang menyedot perhatian. Para pemain dipaksa untuk bekerja ekstra mengingat jadwal padatnya pertandingan di Boxing day. FA menuturkan “tidak ada satupun pertandingan yang akan dimainkan ketika hari paskah dan hari natal.” Dikutip dari The Classic Guide Football. Namun, dewasa ini boxing day kembali di gelar dan menimbulkan beberapa polemic serta kritikan dari stakeholder sepakbola di inggris, antara lain</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>JADWAL YANG PADAT, PEMAIN RENTAN CIDERA<br>Tidak bisa di pungkiri, dengan digelarnya boxing day dalam bulan desember menyebabkan pertandingan yang ada di bulan desember menjadi sangat padat. Bagi pemain tim-tim elit di liga inggris yang tidak hanya berkompetisi pada ajang domestic tetapi juga di ajang internasioanl. Belum lagi ada international break, giliran bagi negara untuk menggunakan jasa para pemain baik untuk sekadar dalam laga persahabatan maupun dalam rangka kualifikasi untuk mengikuti turnamen sepak bola antar negara. Dalam pekan tersebut memang tim tidak bertanding, namun pemain masih harus bertanding apabila menjadi punggawa tim nasional negaranya.<br>Tim besar seperti Chelsea contohnya, dalam bulan desember tim ini total sudah bertanding sebanyak 8 kali selama sebulan, baik di ajang liga primer dan liga champions. cukup jauh apabila dibandingkan dengan tim besar lain yang berada liga yang berbeda, Madrid hanya bermain 5 kali dalam sebulan, di ajang BBVA dan juga liga champions.<br>Tidak jarang beberapa pelatih tim-tim liga inggris yang berlaga pada kompetisi domestic dan juga internasional mengeluhkan padatnya jadwal yang sangat menguras fisik pemain. Louis Van Gaal, mantan pelatih Manchester united pun melayangkan keluhanya karena tim yang harus diasuhnya harus berlaga pada malam natal “kami juga memiliki keluarga. Saya punya istri dan anak-anak, serta cucu dan saya tidak bisa bersama mereka pada natal ini.” ujar van gaal dikuti dari eurosport. Pep guardiola yang merupakan juru takti dari Manchester city pun mengeluhkan padatnya pertandingan city, dimana city harus menjalani dua pertandingan dalam kurun waktu kurang dari 48 jam.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>ANTARA INDUSTRI DAN TRADISI<br>Walaupun pagelaran boxing-day menuai banyak keluhan serta komentar negative dari stakeholder sepak bola di inggris. Namun masih belum ada yang mampu mengubah situasi ini, karena boxing-day dianggap menjadi tradisi karena sudah mewarnai sepak bola inggris sejak abad ke-19. Dalam hari boxing-day biasa nya menjadi hari libur nasional guna menikmati waktu natal dengan keluarga.<br>Dalam perkembangan teknologi dan di era-televisi sekarang, sepak bola bukan lagi hanya sebuah permainan belaka namun memiliki potensi sebagai hiburan yang memiliki daya jual yang sangat tinggi. Di tanah kelahiran sepakbola, Inggris berdasarkan data premier league menyebutkan bahwa 70% populasi negeri ratu Elisabeth itu merupakan penggemar liga inggris. Di beberapa negara, juga liga inggris banyak digandrungi, tercatat di indonesia sendiri meskipun memiliki selisih waktu yang cukup jauh namun tidak menjadi penghalang untuk menikmati liga kasta tertinggi di negeri tiga singa tersebut. Tingginya pendapatan liga premier dari hak siar televise di kembalikan pada klub. Di tahun lalu, Liverpool yang merupakan runner-up mendapatkan bonus hak siar tertinggi dengan 2,76 triliun dan diikuti oleh sang juara, Manchester city dengan 2,74 triliun. Berdasar pada data tersebut, keuntungan dari hak siar tentu sangat menggiurkan bagi pelaku sepakbola<br>Dengan dalih sebagai hiburan, pada saat boxing-day berlangsung berarti liga inggris menjadi satu-satunya liga yang masih bergulir ketika liga-liga lain sedang libur paruh musim. Hal ini membuat penonton liga inggris tentunya meningkat karena hanya liga inggris yang memfasilitasi penggila sepakbola ketika liga-liga lain sedang libur paruh musim. Mungkin dari sisi penikmat sepakbola hal ini merupakan “titik terang” ketika akhir pekanya meredup karena tidak ada pertandigan dalam hari libur.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>EKSPLOITASI MENYEBABKAN MINIM PRESTASI<br>Hari Natal yang identic dengan libur tidak bisa dirasakan oleh pemain sepakbola yang merumput di Inggris. Menimbulkan kesan eksploitasi karena pemain diharuskan bertanding dalam jumlah yang cukup banyak dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak memilki recovery untuk memulihkan kembali kondisi fisiknya. Hal itu dapat mengganggu performa sang pemain. Peran dan perfoma pemain sangat memengaruhi stabilitas tim ketika mengarungi musim kompetisi sedang bergulir. Beberapa tim yang bagus diawal musim dapat mengalami penurunan performa ketika diparuh musim karena kondisi pemain-pemainya tidak prima. Performa pemain tidak hanya berdampak pada klub, namun berdampak juga terhadap Timnas yang ia bela. Salah satu contohnya adalah Inggris yang menjadi salah bagian dari tim raksasa dalam dunia sepakbola. Dilihat dari minimnya prestasi yang didapat skuad yang dijuluki Three Lion tersebut. Menurut Louis Van Gaal, pelatih asal belanda itu menuturkan “tidak ada jeda musim dingin dan itu merupakan hal yang buruk dari budaya ini. sebenarnya tidak baik untuk sepakbola inggris, baik klub ataupun timnas. Inggris belum memenangkan apapun dalam beberapa tahun terakhir kan? Itu karena para pemainya kelelahan.”<br>Tidak semua stakeholder sepakbola menolak hadirnya boxing day, karena banyak yang mengganggap tradisi ini sebagai tantangan. Penulis juga tidak memungkiri bahwa adanya pertandingan sepakbola ketika boxing day memang membawakan warna tersendiri untuk liga inggris. Dibalik pro dan kontra boxing day, penulis beranggapan bahwasanya pelaku utama dalam hal ini yaitu adalah pemain juga membutuhkan waktu untuk beristirahat, mengingat beban pekerjaan menjadi seorang atlit sepakbola yang terkenal selain menguras fisik maupun psikis.<br>Boxing-day kini sudah mengalami penggeseran yang cukup signifikan dari awal mula terbentuknya tradisi itu. Dimana tradisi boxing-day identik dengan hari libur guna mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dengan sanak saudara. Kini setelah terpengaruh oleh industri, justru digunakan sebagai suatu alat untuk memikat masyarakat dengan pertandingan sepakbola guna mendapat keuntungan finansial.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber :<br><a href=\"https://t.co/kAGWA8edH2\">https://t.co/kAGWA8edH2</a><br><a href=\"https://t.co/kX64Dd6TYM\">https://t.co/kX64Dd6TYM</a><br><a href=\"https://t.co/eol6Lzv4TX\">https://t.co/eol6Lzv4TX</a></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber foto : liputan6/crystalpalacevsliverpool</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Boxing Day : Industri Sepakbola Dalam Balutan Tradisi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '301-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:31:19', '2021-12-31 06:31:19', '', 301, 'https://justiklik.com/?p=304', 0, 'revision', '', 0),
(305, 1, '2021-12-31 06:33:21', '0000-00-00 00:00:00', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/10/fh-1.jpg?w=1024\" alt=\"\"/><figcaption>foto : unsoed.ac.id</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat, (15/10/2021) lalu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) mengeluarkan pengumuman bernomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 mengenai Perkuliahan&nbsp;<em>Blended&nbsp;</em>Setelah UTS Semester Gasal TA 2021/2022 Bagi Angkatan 2020 &amp; 2021 yang akan dilaksanakan mulai Senin, 25 Oktober 2021 mendatang untuk angkatan 2020 dan 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Wakil Dekan FH Unsoed, Setya Wahyudi, mengatakan dalam pengumuman nomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 tersebut<em>,</em>&nbsp;perkuliahan &nbsp;menggunakan fasilitas zoom bagi yang mengikuti secara daring, sedangkan datang langsung ke kampus bagi yang mengikuti secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Guna mempersiapkan pelaksanaan&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>tersebut Fakultas Hukum mengadakan simulasi perkuliahan pada Jum’at (22/10/2021) kemarin. Dalam simulasi perkuliahan ini, &nbsp;Setya Wahyudi menjelaskan bahwa, sebagian anak akan mengikuti secara daring dan sebagian lagi secara luring, bagi yang sudah mendaftar. Kelas luring berisikan minimal delapan anak. Apabila dalam satu kelasnya hanya beberapa anak saja yang mendaftar, yaitu kurang dari batas minimal, maka perkuliahan luring bagi kelas tersebut akan ditiadakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Tedi Sudrajat, ketika dihubungi pada Jum’at (22/10/2021) kemarin, menjelaskan beberapa persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan secara luring. Dirinya menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara luring saat ini diutamakan bagi mereka yang berdomisili di wilayah Purwokerto dan Purbalingga. Apabila mereka yang di luar wilayah tersebut sudah ada di Purwokerto, maka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Adapun syarat mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran secara luring diantaranya, yakni harus sudah divaksinasi, sudah mengisi formulir yang diedarkan sebelumnya, serta dapat menunjukkan surat izin yang ditandantangani oleh orang tua/wali bagi mahasiswa yang masih berusia di bawah 21 tahun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tedi Sudrajat juga menjelaskan mahasiswa yang mengikuti secara daring akan melaksanakan perkuliahannya melalui&nbsp;<em>link zoom&nbsp;</em><em>meeting</em>, yang sudah dibagikan bersamaan dengan surat edaran dengan format nama sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian mahasiswa akan memasuki&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;(fitur dalam&nbsp;<em>platform zoom meeting</em>) sesuai ruangannya. Untuk mengikuti pelaksanaan kuliah luring, mahasiswa akan langsung masuk ke kelas sesuai dengan nomor ruangannya juga. Pembagian jadwal mengenai ruang yang akan dipakai setiap kelas sendiri masih menunggu pengumuman lebih lanjut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dijelaskan pula dalam&nbsp; agenda simulasi perkuliahan tersebut, ruang kelas yang akan disediakan berjumlah dua belas ruang yang masing-masingnya akan digunakan secara bergilir agar tidak terjadi tumpang tindih pergerakan dengan sesi berikutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setiap ruang kelas sudah dilengkapi dengan fasilitas yang serba baru dan ditata berjarak sesuai protokol kesehatan. Setiap ruangannya juga akan disemprot disinfektan segera setelah pembelajaran di ruangan tersebut selesai. Dalam hal ini pihak kampus juga telah menyediakan 11 wastafel baru yang tersebar di Gedung J1 dan ada juga petugas&nbsp;<em>security</em>&nbsp;yang siap sedia mengecek suhu mahasiswa yang akan memasuki wilayah Gedung. Alur pergerakan juga akan dibatasi dengan mengalihkan pintu masuk dan pintu keluar melalui pintu yang berbeda.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perihal pembagian waktu mengajar, Tedi Sudrajat menjelaskan dosen akan mengajar di waktu yang sama perkuliahan luring dan daring dengan durasi 60 menit. Masing-masing dosen akan mengajar di ruangan yang sudah ditentukan bersama dengan mahasiswa yang ikut secara luring dengan posisi mengajar di podium. Mahasiswa yang sudah memasuki&nbsp;<em>zoom</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;akan dapat melihat apa yang diajarkan dosen.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diketahui jumlah kelas yang akan melaksanakan kuliah luring adalah lima kelas, dengan rincian tiga kelas untuk mahasiswa angkatan 2021 dan dua kelas untuk mahasiswa angkatan 2020. Jumlah kelas luring tersebut dinilai masih sedikit. “Diharapkan di semester berikutnya mahasiswa dapat lebih antusias dan berpartisipasi aktif untuk ikut KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar) secara luring apabila memang mampu mengikutinya” kata Tedi Sudrajat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Apabila pelaksanaan kuliah&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>ini berhasil maka di semester selanjutnya akan dilanjutkan dan tetap dilaksanakan. Namun, karena ini masih dalam rangka percobaan, maka pelaksanaannya sementara akan berlangsung selama satu minggu seperti yang telah dijadwalkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter &nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penyunting &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Fakultas Hukum Unsoed Mulai Persiapkan Perkuliahan Blended Learning', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2021-12-31 06:33:21', '0000-00-00 00:00:00', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=305', 0, 'post', '', 0),
(306, 1, '2021-12-31 06:33:48', '2021-12-31 06:33:48', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/10/fh-1.jpg?w=1024\" alt=\"\"/><figcaption>foto : unsoed.ac.id</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat, (15/10/2021) lalu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) mengeluarkan pengumuman bernomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 mengenai Perkuliahan&nbsp;<em>Blended&nbsp;</em>Setelah UTS Semester Gasal TA 2021/2022 Bagi Angkatan 2020 &amp; 2021 yang akan dilaksanakan mulai Senin, 25 Oktober 2021 mendatang untuk angkatan 2020 dan 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Wakil Dekan FH Unsoed, Setya Wahyudi, mengatakan dalam pengumuman nomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 tersebut<em>,</em>&nbsp;perkuliahan &nbsp;menggunakan fasilitas zoom bagi yang mengikuti secara daring, sedangkan datang langsung ke kampus bagi yang mengikuti secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Guna mempersiapkan pelaksanaan&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>tersebut Fakultas Hukum mengadakan simulasi perkuliahan pada Jum’at (22/10/2021) kemarin. Dalam simulasi perkuliahan ini, &nbsp;Setya Wahyudi menjelaskan bahwa, sebagian anak akan mengikuti secara daring dan sebagian lagi secara luring, bagi yang sudah mendaftar. Kelas luring berisikan minimal delapan anak. Apabila dalam satu kelasnya hanya beberapa anak saja yang mendaftar, yaitu kurang dari batas minimal, maka perkuliahan luring bagi kelas tersebut akan ditiadakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Tedi Sudrajat, ketika dihubungi pada Jum’at (22/10/2021) kemarin, menjelaskan beberapa persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan secara luring. Dirinya menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara luring saat ini diutamakan bagi mereka yang berdomisili di wilayah Purwokerto dan Purbalingga. Apabila mereka yang di luar wilayah tersebut sudah ada di Purwokerto, maka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Adapun syarat mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran secara luring diantaranya, yakni harus sudah divaksinasi, sudah mengisi formulir yang diedarkan sebelumnya, serta dapat menunjukkan surat izin yang ditandantangani oleh orang tua/wali bagi mahasiswa yang masih berusia di bawah 21 tahun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tedi Sudrajat juga menjelaskan mahasiswa yang mengikuti secara daring akan melaksanakan perkuliahannya melalui&nbsp;<em>link zoom&nbsp;</em><em>meeting</em>, yang sudah dibagikan bersamaan dengan surat edaran dengan format nama sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian mahasiswa akan memasuki&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;(fitur dalam&nbsp;<em>platform zoom meeting</em>) sesuai ruangannya. Untuk mengikuti pelaksanaan kuliah luring, mahasiswa akan langsung masuk ke kelas sesuai dengan nomor ruangannya juga. Pembagian jadwal mengenai ruang yang akan dipakai setiap kelas sendiri masih menunggu pengumuman lebih lanjut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dijelaskan pula dalam&nbsp; agenda simulasi perkuliahan tersebut, ruang kelas yang akan disediakan berjumlah dua belas ruang yang masing-masingnya akan digunakan secara bergilir agar tidak terjadi tumpang tindih pergerakan dengan sesi berikutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setiap ruang kelas sudah dilengkapi dengan fasilitas yang serba baru dan ditata berjarak sesuai protokol kesehatan. Setiap ruangannya juga akan disemprot disinfektan segera setelah pembelajaran di ruangan tersebut selesai. Dalam hal ini pihak kampus juga telah menyediakan 11 wastafel baru yang tersebar di Gedung J1 dan ada juga petugas&nbsp;<em>security</em>&nbsp;yang siap sedia mengecek suhu mahasiswa yang akan memasuki wilayah Gedung. Alur pergerakan juga akan dibatasi dengan mengalihkan pintu masuk dan pintu keluar melalui pintu yang berbeda.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perihal pembagian waktu mengajar, Tedi Sudrajat menjelaskan dosen akan mengajar di waktu yang sama perkuliahan luring dan daring dengan durasi 60 menit. Masing-masing dosen akan mengajar di ruangan yang sudah ditentukan bersama dengan mahasiswa yang ikut secara luring dengan posisi mengajar di podium. Mahasiswa yang sudah memasuki&nbsp;<em>zoom</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;akan dapat melihat apa yang diajarkan dosen.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diketahui jumlah kelas yang akan melaksanakan kuliah luring adalah lima kelas, dengan rincian tiga kelas untuk mahasiswa angkatan 2021 dan dua kelas untuk mahasiswa angkatan 2020. Jumlah kelas luring tersebut dinilai masih sedikit. “Diharapkan di semester berikutnya mahasiswa dapat lebih antusias dan berpartisipasi aktif untuk ikut KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar) secara luring apabila memang mampu mengikutinya” kata Tedi Sudrajat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Apabila pelaksanaan kuliah&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>ini berhasil maka di semester selanjutnya akan dilanjutkan dan tetap dilaksanakan. Namun, karena ini masih dalam rangka percobaan, maka pelaksanaannya sementara akan berlangsung selama satu minggu seperti yang telah dijadwalkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter &nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penyunting &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Fakultas Hukum Unsoed Mulai Persiapkan Perkuliahan Blended Learning', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'fakultas-hukum-unsoed-mulai-persiapkan-perkuliahan-blended-learning-2', '', '', '2021-12-31 06:33:48', '2021-12-31 06:33:48', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=306', 0, 'post', '', 0),
(307, 1, '2021-12-31 06:33:48', '2021-12-31 06:33:48', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/10/fh-1.jpg?w=1024\" alt=\"\"/><figcaption>foto : unsoed.ac.id</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jumat, (15/10/2021) lalu Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) mengeluarkan pengumuman bernomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 mengenai Perkuliahan&nbsp;<em>Blended&nbsp;</em>Setelah UTS Semester Gasal TA 2021/2022 Bagi Angkatan 2020 &amp; 2021 yang akan dilaksanakan mulai Senin, 25 Oktober 2021 mendatang untuk angkatan 2020 dan 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Wakil Dekan FH Unsoed, Setya Wahyudi, mengatakan dalam pengumuman nomor 3838/UN23.0/PK..01.00/2021 tersebut<em>,</em>&nbsp;perkuliahan &nbsp;menggunakan fasilitas zoom bagi yang mengikuti secara daring, sedangkan datang langsung ke kampus bagi yang mengikuti secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Guna mempersiapkan pelaksanaan&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>tersebut Fakultas Hukum mengadakan simulasi perkuliahan pada Jum’at (22/10/2021) kemarin. Dalam simulasi perkuliahan ini, &nbsp;Setya Wahyudi menjelaskan bahwa, sebagian anak akan mengikuti secara daring dan sebagian lagi secara luring, bagi yang sudah mendaftar. Kelas luring berisikan minimal delapan anak. Apabila dalam satu kelasnya hanya beberapa anak saja yang mendaftar, yaitu kurang dari batas minimal, maka perkuliahan luring bagi kelas tersebut akan ditiadakan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum, Tedi Sudrajat, ketika dihubungi pada Jum’at (22/10/2021) kemarin, menjelaskan beberapa persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan secara luring. Dirinya menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengikuti pembelajaran secara luring saat ini diutamakan bagi mereka yang berdomisili di wilayah Purwokerto dan Purbalingga. Apabila mereka yang di luar wilayah tersebut sudah ada di Purwokerto, maka diperbolehkan untuk mengikuti perkuliahan secara luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Adapun syarat mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran secara luring diantaranya, yakni harus sudah divaksinasi, sudah mengisi formulir yang diedarkan sebelumnya, serta dapat menunjukkan surat izin yang ditandantangani oleh orang tua/wali bagi mahasiswa yang masih berusia di bawah 21 tahun.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Tedi Sudrajat juga menjelaskan mahasiswa yang mengikuti secara daring akan melaksanakan perkuliahannya melalui&nbsp;<em>link zoom&nbsp;</em><em>meeting</em>, yang sudah dibagikan bersamaan dengan surat edaran dengan format nama sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian mahasiswa akan memasuki&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;(fitur dalam&nbsp;<em>platform zoom meeting</em>) sesuai ruangannya. Untuk mengikuti pelaksanaan kuliah luring, mahasiswa akan langsung masuk ke kelas sesuai dengan nomor ruangannya juga. Pembagian jadwal mengenai ruang yang akan dipakai setiap kelas sendiri masih menunggu pengumuman lebih lanjut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dijelaskan pula dalam&nbsp; agenda simulasi perkuliahan tersebut, ruang kelas yang akan disediakan berjumlah dua belas ruang yang masing-masingnya akan digunakan secara bergilir agar tidak terjadi tumpang tindih pergerakan dengan sesi berikutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setiap ruang kelas sudah dilengkapi dengan fasilitas yang serba baru dan ditata berjarak sesuai protokol kesehatan. Setiap ruangannya juga akan disemprot disinfektan segera setelah pembelajaran di ruangan tersebut selesai. Dalam hal ini pihak kampus juga telah menyediakan 11 wastafel baru yang tersebar di Gedung J1 dan ada juga petugas&nbsp;<em>security</em>&nbsp;yang siap sedia mengecek suhu mahasiswa yang akan memasuki wilayah Gedung. Alur pergerakan juga akan dibatasi dengan mengalihkan pintu masuk dan pintu keluar melalui pintu yang berbeda.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perihal pembagian waktu mengajar, Tedi Sudrajat menjelaskan dosen akan mengajar di waktu yang sama perkuliahan luring dan daring dengan durasi 60 menit. Masing-masing dosen akan mengajar di ruangan yang sudah ditentukan bersama dengan mahasiswa yang ikut secara luring dengan posisi mengajar di podium. Mahasiswa yang sudah memasuki&nbsp;<em>zoom</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>breakout room</em>&nbsp;akan dapat melihat apa yang diajarkan dosen.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diketahui jumlah kelas yang akan melaksanakan kuliah luring adalah lima kelas, dengan rincian tiga kelas untuk mahasiswa angkatan 2021 dan dua kelas untuk mahasiswa angkatan 2020. Jumlah kelas luring tersebut dinilai masih sedikit. “Diharapkan di semester berikutnya mahasiswa dapat lebih antusias dan berpartisipasi aktif untuk ikut KBM (Kegiatan Belajar dan Mengajar) secara luring apabila memang mampu mengikutinya” kata Tedi Sudrajat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Apabila pelaksanaan kuliah&nbsp;<em>blended learning&nbsp;</em>ini berhasil maka di semester selanjutnya akan dilanjutkan dan tetap dilaksanakan. Namun, karena ini masih dalam rangka percobaan, maka pelaksanaannya sementara akan berlangsung selama satu minggu seperti yang telah dijadwalkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter &nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp;&nbsp; : Wulan dan Rafiida (Anggota Magang LPM Pro Justitia 2021)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penyunting &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Fakultas Hukum Unsoed Mulai Persiapkan Perkuliahan Blended Learning', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '306-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:33:48', '2021-12-31 06:33:48', '', 306, 'https://justiklik.com/?p=307', 0, 'revision', '', 0),
(309, 1, '2021-12-31 06:36:06', '2021-12-31 06:36:06', '<!-- wp:image {\"align\":\"center\",\"id\":441} -->\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/image.png?w=380\" alt=\"\" class=\"wp-image-441\"/><figcaption>Foto : Mahasiswa bersiap menggelar aksi di depan Alun-Alun Purwokerto Sabtu, (25/09/2021).</figcaption></figure></div>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Sabtu (25/09/2021). &nbsp;Aliansi Semarak Banyumas menggelar aksi G30STWK di Alun-alun purwokerto sebagai respon terhadap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya menjelang percepatan pemecatan 56 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Aliansi Semarak ini adalah BEM UNSOED, BEM FAPET UNSOED, BEM KBMIK, IMM UIN SAIZU, UMP, FMN, HMI MPO, Pondok Berhimpun, dan juga dari Universitas Peradaban. Bagas Adi Kusuma selaku koordinator 1 aksi menuturkan bahwa alasan dari aksi ini adalah agar TWK-nya dicabut, pegawai berintegritas dikembalikan serta nama baiknya diperbaiki lagi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Foto : Mahasiswa bersiap menggelar aksi di depan Alun-Alun Purwokerto, Sabtu, (25/09/2021).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa dengan menggunakan almamater kampus masing-masing berkumpul di PKM Unsoed kemudian pergi bersama-sama menuju Alun-alun Purwokerto, tempat aksi berlangsung. &nbsp;Dalam aksi mahasiswa dari berbagai organisasi bergiliran menyampaikan orasi. Dalam aksi tersebut setidaknya terdapat 4 poin tuntutan yang ingin disampaikan, diantaranya menuntut ketegasan Jokowi membatalkan percepatan pemecatan 56 Pegawai KPK, menuntut KPK untuk melaksanakan putusan MK, dan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, menuntut pencopotan Firli Bahuri dan pimpinan lain yang tidak berintegritas, dan menuntut Jokowi mundur dari jabatanya apabila tidak memenuhi janjinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alasan dipilihnya Alun-alun Purwokerto sebagai tempat aksi karena tempatnya yang strategis dan merupakan sentral kota. “Dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung disana, maka aksi tersebut mendapatkan perhatian masyarakat terhadap adanya isu KPK.” Jelas Bagas ditemui setelah aksi berakhir. Bagas menilai antusiasme massa lumayan baik karena kuantitas massa sudah mendekati harapan, walaupun kurang sedikit dengan estimasi massa yang ditargetkan yaitu 300 orang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.wordpress.com/2021/09/26/aliansi-semarak-menggelar-aksi-g30stwk-merespon-pelemahan-kpk/\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":444} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/image-1.png?w=354\" alt=\"\" class=\"wp-image-444\"/><figcaption>Foto : Salah satu peserta aksi memegang tulisan “Pelan-Pelan Korupsi Merajalela” di Aksi G30STWK Sabtu, (25/09/2021).</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagas juga menjelaskan akan ada aksi nasional diantaranya guna menyuarakan poin-poin tuntutan tersebut. Bagas menuturkan bahwa aksi direncanakan akan dilaksanakan pada pada hari Senin, 27 September 2021 didepan Gedung merah putih KPK. “aksi hari ini (G30STWK) jadi rangkaian untuk menyampaikan keresahan di nasional, dan nanti tanggal 27 juga ada aksi nasional, jadi keberlanjutannya ke nasional” tutur Bagas. Rombongan Banyumas saat aksi nasional nanti akan dikoordinir oleh BEM UNSOED .&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Fahmi, Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Narasi&nbsp; : Ihsan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Aliansi Semarak Menggelar Aksi G30STWK, Merespon Pelemahan KPK', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '282-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:36:07', '2021-12-31 06:36:07', '', 282, 'https://justiklik.com/?p=309', 0, 'revision', '', 0),
(311, 1, '2021-12-31 06:37:25', '2021-12-31 06:37:25', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jum’at (10/09/2021) kemarin Unsoed mengukuhkan Jaksa Agung RI, ST Burhanudin sebagai profesor tidak tetap di bidang ilmu hukum pidana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37421/ MPK.A/ KP.05.00/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap dan Pengangkatan Jabatan Profesor Ilmu Hukum Pidana kepada ST Burhanuddin. Pengukuhan dilaksanakan secara luring di Graha Widyatama Unsoed, pukul 10.00 WIB. Pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor hukum pidana oleh Unsoed menimbulkan polemik berkaitan dengan kinerjanya dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pengaturan mengenai pengangkatan profesor yang bukan berprofesi sebagai dosen, atau profesor tidak tetap tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pasal 2 Peraturan Menteri menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi luar biasa untuk diangkat dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan tinggi. Pada pokoknya, Permendikbud ini menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai profesor tidak tetap, seseorang harus sebelumnya ditetapkan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Peraturan Rektor Unsoed Sebagai Pedoman</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Unsoed sendiri memiliki Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Profesor Tidak Tetap yang jadi acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 peraturan tersebut yang menyatakan bahwa pedoman pengangkatan profesor tidak tetap disusun dengan maksud sebagai acuan dalam memproses pengusulan profesor tidak tetap kepada Menteri.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Peraturan rektor ini juga mengatur syarat-syarat seseorang dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan profesor, yang beberapa diantaranya adalah memiliki bidang ilmu yang linier sesuai ketentuan yang berlaku, bidang keahlianya diperlukan bagi pengembangan ilmu di universitas, tidak berprofesi sebagai dosen, memiliki&nbsp;<em>tacit</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>explicit knowledge</em>, dan memiliki karya ilmiah internasional.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Tacit knowledge</em>&nbsp;merujuk pada keahlian dengan prestasi yang luar biasa pada bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari profesor atau konsorsorium ilmu sejenis. Sementara&nbsp;<em>explicit knowledge</em>&nbsp;merujuk pada keahlian dengan prestasi yang luar biasa pada bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian,jurnal ilmiah, buku, dan lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":426} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/img-20210912-wa0019.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-426\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Karya ilmiah internasional yang dimaksud berupa menjadi pembicara pertemuan ilmiah pada bidang kepakaranya di luar negeri minimal 2 kali, atau mempublikasikan 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah internasional minimal 1 kali dan menulis pada jurnal ilmiah internasional minimal 1 kali. Pengusulan juga diatur harus melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah penilaian oleh tim&nbsp;<em>reviewer</em>&nbsp;yang terdiri dari beberapa pakar yang ditunjuk oleh rektor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Penjelasan Rektorat Sudah Cukupkah?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konteks pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor oleh Unsoed, tentu pengangkatan tersebut harus dilakukan dengan melalui prosedur pengusulan yang didasarkan pada Peraturan Rektor tersebut. Dengan ini lantas rektorat memiliki kewajiban untuk menjelaskan bagaimana ST Burhanudin diusulkan pengangkatanya sebagai profesor berdasarkan pada pemenuhan kriteria dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Unsoed tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM Pro Justitia berusaha merunutkan keterangan-keterangan yang disampaikan beberapa pihak rektorat berkaitan dengan pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor untuk melihat sejauh mana rektorat mengkomunikasikan bagaimana ST Burhanudin telah dapat memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai profesor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kabar terkait rencana pengukuhan ST Burhanudin sebagai profesor di Unsoed menurut amatan LPM Pro Justitia muncul pada berita yang dikeluarkan oleh detik.com dengan judul “Jaksa Agung Akan Terima gelar Profesor Hukum Pidana dari Unsoed” yang diterbitkan pada 2 September 2021. Dalam artikel berita, Wakil Rektor II Unsoed, Hibnu Nugraha, hanya secara singkat menjelaskan mengenai alasan pengangkatan ST Burhanudin melalui pernyataan “keilmuanya baik, terutama memperkuat restorasi&nbsp;<em>justice</em>”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Selain itu, Hibnu Nugraha juga memberikan keterangan lebih lanjut dalam artikel yang diterbitkan detik.com dengan judul “Ini Alasan Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana ke Jaksa Agung”. “Satu alasanya di peraturan pemerintah di kemenristekdikti itu memperbolehkan, aturan rujukan pengangkatan permenristekdikti membolehkan. Kemudian alasan praktisnya bahwa beliau selama ini adalah dosen LB (luar biasa) Fakultas Hukum Unsoed” jelasnya sebagaimana dikutip dari detik.com</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektor Unsoed, Suwarto, juga memberikan keterangan dalam berita yang diterbitkan INewsPuwokerto.id yang berjudul “Jumat, Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana Kepada Jaksa Agung”. “Yang mengajukan fakultas hukum, tentunya ada peraturan Menteri yang mengatur tentang pemberian gelar profesor kehormatan dan ada pula persyaratan lain. Salah satunya (Jaksa Agung) memiliki pemikiran sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas” jelas Rektor Unsoed sebagaimana dikutip dari INewsPurwokerto.id.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berbagai pernyataan yang dikutip tersebut menunjukan bahwa rektorat masih belum cukup menjelaskan bagaimana ST Burhanudin telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai profesor. Khususnya dalam pemenuhan kriteria&nbsp;<em>tacit knowledge</em>, yang menurut Peraturan Rektor dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit 2 orang profesor dalam ilmu serumpun, dan&nbsp;<em>explicit knowledge</em>&nbsp;yang dibuktikan dengan pernyataan dari universitas atau fakultas yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektorat seharusnya menjelaskan bagaimana proses pengusulan pengangkatan tersebut dijalankan serta bagaimana ST Burhanudin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pedoman pengusulan pengangkatan yang tertuang dalam Peraturan Rektor. Selain berkaitan dengan bagaimana pedoman ini dipatuhi, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana rektorat mempertanggungjawabkan pengusulan pemberian gelar tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektorat harus dengan terang menjelaskan bahwa pengusulan dan pengukuhan gelar profesor tersebut murni dalam rangka tujuan akademik bukan tujuan lain. Khususnya rektorat juga harus menjawab bagaimana penolakan juga datang dari mahasiswa terkait dengan pengangkatan ini. Secara tak langsung pengangkatan Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, sebagai profesor juga menunjukan sikap universitas terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Luthfiah, Rania<br>Penulis : Rania<br>Editor : Ihsan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber :</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Peraturan Menteri No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri</li><li>Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Profesor Tidak Tetap</li><li>Aryo Rizqi, “Jumat, Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana Kepada Jaksa Agung”, INewsPurwokerto.id,&nbsp;<a href=\"https://purwokerto.inews.id/read/6619/jumat-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-kepada-jaksa-agung\">https://purwokerto.inews.id/read/6619/jumat-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-kepada-jaksa-agung</a></li><li>Andi Saputra, “Jaksa Agung Akan Terima Gelar Profesor Hukum Pidana Dari Unsoed”, Detik.com,&nbsp;<a href=\"https://news.detik.com/berita/d-5707506/jaksa-agung-akan-terima-gelar-profesor-hukum-pidana-dari-unsoed\">https://news.detik.com/berita/d-5707506/jaksa-agung-akan-terima-gelar-profesor-hukum-pidana-dari-unsoed</a></li><li>Arbi Anugrah, “Ini Alasan Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana ke Jaksa Agung”, Detik.com,&nbsp;<a href=\"https://news.detik.com/berita/d-5712541/ini-alasan-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-ke-jaksa-agung\">https://news.detik.com/berita/d-5712541/ini-alasan-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-ke-jaksa-agung</a></li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br><br>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menakar Keterbukaan Proses dan Pemenuhan Syarat Pengangkatan ST Burhanudin', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '279-revision-v1', '', '', '2021-12-31 06:37:26', '2021-12-31 06:37:26', '', 279, 'https://justiklik.com/?p=311', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(312, 1, '2021-12-31 05:47:53', '2021-12-31 05:47:53', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah sempat terhalang jadwalnya yang padat, LPM Pro Justitia berkesempatan untuk mewawancarai Prof. Fauzan, dekan terpilih Fakultas Hukum Unsoed untuk periode 2021-2025. Pemilihan tersebut telah berlangsung di bulan April lalu. Senin, (31/05/2021), reporter LPM Pro Justitia menemui beliau di salah satu ruangan Gedung J2 Fakultas Hukum Unsoed, ketika sedang berbincang bincang dengan beberapa dosen lain. Situasi ruangan yang dinilai kurang kondusif membuatnya menampung reporter LPM Pro Justitia di  ruanganya. Beliau menanggapi dengan antusias pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh reporter kami. Dalam pertemuan di siang hari itu, kami  membicarakan soal visi misi beliau dalam  menjabat sebagai dekan dalam lima tahun kedepan, sekaligus program program apa saja yang hendak dilakukan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":239} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/06/wawancara-1-1.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-239\"/><figcaption>Prof. Fauzan menjelaskan kepada reporter LPM Pro Justitia (31/05/2021)</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berikut wawancara LPM Pro Justitia bersama Prof. Fauzan :</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dalam visi-misi&nbsp; yang jelas mengacu pada pengembangan civitas akademika FH Unsoed, menurut Prof. Fauzan, apa yang menjadi permasalahan terkait dengan pengembangan civitas akademika di FH Unsoed?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan pengembangan sumber daya manusia saya melihat bahwa sekalipun kita melihat perbandingan dari jumlah mahasiswa dan jumlah dosen itu sebenarnya masih dibawah 40% yang artinya sebenarnya masih bagus. Namun, &nbsp;jika dilihat dari distribusinya antara bagian HTN, HAN, Pidana, Perdata itu tidak seimbang. Misalnya di bagian HTN itu pembinaan mata kuliah kan banyak, namun dosen hanya 4. Itu yang saya maksud distribusi yang tidak pas. Terkait dengan SDM ,sekalipun itu menjadi ranah pusat kita tetap berusaha untuk bagaimana kedepannya bisa terpenuhi. Kedua, dilihat dari kualitasnya yang ditandai dengan pencapaian jabatan fungsional, kemudian gelar akademik perlu ditingkatkan. Kemudian untuk sumber daya tenaga kependidikan, tentunya akan kita upayakan, karena ini kan era digital, tidak semua tenaga kependidikan paham mengenai itu, mudah mudahan kedepan bisa kita ikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan baik di internal Unsoed ataupun di luar.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dalam misi mengembangkan ilmu hukum dengan penyelenggaraan penelitian, siapa yang menjadi sasaran dari misi tersebut? Apa akan mengarah pada sinergitas mahasiswa dan dosen untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan penelitian?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>&nbsp;</strong>Ya benar, itu iya. Tetapi sebelum kesitu barangkali terkait dengan tema penelitian juga harus disesuaikan dengan rencana induk pengembangan penelitian dari unsoed. Kemudian yang kedua, pelibatan mahasiswa menjadi penting dan ini sebenarnya sudah dilakukan, khususnya saya sudah melakukannya, terus kemudian saya yakin teman teman dosen yang memperoleh penelitian hibah bersaing pasti ada melibatkan mahasiswa, karena salah satu yang dipersyaratkan dalam skema penelitian yang didanai oleh DIKTI maupun BLU supaya melibatkan mahasiswa, kerena apa? Karena pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi salah satu hal yang penting dalam kaitannya dengan akreditasi program studi dan itu sudah dilakukan sebenernya, hanya kita mungkin akan memacu lagi agar dosen dosen mau berkompetisi untuk memperoleh penelitian-penelitian yang dikompetisikan. Saya alhamdulillah beberapa tahun selalu dapat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":236} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/06/wawancara-2.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-236\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Adakah program tertentu yang akan diadakan untuk mengakomodir kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi dunia keprofesian setelah lulus?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>&nbsp;</strong>Begini, memang program kampus merdeka kan sudah jalan dari kemneterian itu kan diharapkan supaya mahasiswa itu tidak buta terhadap fenomena setelah dia lulus jadi ada pengalaman. &nbsp;Walaupun tentunya yang kita harapkan mereka mengikuti suatu proses di lembaga lain yang tentunya sesuai dengan bidang kajian yang diteliti, tidak asal kerja sama dengan pihak lain atau perusahaan, jadi tetap terkait dengan peminatan dia di hukum. Dan itu menjadi program yang ditekankan secara berjenjang. Itu menjadi perhatian kita, makanya program kampus merdeka itu kan mengarahnya kesana, jadi ketika mahasiswa selama belajar “sudah terlibat” dengan pihak pihak&nbsp;<em>stake&nbsp; holder&nbsp;</em>sesuai dengan peminatan dia, diharapkan menjadi bahan pengalaman yang bagus ketika dia selesai,nanti bisa melanjutkan atau mewujudkan cita citanya itu menjadi apa yang selama dia menjadi mahasiswa itu sudah dilakukan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Selama menjabat sebagai dekan, apa saja target yang ingin dicapai? menurut Prof. Fauzan apa saja yang menjadi indikator keberhasilan dari visi-misi yang dibawa?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Visi saya kan membangun fakultas hukum yang berintegritas dan humanis, saya ingin sekali sebenarnya lulusan hukum itu mempunyai karakter. Sebenarnya sudah pernah ada program yang dilakukan oleh Prof Ade Maman, ada semacam nampak tilas tempat Jenderal Soedirman. Karena karakter yang mudah-mudahan bisa mewarnai kan karakternya yang sederhana, berani mengatakan benar atau salah, teguh pendirian, dan di samping beriman juga punya rasa nasionalisme. Makanya saya membayangkan, yang mungkin ini banyak ditentang oleh mahasiswa seperti dahulu yang sudah&nbsp; terjadi, &nbsp;tetapi sebenarnya saya merasakan ketika saya masuk ke fakultas hukum, kan ada semacam &nbsp;latihan dasar (Dasmil), orang mengangap bahwa itu militeristik, tetapi sebenarnya ada nilai-nilai yang bisa dirasakan sampai sekarang. Saya membayangkan bahwa mahasiswa fakultas hukum harus benar-benar mempunyai kepribadian yang religius, nasionalis, tetapi dia juga mempunyai kemampuan kecerdasan.Kedua, yang saya bayangkan ke depan, &nbsp;walaupun cara komunikasi dosen berbeda-beda, tapi saya ingin bangun dimana fakultas hukum adalah rumah. Artinya orang betah di fakultas seperti orang betah di rumah. Tupoksinya itu ke kampus bisa direalisasikan dengan senang, enjoy, kemudian hubungan antara dosen, pimpinan, karyawan, dan lainya hubungan kekeluargaan dengan tetap memperhatikan tugas pokok masing-masing. &nbsp;Mahasiswa pun ya begitu, mahasiswa pada dosen ya seperti orang tuanya, jadi jika terjalin itu seperti yang saya katakan yaitu humanis. Akan tercipta hubungan yang bukan hanya dimulut, bukan hanya dibibir senyum tetapi sampai di hati.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Perombakan apa saja yang akan dilakukan kedepannya terkait dengan kebijakan akademik, manajemen keuangan, dan kemahasiswaan?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Tentu saya harus meneruskan program Prof. Ade yang sudah dibangun, karena kepemimpinan Prof.&nbsp; Ade kemarin kita sudah sama sama terlibat dalam perencanaan, terutama terkait akreditasi, mestinya nanti bisa dikonversi menjadi prodi yang unggul. Walaupun &nbsp;tentunya sarana prasarana harus disesuaikan, yang nanti diharapkan menjadi prodi yang baik, unggul. Ketersediaan &nbsp;ruangan, perbandingan antara ruang dosen, tapi itu semua kan tergantung pusat. Bagaimana&nbsp;<em>back up</em>&nbsp;dana dari kantor pusat, karena itu semua juga nanti kita mengajukan, bagaimana konsep perusahaannya tapi karena pusat itu sudah menunjuk fakultas hukum menjadi salah satu prodi yang bisa diakreditasi secara internasional ya tentunya pasti&nbsp;<em>back up</em>&nbsp;dana dan perhatian fokus dari pusat mestinya harus, harus bisa mencukupi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Sebagai dekan baru FH Unsoed, adakah yang ingin Prof. Fauzan sampaikan pada KBMFH?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Saya sangat berharap kepada adik adik mahasiswa, jadilah mahasiswa yang tahu tentang dirinya mau kemana sebenarnya, seorang mahasiswa itu harus mempunyai cita cita, seorang mahasiswa itu harus punya komitmen kedepan seperti apa, lalu yang kedua era yang sudah sangat digital seperti ini gunakanlah sarana sarana kemudahan untuk kebaikan tanpa harus menghilangkan rasa humanisme diantara kita. Misalnya orang bimbingan akademik inikan sudah cukup dengan online tapi apakah cukup seperti itu, menurut saya tidak. Itukan hanya sarana untuk memudahkan, sekarang kecenderungannya yang terjadi sampai hari ini mahasiswa dan dosen pembimbing itu tidak kenal kalau dosen tidak mengenal mahasiswa itu wajar karena mahasiswa itu banyak, tapi kalau mahasiswa tidak mengenal dosen menurut saya itu terlalu, dan itu yang sering saya temui. Menunjukan alat alat yang memudahkan kita tidak menimbulkan harmonis dalam meningkatkan humanisme antara kita. Jadi saya harap komunikasi itu bukan sekedar tersampaikan apa yang kita inginkan tapi juga komunikasi batiniah juga dibangun. Lalu yang ketiga kita semua harus menjaga nama baik kita, nama baik sendiri akan terakumulasi menjadi nama baik institusi begitu juga sebaliknya. Maka jagalah nama baik, maka nama almamater juga akan terbawa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi dan Anastasya</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Narasi : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Prof Fauzan : Saya Ingin Bangun Fakultas Hukum Itu Adalah Rumah', '', 'draft', 'open', 'open', '', '', '', '', '2021-12-31 06:38:04', '2021-12-31 06:38:04', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=312', 0, 'post', '', 0),
(315, 1, '2021-12-31 07:45:20', '2021-12-31 07:45:20', '', 'WhatsApp Image 2021-12-31 at 2.33.02 PM', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2021-12-31-at-2-33-02-pm', '', '', '2021-12-31 07:45:20', '2021-12-31 07:45:20', '', 0, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/WhatsApp-Image-2021-12-31-at-2.33.02-PM.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(317, 1, '2021-12-31 08:49:32', '2021-12-31 08:49:32', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salam Persma!<br>Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses bagi teman-teman pembaca, LPM Pro Justitia akhirnya kembali membangun rumah baru bagi produk-produk jurnalistik kami. Situs web kami beralih ke  justiklik.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Atas dasar itu pula perlu kami sampaikan bahwa berita, opini, dan tulisan lainya yang sebelumnya dimuat di situs web kami yang lama kami publikasikan ulang di situs web ini. Sehingga tanggal berita atau opini dikeluarkan dengan tanggal publikasi di situs ini akan berbeda. Kami harap hal ini dapat teman-teman maklum. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada periode kepengurusan 2021, kami mulai berinvestasi dalam mengembangkan situs web baru kami ini, yang barangtentu mudah sekali ditemukan kekurangan di sana-sini. Maka dari itu kami membutuhkan kritik dan masukan dari para pembaca untuk situs web baru kami ini, demi mendukung pengembangan media LPM Pro Justitia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terima kasih untuk semua khalayak LPM Pro Justitia yang telah mendukung kami, menjadi napas dan semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik dalam kerja-kerja jurnalistik yang mulia ini. Selamat datang di situs web baru kami, jangan lupa untuk sering-sering mampir!</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salam, <br>Redaksi. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Catatan Redaksi : Selamat Datang di Situs Web Baru LPM Pro Justitia!', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'catatan-redaksi-selamat-datang-di-situs-web-baru-lpm-pro-justitia', '', '', '2021-12-31 08:49:32', '2021-12-31 08:49:32', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=317', 0, 'post', '', 0),
(318, 1, '2021-12-31 08:49:32', '2021-12-31 08:49:32', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salam Persma!<br>Dalam rangka meningkatkan kemudahan akses bagi teman-teman pembaca, LPM Pro Justitia akhirnya kembali membangun rumah baru bagi produk-produk jurnalistik kami. Situs web kami beralih ke  justiklik.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Atas dasar itu pula perlu kami sampaikan bahwa berita, opini, dan tulisan lainya yang sebelumnya dimuat di situs web kami yang lama kami publikasikan ulang di situs web ini. Sehingga tanggal berita atau opini dikeluarkan dengan tanggal publikasi di situs ini akan berbeda. Kami harap hal ini dapat teman-teman maklum. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada periode kepengurusan 2021, kami mulai berinvestasi dalam mengembangkan situs web baru kami ini, yang barangtentu mudah sekali ditemukan kekurangan di sana-sini. Maka dari itu kami membutuhkan kritik dan masukan dari para pembaca untuk situs web baru kami ini, demi mendukung pengembangan media LPM Pro Justitia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terima kasih untuk semua khalayak LPM Pro Justitia yang telah mendukung kami, menjadi napas dan semangat kami untuk terus memberikan yang terbaik dalam kerja-kerja jurnalistik yang mulia ini. Selamat datang di situs web baru kami, jangan lupa untuk sering-sering mampir!</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salam, <br>Redaksi. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Catatan Redaksi : Selamat Datang di Situs Web Baru LPM Pro Justitia!', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '317-revision-v1', '', '', '2021-12-31 08:49:32', '2021-12-31 08:49:32', '', 317, 'https://justiklik.com/?p=318', 0, 'revision', '', 0),
(319, 1, '2021-12-31 19:00:00', '2021-12-31 19:00:00', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (29/12/2021) ruangan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Unsoed jadi sasaran vandalime. Kabar ini pertama kali muncul dalam unggahan twitter @Unsoedfess1963<em>. </em>Dari foto yang beredar, terlihat ruangan sekretariat DLM Unsoed terpasang spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya” &nbsp;disertai berbagai coretan “sekre ini disegel” dan gambar tidak senonoh di dinding bagian depan sekretariat. &nbsp;Kunci ruangan sekretariat juga dirusak dan dilempari banyak sampah. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa pelaku aksi vandalisme tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Motif vandalisme tersebut masih belum dapat dipastikan secara pasti. Namun diduga berkaitan dengan beberapa konflik dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) dan Musyawarah Mahasiswa (Musma) yang telah selesai.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan sendiri dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) 01 atas nama Alfan Maulana Akbar dan Nisa Fauztina. Walaupun perhitungan suara selesai dilaksanakan, akan tetapi sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tahapan Pemira masih belum diselesaikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dugaan Intervensi Hakim</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada 18 Desember, muncul poster bergambarkan Ketua DLM Unsoed, Anas Iman, bertuliskan “Dicari Ketua DLM Unsoed dengan dugaan Intervensi Hakim”. Diketahui poster tersebut muncul akibat dugaan adanya intervensi hakim sidang sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi Pengurus Pemira Unsoed melalui akun @pemiraunsoedofficial, pada tanggal 17 Desember 2021 digelar sidang penyelesaian sengketa dengan perkara dugaan pelanggaran kampanye dengan terlapor atas nama Nisa Fauztina. Sengketa ini menjadi salah satu sengketa yang belum diselesaikan, selain sengketa terkait pemalsuan dokumen persyaratan administasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam persidangan, &nbsp;majelis hakim memutus tidak bersalah atas perkara &nbsp;pelanggaran kampanye tersebut. Majelis hakim kemudian bertanya apakah putusan tersebut dapat diterima atau tidak oleh pelapor. Pelapor kemudian menolak putusan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi ketua timses paslon 01 dan ketua timses paslon 02 , hakim sempat meminta penundaan sidang sampai besok, namun diputuskan untuk ditunda selama 30 menit di hari itu atas permintaan tim kuasa hukum Pelapor. Menurut keterangan ketua timses paslon 02, selama skorsing pihak paslon 02 mrminta alat komunikasi milik hakim disita karena menduga ada intervensi terhadap penyelesaian perkara.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dugaan intervensi menurut kronologi versi pengurus Pemira muncul setelah hakim terlihat terus membuka <em>handphone</em> selama jalanya persidangan. Setelah membacakan putusan, hakim menanyakan apakah putusan dapat diterima atau tidak. &nbsp;Berdasarkan keterangan ketua timses paslon 02, setelah menyatakan menolak putusan tersebut karena selama persidagan hakim seringkali mengecek <em>handphone</em> nya, yang dilanjutkan dengan diperiksanya barang tersebut oleh kuasa hukum paslon 02 bersama Bawasra.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara menurut keterangan ketua timses paslon 01, setelah diminta nya <em>handphone</em> milik hakim untuk diperiksa, sidang menjadi ramai. Semua <em>handphone </em>milik hakim dikeluarkan dan diperiksa beserta perangkat lain untuk memeriksa adanya aplikasi lain yang terhubung. Namun tidak ada aplikasi lain yang digunakan selain <em>microsoft word</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah pengecekan, berdasarkan keterangan masing-masing ketua timses, paslon 02 menemukan adanya intervensi berupa hakim yang dihubungi melalui <em>chat.</em> Ketua timses 02 dalam keteranganya menyebutkan adanya intervensi dari DLM Unsoed, sementara ketua timses 01 menyebutkan intervensi datang dari pihak luar. Berdasarkan keterangan pihak DLM Unsoed, pihak DLM Unsoed saat itu hanya menjadi peserta sidang dan tidak mengetahui apa saja yang diperiksa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian <em>chat</em> yang disebut sebagai barang bukti di <em>screenshot</em> oleh kuasa hukum paslon 02. Menurut keterangan timses paslon 01, <em>screenshot</em> <em>chat</em> tersebut dilakukan setelah muncul perkataan “<em>Kalau nanti buktinya ilang bagaimana? Coba di ss” </em>dari yang disebut oleh ketua timses paslon 01 sebagai “seseorang yang mengatasnamakan KBMU (Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed)” datang masuk ke ruangan. Sementara menurut keterangan pihak DLM U,&nbsp; seseorang masuk ke ruang sidang, dengan menyatakan mengatasnamakan KBMU pula, berbicara dengan nada tinggi “<em>ini bagaimana kelanjutanya? Bagaimana nanti kalau hakim menghapus bukti ini? Mungkin bisa diabadikan oleh salah satu kuasa hukum”.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam keterangan yang disampaikan, ketua majelis hakim persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana pengecekan handphone tersebut dan hanya mengetahui tidak hanya <em>chat </em>&nbsp;yang diperiksa. Hakim dalam hal ini menyatakan merasa tertekan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Direspon DLM Fakultas-Fakultas di Unsoed</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menindaklanjuti dugaan intervensi tersebut, pada 24 Desember&nbsp; DLM FH, FT, FPIK, FEB, KBMIK, dan FAPET mengatasnamakan aliansi DLM se-Fakultas Unsoed mengeluarkan rilis pers yang memuat kronologi konflik versi ketua timses masing-masing paslon, Ketua KPR, ketua majelis hakim, dan DLM Unsoed dalam sidang sengketa lalu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rilis pers yang sama dicantumkan pernyataan sikap aliansi DLM se- Fakultas Unsoed, diantaranya mengkonfirmasi adanya pembicaraan di luar sidang sengketa oleh hakim dengan DLM Unsoed sebatas permintaan pendapat mengingat sidang tidak kondusif, meminta kepada pihak Bawasra agar lebih selektif dan bijaksana dalam memilih majelis hakim selain juga meminta pihak DLM Unsoed untuk memperbaiki hubungannya dengan KBMU melalui pendekatan kultural.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi juga mengkonfirmasi bahwa majelis hakim terbukti memainkan handphone selama persidangan yang didasari informasi yang didapat dari berbagai pihak dan meminta hakim meminta maaf kepada KBMU atas perilakunya tersebut. &nbsp;Aliansi juga meminta hakim harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan atas sengketa dalam pemira di masa mendatang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Musma Daring Tidak Bisa Diakses </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musyawarah Mahasiswa (Musma), forum tertinggi KBMU, digelar mulai 18 Desember lalu. Undangan terbuka untuk seluruh KBMU disebarkan DLM Unsoed melalui akun instagram @dlm_unsoed pada 13 Desember. Musma mulanya digelar secara daring dan luring di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan <em>zoom meeting</em>. Musma diketahui sempat reses dan akan diadakan secara daring karena adanya teguran dari kemahasiswaan dan situasi serta kondisi yang dianggap tidak kondusif untuk pelaksanaan Musma secara daring dan luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musma yang digelar secara daring tersebut justru sulit untuk diakses mahasiswa. <em>Link, ID meeting, </em>serta <em>password</em> dari kegiatan banyak didapatkan mahasiswa, namun mahasiswa tidak dapat masuk. Dengan ini penyelenggaraan Musma menimbulkan spekulasi seakan-akan dibuat tertutup untuk KBMU.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hingga &nbsp;Rabu (29/12/2021), Musma diinformasikan selesai oleh DLM Unsoed melalui akun instagram lembaga. Hingga saat ini, baik pihak DLM Unsoed maupun BEM Unsoed masih belum memberikan penjelasan resmi atas tidak bisa diakses nya <em>meeting room</em> Musma.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pasca Aksi Vandalisme</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat telah mendatangi sekretariat BEM dan DLM Unsoed, Rabu (29/12/2021), untuk meminta keterangan dan menginstruksikan mahasiswa untuk membersihkan ruangan. Terkait dengan tindak lanjut peristiwa ini, pihak rektorat masih belum memberikan keterangan sampai berita ini muncul.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dilansir dari serayunews.com, diketahui ketua DLM Unsoed bersama dengan Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Wisnu Ludhi Kuncoro melaporkan aksi vandalism tersebut ke Kapolresta Banyumas. Mengutip dari sumber yang sama, Wisnu menduga motif vandalisme tersebut adalah kekecewaan atas hasil musyawarah pemilihan presiden BEM Unsoed. “Kemungkinan karena hasil musyawarah mahasiswa mereka kecewa, tidak diakomodir kepentingan-kepentinganya, karena kita tahu ini kepentingan politik dan narasi yang mereka bawa Ketika forum musyawarah dan Ketika vandalisme itu sama, kami tidak mau menyebutkan siapa tetapi kami hanya menduga itu siapa, proses lebih lanjut coba <em>clear</em>-kan disini,” ujar Wisnu, dikutip dari serayunews.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>LPM PRO JUSTITIA</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Ihsan, Pratiwi, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp; &nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Drama Pemira Sampai Vandalisme Sekre : Pergolakan Akhir Periode BEM-DLM Unsoed', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'drama-pemira-sampai-vandalisme-sekre-pergolakan-akhir-periode-bem-dlm-unsoed', '', '', '2021-12-31 10:39:57', '2021-12-31 10:39:57', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=319', 0, 'post', '', 0),
(320, 1, '2021-12-31 09:15:34', '2021-12-31 09:15:34', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (29/12/2021) ruangan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Unsoed jadi sasaran vandalime. Kabar ini pertama kali muncul dalam unggahan twitter @Unsoedfess1963<em>. </em>Dari foto yang beredar, terlihat ruangan sekretariat DLM Unsoed terpasang spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya” &nbsp;disertai berbagai coretan “sekre ini disegel” dan gambar tidak senonoh di dinding bagian depan sekretariat. &nbsp;Kunci ruangan sekretariat juga dirusak dan dilempari banyak sampah. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa pelaku aksi vandalisme tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Motif vandalisme tersebut masih belum dapat dipastikan secara pasti. Namun diduga berkaitan dengan beberapa konflik dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) dan Musyawarah Mahasiswa (Musma) yang telah selesai.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan sendiri dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) 01 atas nama Alfan Maulana Akbar dan Nisa Fauztina. Walaupun perhitungan suara selesai dilaksanakan, akan tetapi sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tahapan Pemira masih belum diselesaikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dugaan Intervensi Hakim</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada 18 Desember, muncul poster bergambarkan Ketua DLM Unsoed, Anas Iman, bertuliskan “Dicari Ketua DLM Unsoed dengan dugaan Intervensi Hakim”. Diketahui poster tersebut muncul akibat dugaan adanya intervensi hakim sidang sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi Pengurus Pemira Unsoed melalui akun @pemiraunsoedofficial, pada tanggal 17 Desember 2021 digelar sidang penyelesaian sengketa dengan perkara dugaan pelanggaran kampanye dengan terlapor atas nama Nisa Fauztina. Sengketa ini menjadi salah satu sengketa yang belum diselesaikan, selain sengketa terkait pemalsuan dokumen persyaratan administasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam persidangan, &nbsp;majelis hakim memutus tidak bersalah atas perkara &nbsp;pelanggaran kampanye tersebut. Majelis hakim kemudian bertanya apakah putusan tersebut dapat diterima atau tidak oleh pelapor. Pelapor kemudian menolak putusan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi ketua timses paslon 01 dan ketua timses paslon 02 , hakim sempat meminta penundaan sidang sampai besok, namun diputuskan untuk ditunda selama 30 menit di hari itu atas permintaan tim kuasa hukum Pelapor. Menurut keterangan ketua timses paslon 02, selama skorsing pihak paslon 02 mrminta alat komunikasi milik hakim disita karena menduga ada intervensi terhadap penyelesaian perkara.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dugaan intervensi menurut kronologi versi pengurus Pemira muncul setelah hakim terlihat terus membuka <em>handphone</em> selama jalanya persidangan. Setelah membacakan putusan, hakim menanyakan apakah putusan dapat diterima atau tidak. &nbsp;Berdasarkan keterangan ketua timses paslon 02, setelah menyatakan menolak putusan tersebut karena selama persidagan hakim seringkali mengecek <em>handphone</em> nya, yang dilanjutkan dengan diperiksanya barang tersebut oleh kuasa hukum paslon 02 bersama Bawasra.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara menurut keterangan ketua timses paslon 01, setelah diminta nya <em>handphone</em> milik hakim untuk diperiksa, sidang menjadi ramai. Semua <em>handphone </em>milik hakim dikeluarkan dan diperiksa beserta perangkat lain untuk memeriksa adanya aplikasi lain yang terhubung. Namun tidak ada aplikasi lain yang digunakan selain <em>microsoft word</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah pengecekan, berdasarkan keterangan masing-masing ketua timses, paslon 02 menemukan adanya intervensi berupa hakim yang dihubungi melalui <em>chat.</em> Ketua timses 02 dalam keteranganya menyebutkan adanya intervensi dari DLM Unsoed, sementara ketua timses 01 menyebutkan intervensi datang dari pihak luar. Berdasarkan keterangan pihak DLM Unsoed, pihak DLM Unsoed saat itu hanya menjadi peserta sidang dan tidak mengetahui apa saja yang diperiksa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian <em>chat</em> yang disebut sebagai barang bukti di <em>screenshot</em> oleh kuasa hukum paslon 02. Menurut keterangan timses paslon 01, <em>screenshot</em> <em>chat</em> tersebut dilakukan setelah muncul perkataan “<em>Kalau nanti buktinya ilang bagaimana? Coba di ss” </em>dari yang disebut oleh ketua timses paslon 01 sebagai “seseorang yang mengatasnamakan KBMU (Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed)” datang masuk ke ruangan. Sementara menurut keterangan pihak DLM U,&nbsp; seseorang masuk ke ruang sidang, dengan menyatakan mengatasnamakan KBMU pula, berbicara dengan nada tinggi “<em>ini bagaimana kelanjutanya? Bagaimana nanti kalau hakim menghapus bukti ini? Mungkin bisa diabadikan oleh salah satu kuasa hukum”.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam keterangan yang disampaikan, ketua majelis hakim persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana pengecekan handphone tersebut dan hanya mengetahui tidak hanya <em>chat </em>&nbsp;yang diperiksa. Hakim dalam hal ini menyatakan merasa tertekan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Direspon DLM Fakultas-Fakultas di Unsoed</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menindaklanjuti dugaan intervensi tersebut, pada 24 Desember&nbsp; DLM FH, FT, FPIK, FEB, KBMIK, dan FAPET mengatasnamakan aliansi DLM se-Fakultas Unsoed mengeluarkan rilis pers yang memuat kronologi konflik versi ketua timses masing-masing paslon, Ketua KPR, ketua majelis hakim, dan DLM Unsoed dalam sidang sengketa lalu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rilis pers yang sama dicantumkan pernyataan sikap aliansi DLM se- Fakultas Unsoed, diantaranya mengkonfirmasi adanya pembicaraan di luar sidang sengketa oleh hakim dengan DLM Unsoed sebatas permintaan pendapat mengingat sidang tidak kondusif, meminta kepada pihak Bawasra agar lebih selektif dan bijaksana dalam memilih majelis hakim selain juga meminta pihak DLM Unsoed untuk memperbaiki hubungannya dengan KBMU melalui pendekatan kultural.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi juga mengkonfirmasi bahwa majelis hakim terbukti memainkan handphone selama persidangan yang didasari informasi yang didapat dari berbagai pihak dan meminta hakim meminta maaf kepada KBMU atas perilakunya tersebut. &nbsp;Aliansi juga meminta hakim harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan atas sengketa dalam pemira di masa mendatang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Musma Daring Tidak Bisa Diakses </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musyawarah Mahasiswa (Musma), forum tertinggi KBMU, digelar mulai 18 Desember lalu. Undangan terbuka untuk seluruh KBMU disebarkan DLM Unsoed melalui akun instagram @dlm_unsoed pada 13 Desember. Musma mulanya digelar secara daring dan luring di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan <em>zoom meeting</em>. Musma diketahui sempat reses dan akan diadakan secara daring karena adanya teguran dari kemahasiswaan dan situasi serta kondisi yang dianggap tidak kondusif untuk pelaksanaan Musma secara daring dan luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musma yang digelar secara daring tersebut justru sulit untuk diakses mahasiswa. <em>Link, ID meeting, </em>serta <em>password</em> dari kegiatan banyak didapatkan mahasiswa, namun mahasiswa tidak dapat masuk. Dengan ini penyelenggaraan Musma menimbulkan spekulasi seakan-akan dibuat tertutup untuk KBMU.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hingga &nbsp;Rabu (29/12/2021), Musma diinformasikan selesai oleh DLM Unsoed melalui akun instagram lembaga. Hingga saat ini, baik pihak DLM Unsoed maupun BEM Unsoed masih belum memberikan penjelasan resmi atas tidak bisa diakses nya <em>meeting room</em> Musma.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pasca Aksi Vandalisme</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat telah mendatangi sekretariat BEM dan DLM Unsoed, Rabu (29/12/2021), untuk meminta keterangan dan menginstruksikan mahasiswa untuk membersihkan ruangan. Terkait dengan tindak lanjut peristiwa ini, pihak rektorat masih belum memberikan keterangan sampai berita ini muncul.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dilansir dari serayunews.com, diketahui ketua DLM Unsoed bersama dengan Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Wisnu Ludhi Kuncoro melaporkan aksi vandalism tersebut ke Kapolresta Banyumas. Mengutip dari sumber yang sama, Wisnu menduga motif vandalisme tersebut adalah kekecewaan atas hasil musyawarah pemilihan presiden BEM Unsoed. “Kemungkinan karena hasil musyawarah mahasiswa mereka kecewa, tidak diakomodir kepentingan-kepentinganya, karena kita tahu ini kepentingan politik dan narasi yang mereka bawa Ketika forum musyawarah dan Ketika vandalisme itu sama, kami tidak mau menyebutkan siapa tetapi kami hanya menduga itu siapa, proses lebih lanjut coba <em>clear</em>-kan disini,” ujar Wisnu, dikutip dari serayunews.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>LPM PRO JUSTITIA</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Ihsan, Pratiwi, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp; &nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Drama Pemira Sampai Vandalisme Sekre : Pergolakan Akhir Periode BEM-DLM Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '319-revision-v1', '', '', '2021-12-31 09:15:34', '2021-12-31 09:15:34', '', 319, 'https://justiklik.com/?p=320', 0, 'revision', '', 0),
(321, 1, '2021-12-31 10:39:16', '2021-12-31 10:39:16', '', 'IMG-20211231-WA0026', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'img-20211231-wa0026', '', '', '2021-12-31 10:39:16', '2021-12-31 10:39:16', '', 319, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/IMG-20211231-WA0026.jpg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(322, 1, '2021-12-31 12:12:40', '2021-12-31 12:12:40', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (29/12/2021) ruangan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Unsoed jadi sasaran vandalime. Kabar ini pertama kali muncul dalam unggahan twitter @Unsoedfess1963<em>. </em>Dari foto yang beredar, terlihat ruangan sekretariat DLM Unsoed terpasang spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya” &nbsp;disertai berbagai coretan “sekre ini disegel” dan gambar tidak senonoh di dinding bagian depan sekretariat. &nbsp;Kunci ruangan sekretariat juga dirusak dan dilempari banyak sampah. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa pelaku aksi vandalisme tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Motif vandalisme tersebut masih belum dapat dipastikan secara pasti. Namun diduga berkaitan dengan beberapa konflik dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) dan Musyawarah Mahasiswa (Musma) yang telah selesai.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan sendiri dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) 01 atas nama Alfan Maulana Akbar dan Nisa Fauztina. Walaupun perhitungan suara selesai dilaksanakan, akan tetapi sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tahapan Pemira masih belum diselesaikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dugaan Intervensi Hakim</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada 18 Desember, muncul poster bergambarkan Ketua DLM Unsoed, Anas Iman, bertuliskan “Dicari Ketua DLM Unsoed dengan dugaan Intervensi Hakim”. Diketahui poster tersebut muncul akibat dugaan adanya intervensi hakim sidang sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi Pengurus Pemira Unsoed melalui akun @pemiraunsoedofficial, pada tanggal 17 Desember 2021 digelar sidang penyelesaian sengketa dengan perkara dugaan pelanggaran kampanye dengan terlapor atas nama Nisa Fauztina. Sengketa ini menjadi salah satu sengketa yang belum diselesaikan, selain sengketa terkait pemalsuan dokumen persyaratan administasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam persidangan, &nbsp;majelis hakim memutus tidak bersalah atas perkara &nbsp;pelanggaran kampanye tersebut. Majelis hakim kemudian bertanya apakah putusan tersebut dapat diterima atau tidak oleh pelapor. Pelapor kemudian menolak putusan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi ketua timses paslon 01 dan ketua timses paslon 02 , hakim sempat meminta penundaan sidang sampai besok, namun diputuskan untuk ditunda selama 30 menit di hari itu atas permintaan tim kuasa hukum Pelapor. Menurut keterangan ketua timses paslon 02, selama skorsing pihak paslon 02 mrminta alat komunikasi milik hakim disita karena menduga ada intervensi terhadap penyelesaian perkara.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dugaan intervensi menurut kronologi versi pengurus Pemira muncul setelah hakim terlihat terus membuka <em>handphone</em> selama jalanya persidangan. Setelah membacakan putusan, hakim menanyakan apakah putusan dapat diterima atau tidak. &nbsp;Berdasarkan keterangan ketua timses paslon 02, setelah menyatakan menolak putusan tersebut karena selama persidagan hakim seringkali mengecek <em>handphone</em> nya, yang dilanjutkan dengan diperiksanya barang tersebut oleh kuasa hukum paslon 02 bersama Bawasra.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara menurut keterangan ketua timses paslon 01, setelah diminta nya <em>handphone</em> milik hakim untuk diperiksa, sidang menjadi ramai. Semua <em>handphone </em>milik hakim dikeluarkan dan diperiksa beserta perangkat lain untuk memeriksa adanya aplikasi lain yang terhubung. Namun tidak ada aplikasi lain yang digunakan selain <em>microsoft word</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah pengecekan, berdasarkan keterangan masing-masing ketua timses, paslon 02 menemukan adanya intervensi berupa hakim yang dihubungi melalui <em>chat.</em> Ketua timses 02 dalam keteranganya menyebutkan adanya intervensi dari DLM Unsoed, sementara ketua timses 01 menyebutkan intervensi datang dari pihak luar. Berdasarkan keterangan pihak DLM Unsoed, pihak DLM Unsoed saat itu hanya menjadi peserta sidang dan tidak mengetahui apa saja yang diperiksa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian <em>chat</em> yang disebut sebagai barang bukti di <em>screenshot</em> oleh kuasa hukum paslon 02. Menurut keterangan timses paslon 01, <em>screenshot</em> <em>chat</em> tersebut dilakukan setelah muncul perkataan “<em>Kalau nanti buktinya ilang bagaimana? Coba di ss” </em>dari yang disebut oleh ketua timses paslon 01 sebagai “seseorang yang mengatasnamakan KBMU (Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed)” datang masuk ke ruangan. Sementara menurut keterangan pihak DLM U,&nbsp; seseorang masuk ke ruang sidang, dengan menyatakan mengatasnamakan KBMU pula, berbicara dengan nada tinggi “<em>ini bagaimana kelanjutanya? Bagaimana nanti kalau hakim menghapus bukti ini? Mungkin bisa diabadikan oleh salah satu kuasa hukum”.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam keterangan yang disampaikan, ketua majelis hakim persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana pengecekan handphone tersebut dan hanya mengetahui tidak hanya <em>chat </em>&nbsp;yang diperiksa. Hakim dalam hal ini menyatakan merasa tertekan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Direspon DLM Fakultas-Fakultas di Unsoed</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menindaklanjuti dugaan intervensi tersebut, pada 24 Desember&nbsp; DLM FH, FT, FPIK, FEB, KBMIK, dan FAPET mengatasnamakan aliansi DLM se-Fakultas Unsoed mengeluarkan rilis pers yang memuat kronologi konflik versi ketua timses masing-masing paslon, Ketua KPR, ketua majelis hakim, dan DLM Unsoed dalam sidang sengketa lalu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rilis pers yang sama dicantumkan pernyataan sikap aliansi DLM se- Fakultas Unsoed, diantaranya mengkonfirmasi adanya pembicaraan di luar sidang sengketa oleh hakim dengan DLM Unsoed sebatas permintaan pendapat mengingat sidang tidak kondusif, meminta kepada pihak Bawasra agar lebih selektif dan bijaksana dalam memilih majelis hakim selain juga meminta pihak DLM Unsoed untuk memperbaiki hubungannya dengan KBMU melalui pendekatan kultural.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi juga mengkonfirmasi bahwa majelis hakim terbukti memainkan handphone selama persidangan yang didasari informasi yang didapat dari berbagai pihak dan meminta hakim meminta maaf kepada KBMU atas perilakunya tersebut. &nbsp;Aliansi juga meminta hakim harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan atas sengketa dalam pemira di masa mendatang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Musma Daring Tidak Bisa Diakses </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musyawarah Mahasiswa (Musma), forum tertinggi KBMU, digelar mulai 18 Desember lalu. Undangan terbuka untuk seluruh KBMU disebarkan DLM Unsoed melalui akun instagram @dlm_unsoed pada 13 Desember. Musma mulanya digelar secara daring dan luring di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan <em>zoom meeting</em>. Musma diketahui sempat reses dan akan diadakan secara daring karena adanya teguran dari kemahasiswaan dan situasi serta kondisi yang dianggap tidak kondusif untuk pelaksanaan Musma secara daring dan luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musma yang digelar secara daring tersebut justru sulit untuk diakses mahasiswa. <em>Link, ID meeting, </em>serta <em>password</em> dari kegiatan banyak didapatkan mahasiswa, namun mahasiswa tidak dapat masuk. Dengan ini penyelenggaraan Musma menimbulkan spekulasi seakan-akan dibuat tertutup untuk KBMU.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hingga &nbsp;Rabu (29/12/2021), Musma diinformasikan selesai oleh DLM Unsoed melalui akun instagram lembaga. Hingga saat ini, baik pihak DLM Unsoed maupun BEM Unsoed masih belum memberikan penjelasan resmi atas tidak bisa diakses nya <em>meeting room</em> Musma.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pasca Aksi Vandalisme</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat telah mendatangi sekretariat BEM dan DLM Unsoed, Rabu (29/12/2021), untuk meminta keterangan dan menginstruksikan mahasiswa untuk membersihkan ruangan. Terkait dengan tindak lanjut peristiwa ini, pihak rektorat masih belum memberikan keterangan sampai berita ini muncul.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dilansir dari serayunews.com, diketahui ketua DLM Unsoed bersama dengan Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Wisnu Ludhi Kuncoro melaporkan aksi vandalism tersebut ke Kapolresta Banyumas. Mengutip dari sumber yang sama, Wisnu menduga motif vandalisme tersebut adalah kekecewaan atas hasil musyawarah pemilihan presiden BEM Unsoed. “Kemungkinan karena hasil musyawarah mahasiswa mereka kecewa, tidak diakomodir kepentingan-kepentinganya, karena kita tahu ini kepentingan politik dan narasi yang mereka bawa Ketika forum musyawarah dan Ketika vandalisme itu sama, kami tidak mau menyebutkan siapa tetapi kami hanya menduga itu siapa, proses lebih lanjut coba <em>clear</em>-kan disini,” ujar Wisnu, dikutip dari serayunews.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>LPM PRO JUSTITIA</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Ihsan, Pratiwi, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp; &nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Drama Pemira Sampai Vandalisme Sekre : Pergolakan Akhir Periode BEM-DLM Unsoed', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'drama-pemira-sampai-vandalisme-sekre-pergolakan-akhir-periode-bem-dlm-unsoed-2', '', '', '2021-12-31 12:12:40', '2021-12-31 12:12:40', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=322', 0, 'post', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(323, 1, '2021-12-31 12:12:40', '2021-12-31 12:12:40', '<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (29/12/2021) ruangan sekretariat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Unsoed jadi sasaran vandalime. Kabar ini pertama kali muncul dalam unggahan twitter @Unsoedfess1963<em>. </em>Dari foto yang beredar, terlihat ruangan sekretariat DLM Unsoed terpasang spanduk bertuliskan “Mosi Tidak Percaya” &nbsp;disertai berbagai coretan “sekre ini disegel” dan gambar tidak senonoh di dinding bagian depan sekretariat. &nbsp;Kunci ruangan sekretariat juga dirusak dan dilempari banyak sampah. Sampai saat ini masih belum diketahui siapa pelaku aksi vandalisme tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Motif vandalisme tersebut masih belum dapat dipastikan secara pasti. Namun diduga berkaitan dengan beberapa konflik dan kejadian yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Raya (Pemira) dan Musyawarah Mahasiswa (Musma) yang telah selesai.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemilihan sendiri dimenangkan oleh pasangan calon (paslon) 01 atas nama Alfan Maulana Akbar dan Nisa Fauztina. Walaupun perhitungan suara selesai dilaksanakan, akan tetapi sengketa-sengketa yang berkaitan dengan tahapan Pemira masih belum diselesaikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Dugaan Intervensi Hakim</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada 18 Desember, muncul poster bergambarkan Ketua DLM Unsoed, Anas Iman, bertuliskan “Dicari Ketua DLM Unsoed dengan dugaan Intervensi Hakim”. Diketahui poster tersebut muncul akibat dugaan adanya intervensi hakim sidang sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi Pengurus Pemira Unsoed melalui akun @pemiraunsoedofficial, pada tanggal 17 Desember 2021 digelar sidang penyelesaian sengketa dengan perkara dugaan pelanggaran kampanye dengan terlapor atas nama Nisa Fauztina. Sengketa ini menjadi salah satu sengketa yang belum diselesaikan, selain sengketa terkait pemalsuan dokumen persyaratan administasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam persidangan, &nbsp;majelis hakim memutus tidak bersalah atas perkara &nbsp;pelanggaran kampanye tersebut. Majelis hakim kemudian bertanya apakah putusan tersebut dapat diterima atau tidak oleh pelapor. Pelapor kemudian menolak putusan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berdasarkan kronologi versi ketua timses paslon 01 dan ketua timses paslon 02 , hakim sempat meminta penundaan sidang sampai besok, namun diputuskan untuk ditunda selama 30 menit di hari itu atas permintaan tim kuasa hukum Pelapor. Menurut keterangan ketua timses paslon 02, selama skorsing pihak paslon 02 mrminta alat komunikasi milik hakim disita karena menduga ada intervensi terhadap penyelesaian perkara.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dugaan intervensi menurut kronologi versi pengurus Pemira muncul setelah hakim terlihat terus membuka <em>handphone</em> selama jalanya persidangan. Setelah membacakan putusan, hakim menanyakan apakah putusan dapat diterima atau tidak. &nbsp;Berdasarkan keterangan ketua timses paslon 02, setelah menyatakan menolak putusan tersebut karena selama persidagan hakim seringkali mengecek <em>handphone</em> nya, yang dilanjutkan dengan diperiksanya barang tersebut oleh kuasa hukum paslon 02 bersama Bawasra.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara menurut keterangan ketua timses paslon 01, setelah diminta nya <em>handphone</em> milik hakim untuk diperiksa, sidang menjadi ramai. Semua <em>handphone </em>milik hakim dikeluarkan dan diperiksa beserta perangkat lain untuk memeriksa adanya aplikasi lain yang terhubung. Namun tidak ada aplikasi lain yang digunakan selain <em>microsoft word</em>.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Setelah pengecekan, berdasarkan keterangan masing-masing ketua timses, paslon 02 menemukan adanya intervensi berupa hakim yang dihubungi melalui <em>chat.</em> Ketua timses 02 dalam keteranganya menyebutkan adanya intervensi dari DLM Unsoed, sementara ketua timses 01 menyebutkan intervensi datang dari pihak luar. Berdasarkan keterangan pihak DLM Unsoed, pihak DLM Unsoed saat itu hanya menjadi peserta sidang dan tidak mengetahui apa saja yang diperiksa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kemudian <em>chat</em> yang disebut sebagai barang bukti di <em>screenshot</em> oleh kuasa hukum paslon 02. Menurut keterangan timses paslon 01, <em>screenshot</em> <em>chat</em> tersebut dilakukan setelah muncul perkataan “<em>Kalau nanti buktinya ilang bagaimana? Coba di ss” </em>dari yang disebut oleh ketua timses paslon 01 sebagai “seseorang yang mengatasnamakan KBMU (Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed)” datang masuk ke ruangan. Sementara menurut keterangan pihak DLM U,&nbsp; seseorang masuk ke ruang sidang, dengan menyatakan mengatasnamakan KBMU pula, berbicara dengan nada tinggi “<em>ini bagaimana kelanjutanya? Bagaimana nanti kalau hakim menghapus bukti ini? Mungkin bisa diabadikan oleh salah satu kuasa hukum”.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam keterangan yang disampaikan, ketua majelis hakim persidangan menyatakan tidak mengetahui bagaimana pengecekan handphone tersebut dan hanya mengetahui tidak hanya <em>chat </em>&nbsp;yang diperiksa. Hakim dalam hal ini menyatakan merasa tertekan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Direspon DLM Fakultas-Fakultas di Unsoed</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menindaklanjuti dugaan intervensi tersebut, pada 24 Desember&nbsp; DLM FH, FT, FPIK, FEB, KBMIK, dan FAPET mengatasnamakan aliansi DLM se-Fakultas Unsoed mengeluarkan rilis pers yang memuat kronologi konflik versi ketua timses masing-masing paslon, Ketua KPR, ketua majelis hakim, dan DLM Unsoed dalam sidang sengketa lalu.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rilis pers yang sama dicantumkan pernyataan sikap aliansi DLM se- Fakultas Unsoed, diantaranya mengkonfirmasi adanya pembicaraan di luar sidang sengketa oleh hakim dengan DLM Unsoed sebatas permintaan pendapat mengingat sidang tidak kondusif, meminta kepada pihak Bawasra agar lebih selektif dan bijaksana dalam memilih majelis hakim selain juga meminta pihak DLM Unsoed untuk memperbaiki hubungannya dengan KBMU melalui pendekatan kultural.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aliansi juga mengkonfirmasi bahwa majelis hakim terbukti memainkan handphone selama persidangan yang didasari informasi yang didapat dari berbagai pihak dan meminta hakim meminta maaf kepada KBMU atas perilakunya tersebut. &nbsp;Aliansi juga meminta hakim harus bijaksana dalam menjatuhkan putusan atas sengketa dalam pemira di masa mendatang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Musma Daring Tidak Bisa Diakses </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musyawarah Mahasiswa (Musma), forum tertinggi KBMU, digelar mulai 18 Desember lalu. Undangan terbuka untuk seluruh KBMU disebarkan DLM Unsoed melalui akun instagram @dlm_unsoed pada 13 Desember. Musma mulanya digelar secara daring dan luring di Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) dan <em>zoom meeting</em>. Musma diketahui sempat reses dan akan diadakan secara daring karena adanya teguran dari kemahasiswaan dan situasi serta kondisi yang dianggap tidak kondusif untuk pelaksanaan Musma secara daring dan luring.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Musma yang digelar secara daring tersebut justru sulit untuk diakses mahasiswa. <em>Link, ID meeting, </em>serta <em>password</em> dari kegiatan banyak didapatkan mahasiswa, namun mahasiswa tidak dapat masuk. Dengan ini penyelenggaraan Musma menimbulkan spekulasi seakan-akan dibuat tertutup untuk KBMU.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hingga &nbsp;Rabu (29/12/2021), Musma diinformasikan selesai oleh DLM Unsoed melalui akun instagram lembaga. Hingga saat ini, baik pihak DLM Unsoed maupun BEM Unsoed masih belum memberikan penjelasan resmi atas tidak bisa diakses nya <em>meeting room</em> Musma.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pasca Aksi Vandalisme</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pihak rektorat telah mendatangi sekretariat BEM dan DLM Unsoed, Rabu (29/12/2021), untuk meminta keterangan dan menginstruksikan mahasiswa untuk membersihkan ruangan. Terkait dengan tindak lanjut peristiwa ini, pihak rektorat masih belum memberikan keterangan sampai berita ini muncul.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dilansir dari serayunews.com, diketahui ketua DLM Unsoed bersama dengan Menteri Koordinator Politik Pergerakan BEM Unsoed, Wisnu Ludhi Kuncoro melaporkan aksi vandalism tersebut ke Kapolresta Banyumas. Mengutip dari sumber yang sama, Wisnu menduga motif vandalisme tersebut adalah kekecewaan atas hasil musyawarah pemilihan presiden BEM Unsoed. “Kemungkinan karena hasil musyawarah mahasiswa mereka kecewa, tidak diakomodir kepentingan-kepentinganya, karena kita tahu ini kepentingan politik dan narasi yang mereka bawa Ketika forum musyawarah dan Ketika vandalisme itu sama, kami tidak mau menyebutkan siapa tetapi kami hanya menduga itu siapa, proses lebih lanjut coba <em>clear</em>-kan disini,” ujar Wisnu, dikutip dari serayunews.com.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>LPM PRO JUSTITIA</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Ihsan, Pratiwi, Sabil</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis &nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp; &nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Drama Pemira Sampai Vandalisme Sekre : Pergolakan Akhir Periode BEM-DLM Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '322-revision-v1', '', '', '2021-12-31 12:12:40', '2021-12-31 12:12:40', '', 322, 'https://justiklik.com/?p=323', 0, 'revision', '', 0),
(326, 1, '2022-01-18 09:44:41', '2022-01-18 09:44:41', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pandemi Covid-19 yang masih meningkat perjangkitanya membuat aktivitas dalam ranah pendidikan tinggi kembali dilaksanakan daring. Tidak terkecuali metode penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 yang haru mampu berdamai dengan situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sebagaimana lazimnya. Dengan situasi seperti ini pelaksanaan masa pengenalan kampus tidak mungkin dilaksanakan seperti&nbsp; biasa, oleh karenya konsep ospek atau pengenalan kampus dirancang ulang untuk mampu dilaksanakan secara daring. DI Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Pengenalan Kegiatan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang dilaksanakan di Fakultas Hukum bertepatam pada tanggal 10-12 September 2020 lalu. Lantas &nbsp;yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana acara pengenalan kampus yang dianggap sebagai pintu gerbang bagi mahasiswa baru ini untuk masuk ke dalam dunia perkuliahan mampu dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan pelaksanaanya walaupun dilakukan secara daring?</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM Pro Justitia mewawancarai Ketua Divisi Acara Pengenalan Kegiatan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas Hukum, Syahrul Abiyyu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PKKMB secara daring ini berlangsung. Menurut penuturanya, panitia berpikir keras untuk merancang acara melalui live streaming yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang dilaksanakan secara tatap muka. PKKMB kali ini dilaksanakan dengan menggunakan platform Zoom Meeting. Syahrul menjelaskan bahwa persiapan acara berlangsung selama satu bulan lebih dengan jumlah panitia 60 orang. Ia menjelasakan “Persiapannya yaitu 1 bulan lebih dari bulan Juli dengan kendala yaitu jarak awal awal yaitu rapat melalui online tidak fisik dari situ dengan adanya keterbatasan waktu dan sinyal kita harus berpacu bergerak melawan itu semua sehingga kita bisa melakukan PKKMB dan Alhamdulillah acaranya lancar.” tutur Syahrul. Di hari pertama PKKMB beberapa mahasiswa baru juga&nbsp; hadir secara langsung di kampus. Mereka yang hadir tersebut berdomisili di Purwokerto. Pemilihan mahasiswa baru berdomisili Purwokerto ini dikarenakan panitia tidak ingin mengambil resiko dengan mewajibkan mahasiswa baru dari luar kota untuk datang. Panitia melaksanakan kegiatan PKKMB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Syahrul menjelaskan, “Kita tetap menggunakan protokol kesehatan yakni &nbsp;dengan menjaga jarak antar indivu sejauh 2 meter baik bagi panitia, pembicara, maupun peserta. Sebelum mereka (peserta) datang kami tes suhu dulu kami kasih handsanitizer dan masuknya secara terpisah. Bagi yang tubuhnya bersuhu lebih dari 37 derajat tidak boleh masuk dan juga di wajibkan memakia masker. Kami wajibkan setiap panitia peserta ataupun pembicara hadir dalam venue acara harus tetap menggunakan masker tetap mengikuti protokol kesehatan.” Pungkasnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan metode daring yang membuat mahasiswa tidak mampu datang secara langsung ke kampus dan berinteraksi dengan mahasiswa lainya membuat acara ini cenderung memberikan pengalaman dan manfaat yang berbeda. Syahrul menjelaskan bahwa pelaksanaan PPKMB daring ini tidak menghilangkan esensi dari masa orientasi kampus yaitu untuk mengenalkan lingkungan kampus fakultas hukum, pengenalan dosen, bagaimana pergaulan di fakultas hukum. Panitia merancang konsep PKKMB yang mampu mengenalkan kampus dan juga hukum itu sendiri. Dengan adanya PKKMB yang diadakan secara daring ini diharapkan mahasiswa baru mampu mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan perkuliahan di fakultas hukum. “Outputnya walaupun daring walaupun mereka tidak secara langsung melihat kampus fakultas hukum mereka tetap mengetahui dimana-mana saja gedung-gedung FH bagaimana budaya FH siapa dosen-dosennya siapa pejabatnya walaupun mereka daring dan belum pernah sama sekali ke FH&nbsp; dengan adanya PKKMB&nbsp; secara online ini mereka bisa sedikit mengetahui atau mereka mungkin sudah mengetahui seluk beluk tentang FH” jelas Syahrul. Menurutnya, indikator yang mereka tentukan untuk keberhasilan PKKMB dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dan minat peserta dalam mengikuti acara. “Yang dijadikan parameter pkkmb tahun ini yaitu adalah jumlah peserta yang mengikuti dan juga&nbsp;<em>hype</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>vibes</em>&nbsp;PKKMB itu sendiri. Gimana keseruan mereka minat mereka terlihat dalam acara ini. Kita berusaha sekuat mungkin walaupun online tetap seru dan tidak&nbsp;<em>boring</em>&nbsp;sama sekali dan itu Alhamdulillah berhasil.”jelas Syahrul sekaligus mengklaim keberhasilan acara.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan anggapan bahwa masa orientasi atau pengenalan kampus merupakan tahapan pertama yang ditempuh mahasiswa baru untuk mulai menapaki dunia perkuliahan, mahasiswa baru sendiri memiliki ekspektasi yang berbeda akan pelaksanaan PKKMB. Alya, salah satu mahasiswa baru Fakultas Hukum mengungkapkan bahwa ia berharap PKKMB ini dapat memberikan gambaran seperti apa fakultas hukum dan juga bagaimana organisasi-organisasi di kampus, apakah berbeda jauh dengan SMA atau tidak. Sementara itu Rizki, yang juga salah satu mahasiswa baru Fakultas Hukum, berharap bahwa PKKMB dapat mengenalkan mahasiswa baru pada kampus dan sejarahnya, civitas akademikanya, dan juga apa saja yang ada di fakultas hukum. “Selain itu saya juga berharap adanya ospek kemarin mahasiswa baru bisa lebih kompak dan solid walau (ospek) lewat daring” ujar Rizki. Mengenai informasi seputar perkuliahan yang seharusnya menjadi inti dari pengenalan kampus ini, keduanya merasa informasi tersampaikan dengan cukup jelas. “Untuk Informasi mengenai perkuliahan cukup jelas. Cuma ada aja info yg sulit dipahami ya mungkin karena tahun ini daring jdi ga bisa nanya nanya banyak. Kebanyakan mahasiswa panik akibat penyebaran informasi tidak merata,&nbsp; karena ada aja yang sinyalnya jelek pas ada informasi tentang perkuliahan jadi ga ikut, dan lain sebagainya” jelas Rizki. Dengan metode daring yang baru pertama kali dilakukan, kendala sinyal sudah tentu dihadapi mahasiswa baru dalam mengikuti PKKMB. Baik Rizki dan Alya sama-sama mengeluhkan soal sinyal yang terkadang menganggu tersampaikanya informasi penting pada mahasiswa baru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Masing-masing dari mereka merasa PKKMB kemarin seru dan cukup memenuhi ekspektasi mereka walaupun terdapat beberapa hal yang dirasa kurang. “Kurang puas aja karena ngga ospek langsung”, tutur Alya. Rizki juga merasa PKKMB daring ini kurang memberikan kesan. Kegiatan yang berlangsung dengan hanya menonton live streaming acara dari rumah masing-masing membuat mahasiswa tidak dapat merasakan secara langsung jalanya pengenalan kampus ini. Di sisi lain keduanya merasa PKKMB ini mampu memberikan mereka cukup pengenalan mengenai kampus, pembelajaran, dan juga UKM yang membuat mereka merasa memiliki bekal untuk memulai perkuliahan. “Tentunya terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dari penyelenggaraan PKKMB ini seperti yang dikemukakan Rizki, “Untuk masukan, &nbsp;kegiatanya harus lebih menarik lagi, terus penyampaian informasi&nbsp; ukm, dan lainya&nbsp; kalau boleh&nbsp; ada video nanti di share ke grup maba untuk menghindari error. Tapi semoga tahun depan ga daring jadi lebih seru lagi.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>PKKMB Fakultas Hukum kemarin mampu terselenggara dengan metode daring walaupun beberapa kendala khususnya teknis  dalam proses <em>live streaming</em> dan sinyal sulit dihindari. PKKMB melalui daring ini memberikan pengalaman baru baik bagi mahasiswa baru, panitia, dan mahasiswa baru Fakultas Hukum. Dengan metode daring yang membatasi pertemuan secara langsung mahasiswa baru membuat kebiasaan yang biasa dilakukan dalam ospek biasanya menjadi sulit dilakukan. Setidaknya PKKMB secara daring ini menjadi  pengingat bagi seluruh civitas akademika untuk kembali memikirkan dan menerapkan esensi sebenarnya dari adanya agenda pengenalan kampus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan. </em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Ican/Luthfiah</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Narator : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Ican</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Pandemi Belum Surut, Fakultas Hukum Unsoed Gelar Acara Pengenalan Mahasiswa Baru 2020 Secara Online', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '262-revision-v1', '', '', '2022-01-18 09:44:41', '2022-01-18 09:44:41', '', 262, 'https://justiklik.com/?p=326', 0, 'revision', '', 0),
(327, 1, '2022-01-18 13:31:19', '2022-01-18 13:31:19', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/09/foto-bem.jpeg?w=720\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>(Purwokerto, 22/9/2020)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada bulan ini, Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2020 Kabinet Barajuang telah mengakhiri periode kepengurusannya, setelah menjabat hanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kerja, atau 9 (sembilan) bulan jika dihitung semenjak diterbitkannya Surat Keterangan. Namun, pelantikannya baru dapat diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2020. Berakhirnya periode BEM ini, ditandai dengan telah terlaksananya Musyawarah KBMFH tiga hari lalu, tepatnya pada tanggal 19-20 September 2020. Musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Fakultas Hukum Unsoed. Dalam musyawarah tersebut, BEM FH memberikan pemaparan tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama periode kepengurusannya berlangsung.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Periode kepengurusaan BEM FH ini, dinilai cukup singkat oleh beberapa kalangan &nbsp;KBMFH. Terkait hal tersebut, Laudzira Farrell selaku Ketua dari BEM FH Kabinet Barajuang memberikan penjelasan bahwa masa periode kepengurusannya sama dengan periode-periode BEM sebelumnya, “(periode Kabinet Barajuang) Sama halnya dengan Kepengurusan Ketua BEM FH Rizki Maulidar (Kabinet Berani Berkarakter Periode 2016) hanya selama 10 bulan kerja dan Kepengurusan Ketua BEM FH Arrizal Fathurohman (Kabinet Koral Periode 2017) hanya 10 bulan kerja.” Farrell menjelaskan saat kami berkesempatan mewawancarainya via daring. Namun, masa periode kepengerusan BEM FH kali ini juga menimbulkan pertanyaan dikalangan UKM, terkait ide awal dari dekanat pada akhir tahun lalu, yaitu menyamaratakan periode kepengurusan, baik untuk UKM maupun BEM, yaitu pada awal dan akhir tahun. Ide ini bertujuan untuk memudahkan dekanat dalam proses pembukuan. Terkait hal ini, Farrell pun angkat bicara, menurutnya, ide tersebut belum direalisasikan menjadi aturan yang berlaku dan mengikat oleh dekanat. “Berbicara mengenai rencana ide Dekanat untuk menyamaratakan periode kepengurusan baik itu UKM ataupun BEM FH,.…itu memang sudah bergulir dari tahun 2018, tapi sampai detik ini belum ada produk hukum atau kebijakan mengenai aturan main yang dikeluarkan oleh dekanat terkait hal ini, maka dari itu secara mutatis mutandis, wacana atau canangan dekanat belum mengikat secara hukum.” Farrel menjelaskan. UKM juga mengkhawatirkan apabila BEM telah mengakhiri periodenya terlebih dahulu, maka praktis sudah tidak ada lagi badan/lembaga yang menaungi UKM dalam penyampaian aspirasi, seperti tahun sebelumnya. Menurut Farrell, keutuhan BEM secara struktural sangat diperlukan sebelum dimulainya periode kepengurusan UKM yang baru pada awal tahun nanti, “Pada sisi yang lain juga perlu dipahami bahwa di dalam praktiknya BEM sejatinya menaungi UKM. Sebagai contoh, dalam proposal kegiatan diperlukan tanda tangan dari Ketua BEM dan dalam kegiatan-kegiatan lain BEM memiliki fungsi yang cukup vital dalam jalannya kegiatan UKM, maka dari itu perlu disadari bahwa urgensi utuhnya BEM (secara sturktural) harus telah terbentuk sebelum terlaksananya reorganisasi UKM.” Farrell kembali menjelaskan. “Bisa dibayangkan apabila masa pengakhiran, pergantian dan peralihan BEM FH berjalan bersamaan dengan reorganisasinya UKM, apakah tidak menjadi soal yang cukup rumit dalan pelaksanaannya, karena pada satu sisi BEM saja mungkin belum terbentuk secara utuh dalam arti sistem yang akan dijalankan, program kerja yang akan dicanangkan serta&nbsp;<em>political will</em>&nbsp;dari BEM belum terarah dan belum satu frekuensi. Disisi lain sudah memiliki beban kerja yang cukup berat bersamaan dengan kebutuhan hampir seluruh UKM terhadap BEM diakhir kepengurusan yang lama dan diawal kepengurusan yang baru cukup meningkat. Sehingga perlu ada waktu yang dialokasikan untuk melakukan penyamarataan ini, maka dari itu saya pun berdiskusi dengan Wadek III Bidang Akademik bahwasanya kepengurusan BEM FH Kabinet Barajuang akan selesai di Bulan September dengan kalkulasi di bulan November s/d Desember 2020 proses Pemira dan reorganisasi UKM dapat selesai.” Lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BEM FH, UKM kembali mempertanyakan koordinasi dari BEM perihal diselenggarakannya LPJ tersebut, mengingat masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Terkait pertanyaan tersebut, Farrell menjelaskan bahwa proses koordinasi BEM dengan UKM telah dilaksanakan sebelum pandemi, melalui Kementerian Dalam Negeri BEM FH, yang diselenggarakan di Sekretariat BEM FH. Namun, terkait koordinasi perihal Musyawarah KBMFH terkait pembahasan LPJ, BEM berkoordinasi dengan DLM sebagai penyelenggara musyawarah, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan UKM. “Proses koordinasi dengan UKM sudah dilakukan sejak pertemuan awal yang dilakukan oleh Kemendagri BEM FH dengan UKM sebelum pandemi di Sekre BEM FH. Selanjutnya terkait koordinasi mengenai Musma, kalau saudara memperhatikan aturan yang berlaku, itu ada dibawah kewenangannya DLM FH. Jadi BEM FH berkoordinasi secara mendalam terkait Musma ini dengan DLM FH baru kemudian DLM FH berkoordinasi dengan UKM, karena berjalan atau tidaknya Musma dalam hal ini LPJ BEM FH , adalah kebijaksanaan DLM FH.” Beliau menjelaskan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Selain dari beberapa polemik terkait UKM diatas, kabar lain juga datang dari kalangan KBMFH. Terdapat spekulasi yang bermunculan dari kalangan KBMFH terkait salah satu alasan BEM FH mengakhiri masa periode kepengurusannya pada bulan september ini. KBMFH berspekulasi bahwa BEM FH mengakhiri periode kepengurusannya di bulan ini dikarenakan Laudzira Farrell sebagai Ketua BEM FH berniat untuk lulus dan menyelesaikan masa studinya pada bulan september. Mengingat, Undang-Undang Pemira KBMFH Pasal 21 (12) menjelaskan bahwa, ketua dan wakil ketua BEM bersedia untuk tidak lulus selama menjabat, dan sudah tentu apabila Farrell belum melepas jabatannya setelah lulus, akan mencederai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu spekulasi tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Farrell sudah dapat melaksanakan yudisium pada bulan ini. Spekulasi ini juga semakin diperkuat dengan fakta bahwa Farrell telah benar-benar melaksanakan yudisium. Terkait dengan bermunculannya spekulasi tersebut, Farrell juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, keputusan perihal BEM FH yang mengakhiri periode kepengerusannya pada bulan september adalah hasil dari pertimbangannya dengan para pimpinan Kabinet Barajuang dan juga pimpinan DLM FH, yang berujung pada kesepakatan untuk menggelar LPJ di bulan september. “Pilihan untuk lulus dan menjadi di Bulan September, saya sadari akan menuai berbagai asumsi diantara teman-teman, bagi saya itu hal yang sangat wajar, akan tetapi kalau saya diperbolehkan untuk membuka sedikit tentang dapur saya, sebenarnya di bulan Juni pun saya sudah bisa lulus, akan tetapi mengingat masih adanya amanah yang saya pikul dan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BEM Kabinet Barajuang, akhirnya saya memutuskan untuk menunda kelulusan saya. Sampai akhirnya di Bulan September ini dengan mempertimbangkan terkait adanya ide Dekanat untuk menyanaratakan masa jabatan (pertimbangannya sudah saya paparkan diawal), maka saya berdiskusi dengan para Pimpinan Kabinet Barajuang dengan Pimpinan DLM FH FH, berujung bahwa LPJ dilaksanakan di bulan september.” Farrell menanggapi. Terkait yudisium, Farrell beranggapan bahwa yudisium merupakan salah satu tanda mahasiswa mendapat gelar sarjana secara&nbsp;<em>de jure,&nbsp;</em>namun secara&nbsp;<em>de facto&nbsp;</em>atau secara budaya, dapat ditandai dengan prosesi wisuda. “Berbicara soal yudisium, yudisium memang salah satu tanda bahwa seorang mahasiswa telah mendapat gelar sebagai seorang sarjana (de jure), tapi harus diperhatikan secara budaya bahwa tidak sedikit pandangan mengenai lepasnya gelar mahasiswa dan berubah menjadi alumni itu ditandai dengan prosesi wisuda (de facto), dengan kata lain secara budaya saya masih belum menjadi alumni FH Unsoed, saya masih calon wisudawan yang akan diwisuda awal Oktober nanti.” Beliau kembali menjelaskan. Dikarenakan Farrell sebagai Ketua BEM FH sudah melaksanakan yudisium, tentunya menimbulkan pertanyaan terakait kekuatan hukum serta keabsahan dari LPJ BEM FH pada Musyawarah KBMFH kemarin, dan apakah hal tersebut dapat dikatakan mencederai undang-undang, mengingat kegiatan tersebut diselenggarakan setelah Farrell sudah melaksanakan yudisium. Farrell pun juga menanggapi terkait hal tersebut, menurutnya kekuatan hukum dan keabsahan dapat dilihat lagi mengenai siapa yang menyelenggarakan musyawarah, bagaimana tata tertibnya, dan penetapan hasilnya. “Ketika saudara bertanya mengenai keabsahan atau kekuatan hukun mengenai LPJ, bisa dicek kembali siapa yang mengadakan Musmanya, bagaimana tatibnya, bagaimana jumlah quorumnya serta penetapan hasil-hasil sidangnya, saya mengikuti semua agenda LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat pelaksanaan Musma.” jelasnya. “Dengan fakta-fakta dan dasar argumen yang jelas diatas, saya rasa tidak perlu menanggapi pertanyaan (diatas), karena tidak ada regulasi yang dicederai dalan pelaksanaan musma terkait LPJ BEM Kabinet Barajuang yang terlaksana pada tanggal 19-20 September lalu.” lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan telah berakhirnya periode kepengurusan Kabinet Barajuang, maka lagi-lagi terjadi kekosongan dalam kepengurusan BEM FH, tentunya ini berpengaruh pada KBMFH dan khususnya UKM, dikarenakan tidak ada lagi yang menaungi dalam penyampaian aspirasi, sedangkan kepengurusan UKM saat ini masih berlangsung. Farrell beranggapan bahwa kekosongan kepengurusan seperti ini bukanlah hal yang baru, mengingat hal yang sama pernah terjadi juga pada periode BEM FH kabinet-kabinet sebelumnya, dan berujung pada pengisian PLT. “Perlu dipahami bersama, bahwa kekosongan kepengurusan secara utuh bukan hal yang baru. Pernah terjadi di tahun 2016 setelah Ketua BEM Rizki Maulidar lengser dan sebelum Ketua BEM Arrizal Fathurohman mengisi kekuasaan pada tahun 2017-2018. Waktu itu sempat beberapa waktu BEM dipegang oleh PLT, kemudian di periode setelah Ketua BEM&nbsp; Fathur dan jajarannya lengser di tahun 2018, karena adanya missunderstanding terhadap regulasi dalam pelaksanaan Pemira, yang berujung pada kekacauan Pemira dan terjadi kekosongan kepengurusan yang pada waktu itu diisi oleh PLT (dari Pindang LPJ) yaitu Putra Sandi.” beliau menanggapi. Dengan melihat pandemi yang belum surut seperti ini, tentunya tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya Pemira KBMFH dalam waktu dekat, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang akan mengisi jabatan atau fungsi BEM selama kekosongan jabatan tersebut. Farrell mengisyaratkan untuk tidak berlebihan dalam menanggapi kekosongan jabatan ini, karena telah disiapkannya PLT untuk melaksanakan fungsi penyampaian aspirasi menggantikan BEM. “Kembali ke status quo, dengan pertimbangan dan hasil koordinasi dengan DLM FH, maka setelah BEM FH Kabinet Barajuang dinyatakan berakhir, maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan sambil DLM FH menyiapkan prosesi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH periode selanjutnya, maka telah ditetapkan adanya PLT BEM FH yang diisi oleh saudara Faisal Indra maka dengan ditetapkannya PLT BEM FH&nbsp; berdasarkan hasil keputusan bersama dalam Musma kemarin, rasanya terlalu berlebihan ketika dianggap tidak ada yang menjalankan fungsi BEM FH yang salah satunya untuk menyampaikan aspirasi, baik itu aspirasi UKM ataupun Mahasiswa FH Unsoed yang lainnya. Kalau PLT masih dirasa kurang, kita masih memiliki BEM Unsoed, sing tenang.” jelasnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Situasi sekarang memang sangat tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Pemira KBMFH dalam waktu dekat akibat pandemi yang masih berkepanjang. Proses pengisian jabatan pada BEM selanjutnya belum jelas, Farrell pun juga memberikan pendapatnya terkait hal ini, “Saya kira kita semua tahu bahwasanya pelaksanaan LPJ BEM FH Kabinet Barajuang kemarin dapat menjadi contoh bagi semua elemen KBMFH untuk beradaptasi ditengah-tengah Pandemi seperti ini. Kami menyadari salahsatu kemampuan utama yang dibutuhkan bagi setiap manusia adalah kemampuan adaptasi, semoga apa yang telah kami laksanakan dapat menjadi contoh untuk tetap produktif dalam menjalankan amanah, serta tanggungjawab ditengah wabah pandemi seperti ini. Ketika ada kemauan pasti ada jalan.” tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan krusialnya peran BEM salah satu contohnya dapat dilihat dari sis UKM. Sempat disinggung diata bahwasanya peran BEM sangatlah krusial untuk jalanya kegiatan UKM seperti dalam pengajuan proposal mesti ada tanda tangan ketua BEM. Mengingat masih terus berjalanya periode kepengurusan dibeberapa UKM maka dengan kekosongan ini mesti mengalami kesulitan besar apabila ada kepentingan yang harus berkepentingan dengan BEM. Maka dari itu, peran PLT yang menjalankan fungsi BEM selama pemira belum  dapat dilakukan kiranya sangat dibutuhkan. Namun, belum ada kejelasanya terkait dengan kejelasan dari lembaga PLT itu sendiri. Ketika kami mencoba mewawancarai DLM, mereka belum bisa memberikan jawaban optimal karena masih terus mengkaji lebih dalam lagi sampai tulisan ini selesai dibuat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Liputan ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>REPORTER : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>NARATOR : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>EDITOR : ICAN</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Padamnya Api Barajuang & De Javu, PLT Bersinar Lagi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '264-autosave-v1', '', '', '2022-01-18 13:31:19', '2022-01-18 13:31:19', '', 264, 'https://justiklik.com/?p=327', 0, 'revision', '', 0),
(328, 1, '2022-01-18 13:31:30', '2022-01-18 13:31:30', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/09/foto-bem.jpeg?w=720\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>(Purwokerto, 22/9/2020)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada bulan ini, Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2020 Kabinet Barajuang telah mengakhiri periode kepengurusannya, setelah menjabat hanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kerja, atau 9 (sembilan) bulan jika dihitung semenjak diterbitkannya Surat Keterangan. Namun, pelantikannya baru dapat diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2020. Berakhirnya periode BEM ini, ditandai dengan telah terlaksananya Musyawarah KBMFH tiga hari lalu, tepatnya pada tanggal 19-20 September 2020. Musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Fakultas Hukum Unsoed. Dalam musyawarah tersebut, BEM FH memberikan pemaparan tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama periode kepengurusannya berlangsung.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Periode kepengurusaan BEM FH ini, dinilai cukup singkat oleh beberapa kalangan &nbsp;KBMFH. Terkait hal tersebut, Laudzira Farrell selaku Ketua dari BEM FH Kabinet Barajuang memberikan penjelasan bahwa masa periode kepengurusannya sama dengan periode-periode BEM sebelumnya, “(periode Kabinet Barajuang) Sama halnya dengan Kepengurusan Ketua BEM FH Rizki Maulidar (Kabinet Berani Berkarakter Periode 2016) hanya selama 10 bulan kerja dan Kepengurusan Ketua BEM FH Arrizal Fathurohman (Kabinet Koral Periode 2017) hanya 10 bulan kerja.” Farrell menjelaskan saat kami berkesempatan mewawancarainya via daring. Namun, masa periode kepengerusan BEM FH kali ini juga menimbulkan pertanyaan dikalangan UKM, terkait ide awal dari dekanat pada akhir tahun lalu, yaitu menyamaratakan periode kepengurusan, baik untuk UKM maupun BEM, yaitu pada awal dan akhir tahun. Ide ini bertujuan untuk memudahkan dekanat dalam proses pembukuan. Terkait hal ini, Farrell pun angkat bicara, menurutnya, ide tersebut belum direalisasikan menjadi aturan yang berlaku dan mengikat oleh dekanat. “Berbicara mengenai rencana ide Dekanat untuk menyamaratakan periode kepengurusan baik itu UKM ataupun BEM FH,.…itu memang sudah bergulir dari tahun 2018, tapi sampai detik ini belum ada produk hukum atau kebijakan mengenai aturan main yang dikeluarkan oleh dekanat terkait hal ini, maka dari itu secara mutatis mutandis, wacana atau canangan dekanat belum mengikat secara hukum.” Farrel menjelaskan. UKM juga mengkhawatirkan apabila BEM telah mengakhiri periodenya terlebih dahulu, maka praktis sudah tidak ada lagi badan/lembaga yang menaungi UKM dalam penyampaian aspirasi, seperti tahun sebelumnya. Menurut Farrell, keutuhan BEM secara struktural sangat diperlukan sebelum dimulainya periode kepengurusan UKM yang baru pada awal tahun nanti, “Pada sisi yang lain juga perlu dipahami bahwa di dalam praktiknya BEM sejatinya menaungi UKM. Sebagai contoh, dalam proposal kegiatan diperlukan tanda tangan dari Ketua BEM dan dalam kegiatan-kegiatan lain BEM memiliki fungsi yang cukup vital dalam jalannya kegiatan UKM, maka dari itu perlu disadari bahwa urgensi utuhnya BEM (secara sturktural) harus telah terbentuk sebelum terlaksananya reorganisasi UKM.” Farrell kembali menjelaskan. “Bisa dibayangkan apabila masa pengakhiran, pergantian dan peralihan BEM FH berjalan bersamaan dengan reorganisasinya UKM, apakah tidak menjadi soal yang cukup rumit dalan pelaksanaannya, karena pada satu sisi BEM saja mungkin belum terbentuk secara utuh dalam arti sistem yang akan dijalankan, program kerja yang akan dicanangkan serta&nbsp;<em>political will</em>&nbsp;dari BEM belum terarah dan belum satu frekuensi. Disisi lain sudah memiliki beban kerja yang cukup berat bersamaan dengan kebutuhan hampir seluruh UKM terhadap BEM diakhir kepengurusan yang lama dan diawal kepengurusan yang baru cukup meningkat. Sehingga perlu ada waktu yang dialokasikan untuk melakukan penyamarataan ini, maka dari itu saya pun berdiskusi dengan Wadek III Bidang Akademik bahwasanya kepengurusan BEM FH Kabinet Barajuang akan selesai di Bulan September dengan kalkulasi di bulan November s/d Desember 2020 proses Pemira dan reorganisasi UKM dapat selesai.” Lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BEM FH, UKM kembali mempertanyakan koordinasi dari BEM perihal diselenggarakannya LPJ tersebut, mengingat masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Terkait pertanyaan tersebut, Farrell menjelaskan bahwa proses koordinasi BEM dengan UKM telah dilaksanakan sebelum pandemi, melalui Kementerian Dalam Negeri BEM FH, yang diselenggarakan di Sekretariat BEM FH. Namun, terkait koordinasi perihal Musyawarah KBMFH terkait pembahasan LPJ, BEM berkoordinasi dengan DLM sebagai penyelenggara musyawarah, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan UKM. “Proses koordinasi dengan UKM sudah dilakukan sejak pertemuan awal yang dilakukan oleh Kemendagri BEM FH dengan UKM sebelum pandemi di Sekre BEM FH. Selanjutnya terkait koordinasi mengenai Musma, kalau saudara memperhatikan aturan yang berlaku, itu ada dibawah kewenangannya DLM FH. Jadi BEM FH berkoordinasi secara mendalam terkait Musma ini dengan DLM FH baru kemudian DLM FH berkoordinasi dengan UKM, karena berjalan atau tidaknya Musma dalam hal ini LPJ BEM FH , adalah kebijaksanaan DLM FH.” Beliau menjelaskan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Selain dari beberapa polemik terkait UKM diatas, kabar lain juga datang dari kalangan KBMFH. Terdapat spekulasi yang bermunculan dari kalangan KBMFH terkait salah satu alasan BEM FH mengakhiri masa periode kepengurusannya pada bulan september ini. KBMFH berspekulasi bahwa BEM FH mengakhiri periode kepengurusannya di bulan ini dikarenakan Laudzira Farrell sebagai Ketua BEM FH berniat untuk lulus dan menyelesaikan masa studinya pada bulan september. Mengingat, Undang-Undang Pemira KBMFH Pasal 21 (12) menjelaskan bahwa, ketua dan wakil ketua BEM bersedia untuk tidak lulus selama menjabat, dan sudah tentu apabila Farrell belum melepas jabatannya setelah lulus, akan mencederai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu spekulasi tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Farrell sudah dapat melaksanakan yudisium pada bulan ini. Spekulasi ini juga semakin diperkuat dengan fakta bahwa Farrell telah benar-benar melaksanakan yudisium. Terkait dengan bermunculannya spekulasi tersebut, Farrell juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, keputusan perihal BEM FH yang mengakhiri periode kepengerusannya pada bulan september adalah hasil dari pertimbangannya dengan para pimpinan Kabinet Barajuang dan juga pimpinan DLM FH, yang berujung pada kesepakatan untuk menggelar LPJ di bulan september. “Pilihan untuk lulus dan menjadi di Bulan September, saya sadari akan menuai berbagai asumsi diantara teman-teman, bagi saya itu hal yang sangat wajar, akan tetapi kalau saya diperbolehkan untuk membuka sedikit tentang dapur saya, sebenarnya di bulan Juni pun saya sudah bisa lulus, akan tetapi mengingat masih adanya amanah yang saya pikul dan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BEM Kabinet Barajuang, akhirnya saya memutuskan untuk menunda kelulusan saya. Sampai akhirnya di Bulan September ini dengan mempertimbangkan terkait adanya ide Dekanat untuk menyanaratakan masa jabatan (pertimbangannya sudah saya paparkan diawal), maka saya berdiskusi dengan para Pimpinan Kabinet Barajuang dengan Pimpinan DLM FH FH, berujung bahwa LPJ dilaksanakan di bulan september.” Farrell menanggapi. Terkait yudisium, Farrell beranggapan bahwa yudisium merupakan salah satu tanda mahasiswa mendapat gelar sarjana secara&nbsp;<em>de jure,&nbsp;</em>namun secara&nbsp;<em>de facto&nbsp;</em>atau secara budaya, dapat ditandai dengan prosesi wisuda. “Berbicara soal yudisium, yudisium memang salah satu tanda bahwa seorang mahasiswa telah mendapat gelar sebagai seorang sarjana (de jure), tapi harus diperhatikan secara budaya bahwa tidak sedikit pandangan mengenai lepasnya gelar mahasiswa dan berubah menjadi alumni itu ditandai dengan prosesi wisuda (de facto), dengan kata lain secara budaya saya masih belum menjadi alumni FH Unsoed, saya masih calon wisudawan yang akan diwisuda awal Oktober nanti.” Beliau kembali menjelaskan. Dikarenakan Farrell sebagai Ketua BEM FH sudah melaksanakan yudisium, tentunya menimbulkan pertanyaan terakait kekuatan hukum serta keabsahan dari LPJ BEM FH pada Musyawarah KBMFH kemarin, dan apakah hal tersebut dapat dikatakan mencederai undang-undang, mengingat kegiatan tersebut diselenggarakan setelah Farrell sudah melaksanakan yudisium. Farrell pun juga menanggapi terkait hal tersebut, menurutnya kekuatan hukum dan keabsahan dapat dilihat lagi mengenai siapa yang menyelenggarakan musyawarah, bagaimana tata tertibnya, dan penetapan hasilnya. “Ketika saudara bertanya mengenai keabsahan atau kekuatan hukun mengenai LPJ, bisa dicek kembali siapa yang mengadakan Musmanya, bagaimana tatibnya, bagaimana jumlah quorumnya serta penetapan hasil-hasil sidangnya, saya mengikuti semua agenda LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat pelaksanaan Musma.” jelasnya. “Dengan fakta-fakta dan dasar argumen yang jelas diatas, saya rasa tidak perlu menanggapi pertanyaan (diatas), karena tidak ada regulasi yang dicederai dalan pelaksanaan musma terkait LPJ BEM Kabinet Barajuang yang terlaksana pada tanggal 19-20 September lalu.” lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan telah berakhirnya periode kepengurusan Kabinet Barajuang, maka lagi-lagi terjadi kekosongan dalam kepengurusan BEM FH, tentunya ini berpengaruh pada KBMFH dan khususnya UKM, dikarenakan tidak ada lagi yang menaungi dalam penyampaian aspirasi, sedangkan kepengurusan UKM saat ini masih berlangsung. Farrell beranggapan bahwa kekosongan kepengurusan seperti ini bukanlah hal yang baru, mengingat hal yang sama pernah terjadi juga pada periode BEM FH kabinet-kabinet sebelumnya, dan berujung pada pengisian PLT. “Perlu dipahami bersama, bahwa kekosongan kepengurusan secara utuh bukan hal yang baru. Pernah terjadi di tahun 2016 setelah Ketua BEM Rizki Maulidar lengser dan sebelum Ketua BEM Arrizal Fathurohman mengisi kekuasaan pada tahun 2017-2018. Waktu itu sempat beberapa waktu BEM dipegang oleh PLT, kemudian di periode setelah Ketua BEM&nbsp; Fathur dan jajarannya lengser di tahun 2018, karena adanya missunderstanding terhadap regulasi dalam pelaksanaan Pemira, yang berujung pada kekacauan Pemira dan terjadi kekosongan kepengurusan yang pada waktu itu diisi oleh PLT (dari Pindang LPJ) yaitu Putra Sandi.” beliau menanggapi. Dengan melihat pandemi yang belum surut seperti ini, tentunya tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya Pemira KBMFH dalam waktu dekat, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang akan mengisi jabatan atau fungsi BEM selama kekosongan jabatan tersebut. Farrell mengisyaratkan untuk tidak berlebihan dalam menanggapi kekosongan jabatan ini, karena telah disiapkannya PLT untuk melaksanakan fungsi penyampaian aspirasi menggantikan BEM. “Kembali ke status quo, dengan pertimbangan dan hasil koordinasi dengan DLM FH, maka setelah BEM FH Kabinet Barajuang dinyatakan berakhir, maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan sambil DLM FH menyiapkan prosesi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH periode selanjutnya, maka telah ditetapkan adanya PLT BEM FH yang diisi oleh saudara Faisal Indra maka dengan ditetapkannya PLT BEM FH&nbsp; berdasarkan hasil keputusan bersama dalam Musma kemarin, rasanya terlalu berlebihan ketika dianggap tidak ada yang menjalankan fungsi BEM FH yang salah satunya untuk menyampaikan aspirasi, baik itu aspirasi UKM ataupun Mahasiswa FH Unsoed yang lainnya. Kalau PLT masih dirasa kurang, kita masih memiliki BEM Unsoed, sing tenang.” jelasnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Situasi sekarang memang sangat tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Pemira KBMFH dalam waktu dekat akibat pandemi yang masih berkepanjang. Proses pengisian jabatan pada BEM selanjutnya belum jelas, Farrell pun juga memberikan pendapatnya terkait hal ini, “Saya kira kita semua tahu bahwasanya pelaksanaan LPJ BEM FH Kabinet Barajuang kemarin dapat menjadi contoh bagi semua elemen KBMFH untuk beradaptasi ditengah-tengah Pandemi seperti ini. Kami menyadari salahsatu kemampuan utama yang dibutuhkan bagi setiap manusia adalah kemampuan adaptasi, semoga apa yang telah kami laksanakan dapat menjadi contoh untuk tetap produktif dalam menjalankan amanah, serta tanggungjawab ditengah wabah pandemi seperti ini. Ketika ada kemauan pasti ada jalan.” tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan krusialnya peran BEM salah satu contohnya dapat dilihat dari sis UKM. Sempat disinggung diata bahwasanya peran BEM sangatlah krusial untuk jalanya kegiatan UKM seperti dalam pengajuan proposal mesti ada tanda tangan ketua BEM. Mengingat masih terus berjalanya periode kepengurusan dibeberapa UKM maka dengan kekosongan ini mesti mengalami kesulitan besar apabila ada kepentingan yang harus berkepentingan dengan BEM. Maka dari itu, peran PLT yang menjalankan fungsi BEM selama pemira belum  dapat dilakukan kiranya sangat dibutuhkan. Namun, belum ada kejelasanya terkait dengan kejelasan dari lembaga PLT itu sendiri. Ketika kami mencoba mewawancarai DLM, mereka belum bisa memberikan jawaban optimal karena masih terus mengkaji lebih dalam lagi sampai tulisan ini selesai dibuat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Liputan ini pertama kali diunggah pada tanggal 22 September di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>REPORTER : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>NARATOR : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>EDITOR : ICAN</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Padamnya Api Barajuang & De Javu, PLT Bersinar Lagi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '264-revision-v1', '', '', '2022-01-18 13:31:30', '2022-01-18 13:31:30', '', 264, 'https://justiklik.com/?p=328', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(329, 1, '2022-01-18 13:36:29', '2022-01-18 13:36:29', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/09/foto-bem.jpeg?w=720\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>(Purwokerto, 22/9/2020)</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada bulan ini, Badan Ekseskutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman 2020 Kabinet Barajuang telah mengakhiri periode kepengurusannya, setelah menjabat hanya selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan kerja, atau 9 (sembilan) bulan jika dihitung semenjak diterbitkannya Surat Keterangan. Namun, pelantikannya baru dapat diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2020. Berakhirnya periode BEM ini, ditandai dengan telah terlaksananya Musyawarah KBMFH tiga hari lalu, tepatnya pada tanggal 19-20 September 2020. Musyawarah tersebut diselenggarakan oleh Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Fakultas Hukum Unsoed. Dalam musyawarah tersebut, BEM FH memberikan pemaparan tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) selama periode kepengurusannya berlangsung.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Periode kepengurusaan BEM FH ini, dinilai cukup singkat oleh beberapa kalangan &nbsp;KBMFH. Terkait hal tersebut, Laudzira Farrell selaku Ketua dari BEM FH Kabinet Barajuang memberikan penjelasan bahwa masa periode kepengurusannya sama dengan periode-periode BEM sebelumnya, “(periode Kabinet Barajuang) Sama halnya dengan Kepengurusan Ketua BEM FH Rizki Maulidar (Kabinet Berani Berkarakter Periode 2016) hanya selama 10 bulan kerja dan Kepengurusan Ketua BEM FH Arrizal Fathurohman (Kabinet Koral Periode 2017) hanya 10 bulan kerja.” Farrell menjelaskan saat kami berkesempatan mewawancarainya via daring. Namun, masa periode kepengerusan BEM FH kali ini juga menimbulkan pertanyaan dikalangan UKM, terkait ide awal dari dekanat pada akhir tahun lalu, yaitu menyamaratakan periode kepengurusan, baik untuk UKM maupun BEM, yaitu pada awal dan akhir tahun. Ide ini bertujuan untuk memudahkan dekanat dalam proses pembukuan. Terkait hal ini, Farrell pun angkat bicara, menurutnya, ide tersebut belum direalisasikan menjadi aturan yang berlaku dan mengikat oleh dekanat. “Berbicara mengenai rencana ide Dekanat untuk menyamaratakan periode kepengurusan baik itu UKM ataupun BEM FH,.…itu memang sudah bergulir dari tahun 2018, tapi sampai detik ini belum ada produk hukum atau kebijakan mengenai aturan main yang dikeluarkan oleh dekanat terkait hal ini, maka dari itu secara mutatis mutandis, wacana atau canangan dekanat belum mengikat secara hukum.” Farrel menjelaskan. UKM juga mengkhawatirkan apabila BEM telah mengakhiri periodenya terlebih dahulu, maka praktis sudah tidak ada lagi badan/lembaga yang menaungi UKM dalam penyampaian aspirasi, seperti tahun sebelumnya. Menurut Farrell, keutuhan BEM secara struktural sangat diperlukan sebelum dimulainya periode kepengurusan UKM yang baru pada awal tahun nanti, “Pada sisi yang lain juga perlu dipahami bahwa di dalam praktiknya BEM sejatinya menaungi UKM. Sebagai contoh, dalam proposal kegiatan diperlukan tanda tangan dari Ketua BEM dan dalam kegiatan-kegiatan lain BEM memiliki fungsi yang cukup vital dalam jalannya kegiatan UKM, maka dari itu perlu disadari bahwa urgensi utuhnya BEM (secara sturktural) harus telah terbentuk sebelum terlaksananya reorganisasi UKM.” Farrell kembali menjelaskan. “Bisa dibayangkan apabila masa pengakhiran, pergantian dan peralihan BEM FH berjalan bersamaan dengan reorganisasinya UKM, apakah tidak menjadi soal yang cukup rumit dalan pelaksanaannya, karena pada satu sisi BEM saja mungkin belum terbentuk secara utuh dalam arti sistem yang akan dijalankan, program kerja yang akan dicanangkan serta&nbsp;<em>political will</em>&nbsp;dari BEM belum terarah dan belum satu frekuensi. Disisi lain sudah memiliki beban kerja yang cukup berat bersamaan dengan kebutuhan hampir seluruh UKM terhadap BEM diakhir kepengurusan yang lama dan diawal kepengurusan yang baru cukup meningkat. Sehingga perlu ada waktu yang dialokasikan untuk melakukan penyamarataan ini, maka dari itu saya pun berdiskusi dengan Wadek III Bidang Akademik bahwasanya kepengurusan BEM FH Kabinet Barajuang akan selesai di Bulan September dengan kalkulasi di bulan November s/d Desember 2020 proses Pemira dan reorganisasi UKM dapat selesai.” Lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) BEM FH, UKM kembali mempertanyakan koordinasi dari BEM perihal diselenggarakannya LPJ tersebut, mengingat masih dalam kondisi pandemi seperti ini. Terkait pertanyaan tersebut, Farrell menjelaskan bahwa proses koordinasi BEM dengan UKM telah dilaksanakan sebelum pandemi, melalui Kementerian Dalam Negeri BEM FH, yang diselenggarakan di Sekretariat BEM FH. Namun, terkait koordinasi perihal Musyawarah KBMFH terkait pembahasan LPJ, BEM berkoordinasi dengan DLM sebagai penyelenggara musyawarah, yang nantinya akan dikoordinasikan dengan UKM. “Proses koordinasi dengan UKM sudah dilakukan sejak pertemuan awal yang dilakukan oleh Kemendagri BEM FH dengan UKM sebelum pandemi di Sekre BEM FH. Selanjutnya terkait koordinasi mengenai Musma, kalau saudara memperhatikan aturan yang berlaku, itu ada dibawah kewenangannya DLM FH. Jadi BEM FH berkoordinasi secara mendalam terkait Musma ini dengan DLM FH baru kemudian DLM FH berkoordinasi dengan UKM, karena berjalan atau tidaknya Musma dalam hal ini LPJ BEM FH , adalah kebijaksanaan DLM FH.” Beliau menjelaskan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Selain dari beberapa polemik terkait UKM diatas, kabar lain juga datang dari kalangan KBMFH. Terdapat spekulasi yang bermunculan dari kalangan KBMFH terkait salah satu alasan BEM FH mengakhiri masa periode kepengurusannya pada bulan september ini. KBMFH berspekulasi bahwa BEM FH mengakhiri periode kepengurusannya di bulan ini dikarenakan Laudzira Farrell sebagai Ketua BEM FH berniat untuk lulus dan menyelesaikan masa studinya pada bulan september. Mengingat, Undang-Undang Pemira KBMFH Pasal 21 (12) menjelaskan bahwa, ketua dan wakil ketua BEM bersedia untuk tidak lulus selama menjabat, dan sudah tentu apabila Farrell belum melepas jabatannya setelah lulus, akan mencederai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu spekulasi tersebut bukan tanpa alasan, mengingat Farrell sudah dapat melaksanakan yudisium pada bulan ini. Spekulasi ini juga semakin diperkuat dengan fakta bahwa Farrell telah benar-benar melaksanakan yudisium. Terkait dengan bermunculannya spekulasi tersebut, Farrell juga memberikan tanggapannya. Menurutnya, keputusan perihal BEM FH yang mengakhiri periode kepengerusannya pada bulan september adalah hasil dari pertimbangannya dengan para pimpinan Kabinet Barajuang dan juga pimpinan DLM FH, yang berujung pada kesepakatan untuk menggelar LPJ di bulan september. “Pilihan untuk lulus dan menjadi di Bulan September, saya sadari akan menuai berbagai asumsi diantara teman-teman, bagi saya itu hal yang sangat wajar, akan tetapi kalau saya diperbolehkan untuk membuka sedikit tentang dapur saya, sebenarnya di bulan Juni pun saya sudah bisa lulus, akan tetapi mengingat masih adanya amanah yang saya pikul dan beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh BEM Kabinet Barajuang, akhirnya saya memutuskan untuk menunda kelulusan saya. Sampai akhirnya di Bulan September ini dengan mempertimbangkan terkait adanya ide Dekanat untuk menyanaratakan masa jabatan (pertimbangannya sudah saya paparkan diawal), maka saya berdiskusi dengan para Pimpinan Kabinet Barajuang dengan Pimpinan DLM FH FH, berujung bahwa LPJ dilaksanakan di bulan september.” Farrell menanggapi. Terkait yudisium, Farrell beranggapan bahwa yudisium merupakan salah satu tanda mahasiswa mendapat gelar sarjana secara&nbsp;<em>de jure,&nbsp;</em>namun secara&nbsp;<em>de facto&nbsp;</em>atau secara budaya, dapat ditandai dengan prosesi wisuda. “Berbicara soal yudisium, yudisium memang salah satu tanda bahwa seorang mahasiswa telah mendapat gelar sebagai seorang sarjana (de jure), tapi harus diperhatikan secara budaya bahwa tidak sedikit pandangan mengenai lepasnya gelar mahasiswa dan berubah menjadi alumni itu ditandai dengan prosesi wisuda (de facto), dengan kata lain secara budaya saya masih belum menjadi alumni FH Unsoed, saya masih calon wisudawan yang akan diwisuda awal Oktober nanti.” Beliau kembali menjelaskan. Dikarenakan Farrell sebagai Ketua BEM FH sudah melaksanakan yudisium, tentunya menimbulkan pertanyaan terakait kekuatan hukum serta keabsahan dari LPJ BEM FH pada Musyawarah KBMFH kemarin, dan apakah hal tersebut dapat dikatakan mencederai undang-undang, mengingat kegiatan tersebut diselenggarakan setelah Farrell sudah melaksanakan yudisium. Farrell pun juga menanggapi terkait hal tersebut, menurutnya kekuatan hukum dan keabsahan dapat dilihat lagi mengenai siapa yang menyelenggarakan musyawarah, bagaimana tata tertibnya, dan penetapan hasilnya. “Ketika saudara bertanya mengenai keabsahan atau kekuatan hukun mengenai LPJ, bisa dicek kembali siapa yang mengadakan Musmanya, bagaimana tatibnya, bagaimana jumlah quorumnya serta penetapan hasil-hasil sidangnya, saya mengikuti semua agenda LPJ sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan dengan memenuhi syarat pelaksanaan Musma.” jelasnya. “Dengan fakta-fakta dan dasar argumen yang jelas diatas, saya rasa tidak perlu menanggapi pertanyaan (diatas), karena tidak ada regulasi yang dicederai dalan pelaksanaan musma terkait LPJ BEM Kabinet Barajuang yang terlaksana pada tanggal 19-20 September lalu.” lanjutnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dengan telah berakhirnya periode kepengurusan Kabinet Barajuang, maka lagi-lagi terjadi kekosongan dalam kepengurusan BEM FH, tentunya ini berpengaruh pada KBMFH dan khususnya UKM, dikarenakan tidak ada lagi yang menaungi dalam penyampaian aspirasi, sedangkan kepengurusan UKM saat ini masih berlangsung. Farrell beranggapan bahwa kekosongan kepengurusan seperti ini bukanlah hal yang baru, mengingat hal yang sama pernah terjadi juga pada periode BEM FH kabinet-kabinet sebelumnya, dan berujung pada pengisian PLT. “Perlu dipahami bersama, bahwa kekosongan kepengurusan secara utuh bukan hal yang baru. Pernah terjadi di tahun 2016 setelah Ketua BEM Rizki Maulidar lengser dan sebelum Ketua BEM Arrizal Fathurohman mengisi kekuasaan pada tahun 2017-2018. Waktu itu sempat beberapa waktu BEM dipegang oleh PLT, kemudian di periode setelah Ketua BEM&nbsp; Fathur dan jajarannya lengser di tahun 2018, karena adanya missunderstanding terhadap regulasi dalam pelaksanaan Pemira, yang berujung pada kekacauan Pemira dan terjadi kekosongan kepengurusan yang pada waktu itu diisi oleh PLT (dari Pindang LPJ) yaitu Putra Sandi.” beliau menanggapi. Dengan melihat pandemi yang belum surut seperti ini, tentunya tidak memungkinkan untuk diselenggarakannya Pemira KBMFH dalam waktu dekat, tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan terkait siapa yang akan mengisi jabatan atau fungsi BEM selama kekosongan jabatan tersebut. Farrell mengisyaratkan untuk tidak berlebihan dalam menanggapi kekosongan jabatan ini, karena telah disiapkannya PLT untuk melaksanakan fungsi penyampaian aspirasi menggantikan BEM. “Kembali ke status quo, dengan pertimbangan dan hasil koordinasi dengan DLM FH, maka setelah BEM FH Kabinet Barajuang dinyatakan berakhir, maka untuk mengisi kekosongan kepengurusan sambil DLM FH menyiapkan prosesi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM FH periode selanjutnya, maka telah ditetapkan adanya PLT BEM FH yang diisi oleh saudara Faisal Indra maka dengan ditetapkannya PLT BEM FH&nbsp; berdasarkan hasil keputusan bersama dalam Musma kemarin, rasanya terlalu berlebihan ketika dianggap tidak ada yang menjalankan fungsi BEM FH yang salah satunya untuk menyampaikan aspirasi, baik itu aspirasi UKM ataupun Mahasiswa FH Unsoed yang lainnya. Kalau PLT masih dirasa kurang, kita masih memiliki BEM Unsoed, sing tenang.” jelasnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Situasi sekarang memang sangat tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Pemira KBMFH dalam waktu dekat akibat pandemi yang masih berkepanjang. Proses pengisian jabatan pada BEM selanjutnya belum jelas, Farrell pun juga memberikan pendapatnya terkait hal ini, “Saya kira kita semua tahu bahwasanya pelaksanaan LPJ BEM FH Kabinet Barajuang kemarin dapat menjadi contoh bagi semua elemen KBMFH untuk beradaptasi ditengah-tengah Pandemi seperti ini. Kami menyadari salahsatu kemampuan utama yang dibutuhkan bagi setiap manusia adalah kemampuan adaptasi, semoga apa yang telah kami laksanakan dapat menjadi contoh untuk tetap produktif dalam menjalankan amanah, serta tanggungjawab ditengah wabah pandemi seperti ini. Ketika ada kemauan pasti ada jalan.” tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan krusialnya peran BEM salah satu contohnya dapat dilihat dari sis UKM. Sempat disinggung diata bahwasanya peran BEM sangatlah krusial untuk jalanya kegiatan UKM seperti dalam pengajuan proposal mesti ada tanda tangan ketua BEM. Mengingat masih terus berjalanya periode kepengurusan dibeberapa UKM maka dengan kekosongan ini mesti mengalami kesulitan besar apabila ada kepentingan yang harus berkepentingan dengan BEM. Maka dari itu, peran PLT yang menjalankan fungsi BEM selama pemira belum  dapat dilakukan kiranya sangat dibutuhkan. Namun, belum ada kejelasanya terkait dengan kejelasan dari lembaga PLT itu sendiri. Ketika kami mencoba mewawancarai DLM, mereka belum bisa memberikan jawaban optimal karena masih terus mengkaji lebih dalam lagi sampai tulisan ini selesai dibuat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Liputan ini pertama kali diunggah pada tanggal 22 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>REPORTER : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>NARATOR : FAHMI</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>EDITOR : ICAN</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Padamnya Api Barajuang & De Javu, PLT Bersinar Lagi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '264-revision-v1', '', '', '2022-01-18 13:36:29', '2022-01-18 13:36:29', '', 264, 'https://justiklik.com/?p=329', 0, 'revision', '', 0),
(330, 1, '2022-01-18 13:41:56', '2022-01-18 13:41:56', '<!-- wp:image {\"id\":268,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1602163145977-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-268\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, 7/10/20. Gelombang protes akibat disahkanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terus terjadi pasca DPR mengesahkan RUU tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2020. Berbagai kalangan masyarakat turun ke jalan melancarkan protes atas pengesahan rancangan undang-undang yang dinilai cacat secara prosedur dan substansi. Di Purwokerto sendiri aksi serupa dilakukan oleh Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (SEMARAK) yang terdiri dari berbagai mahasiswa universitas-universitas di Banyumas dan elemen masyarakat lainya. Aksi tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2020 kemarin di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini juga dihadiri oleh serikat buruh di Banyumas.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":150} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163144408.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-150\"/><figcaption>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br><br>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia<br>Peserta aksi berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsoed lalu melakukan aksi di depan kantor DPRD Banyumas. Alun-alun Purwokerto, yang berhadapan langsung dengan kantor DPRD, mulai dipenuhi massa yang membawa berbagai spanduk bertuliskan berbagai kekecewaan atas disahkanya RUU Cipta Kerja. Berbagai orasi disampaikan secara bergiliran dari buruh, perwakilan mahasiswa-mahasiswa dari universitas di Purwokerto, dan perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa. Sebelum aksi ini dilakukan diadakan agenda teklap yang dilaksanakan secara daring melalui platform google meet dan secara luring di sekretariat BEM Unsoed. Aksi ini merupakan hasil dua kali konsolidasi, pertama konsolidasi di internal Unsoed sendiri dan yang kedua konsolidasi Aliansi Semarak yang dihadiri 35 organisasi. Berdasarkan penuturan Fakhrul, koorlap aksi, beberapa mahasiswa dari universitas lain di luar Purwokerto seperti UI, UNS, dan juga Universitas Trisakti juga datang mengikuti aksi dengan menggunakan jas almamaternya masing-masing. Walaupun begitu beberapa orang yang tidak mengikuti konsolidasi hadir langsung secara sukarela yang membuatnya sulit diidentifikasi sehingga terjadi tindakan anarkis yang bukan menjadi tujuan dari aksi terjadi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":151} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163236907.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-151\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum aksi ini dilakukan, BEM Unsoed menyurati DPRD Banyumas melalui sekretariat DPRD perihal akan adanya aksi dan permintaan untuk ditemui ketika aksi berlangsung. “Sebenarnya aksi nya kemarin tapi kita tunda lagi jadi hari ini lalu kita kirim lagi (untuk kedua kalinya) surat secara online untuk pemberitahuan kepada DPRD Banyumasnya, bukan pemberitahuan bahwa kita mau ada audiensi atau diterima dijamu di dalam. Kita mengirimkan melalui Sekretariat DPRD nya, bukan ke ketua DPRD langsung atau anggota nya langsung” jelas Fakhrul mengenai hal ini. Fakhrul dalam wawancara oleh LPM Pro Justitia menegaskan bahwa aksi ini tidak berakhir dengan penandatanganan dari anggota DPRD Banyumas yang mana akan terus di follow up. “Follow up (penandatanganan) akan terus ada lewat mekanisme birokrasi DPRD Banyumas, tanda tangan tadi hanya sebatas legitimasi bahwa Banyumas menolak RUU Omnibus Law ini, jadi bukan hanya rakyat nya saja tetapi wakil rakyatnya juga. Perjuangan Omnibus Law sebenarnya ada di</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>pemerintah pusat. Selama Omnibus Law masih terus butuh perbaikan maka protes sosial yang masif masih akan terus dilakukan.” Jelas Fakhrul.<br>LPM Pro Justitia juga berkesempatan mewawancarai salah satu peserta aksi untuk mendengar pandangan mereka mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Aji, peserta aksi dari Unwiku Purwokerto, menyatakan pendapatnya bahwa hal yang menjengkelkan dari pengesahan Omnibus Law ini adalah ketika sebelum disahkan sudah mendapat penolakan tetapi tiba-tiba saja disahkan di tengah pandemi ini. “Menurut saya, memang tidak semua RUU Cilaka (sebutan untuk RUU Cipta Kerja) ini salah, tetapi ada beberapa hal yang kami tolak karena dinilai akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang. Yang cukup memberatkan ada pada sektor industri dan lingkungan karena ada pasal-pasal yang kontroversial” tuturnya.<br>Aksi penolakan atas disahkan nya RUU Cipta Kerja masih berlangsung di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta. Diketahui BEM Unsoed sendiri mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi di depan Istana Negara hari Kamis, 8 Oktober 2020. BEM Unsoed juga akan memfasilitasi mahasiswa Unsoed yang sedang berada di Jakarta untuk ikut serta dalam aksi ini agar dapat bersama-sama mengikuti aksi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA TRANSFOMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rania<br>Reporter : Firda/Tsania/Khanza<br>Editor :Ican</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Aksi #BatalkanOmnibusLaw : Respon Mahasiswa dan Masyarakat Banyumas Atas Pengesahan RUU Cipta Kerja', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '267-autosave-v1', '', '', '2022-01-18 13:41:56', '2022-01-18 13:41:56', '', 267, 'https://justiklik.com/?p=330', 0, 'revision', '', 0),
(331, 1, '2022-01-18 13:42:02', '2022-01-18 13:42:02', '<!-- wp:image {\"id\":268,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1602163145977-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-268\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, 7/10/20. Gelombang protes akibat disahkanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terus terjadi pasca DPR mengesahkan RUU tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2020. Berbagai kalangan masyarakat turun ke jalan melancarkan protes atas pengesahan rancangan undang-undang yang dinilai cacat secara prosedur dan substansi. Di Purwokerto sendiri aksi serupa dilakukan oleh Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (SEMARAK) yang terdiri dari berbagai mahasiswa universitas-universitas di Banyumas dan elemen masyarakat lainya. Aksi tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2020 kemarin di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini juga dihadiri oleh serikat buruh di Banyumas.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":150} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163144408.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-150\"/><figcaption>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br><br>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia<br>Peserta aksi berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsoed lalu melakukan aksi di depan kantor DPRD Banyumas. Alun-alun Purwokerto, yang berhadapan langsung dengan kantor DPRD, mulai dipenuhi massa yang membawa berbagai spanduk bertuliskan berbagai kekecewaan atas disahkanya RUU Cipta Kerja. Berbagai orasi disampaikan secara bergiliran dari buruh, perwakilan mahasiswa-mahasiswa dari universitas di Purwokerto, dan perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa. Sebelum aksi ini dilakukan diadakan agenda teklap yang dilaksanakan secara daring melalui platform google meet dan secara luring di sekretariat BEM Unsoed. Aksi ini merupakan hasil dua kali konsolidasi, pertama konsolidasi di internal Unsoed sendiri dan yang kedua konsolidasi Aliansi Semarak yang dihadiri 35 organisasi. Berdasarkan penuturan Fakhrul, koorlap aksi, beberapa mahasiswa dari universitas lain di luar Purwokerto seperti UI, UNS, dan juga Universitas Trisakti juga datang mengikuti aksi dengan menggunakan jas almamaternya masing-masing. Walaupun begitu beberapa orang yang tidak mengikuti konsolidasi hadir langsung secara sukarela yang membuatnya sulit diidentifikasi sehingga terjadi tindakan anarkis yang bukan menjadi tujuan dari aksi terjadi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":151} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163236907.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-151\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum aksi ini dilakukan, BEM Unsoed menyurati DPRD Banyumas melalui sekretariat DPRD perihal akan adanya aksi dan permintaan untuk ditemui ketika aksi berlangsung. “Sebenarnya aksi nya kemarin tapi kita tunda lagi jadi hari ini lalu kita kirim lagi (untuk kedua kalinya) surat secara online untuk pemberitahuan kepada DPRD Banyumasnya, bukan pemberitahuan bahwa kita mau ada audiensi atau diterima dijamu di dalam. Kita mengirimkan melalui Sekretariat DPRD nya, bukan ke ketua DPRD langsung atau anggota nya langsung” jelas Fakhrul mengenai hal ini. Fakhrul dalam wawancara oleh LPM Pro Justitia menegaskan bahwa aksi ini tidak berakhir dengan penandatanganan dari anggota DPRD Banyumas yang mana akan terus di follow up. “Follow up (penandatanganan) akan terus ada lewat mekanisme birokrasi DPRD Banyumas, tanda tangan tadi hanya sebatas legitimasi bahwa Banyumas menolak RUU Omnibus Law ini, jadi bukan hanya rakyat nya saja tetapi wakil rakyatnya juga. Perjuangan Omnibus Law sebenarnya ada di</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>pemerintah pusat. Selama Omnibus Law masih terus butuh perbaikan maka protes sosial yang masif masih akan terus dilakukan.” Jelas Fakhrul.<br>LPM Pro Justitia juga berkesempatan mewawancarai salah satu peserta aksi untuk mendengar pandangan mereka mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Aji, peserta aksi dari Unwiku Purwokerto, menyatakan pendapatnya bahwa hal yang menjengkelkan dari pengesahan Omnibus Law ini adalah ketika sebelum disahkan sudah mendapat penolakan tetapi tiba-tiba saja disahkan di tengah pandemi ini. “Menurut saya, memang tidak semua RUU Cilaka (sebutan untuk RUU Cipta Kerja) ini salah, tetapi ada beberapa hal yang kami tolak karena dinilai akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang. Yang cukup memberatkan ada pada sektor industri dan lingkungan karena ada pasal-pasal yang kontroversial” tuturnya.<br>Aksi penolakan atas disahkan nya RUU Cipta Kerja masih berlangsung di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta. Diketahui BEM Unsoed sendiri mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi di depan Istana Negara hari Kamis, 8 Oktober 2020. BEM Unsoed juga akan memfasilitasi mahasiswa Unsoed yang sedang berada di Jakarta untuk ikut serta dalam aksi ini agar dapat bersama-sama mengikuti aksi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA TRANSFOMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 Oktober  2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rania<br>Reporter : Firda/Tsania/Khanza<br>Editor :Ican</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Aksi #BatalkanOmnibusLaw : Respon Mahasiswa dan Masyarakat Banyumas Atas Pengesahan RUU Cipta Kerja', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '267-revision-v1', '', '', '2022-01-18 13:42:02', '2022-01-18 13:42:02', '', 267, 'https://justiklik.com/?p=331', 0, 'revision', '', 0),
(332, 1, '2022-01-18 13:42:12', '2022-01-18 13:42:12', '<!-- wp:image {\"id\":268,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2021/12/1602163145977-1024x768.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-268\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, 7/10/20. Gelombang protes akibat disahkanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) terus terjadi pasca DPR mengesahkan RUU tersebut pada Selasa, 6 Oktober 2020. Berbagai kalangan masyarakat turun ke jalan melancarkan protes atas pengesahan rancangan undang-undang yang dinilai cacat secara prosedur dan substansi. Di Purwokerto sendiri aksi serupa dilakukan oleh Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak Banyumas (SEMARAK) yang terdiri dari berbagai mahasiswa universitas-universitas di Banyumas dan elemen masyarakat lainya. Aksi tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2020 kemarin di depan Kantor DPRD Kabupaten Banyumas. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini juga dihadiri oleh serikat buruh di Banyumas.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":150} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163144408.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-150\"/><figcaption>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br><br>Peserta aksi berkumpul di PKM Unsoed. (07/10/2020)/ LPM Pro Justitia<br>Peserta aksi berkumpul di Pusat Kegiatan Mahasiswa Unsoed lalu melakukan aksi di depan kantor DPRD Banyumas. Alun-alun Purwokerto, yang berhadapan langsung dengan kantor DPRD, mulai dipenuhi massa yang membawa berbagai spanduk bertuliskan berbagai kekecewaan atas disahkanya RUU Cipta Kerja. Berbagai orasi disampaikan secara bergiliran dari buruh, perwakilan mahasiswa-mahasiswa dari universitas di Purwokerto, dan perwakilan dari beberapa organisasi mahasiswa. Sebelum aksi ini dilakukan diadakan agenda teklap yang dilaksanakan secara daring melalui platform google meet dan secara luring di sekretariat BEM Unsoed. Aksi ini merupakan hasil dua kali konsolidasi, pertama konsolidasi di internal Unsoed sendiri dan yang kedua konsolidasi Aliansi Semarak yang dihadiri 35 organisasi. Berdasarkan penuturan Fakhrul, koorlap aksi, beberapa mahasiswa dari universitas lain di luar Purwokerto seperti UI, UNS, dan juga Universitas Trisakti juga datang mengikuti aksi dengan menggunakan jas almamaternya masing-masing. Walaupun begitu beberapa orang yang tidak mengikuti konsolidasi hadir langsung secara sukarela yang membuatnya sulit diidentifikasi sehingga terjadi tindakan anarkis yang bukan menjadi tujuan dari aksi terjadi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":151} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/10/1602163236907.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-151\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum aksi ini dilakukan, BEM Unsoed menyurati DPRD Banyumas melalui sekretariat DPRD perihal akan adanya aksi dan permintaan untuk ditemui ketika aksi berlangsung. “Sebenarnya aksi nya kemarin tapi kita tunda lagi jadi hari ini lalu kita kirim lagi (untuk kedua kalinya) surat secara online untuk pemberitahuan kepada DPRD Banyumasnya, bukan pemberitahuan bahwa kita mau ada audiensi atau diterima dijamu di dalam. Kita mengirimkan melalui Sekretariat DPRD nya, bukan ke ketua DPRD langsung atau anggota nya langsung” jelas Fakhrul mengenai hal ini. Fakhrul dalam wawancara oleh LPM Pro Justitia menegaskan bahwa aksi ini tidak berakhir dengan penandatanganan dari anggota DPRD Banyumas yang mana akan terus di follow up. “Follow up (penandatanganan) akan terus ada lewat mekanisme birokrasi DPRD Banyumas, tanda tangan tadi hanya sebatas legitimasi bahwa Banyumas menolak RUU Omnibus Law ini, jadi bukan hanya rakyat nya saja tetapi wakil rakyatnya juga. Perjuangan Omnibus Law sebenarnya ada di</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>pemerintah pusat. Selama Omnibus Law masih terus butuh perbaikan maka protes sosial yang masif masih akan terus dilakukan.” Jelas Fakhrul.<br>LPM Pro Justitia juga berkesempatan mewawancarai salah satu peserta aksi untuk mendengar pandangan mereka mengenai pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Aji, peserta aksi dari Unwiku Purwokerto, menyatakan pendapatnya bahwa hal yang menjengkelkan dari pengesahan Omnibus Law ini adalah ketika sebelum disahkan sudah mendapat penolakan tetapi tiba-tiba saja disahkan di tengah pandemi ini. “Menurut saya, memang tidak semua RUU Cilaka (sebutan untuk RUU Cipta Kerja) ini salah, tetapi ada beberapa hal yang kami tolak karena dinilai akan merugikan masyarakat di masa yang akan datang. Yang cukup memberatkan ada pada sektor industri dan lingkungan karena ada pasal-pasal yang kontroversial” tuturnya.<br>Aksi penolakan atas disahkan nya RUU Cipta Kerja masih berlangsung di berbagai daerah termasuk di DKI Jakarta. Diketahui BEM Unsoed sendiri mengirimkan perwakilan untuk mengikuti aksi di depan Istana Negara hari Kamis, 8 Oktober 2020. BEM Unsoed juga akan memfasilitasi mahasiswa Unsoed yang sedang berada di Jakarta untuk ikut serta dalam aksi ini agar dapat bersama-sama mengikuti aksi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA TRANSFOMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 7 Oktober  2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rania<br>Reporter : Firda/Tsania/Khanza<br>Editor :Ican</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Aksi #BatalkanOmnibusLaw : Respon Mahasiswa dan Masyarakat Banyumas Atas Pengesahan RUU Cipta Kerja', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '267-revision-v1', '', '', '2022-01-18 13:42:12', '2022-01-18 13:42:12', '', 267, 'https://justiklik.com/?p=332', 0, 'revision', '', 0),
(333, 1, '2022-01-18 14:03:18', '2022-01-18 14:03:18', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemira yang telah dilaksanakan &nbsp;beberapa waktu lalu menjadi awal bagi tahun kedua BEM FH berdiri setelah sempat vakum. Dengan waktu vakum yang dapat dibilang cukup lama, lembaga-lembaga kemahasiswaan di FH lantas harus &nbsp;menyesuaikan kembali. Namun kepengurusan BEM FH periode lalu ,yang dilaksanakan Kabinet Barajuang,&nbsp; telah lebih dahulu mengakhiri kepengurusanya dan digantikan Pelaksana Tugas (PLT) yang dijabat oleh Faisal Indra. &nbsp;Khususnya bagi UKM fakultas, urusan yang khususnya berkaitan dengan administrasi dekanat akhirnya harus diurus dengan posisi BEM yang diisi sementara oleh seorang PLT. Hal tersebut membuat hubungan antara BEM FH dan UKM semakin kabur, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pengaruh Pengisian Posisi BEM oleh PLT</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fungsi BEM yang saat ini dipegang oleh PLT dirasakan perwakilan UKM fakultas membawa beberapa dampak. &nbsp;Khususnya di saat-saat periode kepengurusan UKM yang baru dimulai. LPM Pro Justitia mewawancarai&nbsp; lima &nbsp;dari &nbsp;sebelas ketua UKM fakultas yang masih aktif. Empat dari lima UKM tersebut merasakan adanya dampak tersebut. Menurut beberapa penuturan&nbsp; ketua UKM, pembuatan Surat Keputusan &nbsp;kepengurusan UKM dan pelantikan dirasa lebih sulit &nbsp;karena kekosongan kepengurusan BEM ini. Yoel, Ketua LKHS, menuturkan bahwa UKM sulit untuk mengajukan SK Kepengurusan ke dekanat karena prosedur yang berbeda antara saat sudah adanya BEM dan sebelum terbentuknya BEM. Sementara menurut Haikal, Ketua JEC, urusan yang menyangkut dengan Fakultas seperti pendanaan, SK, dan pelantikan sebelumnya bisa dibantu dan beberapa bahkan diakomodir lewat koordinasinya dengan masing-masing UKM. Menurutnya walaupun menunjuk seorang PLT, sistematika dan progress berjalanya koordinasi dengan UKM tidak lebih optimal dibandingkan ketika BEM berdiri seutuhnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Beberapa perwakilan UKM juga merasakan kegiatan UKM dan komunikasi antara UKM dengan fakultas jadi cukup terhambat. &nbsp;Seperti yang dirasakan ALSA, sebagaiman dikemukakan oleh Reynaldi selaku ketua. “Menurut kami tidak sejalanya kepengurusan BEM dengan UKM menghambat beberapa kegiatan yang ada didalam UKM dan menghambat koordinasi serta komunikasi yang dibutuhkan setiap UKM. Sehingga UKM Harus bertindak mandiri dalam mengurus beberapa kegiatan.” Sementara itu Ketua UKM JB, Puguh, menuturkan bahwa komunikasi dengan fakultas yang terhambat menjadi dampak yang paling terasa ketika kepengurusan BEM sudah demisioner terlebih dahulu dan dipegang sementara oleh PLT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan ini, Faisal menjawab bahwa dirinya sebagai PLT hanya mengikuti arahan wakil dekan 3. “Pada dasarnya UKM itu bisa jalan sendiri, untuk urusan administratif gitu ya, UKM bisa jalan sendiri ke birokrasi langsung. Jadi dengan ada atau tidaknya BEM pun tidak terlalu signifikan perbedaanya. Misalnya, dalam proses pengajuan proposal, UKM langsung ke dekanat. Tanpa melalui BEM pun tidak apa-apa dan memang seperti itu. Dari Pak Kartono, wakil dekan 3, memang arahanya seperti itu.” tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menurut Faisal keberadaan PLT karena kepengurusan BEM telah berakhir, tidak membawa dampak terhadap hubungan UKM dengan BEM. &nbsp;Menurutnya PLT hanya sebatas mengetahui pengajuan kegiatan atau kegiatan UKM itu sendiri sama halnya dengan BEM. “Makanya PLT hadir untuk mengisi kekosongan (BEM) itu yang pada dasarnya hanya sebatas mengetahui (pengajuan oleh UKM). Tapi ya pada dasarnya tidak apa-apa dan UKM bisa mandiri langsung ke birokrat.” Jelas Faisal. Selebihnya Faisal mengemukakan harapan akan kondisi BEM ke depanya, “Ya harapannya kalau dari aku pribadi sih kayak gini,&nbsp; aku sedikit cerita mungkin ya. istilahnya satu setengah sampai dua tahun lalu lah ya Ketika BEM vakum itu kan kehidupan, iklim demokrasi si di KBM FH itukan mati ya. dengan adanya BBM kemarin periode ketua BEM nya Farel terus masa transisi dipegang saya PLT sampai saat ini, pemira sekarang sudah mulai berjalan. Harapan aku ya iklim organisasi itu bisa terus terjaga kedepannya karena ini jauh jauh jauh sudah sangat jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya apalagi menyangkut pemira. Sebelum adanya BEM dulu, apa lagi kekacauan pemira di tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pemira yang saat ini nih ini sudah sangat jauh lebih baik dari yang pernah ada dulu sebelumnya.” Jelas Faisal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>BEM dan UKM Berdasarkan Peraturan yang Ada</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berbicara mengenai hubungan antar keduanya, sebagai penjelas, maka perlu dilihat kembali tugas dan fungsi keduanya. Di Unsoed sendiri pengaturan mengenai BEM dan UKM di tingkat universitas dan fakultas &nbsp;ada dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Kemahasiswaan. Dalam pasal 18 disebutkan salah satu tugas dan fungsi dari BEM Fakultas adalah melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan UKM Fakultas. Fungsi yang sama juga dibebankan kepada UKM sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20, yang &nbsp;dimana salah satu tugas dan fungsi UKM Fakultas adalah melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas dengan BEM, DLM, dan UKM lain. Sekiranya pengaturan tersebut menggambarkan hubungan antara UKM dengan BEM adalah sebagai sebuah &nbsp;hubungan koordinatif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara itu di lingkungan fakultas sendiri terdapat Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman , yang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umumnya, merupakan aturan dasar yang mengatur tentang lembaga dan aktivitas kemahasiswaan di lingkungan fakultas. Konstitusi ini menentukan lebih jelas mengenai hubungan UKM dan BEM di fakultas. Dalam pasal 5 ayat (2) konstitusi ini disebutkan bahwa UKM berkedudukan di bawah BEM dan melanjutkan fungsi-fungsi koordinasi BEM Fakultas. Terkait dengan hubungan UKM dengan BEM dan alat kelengkapan lainya, ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur hubungan antara BEM, DLM, dengan UKM yang bersifat suboordinatif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Merujuk pada khususnya pada Peraturan Rektor, menjadi jelas bahwasanya menjalin sinergitas dan koordinasi&nbsp; antara satu sama lain oleh UKM dan BEM bukan hanya sekedar bentuk kepatutan&nbsp; saja, tetapi justru jadi fungsi dari UKM dan BEM itu sendiri. Dengan terbentuknya kembali kepengurusan BEM di tahun lalu dan tahun ini, maka hubungan antara BEM dan UKM di FH jadi patut untuk diperhatikan akan dibawa seperti apa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dikonstruksikanya&nbsp; unsur-unsur dalam KBMFH layaknya lembaga-lembaga negara (karena kampus digadang-gadang sebagai praktik berjalanya negara)&nbsp; harus dilakukan dengan jelas. Apabila terbentuknya Konstitusi KBMFH ditujukan sebagai aturan dasar yang mengatur lembaga kemahasiswaan di FH Unsoed,&nbsp; maka&nbsp; setidaknya ketentuan didalamnya perlu dipatuhi oleh lembaga yang ada. Hubungan antara UKM dan BEM yang diatur sebagai hubungan suboordinatif tentu mengakibatkan &nbsp;hak dan kewajiban tertentu &nbsp;yang berbeda dengan hubunganya yang bersifat koordinatif. Pelaksanaan tanggung jawab BEM terhadap UKM dalam hubungan demikian&nbsp; masih menjadi pekerjaan rumah bagi BEM FH,&nbsp; khususnya di awal berdirinya kembali setelah sempat vakum.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Bermula dari Periodisasi Kepengurusan</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Persoalan mengenai tanggung jawab BEM terhadap UKM, melihat dari tanggapan perwakilan UKM yang ada, jelas belum mampu diakomodir oleh seorang PLT saja. Dengan begitu persoalan mengenai hubungan UKM dan BEM perlu diselesaikan dengan dimulai dari periodisasi kepengurusan UKM dan BEM yang sejalan. Periodisasi yang sejalan memberikan ruang yang besar bagi &nbsp;sinergitas dan koordinasi antara UKM dan BEM untuk berjalan optimal. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kepengurusan BEM yang akan datang. Apa yang telah terjadi setidaknya dapat dijadikan evaluasi agar tidak terulang kembali.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tsaniya, Luthfiah, Pratiwi, Sayyid, Fahmi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Liputan ini di edit pada tanggal 20 Maret 2021.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menyoal Hubungan UKM dengan BEM FH Unsoed Pasca Terbentuk Kembali', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '270-autosave-v1', '', '', '2022-01-18 14:03:18', '2022-01-18 14:03:18', '', 270, 'https://justiklik.com/?p=333', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(334, 1, '2022-01-18 14:03:23', '2022-01-18 14:03:23', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pemira yang telah dilaksanakan &nbsp;beberapa waktu lalu menjadi awal bagi tahun kedua BEM FH berdiri setelah sempat vakum. Dengan waktu vakum yang dapat dibilang cukup lama, lembaga-lembaga kemahasiswaan di FH lantas harus &nbsp;menyesuaikan kembali. Namun kepengurusan BEM FH periode lalu ,yang dilaksanakan Kabinet Barajuang,&nbsp; telah lebih dahulu mengakhiri kepengurusanya dan digantikan Pelaksana Tugas (PLT) yang dijabat oleh Faisal Indra. &nbsp;Khususnya bagi UKM fakultas, urusan yang khususnya berkaitan dengan administrasi dekanat akhirnya harus diurus dengan posisi BEM yang diisi sementara oleh seorang PLT. Hal tersebut membuat hubungan antara BEM FH dan UKM semakin kabur, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pengaruh Pengisian Posisi BEM oleh PLT</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Fungsi BEM yang saat ini dipegang oleh PLT dirasakan perwakilan UKM fakultas membawa beberapa dampak. &nbsp;Khususnya di saat-saat periode kepengurusan UKM yang baru dimulai. LPM Pro Justitia mewawancarai&nbsp; lima &nbsp;dari &nbsp;sebelas ketua UKM fakultas yang masih aktif. Empat dari lima UKM tersebut merasakan adanya dampak tersebut. Menurut beberapa penuturan&nbsp; ketua UKM, pembuatan Surat Keputusan &nbsp;kepengurusan UKM dan pelantikan dirasa lebih sulit &nbsp;karena kekosongan kepengurusan BEM ini. Yoel, Ketua LKHS, menuturkan bahwa UKM sulit untuk mengajukan SK Kepengurusan ke dekanat karena prosedur yang berbeda antara saat sudah adanya BEM dan sebelum terbentuknya BEM. Sementara menurut Haikal, Ketua JEC, urusan yang menyangkut dengan Fakultas seperti pendanaan, SK, dan pelantikan sebelumnya bisa dibantu dan beberapa bahkan diakomodir lewat koordinasinya dengan masing-masing UKM. Menurutnya walaupun menunjuk seorang PLT, sistematika dan progress berjalanya koordinasi dengan UKM tidak lebih optimal dibandingkan ketika BEM berdiri seutuhnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Beberapa perwakilan UKM juga merasakan kegiatan UKM dan komunikasi antara UKM dengan fakultas jadi cukup terhambat. &nbsp;Seperti yang dirasakan ALSA, sebagaiman dikemukakan oleh Reynaldi selaku ketua. “Menurut kami tidak sejalanya kepengurusan BEM dengan UKM menghambat beberapa kegiatan yang ada didalam UKM dan menghambat koordinasi serta komunikasi yang dibutuhkan setiap UKM. Sehingga UKM Harus bertindak mandiri dalam mengurus beberapa kegiatan.” Sementara itu Ketua UKM JB, Puguh, menuturkan bahwa komunikasi dengan fakultas yang terhambat menjadi dampak yang paling terasa ketika kepengurusan BEM sudah demisioner terlebih dahulu dan dipegang sementara oleh PLT.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan ini, Faisal menjawab bahwa dirinya sebagai PLT hanya mengikuti arahan wakil dekan 3. “Pada dasarnya UKM itu bisa jalan sendiri, untuk urusan administratif gitu ya, UKM bisa jalan sendiri ke birokrasi langsung. Jadi dengan ada atau tidaknya BEM pun tidak terlalu signifikan perbedaanya. Misalnya, dalam proses pengajuan proposal, UKM langsung ke dekanat. Tanpa melalui BEM pun tidak apa-apa dan memang seperti itu. Dari Pak Kartono, wakil dekan 3, memang arahanya seperti itu.” tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Menurut Faisal keberadaan PLT karena kepengurusan BEM telah berakhir, tidak membawa dampak terhadap hubungan UKM dengan BEM. &nbsp;Menurutnya PLT hanya sebatas mengetahui pengajuan kegiatan atau kegiatan UKM itu sendiri sama halnya dengan BEM. “Makanya PLT hadir untuk mengisi kekosongan (BEM) itu yang pada dasarnya hanya sebatas mengetahui (pengajuan oleh UKM). Tapi ya pada dasarnya tidak apa-apa dan UKM bisa mandiri langsung ke birokrat.” Jelas Faisal. Selebihnya Faisal mengemukakan harapan akan kondisi BEM ke depanya, “Ya harapannya kalau dari aku pribadi sih kayak gini,&nbsp; aku sedikit cerita mungkin ya. istilahnya satu setengah sampai dua tahun lalu lah ya Ketika BEM vakum itu kan kehidupan, iklim demokrasi si di KBM FH itukan mati ya. dengan adanya BBM kemarin periode ketua BEM nya Farel terus masa transisi dipegang saya PLT sampai saat ini, pemira sekarang sudah mulai berjalan. Harapan aku ya iklim organisasi itu bisa terus terjaga kedepannya karena ini jauh jauh jauh sudah sangat jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya apalagi menyangkut pemira. Sebelum adanya BEM dulu, apa lagi kekacauan pemira di tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya pemira yang saat ini nih ini sudah sangat jauh lebih baik dari yang pernah ada dulu sebelumnya.” Jelas Faisal.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>BEM dan UKM Berdasarkan Peraturan yang Ada</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berbicara mengenai hubungan antar keduanya, sebagai penjelas, maka perlu dilihat kembali tugas dan fungsi keduanya. Di Unsoed sendiri pengaturan mengenai BEM dan UKM di tingkat universitas dan fakultas &nbsp;ada dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman No. 16 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Kemahasiswaan. Dalam pasal 18 disebutkan salah satu tugas dan fungsi dari BEM Fakultas adalah melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas program kerja dengan UKM Fakultas. Fungsi yang sama juga dibebankan kepada UKM sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 20, yang &nbsp;dimana salah satu tugas dan fungsi UKM Fakultas adalah melakukan koordinasi, kemitraan, dan sinergitas dengan BEM, DLM, dan UKM lain. Sekiranya pengaturan tersebut menggambarkan hubungan antara UKM dengan BEM adalah sebagai sebuah &nbsp;hubungan koordinatif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara itu di lingkungan fakultas sendiri terdapat Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman , yang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umumnya, merupakan aturan dasar yang mengatur tentang lembaga dan aktivitas kemahasiswaan di lingkungan fakultas. Konstitusi ini menentukan lebih jelas mengenai hubungan UKM dan BEM di fakultas. Dalam pasal 5 ayat (2) konstitusi ini disebutkan bahwa UKM berkedudukan di bawah BEM dan melanjutkan fungsi-fungsi koordinasi BEM Fakultas. Terkait dengan hubungan UKM dengan BEM dan alat kelengkapan lainya, ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur hubungan antara BEM, DLM, dengan UKM yang bersifat suboordinatif.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Merujuk pada khususnya pada Peraturan Rektor, menjadi jelas bahwasanya menjalin sinergitas dan koordinasi&nbsp; antara satu sama lain oleh UKM dan BEM bukan hanya sekedar bentuk kepatutan&nbsp; saja, tetapi justru jadi fungsi dari UKM dan BEM itu sendiri. Dengan terbentuknya kembali kepengurusan BEM di tahun lalu dan tahun ini, maka hubungan antara BEM dan UKM di FH jadi patut untuk diperhatikan akan dibawa seperti apa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dikonstruksikanya&nbsp; unsur-unsur dalam KBMFH layaknya lembaga-lembaga negara (karena kampus digadang-gadang sebagai praktik berjalanya negara)&nbsp; harus dilakukan dengan jelas. Apabila terbentuknya Konstitusi KBMFH ditujukan sebagai aturan dasar yang mengatur lembaga kemahasiswaan di FH Unsoed,&nbsp; maka&nbsp; setidaknya ketentuan didalamnya perlu dipatuhi oleh lembaga yang ada. Hubungan antara UKM dan BEM yang diatur sebagai hubungan suboordinatif tentu mengakibatkan &nbsp;hak dan kewajiban tertentu &nbsp;yang berbeda dengan hubunganya yang bersifat koordinatif. Pelaksanaan tanggung jawab BEM terhadap UKM dalam hubungan demikian&nbsp; masih menjadi pekerjaan rumah bagi BEM FH,&nbsp; khususnya di awal berdirinya kembali setelah sempat vakum.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Bermula dari Periodisasi Kepengurusan</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Persoalan mengenai tanggung jawab BEM terhadap UKM, melihat dari tanggapan perwakilan UKM yang ada, jelas belum mampu diakomodir oleh seorang PLT saja. Dengan begitu persoalan mengenai hubungan UKM dan BEM perlu diselesaikan dengan dimulai dari periodisasi kepengurusan UKM dan BEM yang sejalan. Periodisasi yang sejalan memberikan ruang yang besar bagi &nbsp;sinergitas dan koordinasi antara UKM dan BEM untuk berjalan optimal. Hal ini perlu mendapat perhatian dari kepengurusan BEM yang akan datang. Apa yang telah terjadi setidaknya dapat dijadikan evaluasi agar tidak terulang kembali.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Tsaniya, Luthfiah, Pratiwi, Sayyid, Fahmi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Liputan ini di edit pada tanggal 20 Maret 2021.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menyoal Hubungan UKM dengan BEM FH Unsoed Pasca Terbentuk Kembali', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '270-revision-v1', '', '', '2022-01-18 14:03:23', '2022-01-18 14:03:23', '', 270, 'https://justiklik.com/?p=334', 0, 'revision', '', 0),
(335, 1, '2022-01-18 14:46:52', '2022-01-18 14:46:52', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/05/img_20210508_174241.jpg\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, aksi menuntut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan kembali dilakukan BEM di Unsoed. Kali ini aksi dilakukan oleh Gerakan yang menamakan Gerakan Soedirman Resah, yang terdiri dari BEM Universitas dan BEM-BEM Fakultas. Rangkaian kegiatan gerakan berlangsung dari tanggal 4-6 Mei 2021. Dimulai dari Selasa, 4 Mei 2021 perwakilan gerakan menyerahkan naskah kajian kepada rektor. Selanjutnya pada Kamis, 6 Mei 2021 dialog terbuka bersama rektor diadakan melalui zoom meeting dan live youtube setelah sempat diundur dari jadwal awal yaitu tanggal 5 Mei 2021</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Berbeda dengan Gerakan Soedirman Melawan</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konferensi pers yang diselenggarakan gerakan, dijelaskan bahwa Gerakan Soedirman Resah dibentuk dari forum yang diselenggarakan BEM Unsoed, yang dihadiri beberapa BEM Fakultas dan mahasiswa lainya. Forum ini diselenggarakan &nbsp;untuk menampung keresahan mahasiswa yang berkaitan dengan reformasi birokrasi Unsoed dan hari Pendidikan Nasional. Menurut penuturan perwakilan gerakan dalam Konferensi Pers, Gerakan Soedirman Resah ini berbeda dengan Gerakan Soedirman Melawan, yang sebelumnya telah ada dan berfokus pada persoalan penurunan UKT mahasiswa. Hal ini dikarenakan Gerakan Soedirman Resah berfokus pada reformasi birokrasi dan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa baru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Tuntutan mahasiswa</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuntutan pertama dalam aksi ini adalah perbaikan atas sistem birokrasi di Unsoed. Tim dari gerakan sebelumnya telah melakukan kajian mengenai Pelayanan birokrasi kampus dianggap masih banyak kekurangan dalam implementasinya. Dalam kajian tersebut dikemukakan beberapa masalah dalam pelayanan birokrasi di Unsoed yang antara lain, keterlambatan informasi yang tersampaikan ke fakultas, kekurangan koordinasi antar bidang dan unit, khususnya bidang akademik, kemahasiswaan dan keuangan juga sistem koordinasi dengan bapendik fakultas yang masih kurang baik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uang pangkal dan penurunan UKT juga kembali menjadi tuntutan Gerakan Soedirman Resah. Dalam kajian dikemukakan pula data yang didapatkan Adkesma dari pendataan UKT Mahasiswa Baru 2020, sekitar 27.5% mahasiswa baru dari setiap jalur merasa keberatan akan UKT yang harus dibayarkan. Dalam hal ini yang menjadi tuntutan dari gerakan adalah pembayaran UKT dengan cara mengangsur, dan keringanan pembayaran bagi mahasiswa baru. Sementara terkait dengan uang pangkal, berdasarkan data yang tim kajian dari Adkesma BEM Unsoed dan BEM Fakultas terhadap pendaftar jalur SPMB Mandiri Unsoed tahun 2020, mahasiswa cukup merasa terbebani atas uang pangkal yang dipilih. Menurut data mahasiswa sudah mengisi iuran tersebut sesuai kemampuan, namun uang pangkal tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak ada sistem cicilan uang pangkal. Dengan ini gerakan&nbsp; menuntut diadakan pertimbangan ulang terhadap penyesuaian uang pangkal menimbang dalam situasi pandemi yang memberikan dampak pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa..</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Jawaban Rektor</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rektor membuka dialog terbuka pada Kamis kemarin dengan tanggapanya terkait dengan pelayanan birokrasi di Unsoed, yang meminta mahasiswa memberikan informasi spesifik mengenai pelayanan yang dinilai lambat. “Kami berusaha semaksimal mungkin dengan sistem informasi, sehingga semua kebijakan akademik dapat berjalan dengan tepat dan efisien, terkait dengan keterlambatan informasi memang pernah kami terima, dan jadi intropeksi bagi jajaran pimpinan universitas dan fakultas. Akan ditindaklanjuti, tapi mohon informasi dari mahasiswa bagian pelayanan mana yang tidak sesuai dengan harapan mahasiswa.” Tutur Rektor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perihal saran mahasiswa mengenai tambahan metode pembayaran UKT secara mengangsur rektorat menanggapi dengan mengatakan bahwa sistem pembayaran UKT secara mengangsur dianggap beresiko. “Cicilan kita pernah lakukan di 2018, dan piutangnya banyak sekali hampir 19 milyar. Ini menjadi sulit oleh karena itu sekarang (mekanismenya) penyesuaian UKT. Jadi kita menganut asas kepastian dari angka yang diperoleh. Jangan sampai ketika ada pemeriksaan, jumlah mahasiswa dengan jumlah masukan UKT tidak sama.” Jelas Wakil Rektor Bidang Keuangan. Rektor juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa menurunkan UKT lebih baik daripada pembayaran dengan cara mengangsur, “Kalo ini nanti belum lunas tapi dia sudah lulus, universitas tidak boleh menghalangi orang yang sudah dapat ijazah karena kemampuan ekonomi. Unsoed pernah menanggung piutang (karena pengangsuran) beberapa tahun lalu, kalau BEM bertanggung jawab, saya bertanggung jawab menagih kepada mahasiswa, dan tidak melunasi dan BEM yang akan membayar, silahkan. Tapi kami tidak berbicara kesitu. Lebih baik mahasiswa menurunkan UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi saat itu daripada secara angsuran.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan UKT bagi mahasiswa baru, dalam dialog terbuka Rektorat banyak menekankan agar mahasiswa memanfaatkan pelayanan penurunan kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi pada saat itu. Rektor mengharapkan mahasiswa mengisi besar pendapatan dengan jujur. Karena kelompok UKT didapat melalui input data pendapatan mahasiswa dimana secara sistem akan keluar level UKT yang bersangkutan, apabila ditengah perjalanan terdapat perubahan pendapatan mahasiswa bisa melakukan penyesuaian UKT. Selebihnya, Wakil Rektor bidang Keuangan juga menanggapi hal ini dengan mengaitkan wewenang rektor yang hanya terhadap mahasiswa, bukan calon mahasiswa. Biro Keuangan juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa universitas yang mengeluarkan peraturan mengenai keringanan UKT bagi calon mahasiswa justru jadi temuan BPK.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara mengenai uang pangkal, rektor menanggapi dengan mengatakan prinsip uang pangkal jangan dibalik. “ Prinsipnya jangan dibalik, anaknya diterima di Unsoed sesuai dengan kemampuanya, maka orang tua akan menyumbang. Jangan kebalik, dengan sumbangan segini, akan diterima.” Tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perwakilan mahasiswa yang hadir kemudian menanggapi tanggapan rektor dan wakil rektor tersebut. Beberapa dari yang menyampaikan, kembali menekankan dan menjelaskan poin-poin tuntutan. Presiden BEM Unsoed, Fakhrul, menanggapi “Harapan dialog ini sendiri bukan hanya didengar, dipertimbangkan, tetapi bagaimana juga ada kesepakatan terkait dengan rekomendasi yang kami ajukan, saya rasa kami tidak perlu panjang lebar, tapi saya rasa kita bisa langsung ke kesepakatan apa yang bisa diterima rekomendasi kami untuk diimplementasikan”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dialog terbuka tersebut kurang lebih berlangsung dengan tanggapan dari rektor, yang kemudian ditanggapi kembali oleh perwakilan gerakan, dan ditanggapi kembali oleh perwakilan rektorat. Lebih mendekati acara klarifikasi, dialog terbuka tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau pemenuhan tuntutan seperti yang hendak direncanakan gerakan. Tuntutan uang pangkal dan UKT yang menjadi selalu menjadi tuntutan dalam setiap aksi kembali berada.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 18 September 2020 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Gerakan Soedirman Resah Kembali Menuntut Persoalan Biaya Kuliah dan Pelayanan Birokrasi Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '272-autosave-v1', '', '', '2022-01-18 14:46:52', '2022-01-18 14:46:52', '', 272, 'https://justiklik.com/?p=335', 0, 'revision', '', 0),
(336, 1, '2022-01-18 14:47:13', '2022-01-18 14:47:13', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/05/img_20210508_174241.jpg\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, aksi menuntut perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan kembali dilakukan BEM di Unsoed. Kali ini aksi dilakukan oleh Gerakan yang menamakan Gerakan Soedirman Resah, yang terdiri dari BEM Universitas dan BEM-BEM Fakultas. Rangkaian kegiatan gerakan berlangsung dari tanggal 4-6 Mei 2021. Dimulai dari Selasa, 4 Mei 2021 perwakilan gerakan menyerahkan naskah kajian kepada rektor. Selanjutnya pada Kamis, 6 Mei 2021 dialog terbuka bersama rektor diadakan melalui zoom meeting dan live youtube setelah sempat diundur dari jadwal awal yaitu tanggal 5 Mei 2021</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Berbeda dengan Gerakan Soedirman Melawan</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konferensi pers yang diselenggarakan gerakan, dijelaskan bahwa Gerakan Soedirman Resah dibentuk dari forum yang diselenggarakan BEM Unsoed, yang dihadiri beberapa BEM Fakultas dan mahasiswa lainya. Forum ini diselenggarakan &nbsp;untuk menampung keresahan mahasiswa yang berkaitan dengan reformasi birokrasi Unsoed dan hari Pendidikan Nasional. Menurut penuturan perwakilan gerakan dalam Konferensi Pers, Gerakan Soedirman Resah ini berbeda dengan Gerakan Soedirman Melawan, yang sebelumnya telah ada dan berfokus pada persoalan penurunan UKT mahasiswa. Hal ini dikarenakan Gerakan Soedirman Resah berfokus pada reformasi birokrasi dan keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa baru.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Tuntutan mahasiswa</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuntutan pertama dalam aksi ini adalah perbaikan atas sistem birokrasi di Unsoed. Tim dari gerakan sebelumnya telah melakukan kajian mengenai Pelayanan birokrasi kampus dianggap masih banyak kekurangan dalam implementasinya. Dalam kajian tersebut dikemukakan beberapa masalah dalam pelayanan birokrasi di Unsoed yang antara lain, keterlambatan informasi yang tersampaikan ke fakultas, kekurangan koordinasi antar bidang dan unit, khususnya bidang akademik, kemahasiswaan dan keuangan juga sistem koordinasi dengan bapendik fakultas yang masih kurang baik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uang pangkal dan penurunan UKT juga kembali menjadi tuntutan Gerakan Soedirman Resah. Dalam kajian dikemukakan pula data yang didapatkan Adkesma dari pendataan UKT Mahasiswa Baru 2020, sekitar 27.5% mahasiswa baru dari setiap jalur merasa keberatan akan UKT yang harus dibayarkan. Dalam hal ini yang menjadi tuntutan dari gerakan adalah pembayaran UKT dengan cara mengangsur, dan keringanan pembayaran bagi mahasiswa baru. Sementara terkait dengan uang pangkal, berdasarkan data yang tim kajian dari Adkesma BEM Unsoed dan BEM Fakultas terhadap pendaftar jalur SPMB Mandiri Unsoed tahun 2020, mahasiswa cukup merasa terbebani atas uang pangkal yang dipilih. Menurut data mahasiswa sudah mengisi iuran tersebut sesuai kemampuan, namun uang pangkal tersebut dianggap terlalu tinggi dan tidak ada sistem cicilan uang pangkal. Dengan ini gerakan&nbsp; menuntut diadakan pertimbangan ulang terhadap penyesuaian uang pangkal menimbang dalam situasi pandemi yang memberikan dampak pada kondisi ekonomi keluarga mahasiswa..</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Jawaban Rektor</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rektor membuka dialog terbuka pada Kamis kemarin dengan tanggapanya terkait dengan pelayanan birokrasi di Unsoed, yang meminta mahasiswa memberikan informasi spesifik mengenai pelayanan yang dinilai lambat. “Kami berusaha semaksimal mungkin dengan sistem informasi, sehingga semua kebijakan akademik dapat berjalan dengan tepat dan efisien, terkait dengan keterlambatan informasi memang pernah kami terima, dan jadi intropeksi bagi jajaran pimpinan universitas dan fakultas. Akan ditindaklanjuti, tapi mohon informasi dari mahasiswa bagian pelayanan mana yang tidak sesuai dengan harapan mahasiswa.” Tutur Rektor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perihal saran mahasiswa mengenai tambahan metode pembayaran UKT secara mengangsur rektorat menanggapi dengan mengatakan bahwa sistem pembayaran UKT secara mengangsur dianggap beresiko. “Cicilan kita pernah lakukan di 2018, dan piutangnya banyak sekali hampir 19 milyar. Ini menjadi sulit oleh karena itu sekarang (mekanismenya) penyesuaian UKT. Jadi kita menganut asas kepastian dari angka yang diperoleh. Jangan sampai ketika ada pemeriksaan, jumlah mahasiswa dengan jumlah masukan UKT tidak sama.” Jelas Wakil Rektor Bidang Keuangan. Rektor juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa menurunkan UKT lebih baik daripada pembayaran dengan cara mengangsur, “Kalo ini nanti belum lunas tapi dia sudah lulus, universitas tidak boleh menghalangi orang yang sudah dapat ijazah karena kemampuan ekonomi. Unsoed pernah menanggung piutang (karena pengangsuran) beberapa tahun lalu, kalau BEM bertanggung jawab, saya bertanggung jawab menagih kepada mahasiswa, dan tidak melunasi dan BEM yang akan membayar, silahkan. Tapi kami tidak berbicara kesitu. Lebih baik mahasiswa menurunkan UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi saat itu daripada secara angsuran.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan UKT bagi mahasiswa baru, dalam dialog terbuka Rektorat banyak menekankan agar mahasiswa memanfaatkan pelayanan penurunan kelompok UKT sesuai dengan kemampuan ekonomi pada saat itu. Rektor mengharapkan mahasiswa mengisi besar pendapatan dengan jujur. Karena kelompok UKT didapat melalui input data pendapatan mahasiswa dimana secara sistem akan keluar level UKT yang bersangkutan, apabila ditengah perjalanan terdapat perubahan pendapatan mahasiswa bisa melakukan penyesuaian UKT. Selebihnya, Wakil Rektor bidang Keuangan juga menanggapi hal ini dengan mengaitkan wewenang rektor yang hanya terhadap mahasiswa, bukan calon mahasiswa. Biro Keuangan juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa universitas yang mengeluarkan peraturan mengenai keringanan UKT bagi calon mahasiswa justru jadi temuan BPK.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara mengenai uang pangkal, rektor menanggapi dengan mengatakan prinsip uang pangkal jangan dibalik. “ Prinsipnya jangan dibalik, anaknya diterima di Unsoed sesuai dengan kemampuanya, maka orang tua akan menyumbang. Jangan kebalik, dengan sumbangan segini, akan diterima.” Tuturnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Perwakilan mahasiswa yang hadir kemudian menanggapi tanggapan rektor dan wakil rektor tersebut. Beberapa dari yang menyampaikan, kembali menekankan dan menjelaskan poin-poin tuntutan. Presiden BEM Unsoed, Fakhrul, menanggapi “Harapan dialog ini sendiri bukan hanya didengar, dipertimbangkan, tetapi bagaimana juga ada kesepakatan terkait dengan rekomendasi yang kami ajukan, saya rasa kami tidak perlu panjang lebar, tapi saya rasa kita bisa langsung ke kesepakatan apa yang bisa diterima rekomendasi kami untuk diimplementasikan”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dialog terbuka tersebut kurang lebih berlangsung dengan tanggapan dari rektor, yang kemudian ditanggapi kembali oleh perwakilan gerakan, dan ditanggapi kembali oleh perwakilan rektorat. Lebih mendekati acara klarifikasi, dialog terbuka tersebut tidak menghasilkan kesepakatan atau pemenuhan tuntutan seperti yang hendak direncanakan gerakan. Tuntutan uang pangkal dan UKT yang menjadi selalu menjadi tuntutan dalam setiap aksi kembali berada.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 8 Mei 2021 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Gerakan Soedirman Resah Kembali Menuntut Persoalan Biaya Kuliah dan Pelayanan Birokrasi Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '272-revision-v1', '', '', '2022-01-18 14:47:13', '2022-01-18 14:47:13', '', 272, 'https://justiklik.com/?p=336', 0, 'revision', '', 0),
(338, 1, '2022-01-19 07:57:29', '2022-01-19 07:57:29', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Jum’at (10/09/2021) kemarin Unsoed mengukuhkan Jaksa Agung RI, ST Burhanudin sebagai profesor tidak tetap di bidang ilmu hukum pidana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 37421/ MPK.A/ KP.05.00/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap dan Pengangkatan Jabatan Profesor Ilmu Hukum Pidana kepada ST Burhanuddin. Pengukuhan dilaksanakan secara luring di Graha Widyatama Unsoed, pukul 10.00 WIB. Pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor hukum pidana oleh Unsoed menimbulkan polemik berkaitan dengan kinerjanya dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat di Indonesia.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pengaturan mengenai pengangkatan profesor yang bukan berprofesi sebagai dosen, atau profesor tidak tetap tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 40 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor/ Guru Besar Tidak Tetap Pada Perguruan Tinggi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pasal 2 Peraturan Menteri menyebutkan bahwa Menteri dapat menetapkan dosen tidak tetap pada perguruan tinggi negeri yang memiliki kompetensi luar biasa untuk diangkat dalam jabatan akademik profesor berdasarkan usulan dari perguruan tinggi dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan tinggi. Pada pokoknya, Permendikbud ini menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai profesor tidak tetap, seseorang harus sebelumnya ditetapkan sebagai dosen tidak tetap pada perguruan tinggi tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Peraturan Rektor Unsoed Sebagai Pedoman</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Unsoed sendiri memiliki Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Profesor Tidak Tetap yang jadi acuan dalam pemberian rekomendasi tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 peraturan tersebut yang menyatakan bahwa pedoman pengangkatan profesor tidak tetap disusun dengan maksud sebagai acuan dalam memproses pengusulan profesor tidak tetap kepada Menteri.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Peraturan rektor ini juga mengatur syarat-syarat seseorang dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan profesor, yang beberapa diantaranya adalah memiliki bidang ilmu yang linier sesuai ketentuan yang berlaku, bidang keahlianya diperlukan bagi pengembangan ilmu di universitas, tidak berprofesi sebagai dosen, memiliki&nbsp;<em>tacit</em>&nbsp;dan&nbsp;<em>explicit knowledge</em>, dan memiliki karya ilmiah internasional.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Tacit knowledge</em>&nbsp;merujuk pada keahlian dengan prestasi yang luar biasa pada bidang akademis yang tidak berwujud tetapi dapat dibuktikan dengan adanya pengakuan dari profesor atau konsorsorium ilmu sejenis. Sementara&nbsp;<em>explicit knowledge</em>&nbsp;merujuk pada keahlian dengan prestasi yang luar biasa pada bidang akademis yang berwujud dalam bentuk karya-karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian,jurnal ilmiah, buku, dan lainnya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":426} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/img-20210912-wa0019.jpg?w=1024\" alt=\"\" class=\"wp-image-426\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Karya ilmiah internasional yang dimaksud berupa menjadi pembicara pertemuan ilmiah pada bidang kepakaranya di luar negeri minimal 2 kali, atau mempublikasikan 1 artikel pada jurnal internasional bereputasi, atau menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah internasional minimal 1 kali dan menulis pada jurnal ilmiah internasional minimal 1 kali. Pengusulan juga diatur harus melalui beberapa tahapan, salah satunya adalah penilaian oleh tim&nbsp;<em>reviewer</em>&nbsp;yang terdiri dari beberapa pakar yang ditunjuk oleh rektor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Penjelasan Rektorat Sudah Cukupkah?</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam konteks pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor oleh Unsoed, tentu pengangkatan tersebut harus dilakukan dengan melalui prosedur pengusulan yang didasarkan pada Peraturan Rektor tersebut. Dengan ini lantas rektorat memiliki kewajiban untuk menjelaskan bagaimana ST Burhanudin diusulkan pengangkatanya sebagai profesor berdasarkan pada pemenuhan kriteria dan tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Unsoed tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM Pro Justitia berusaha merunutkan keterangan-keterangan yang disampaikan beberapa pihak rektorat berkaitan dengan pengangkatan ST Burhanudin sebagai profesor untuk melihat sejauh mana rektorat mengkomunikasikan bagaimana ST Burhanudin telah dapat memenuhi syarat untuk dapat diangkat sebagai profesor.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Kabar terkait rencana pengukuhan ST Burhanudin sebagai profesor di Unsoed menurut amatan LPM Pro Justitia muncul pada berita yang dikeluarkan oleh detik.com dengan judul “Jaksa Agung Akan Terima gelar Profesor Hukum Pidana dari Unsoed” yang diterbitkan pada 2 September 2021. Dalam artikel berita, Wakil Rektor II Unsoed, Hibnu Nugraha, hanya secara singkat menjelaskan mengenai alasan pengangkatan ST Burhanudin melalui pernyataan “keilmuanya baik, terutama memperkuat restorasi&nbsp;<em>justice</em>”.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Selain itu, Hibnu Nugraha juga memberikan keterangan lebih lanjut dalam artikel yang diterbitkan detik.com dengan judul “Ini Alasan Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana ke Jaksa Agung”. “Satu alasanya di peraturan pemerintah di kemenristekdikti itu memperbolehkan, aturan rujukan pengangkatan permenristekdikti membolehkan. Kemudian alasan praktisnya bahwa beliau selama ini adalah dosen LB (luar biasa) Fakultas Hukum Unsoed” jelasnya sebagaimana dikutip dari detik.com</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektor Unsoed, Suwarto, juga memberikan keterangan dalam berita yang diterbitkan INewsPuwokerto.id yang berjudul “Jumat, Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana Kepada Jaksa Agung”. “Yang mengajukan fakultas hukum, tentunya ada peraturan Menteri yang mengatur tentang pemberian gelar profesor kehormatan dan ada pula persyaratan lain. Salah satunya (Jaksa Agung) memiliki pemikiran sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara luas” jelas Rektor Unsoed sebagaimana dikutip dari INewsPurwokerto.id.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Berbagai pernyataan yang dikutip tersebut menunjukan bahwa rektorat masih belum cukup menjelaskan bagaimana ST Burhanudin telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai profesor. Khususnya dalam pemenuhan kriteria&nbsp;<em>tacit knowledge</em>, yang menurut Peraturan Rektor dibuktikan dengan rekomendasi paling sedikit 2 orang profesor dalam ilmu serumpun, dan&nbsp;<em>explicit knowledge</em>&nbsp;yang dibuktikan dengan pernyataan dari universitas atau fakultas yang menggunakan karya ilmiahnya sebagai referensi dalam proses pendidikan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektorat seharusnya menjelaskan bagaimana proses pengusulan pengangkatan tersebut dijalankan serta bagaimana ST Burhanudin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pedoman pengusulan pengangkatan yang tertuang dalam Peraturan Rektor. Selain berkaitan dengan bagaimana pedoman ini dipatuhi, hal ini juga berkaitan dengan bagaimana rektorat mempertanggungjawabkan pengusulan pemberian gelar tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rektorat harus dengan terang menjelaskan bahwa pengusulan dan pengukuhan gelar profesor tersebut murni dalam rangka tujuan akademik bukan tujuan lain. Khususnya rektorat juga harus menjawab bagaimana penolakan juga datang dari mahasiswa terkait dengan pengangkatan ini. Secara tak langsung pengangkatan Jaksa Agung RI, ST Burhanudin, sebagai profesor juga menunjukan sikap universitas terhadap penuntasan pelanggaran HAM berat.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Luthfiah, Rania<br>Penulis : Rania<br>Editor : Ihsan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sumber :</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Peraturan Menteri No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri</li><li>Peraturan Rektor No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan Profesor Tidak Tetap</li><li>Aryo Rizqi, “Jumat, Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana Kepada Jaksa Agung”, INewsPurwokerto.id,&nbsp;<a href=\"https://purwokerto.inews.id/read/6619/jumat-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-kepada-jaksa-agung\">https://purwokerto.inews.id/read/6619/jumat-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-kepada-jaksa-agung</a></li><li>Andi Saputra, “Jaksa Agung Akan Terima Gelar Profesor Hukum Pidana Dari Unsoed”, Detik.com,&nbsp;<a href=\"https://news.detik.com/berita/d-5707506/jaksa-agung-akan-terima-gelar-profesor-hukum-pidana-dari-unsoed\">https://news.detik.com/berita/d-5707506/jaksa-agung-akan-terima-gelar-profesor-hukum-pidana-dari-unsoed</a></li><li>Arbi Anugrah, “Ini Alasan Unsoed Beri Gelar Profesor Hukum Pidana ke Jaksa Agung”, Detik.com,&nbsp;<a href=\"https://news.detik.com/berita/d-5712541/ini-alasan-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-ke-jaksa-agung\">https://news.detik.com/berita/d-5712541/ini-alasan-unsoed-beri-gelar-profesor-hukum-pidana-ke-jaksa-agung</a></li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 13 September 2021 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em><br><br>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Menakar Keterbukaan Proses dan Pemenuhan Syarat Pengangkatan ST Burhanudin', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '279-revision-v1', '', '', '2022-01-19 07:57:29', '2022-01-19 07:57:29', '', 279, 'https://justiklik.com/?p=338', 0, 'revision', '', 0),
(339, 1, '2022-01-19 08:00:20', '2022-01-19 08:00:20', '<!-- wp:image {\"align\":\"center\",\"id\":441} -->\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/image.png?w=380\" alt=\"\" class=\"wp-image-441\"/><figcaption>Foto : Mahasiswa bersiap menggelar aksi di depan Alun-Alun Purwokerto Sabtu, (25/09/2021).</figcaption></figure></div>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Sabtu (25/09/2021). &nbsp;Aliansi Semarak Banyumas menggelar aksi G30STWK di Alun-alun purwokerto sebagai respon terhadap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya menjelang percepatan pemecatan 56 pegawai yang dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Aliansi Semarak ini adalah BEM UNSOED, BEM FAPET UNSOED, BEM KBMIK, IMM UIN SAIZU, UMP, FMN, HMI MPO, Pondok Berhimpun, dan juga dari Universitas Peradaban. Bagas Adi Kusuma selaku koordinator 1 aksi menuturkan bahwa alasan dari aksi ini adalah agar TWK-nya dicabut, pegawai berintegritas dikembalikan serta nama baiknya diperbaiki lagi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Foto : Mahasiswa bersiap menggelar aksi di depan Alun-Alun Purwokerto, Sabtu, (25/09/2021).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa dengan menggunakan almamater kampus masing-masing berkumpul di PKM Unsoed kemudian pergi bersama-sama menuju Alun-alun Purwokerto, tempat aksi berlangsung. &nbsp;Dalam aksi mahasiswa dari berbagai organisasi bergiliran menyampaikan orasi. Dalam aksi tersebut setidaknya terdapat 4 poin tuntutan yang ingin disampaikan, diantaranya menuntut ketegasan Jokowi membatalkan percepatan pemecatan 56 Pegawai KPK, menuntut KPK untuk melaksanakan putusan MK, dan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM, menuntut pencopotan Firli Bahuri dan pimpinan lain yang tidak berintegritas, dan menuntut Jokowi mundur dari jabatanya apabila tidak memenuhi janjinya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alasan dipilihnya Alun-alun Purwokerto sebagai tempat aksi karena tempatnya yang strategis dan merupakan sentral kota. “Dengan banyaknya masyarakat yang berkunjung disana, maka aksi tersebut mendapatkan perhatian masyarakat terhadap adanya isu KPK.” Jelas Bagas ditemui setelah aksi berakhir. Bagas menilai antusiasme massa lumayan baik karena kuantitas massa sudah mendekati harapan, walaupun kurang sedikit dengan estimasi massa yang ditargetkan yaitu 300 orang.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.wordpress.com/2021/09/26/aliansi-semarak-menggelar-aksi-g30stwk-merespon-pelemahan-kpk/\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":444} -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2021/09/image-1.png?w=354\" alt=\"\" class=\"wp-image-444\"/><figcaption>Foto : Salah satu peserta aksi memegang tulisan “Pelan-Pelan Korupsi Merajalela” di Aksi G30STWK Sabtu, (25/09/2021).</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagas juga menjelaskan akan ada aksi nasional diantaranya guna menyuarakan poin-poin tuntutan tersebut. Bagas menuturkan bahwa aksi direncanakan akan dilaksanakan pada pada hari Senin, 27 September 2021 didepan Gedung merah putih KPK. “aksi hari ini (G30STWK) jadi rangkaian untuk menyampaikan keresahan di nasional, dan nanti tanggal 27 juga ada aksi nasional, jadi keberlanjutannya ke nasional” tutur Bagas. Rombongan Banyumas saat aksi nasional nanti akan dikoordinir oleh BEM UNSOED .&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Catatan Redaksi : Berita ini pertama kali diunggah pada tanggal 25 September 2021 di situs web lama LPM Pro Justitia, kemudian diunggah ulang ke situs web ini. Tanggal diunggahnya berita pada situs web ini bukan tanggal sebenarnya berita dikeluarkan.</em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Pratiwi, Fahmi, Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Narasi&nbsp; : Ihsan</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Aliansi Semarak Menggelar Aksi G30STWK, Merespon Pelemahan KPK', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '282-revision-v1', '', '', '2022-01-19 08:00:20', '2022-01-19 08:00:20', '', 282, 'https://justiklik.com/?p=339', 0, 'revision', '', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(340, 1, '2022-01-19 08:06:54', '2022-01-19 08:06:54', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583224497706.jpg?w=1024\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( Oleh : Muhamad Fahmi )</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada awal tahun ini masyarakat dihebohkan dengan mencuatnya kasus Reynhard Sinaga. Seorang pelajar Indonesia yang sedang menjalani studi program doktoral di Inggris. Ia terbukti melakukan pemerkosaan dengan jumlah korban yang banyak, tercatat ada 198 laki-laki remaja maupun dewasa yang menjadi korban. Kasus ini digadang-gadang sebagai kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus inipun menyita banyak perhatian media-media baik media internasional maupun media indonesia.<br>Kasus kekerasan seksual menyimpang Reynhard bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa yang muncul dalam pemberitaan media. Sayangnya banyak media dalam pemberitaanya kerap kali membenturkan tindak kriminalitas ini dengan memfokuskan terhadap orientasi seksual si pelaku yang dianggap menyimpang, dalam hal ini LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender). Narasi-narasi yang timbul dari media terhadap kasus kekerasan seksual yang menyimpang justru menyudutkan orientasi seksual pelaku dan terkesan melupakan tindak kejahatan dari pelaku. Media memberikan narasi-narasi yang menggeneralisasi kaum tersebut sebagai predator seksual. Hal ini diperkuat pula oleh pemberitaan media yang terkesan tidak berimbang dan kerap kali membatasi informasi terkait fakta-fakta tentang kaum LGBT.<br>Terkadang dalam kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan media dalam negeri kerap menyembunyikan keterangan tentang identitas pelaku. Namun, justru sebaliknya memperlihatkan identitas korban bahkan dengan memberikan foto maupun tentang profil keluarga korban. Berbeda hal nya dengan yang dilakukan oleh beberapa media di Inggris, dalam kasus Raynhard misalnya, media seperti BBC, Telegraph, The Guardian benar-benar melindungi privasi korban. Media tersebut tidak memberikan narasi murahan victim blaming yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik dan sebagainya. Yang justru ditampilkan adalah nama pelaku beserta foto wajahnya yang dipampang besar dalam headlines beberapa Koran. Media-media tersebut mendeskripsikan apa yang dilakukan pelaku dan dialami korban dalam konteks yang sesuai. Deskripsi yang kontekstual tersebut berfungsi sebagai pemberi gambaran pada pembaca terkait peristiwa yang terjadi. Mengekspos korban dengan konteks yang tidak wajar apalagi sampai menitikberatkan pemberitaan pada sisi korban merupakan sebuah kecacatan berpikir dan tidak mempertimbangkan sisi fisik maupun psikis korban. Korban jelas terganggu akibat kejahatan yang dialaminya. Jika media terus menerus memberikan pemberitaan seperti ini, kemungkinan pembaca menjadi gagal melihat gambaran yang sesungguhnya dari isi pemberitaan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sudut pandang beberapa media di Indonesia dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut dan mengaitkanya dengan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.<br>Menurut Pasal 3 (1) UU Pers, salah satu fungsi pers dituliskan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam pers salah satunya ialah sebagai jembatan antara semua pihak sosial, serta dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Fungsi kontrol sosial pers sebagai penyampaian berita buruk juga penting dilakukan, sehingga masyarakat memiliki solusi pencegahan atau sekedar lebih waspada agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual menyimpang, media sering kali menyampaikan informasi yang tidak berimbang bahkan cenderung tidak relevan. Dapat dilihat judul pemberitaan dicantumkan menitikberatkan pada orientasi seksual dari pelaku yang dianggap menyimpang. Hal ini digunakan media sebagai penanda untuk menggambarkan minoritas dan meletakan stigma tertentu yang cenderung negatif. Seperti halnya orang orang yang memiliki orientasi homoseksual kerap kali dianggap sebagai predator seksual, karena narasi yang dibangun media dengan menggambarkan perilaku “predator” yang dilakukan disebakan karena orientasi seksual pelaku.<br>Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, kekerasan seksual tak mengenal orientasi seksual si pelaku. Ryan Kobarri, Ketua Arus Pelangi (organisasi yang fokus pada advokasi LGBT), beliau menuturkan “Kejahatan Reynhard tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya. Menganggap homoseksual sebagai pelaku kekerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar,” Ryan menambahkan, “Banyak juga heteroseksual yang jadi pelaku kekerasan seksual, tapi tidak pernah disangkut pautkan dengan orientasi seksualnya.” Dikutip dari Tirto.id pada selasa (7/1/2020). Selain dengan isi beritanya yang tidak mendasar, media juga mengemas hal semacam ini dengan kemasan yang menghebohkan dengan judul yang begitu sensasional. Dengan maksud menarik perhatian pembaca sebanyak mungkin. Media terkadang menautkan kejahatan yang dilakukan dengan ekspresi visualnya seperti kecantikan, bentuk tubuh, dan gaya berpakaian yang tidak berhubungan dengan tindakan kriminalitasnya. Salah satu contohnya beberapa media justru memberitakan gaya selfie pelaku, potret rumah mewah dan pernyataan selebritis yang sama<br>Selain mengacu pada UU Pers, seorang jurnalis juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Hal ini bertujuan agar seorang jurnalis dapat bertanggung jawab pada profesinya untuk mencari dan menyampaikan informasi. Secara sederhana, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika serta pakem-pakem tertentu yang harus ditaati oleh setiap jurnalis. Dalam perkembangannya terdapat beberapa Kode Etik Jurnalistik yang digunakan, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Salah satu yang digunakan adalah Kode Etik milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasal 7 menuliskan bahwa, dalam pemberitaannya media haruslah berprinsip adil dan juga berimbang dalam penyajiannya. Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 8 bahwa, dalam pemberitaan kejahatan susila, tidak boleh merugikan pihak korban. Hal ini tentu bertentangan dengan pemberitaan media kita terkait kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan tadi, media harusnya adil dan berimbang dalam penyajiannya, bukan malah menyudutkan pihak maupun golongan tertentu. Dijelaskan juga bahwa media tidak boleh merugikan korban, sehingga pemberitaanya harus ramah terhadap korban, dengan tidak menunjukan identitas dari korban.<br>sekali tidak relevan dengan kejahatan pelaku. Media juga seringkali memberikan informasi yang tidak relevan dan juga memberi tahu hal-hal yang tidak kontekstual. Salah satu contohnya, media memberikan informasi mengenai gelar pendidikan yang dimilikinya, penghasilan orangtuanya, jumlah pengikut media sosialnya, dan lain-lain.<br>Media seharusnya dapat menjelaskan tindakan kriminal yang dilakukan si pelaku, atau dalam hal ini kekerasan seksual. Karena sesungguhnya yang harus media lakukan ialah untuk menyadarkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja maupun pada siapa saja, dan juga untuk meiningkatkan perlindungan pada si korban pelecehan seksual. Media juga seharusnya memberikan pemberitaan yang substansif dan ramah terhadap korban, tanpa perlu melihat perilaku, keseharian, ataupun latar belakang si pelaku, karena dapat merugikan keluarga maupun orang terdekat si pelaku tersebut, yang jelas tidak berhubungan dengan tindak kriminalitas yang dilakukannya.<br>Sesuai dengan amanat UU Pers, dimana fungsi media sebagai alat kontrol sosial yang seharusnya hadir sebagai penengah kekacauan yang ada di masyarakat, bukan justru malah semakin memperburuk atau memperkeruh keadaan dengan menghadirkan stigma-stigma yang cenderung negative, dan menggeneralisasi tindak kejahatan terhadap suatu kelompok. Media juga jangan hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, dengan hanya berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pembaca, namun juga dapat memperhatikan edukasi terhadap pembaca dalam setiap pemberitaannya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Opini ini pertama kali dipublikasikan di situs web lama LPM Pro Justitia kemudian dimuat ulang dalam situs web ini. </em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Miskonsepsi Pemberitaan Media Dalam Kasus Kekerasan Seksual', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '292-autosave-v1', '', '', '2022-01-19 08:06:54', '2022-01-19 08:06:54', '', 292, 'https://justiklik.com/?p=340', 0, 'revision', '', 0),
(341, 1, '2022-01-19 08:07:30', '2022-01-19 08:07:30', '<!-- wp:image -->\n<figure class=\"wp-block-image\"><img src=\"https://justiklik.files.wordpress.com/2020/03/1583224497706.jpg?w=1024\" alt=\"\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>( Oleh : Muhamad Fahmi )</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Pada awal tahun ini masyarakat dihebohkan dengan mencuatnya kasus Reynhard Sinaga. Seorang pelajar Indonesia yang sedang menjalani studi program doktoral di Inggris. Ia terbukti melakukan pemerkosaan dengan jumlah korban yang banyak, tercatat ada 198 laki-laki remaja maupun dewasa yang menjadi korban. Kasus ini digadang-gadang sebagai kasus pemerkosaan terbesar dalam sejarah Inggris. Kasus inipun menyita banyak perhatian media-media baik media internasional maupun media indonesia.<br>Kasus kekerasan seksual menyimpang Reynhard bukanlah satu satunya, banyak kasus serupa yang muncul dalam pemberitaan media. Sayangnya banyak media dalam pemberitaanya kerap kali membenturkan tindak kriminalitas ini dengan memfokuskan terhadap orientasi seksual si pelaku yang dianggap menyimpang, dalam hal ini LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, dan Transgender). Narasi-narasi yang timbul dari media terhadap kasus kekerasan seksual yang menyimpang justru menyudutkan orientasi seksual pelaku dan terkesan melupakan tindak kejahatan dari pelaku. Media memberikan narasi-narasi yang menggeneralisasi kaum tersebut sebagai predator seksual. Hal ini diperkuat pula oleh pemberitaan media yang terkesan tidak berimbang dan kerap kali membatasi informasi terkait fakta-fakta tentang kaum LGBT.<br>Terkadang dalam kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan media dalam negeri kerap menyembunyikan keterangan tentang identitas pelaku. Namun, justru sebaliknya memperlihatkan identitas korban bahkan dengan memberikan foto maupun tentang profil keluarga korban. Berbeda hal nya dengan yang dilakukan oleh beberapa media di Inggris, dalam kasus Raynhard misalnya, media seperti BBC, Telegraph, The Guardian benar-benar melindungi privasi korban. Media tersebut tidak memberikan narasi murahan victim blaming yang mempertanyakan pakaian, kondisi fisik dan sebagainya. Yang justru ditampilkan adalah nama pelaku beserta foto wajahnya yang dipampang besar dalam headlines beberapa Koran. Media-media tersebut mendeskripsikan apa yang dilakukan pelaku dan dialami korban dalam konteks yang sesuai. Deskripsi yang kontekstual tersebut berfungsi sebagai pemberi gambaran pada pembaca terkait peristiwa yang terjadi. Mengekspos korban dengan konteks yang tidak wajar apalagi sampai menitikberatkan pemberitaan pada sisi korban merupakan sebuah kecacatan berpikir dan tidak mempertimbangkan sisi fisik maupun psikis korban. Korban jelas terganggu akibat kejahatan yang dialaminya. Jika media terus menerus memberikan pemberitaan seperti ini, kemungkinan pembaca menjadi gagal melihat gambaran yang sesungguhnya dari isi pemberitaan tersebut. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas sudut pandang beberapa media di Indonesia dalam melakukan pemberitaan terhadap kasus tersebut dan mengaitkanya dengan peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.<br>Menurut Pasal 3 (1) UU Pers, salah satu fungsi pers dituliskan sebagai alat kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial dalam pers salah satunya ialah sebagai jembatan antara semua pihak sosial, serta dapat memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Fungsi kontrol sosial pers sebagai penyampaian berita buruk juga penting dilakukan, sehingga masyarakat memiliki solusi pencegahan atau sekedar lebih waspada agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali. Dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual menyimpang, media sering kali menyampaikan informasi yang tidak berimbang bahkan cenderung tidak relevan. Dapat dilihat judul pemberitaan dicantumkan menitikberatkan pada orientasi seksual dari pelaku yang dianggap menyimpang. Hal ini digunakan media sebagai penanda untuk menggambarkan minoritas dan meletakan stigma tertentu yang cenderung negatif. Seperti halnya orang orang yang memiliki orientasi homoseksual kerap kali dianggap sebagai predator seksual, karena narasi yang dibangun media dengan menggambarkan perilaku “predator” yang dilakukan disebakan karena orientasi seksual pelaku.<br>Satu hal yang perlu kita ketahui adalah, kekerasan seksual tak mengenal orientasi seksual si pelaku. Ryan Kobarri, Ketua Arus Pelangi (organisasi yang fokus pada advokasi LGBT), beliau menuturkan “Kejahatan Reynhard tidak ada hubungannya dengan orientasi seksualnya. Menganggap homoseksual sebagai pelaku kekerasan adalah tuduhan yang tidak berdasar,” Ryan menambahkan, “Banyak juga heteroseksual yang jadi pelaku kekerasan seksual, tapi tidak pernah disangkut pautkan dengan orientasi seksualnya.” Dikutip dari Tirto.id pada selasa (7/1/2020). Selain dengan isi beritanya yang tidak mendasar, media juga mengemas hal semacam ini dengan kemasan yang menghebohkan dengan judul yang begitu sensasional. Dengan maksud menarik perhatian pembaca sebanyak mungkin. Media terkadang menautkan kejahatan yang dilakukan dengan ekspresi visualnya seperti kecantikan, bentuk tubuh, dan gaya berpakaian yang tidak berhubungan dengan tindakan kriminalitasnya. Salah satu contohnya beberapa media justru memberitakan gaya selfie pelaku, potret rumah mewah dan pernyataan selebritis yang sama<br>Selain mengacu pada UU Pers, seorang jurnalis juga harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Hal ini bertujuan agar seorang jurnalis dapat bertanggung jawab pada profesinya untuk mencari dan menyampaikan informasi. Secara sederhana, Kode Etik Jurnalistik adalah kumpulan etika serta pakem-pakem tertentu yang harus ditaati oleh setiap jurnalis. Dalam perkembangannya terdapat beberapa Kode Etik Jurnalistik yang digunakan, hal tersebut dipengaruhi oleh banyaknya organisasi wartawan di Indonesia. Salah satu yang digunakan adalah Kode Etik milik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Pasal 7 menuliskan bahwa, dalam pemberitaannya media haruslah berprinsip adil dan juga berimbang dalam penyajiannya. Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 8 bahwa, dalam pemberitaan kejahatan susila, tidak boleh merugikan pihak korban. Hal ini tentu bertentangan dengan pemberitaan media kita terkait kekerasan seksual. Seperti yang dijelaskan tadi, media harusnya adil dan berimbang dalam penyajiannya, bukan malah menyudutkan pihak maupun golongan tertentu. Dijelaskan juga bahwa media tidak boleh merugikan korban, sehingga pemberitaanya harus ramah terhadap korban, dengan tidak menunjukan identitas dari korban.<br>sekali tidak relevan dengan kejahatan pelaku. Media juga seringkali memberikan informasi yang tidak relevan dan juga memberi tahu hal-hal yang tidak kontekstual. Salah satu contohnya, media memberikan informasi mengenai gelar pendidikan yang dimilikinya, penghasilan orangtuanya, jumlah pengikut media sosialnya, dan lain-lain.<br>Media seharusnya dapat menjelaskan tindakan kriminal yang dilakukan si pelaku, atau dalam hal ini kekerasan seksual. Karena sesungguhnya yang harus media lakukan ialah untuk menyadarkan bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja maupun pada siapa saja, dan juga untuk meiningkatkan perlindungan pada si korban pelecehan seksual. Media juga seharusnya memberikan pemberitaan yang substansif dan ramah terhadap korban, tanpa perlu melihat perilaku, keseharian, ataupun latar belakang si pelaku, karena dapat merugikan keluarga maupun orang terdekat si pelaku tersebut, yang jelas tidak berhubungan dengan tindak kriminalitas yang dilakukannya.<br>Sesuai dengan amanat UU Pers, dimana fungsi media sebagai alat kontrol sosial yang seharusnya hadir sebagai penengah kekacauan yang ada di masyarakat, bukan justru malah semakin memperburuk atau memperkeruh keadaan dengan menghadirkan stigma-stigma yang cenderung negative, dan menggeneralisasi tindak kejahatan terhadap suatu kelompok. Media juga jangan hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, dengan hanya berlomba untuk menarik sebanyak-banyaknya pembaca, namun juga dapat memperhatikan edukasi terhadap pembaca dalam setiap pemberitaannya.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><em>Opini ini pertama kali dipublikasikan di situs web lama LPM Pro Justitia kemudian dimuat ulang dalam situs web ini. </em></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Miskonsepsi Pemberitaan Media Dalam Kasus Kekerasan Seksual', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '292-revision-v1', '', '', '2022-01-19 08:07:30', '2022-01-19 08:07:30', '', 292, 'https://justiklik.com/?p=341', 0, 'revision', '', 0),
(342, 1, '2022-01-25 17:02:42', '2022-01-25 17:02:42', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (19/01/2022) lalu dilaksanakan penyampaian visi misi bakal calon rektor Universitas Jenderal Soedirman dalam rapat senat terbuka yang diselenggarakan di Graha Widyatama Unsoed. Bakal calon rektor yang terpilih diantaranya Prof. Dr.Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr, Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si, &nbsp;Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto M.P., Ph.D, dan Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bakal calon rektor tersebut kemudian dipilih kembali oleh anggota senat dalam rapat senat tertutup yang diselenggarakan di hari yang sama. Tiga nama calon rektor dihasilkan dari rapat tersebut, yaitu Profesor Akhmad Sodiq, &nbsp;Dr.Ir V. Prihananto, dan Profesor Totok Agung Dwi Haryanto. Tiga nama ini akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemilihan bersama dengan Menteri sendiri diketahui akan dilaksanakan pada April nanti.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Komposisi Calon Rektor </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dosen dari Fakultas Pertanian mendominasi bursa calon rektor periode ini. Dua diantara tiga calon rektor, yaitu Profesok Totok Agung dan Dr. Ir. V. Prihananto merupakan dosen dari Fakultas Pertanian. Sementara Profesor Akhmad Sodiq sendiri merupakan dosen Fakultas Peternakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketiga calon rektor sempat menduduki jabatan&nbsp; strategis baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dr.Ir. V. Prihananto dan Profesor<strong> </strong>Akhmad Sodiq saat ini masih berstatus sebagai wakil rektor. Dr.Ir. Prihananto merupakan wakil rektor bidang perencanaan, Kerjasama, dan humas sementara Prof. Akhmad Sodiq merupakan wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara keduanya hanya Profesor Totok Agung yang belum pernah menjabat sebagai wakil rektor, tetapi pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum menjadi wakil rektor, Profesor Akhmad Sodiq sempat menjadi dekan Fakultas Peternakan menggantikan dekan sebelumnya yang terpilih menjadi wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara Dr.Ir. V. Prihananto menjadi calon rektor yang telah lama aktif menjabat sebagai wakil rektor dibandingkan yang lainya. Dr.Ir. Prihananto tercatat pernah menjabat dua kali &nbsp;sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Lanjutkan Internasionalisasi Kampus </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ambisi pengakuan Unsoed di mata &nbsp;dunia menjadi salah satu hal yang digadang-gadangkan oleh para calon rektor. Setidaknya seluruh calon rektor memiliki visi yang memuat aspek yang berkaitan dengan pengakuan internasional terhadap kampus. Dalam visi Profesor Akhmad Sodiq, unsur ini disebutkan dalam visinya yaitu “menuju unsoed yang merdeka, maju, mendunia”. Sementara dalam visi &nbsp;Dr.Ir. V. Prihananto, internasionalisasi kampus ini dibangun dalam visinya secara spesifik yaitu ASEAN. Lengkapnya visi tersebut yaitu “Pada Tahun 2026, Unsoed menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN”. Terakhir, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto spesifik menegaskan fokus unsoed dalam mendunia dalam visinya “Terwujudnya Unsoed yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal melalui prima tridharma.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Upaya internasionalisasi kampus pada dasarnya memang jadi visi Unsoed yaitu “pada tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”. Para calon rektor kemudian mengaktualisasikan visi ini ke dalam visi-misi nya masing-masing.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pemberdayaan Mahasiswa </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hampir semua bakal calon rektor membahas mengenai optimalisasi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Nadiem Makarim. Dr. Ir. Prihananto dan Profesor Totok Agung sama-sama mengatakan bahwa penerapan MBKM di Unsoed masih belum maksimal. “MBKM di kita untuk mengambil maksimal 20 SKS masih belum terpenuhi karena kurikulum kita masih belum berbasis MBKM”, jelas &nbsp;Dr.Ir. V Prihanoto dalam penyampaian visi-misi nya. Sementara menurut Prof. Totok , MBKM di Unsoed penerapanya masih 19% sehingga misi nya adalah pengembangan implementasi MBKM tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Akhmad Sodiq, mencanangkan misi untuk menciptakan model magang &nbsp;<em>microcredentials</em> yang bersertifikat industri atau sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pengembangan sumberdaya manusia baik mencakup dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dua calon rektor mencanangkan program baru.Calon rektor pertama, Prof. Akhmad Sodiq juga mencanangkan program <em>the dynamic placing test</em> untuk menggantikan UEPT yang selama ini diselenggarakan Unsoed. Test ini menurutnya merupakan upaya untuk meningkatkan kompetisi internasional, karena mahasiswa akan mendapatkan sertifikat berstandar internasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Totok, mencanangkan program <em>talent scouting </em>dan <em>talent management</em> untuk mahasiswa dan dosen untuk ditelusuri mana yang bisa berprestasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus : Kurang Mendapat Perhatian</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara tiga calon rektor, hanya Profesor Akhmad Sodiq &nbsp;yang menyinggung mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus. Profesor Ade Maman yang merupakan bakal calon juga sempat menyinggung mengenai hal ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Pasca ditetapkanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual, kasus-kasus mengenai kekerasan seksual di universitas kembali terbuka di berbagai universitas tak terkecuali di Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada setiap universitas untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Satuan tugas ini harus dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah peraturan disahkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Unsoed sendiri telah memiliki Unit Layanan Pengaduan Kekerasan (ULPK) yang sebelum peraturan dibentuk memiliki tugas berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Menurut peraturan tersebut, unit ini perlu ditransformasikan ke dalam satuan tugas tersebut. Sampai saat ini masih belum diketahui sejauh mana unit ini telah terbentuk.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagaimana isu ini dikemukakan oleh masing-masing calon rektor dalam menyampaikan visi-misi setidaknya memberikan gambaran bagaimana komitmen para calon rektor dalam menciptakan suasana aman dalam kampus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Fahmi dan Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3>LPM PRO JUSTITIA</h3>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Internasionalisasi Kampus Hingga Optimalisasi MBKM Dalam Visi-Misi Calon Rektor Unsoed', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'internasionalisasi-kampus-hingga-optimalisasi-mbkm-dalam-visi-misi-calon-rektor-unsoed', '', '', '2022-04-09 14:25:39', '2022-04-09 14:25:39', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=342', 0, 'post', '', 0),
(343, 1, '2022-01-25 17:02:42', '2022-01-25 17:02:42', '<!-- wp:paragraph -->\n<p>Rabu, (19/01/2022) lalu dilaksanakan penyampaian visi misi bakal calon rektor Universitas Jenderal Soedirman dalam rapat senat terbuka yang diselenggarakan di Graha Widyatama Unsoed. Bakal calon rektor yang terpilih diantaranya Prof. Dr.Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr, Dr. Ir. V. Prihananto, M.Si,  Prof. Ir. Totok Agung Dwi Haryanto M.P., Ph.D, dan Prof. Dr. Ade Maman Suherman, S.H., M.Sc.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bakal calon rektor tersebut kemudian dipilih kembali oleh anggota senat dalam rapat senat tertutup yang diselenggarakan di hari yang sama. Tiga nama calon rektor dihasilkan dari rapat tersebut, yaitu Profesor Akhmad Sodiq,  Dr.Ir V. Prihananto, dan Profesor Totok Agung Dwi Haryanto. Tiga nama ini akan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pemilihan bersama dengan Menteri sendiri diketahui akan dilaksanakan pada April nanti.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Komposisi Calon Rektor </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dosen dari Fakultas Pertanian mendominasi bursa calon rektor periode ini. Dua diantara tiga calon rektor, yaitu Profesok Totok Agung dan Dr. Ir. V. Prihananto merupakan dosen dari Fakultas Pertanian. Sementara Profesor Akhmad Sodiq sendiri merupakan dosen Fakultas Peternakan. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ketiga calon rektor sempat menduduki jabatan  strategis baik di tingkat fakultas maupun universitas. Dr.Ir. V. Prihananto dan Profesor<strong> </strong>Akhmad Sodiq saat ini masih berstatus sebagai wakil rektor. Dr.Ir. Prihananto merupakan wakil rektor bidang perencanaan, Kerjasama, dan humas sementara Prof. Akhmad Sodiq merupakan wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara keduanya hanya Profesor Totok Agung yang belum pernah menjabat sebagai wakil rektor, tetapi pernah menjabat sebagai ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sebelum menjadi wakil rektor, Profesor Akhmad Sodiq sempat menjadi dekan Fakultas Peternakan menggantikan dekan sebelumnya yang terpilih menjadi wakil rektor bidang akademik.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara Dr.Ir. V. Prihananto menjadi calon rektor yang telah lama aktif menjabat sebagai wakil rektor dibandingkan yang lainya. Dr.Ir. Prihananto tercatat pernah menjabat dua kali  sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Lanjutkan Internasionalisasi Kampus </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Ambisi pengakuan Unsoed di mata  dunia menjadi salah satu hal yang digadang-gadangkan oleh para calon rektor. Setidaknya seluruh calon rektor memiliki visi yang memuat aspek yang berkaitan dengan pengakuan internasional terhadap kampus. Dalam visi Profesor Akhmad Sodiq, unsur ini disebutkan dalam visinya yaitu “menuju unsoed yang merdeka, maju, mendunia”. Sementara dalam visi  Dr.Ir. V. Prihananto, internasionalisasi kampus ini dibangun dalam visinya secara spesifik yaitu ASEAN. Lengkapnya visi tersebut yaitu “Pada Tahun 2026, Unsoed menjadi perguruan tinggi unggul di ASEAN”. Terakhir, Profesor Totok Agung Dwi Haryanto spesifik menegaskan fokus unsoed dalam mendunia dalam visinya “Terwujudnya Unsoed yang diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal melalui prima tridharma.”</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Upaya internasionalisasi kampus pada dasarnya memang jadi visi Unsoed yaitu “pada tahun 2034 diakui dunia sebagai pusat pengembangan sumberdaya perdesaan dan kearifan lokal”. Para calon rektor kemudian mengaktualisasikan visi ini ke dalam visi-misi nya masing-masing.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pemberdayaan Mahasiswa </strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Hampir semua bakal calon rektor membahas mengenai optimalisasi Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), yang saat ini menjadi kebijakan utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Nadiem Makarim. Dr. Ir. Prihananto dan Profesor Totok Agung sama-sama mengatakan bahwa penerapan MBKM di Unsoed masih belum maksimal. “MBKM di kita untuk mengambil maksimal 20 SKS masih belum terpenuhi karena kurikulum kita masih belum berbasis MBKM”, jelas &nbsp;Dr.Ir. V Prihanoto dalam penyampaian visi-misi nya. Sementara menurut Prof. Totok , MBKM di Unsoed penerapanya masih 19% sehingga misi nya adalah pengembangan implementasi MBKM tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Akhmad Sodiq, mencanangkan misi untuk menciptakan model magang &nbsp;<em>microcredentials</em> yang bersertifikat industri atau sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Dalam pengembangan sumberdaya manusia baik mencakup dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, dua calon rektor mencanangkan program baru.Calon rektor pertama, Prof. Akhmad Sodiq juga mencanangkan program <em>the dynamic placing test</em> untuk menggantikan UEPT yang selama ini diselenggarakan Unsoed. Test ini menurutnya merupakan upaya untuk meningkatkan kompetisi internasional, karena mahasiswa akan mendapatkan sertifikat berstandar internasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Sementara calon rektor Totok, mencanangkan program <em>talent scouting </em>dan <em>talent management</em> untuk mahasiswa dan dosen untuk ditelusuri mana yang bisa berprestasi.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus : Kurang Mendapat Perhatian</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Diantara tiga calon rektor, hanya Profesor Akhmad Sodiq &nbsp;yang menyinggung mengenai pencegahan kekerasan seksual di kampus. Profesor Ade Maman yang merupakan bakal calon juga sempat menyinggung mengenai hal ini.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>&nbsp;Pasca ditetapkanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi mengenai Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual, kasus-kasus mengenai kekerasan seksual di universitas kembali terbuka di berbagai universitas tak terkecuali di Unsoed.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada setiap universitas untuk membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Satuan tugas ini harus dibentuk dalam jangka waktu satu tahun setelah peraturan disahkan.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Unsoed sendiri telah memiliki Unit Layanan Pengaduan Kekerasan (ULPK) yang sebelum peraturan dibentuk memiliki tugas berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Menurut peraturan tersebut, unit ini perlu ditransformasikan ke dalam satuan tugas tersebut. Sampai saat ini masih belum diketahui sejauh mana unit ini telah terbentuk.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bagaimana isu ini dikemukakan oleh masing-masing calon rektor dalam menyampaikan visi-misi setidaknya memberikan gambaran bagaimana komitmen para calon rektor dalam menciptakan suasana aman dalam kampus.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Fahmi dan Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis&nbsp;&nbsp; : Rania</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : Pratiwi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:heading {\"level\":3} -->\n<h3>LPM PRO JUSTITIA</h3>\n<!-- /wp:heading -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIFITAS</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Internasionalisasi Kampus Hingga Optimalisasi MBKM Dalam Visi-Misi Calon Rektor Unsoed', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '342-revision-v1', '', '', '2022-01-25 17:02:42', '2022-01-25 17:02:42', '', 342, 'https://justiklik.com/?p=343', 0, 'revision', '', 0),
(348, 1, '2022-03-12 08:50:07', '2022-03-12 08:50:07', '{\"version\": 2, \"isGlobalStylesUserThemeJSON\": true }', 'Custom Styles', '', 'publish', 'closed', 'closed', '', 'wp-global-styles-newsbox-plus', '', '', '2022-03-12 08:50:07', '2022-03-12 08:50:07', '', 0, 'https://justiklik.com/2022/03/12/wp-global-styles-newsbox-plus/', 0, 'wp_global_styles', '', 0),
(350, 1, '2022-03-25 11:28:00', '2022-03-25 11:28:00', '<!-- wp:image {\"id\":352,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-352\"/><figcaption>Sejumlah mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed,Purwokero,Kamis (24/03/2022).  Aksi ini sebagai bentuk pengawalan mahasiswa Unsoed terhadap pemilihan rektor baru.</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Kamis (24/03/2022) Aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed dibawah cuaca yang mendung dan sempat diguyur hujan. Aksi ini diinisiasi oleh BEM FPIK, BEM KBMIK, BEM Fapet, BEM MIPA, BEM FEB dan BEM Unsoed. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dalam prosesi mengawal pemilihan Calon Rektor Unsoed periode 2022-2026. Seluruh elemen Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) turut diundang dalam kegiatan ini melalui postingan instagram <em>@bem_unsoed</em> pada 23 Maret 2022. Dimeriahkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi dan penampilan dari berbagai fakultas yang diwakili oleh UKM seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Bagus selaku Koordinator Lapangan, menuturkan “Tujuannya aksi kreatif ini memang tujuannya untuk berdialog, awalnya kami menyusun ini taunya bahwa masih ada calon rektor eh ternyata kebetulan di hari yang sama di momentum yang sama disaat lagi ada pemilihan rektornya, jadi ngubah <em>planning</em> untuk menghadirkan rektornya saja biar langsung konkrit didengar sama pimpinan kita 4 tahun kedepan. “<br>Ada 4 (empat) sektor topik permasalahan yang dibawa,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Biaya pendidikan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian keluarga mahasiswa dan biaya pendidikan yang dianggap terlalu tinggi.</li><li>Fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sulitnya mengakses fasilitas kampus bagi mahasiswa Unsoed. Contohnya seperti penggunaan fasilitas GOR Soesilo Soedarman yang memerlukan biaya ketika ingin digunakan oleh mahasiswa Unsoed, dan hal tersebut dianggap kurang etis mengingat GOR Soesilo Soedarman adalah fasilitas milik Unsoed yang harusnya bisa digunakan oleh KBMU tanpa dipungut biaya.</li><li>Kebijakan kampus, salah satunya adalah kebijakan <em>green campus</em> yang sayangnya tidak terealisasikan dengan maksimal, baik dengan fasilitas yang kurang memadai dalam kebijakan ini seperti ketersediaan sepeda dalam kebijakan <em>green campus</em> yang juga disinggung dalam aksi ini.</li><li>Kesejahteraan mahasiswa yang dianggap kurang diperhatikan oleh kampus. Salah satunya mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Problem ini dikeluhkan oleh perwakilan mahasiswa FEB yang sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di FEB, dimana hasilnya FEB memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi di kampus, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Mahasiswa juga mengharapkan agar kampus lebih peka terhadap permasalahan ini dengan berpedoman pada anjuran Permendikbudristek PPKS.        </li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                      </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":355,\"width\":722,\"height\":540,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1-1024x766.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-355\" width=\"722\" height=\"540\"/><figcaption>Kedatangan rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. , disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed Alfan Maulana Akbar</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                                                  <br>Pukul 16.20 WIB rektor terpilih datang dan disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed kemudian membuka sesi tanya jawab yang menyinggung 4 sektor permasalahan diatas. Dilanjutkan dengan pembacaan 14 poin pakta integritas oleh Presiden BEM Unsoed yang disaksikan oleh semua partisipan yang tergabung dalam aksi tersebut. Setelah pembacaan 14 poin pakta integritas, partisipan yang hadir meminta rektor terpilih segera menandatanganinya sebagai bukti komitmen beliau. Namun keinginan tersebut belum dapat terwujud. Beliau meminta untuk menunda penandatanganan karena ingin mengkaji terlebih dahulu isi dari pakta integritas dan tidak ingin menandatangani secara tergesa-gesa. Beliau juga menjanjikan dialog lanjutan dengan KBMU untuk membahas isi pakta integritas dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Menurut Farhan, salah satu partisipan yang kami wawancarai dalam aksi ini mengatakan, “Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Unsoed yang telah hadir pada sore ini. Walaupun pada akhirnya rektor terpilih tidak bersedia atau belum bersedia menandatangani sore hari ini, tapi kita akan tetap mengawal pakta integritas ini sampai ditandatangani.“ Ia juga mengutarakan kekecewaan dengan sikap rektor pada sore hari tersebut, meski demikian ia juga tetap berharap kepada beliau untuk secepatnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Farhan mengaku bahwa kegiatan pengawalan pemilihan rektor 2022-2026 sudah berlangsung sejak bulan Januari, yang dipelopori oleh beberapa BEM se-Unsoed. Jadi kegiatan saat ini adalah rangkaian kegiatan lanjutan dalam mengawal pemilihan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Reporter : Pratiwi, Rafiida, Sabil, Firstha<br>Penulis : Rafi<br>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:categories /-->\n\n<!-- wp:latest-posts /-->', 'DIALOG ASPIRASI SAMBUT REKTOR BARU', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'dialog-aspirasi-sambut-rektor-baru', '', '', '2022-04-09 14:26:10', '2022-04-09 14:26:10', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=350', 0, 'post', '', 0),
(351, 1, '2022-03-27 11:25:12', '2022-03-27 11:25:12', '', 'WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-03-27-at-16-38-32', '', '', '2022-03-27 11:25:12', '2022-03-27 11:25:12', '', 350, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(352, 1, '2022-03-27 11:26:16', '2022-03-27 11:26:16', '', 'WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-03-27-at-16-38-32-1', '', '', '2022-03-27 11:26:16', '2022-03-27 11:26:16', '', 350, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(353, 1, '2022-03-27 11:28:51', '2022-03-27 11:28:51', '<!-- wp:image {\"id\":352,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-352\"/></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Kamis (24/03/2022) Aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed dibawah cuaca yang mendung dan sempat diguyur hujan. Aksi ini diinisiasi oleh BEM FPIK, BEM KBMIK, BEM Fapet, BEM MIPA, BEM FEB dan BEM Unsoed. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dalam prosesi mengawal pemilihan Calon Rektor Unsoed periode 2022-2026. Seluruh elemen Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) turut diundang dalam kegiatan ini melalui postingan instagram <em>@bem_unsoed</em> pada 23 Maret 2022. Dimeriahkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi dan penampilan dari berbagai fakultas yang diwakili oleh UKM seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Bagus selaku Koordinator Lapangan, menuturkan “Tujuannya aksi kreatif ini memang tujuannya untuk berdialog, awalnya kami menyusun ini taunya bahwa masih ada calon rektor eh ternyata kebetulan di hari yang sama di momentum yang sama disaat lagi ada pemilihan rektornya, jadi ngubah <em>planning</em> untuk menghadirkan rektornya saja biar langsung konkrit didengar sama pimpinan kita 4 tahun kedepan. “<br>Ada 4 (empat) sektor topik permasalahan yang dibawa,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Biaya pendidikan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian keluarga mahasiswa dan biaya pendidikan yang dianggap terlalu tinggi.</li><li>Fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sulitnya mengakses fasilitas kampus bagi mahasiswa Unsoed. Contohnya seperti penggunaan fasilitas GOR Soesilo Soedarman yang memerlukan biaya ketika ingin digunakan oleh mahasiswa Unsoed, dan hal tersebut dianggap kurang etis mengingat GOR Soesilo Soedarman adalah fasilitas milik Unsoed yang harusnya bisa digunakan oleh KBMU tanpa dipungut biaya.</li><li>Kebijakan kampus, salah satunya adalah kebijakan <em>green campus</em> yang sayangnya tidak terealisasikan dengan maksimal, baik dengan fasilitas yang kurang memadai dalam kebijakan ini seperti ketersediaan sepeda dalam kebijakan <em>green campus</em> yang juga disinggung dalam aksi ini.</li><li>Kesejahteraan mahasiswa yang dianggap kurang diperhatikan oleh kampus. Salah satunya mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Problem ini dikeluhkan oleh perwakilan mahasiswa FEB yang sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di FEB, dimana hasilnya FEB memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi di kampus, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Mahasiswa juga mengharapkan agar kampus lebih peka terhadap permasalahan ini dengan berpedoman pada anjuran Permendikbudristek PPKS.<br>Pukul 16.20 WIB rektor terpilih datang dan disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed kemudian membuka sesi tanya jawab yang menyinggung 4 sektor permasalahan diatas. Dilanjutkan dengan pembacaan 14 poin pakta integritas oleh Presiden BEM Unsoed yang disaksikan oleh semua partisipan yang tergabung dalam aksi tersebut. Setelah pembacaan 14 poin pakta integritas, partisipan yang hadir meminta rektor terpilih segera menandatanganinya sebagai bukti komitmen beliau. Namun keinginan tersebut belum dapat terwujud. Beliau meminta untuk menunda penandatanganan karena ingin mengkaji terlebih dahulu isi dari pakta integritas dan tidak ingin menandatangani secara tergesa-gesa. Beliau juga menjanjikan dialog lanjutan dengan KBMU untuk membahas isi pakta integritas dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.<br>Menurut Farhan, salah satu partisipan yang kami wawancarai dalam aksi ini mengatakan, “Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Unsoed yang telah hadir pada sore ini. Walaupun pada akhirnya rektor terpilih tidak bersedia atau belum bersedia menandatangani sore hari ini, tapi kita akan tetap mengawal pakta integritas ini sampai ditandatangani.“ Ia juga mengutarakan kekecewaan dengan sikap rektor pada sore hari tersebut, meski demikian ia juga tetap berharap kepada beliau untuk secepatnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut.<br>Farhan mengaku bahwa kegiatan pengawalan pemilihan rektor 2022-2026 sudah berlangsung sejak bulan Januari, yang dipelopori oleh beberapa BEM se-Unsoed. Jadi kegiatan saat ini adalah rangkaian kegiatan lanjutan dalam mengawal pemilihan tersebut.<br>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS<br>Reporter : Pratiwi, Rafiida, Sabil, Firstha<br>Penulis : Rafi<br>Editor : Rafi</li></ol>\n<!-- /wp:list -->', 'DIALOG ASPIRASI SAMBUT REKTOR BARU', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '350-revision-v1', '', '', '2022-03-27 11:28:51', '2022-03-27 11:28:51', '', 350, 'https://justiklik.com/?p=353', 0, 'revision', '', 0),
(354, 1, '2022-03-27 11:32:47', '2022-03-27 11:32:47', '', 'WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-03-24-at-17-07-36', '', '', '2022-03-27 11:32:47', '2022-03-27 11:32:47', '', 350, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(355, 1, '2022-03-27 11:44:32', '2022-03-27 11:44:32', '', 'WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-03-24-at-17-07-36-1', '', '', '2022-03-27 11:44:32', '2022-03-27 11:44:32', '', 350, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0);
INSERT INTO `wp9d_posts` (`ID`, `post_author`, `post_date`, `post_date_gmt`, `post_content`, `post_title`, `post_excerpt`, `post_status`, `comment_status`, `ping_status`, `post_password`, `post_name`, `to_ping`, `pinged`, `post_modified`, `post_modified_gmt`, `post_content_filtered`, `post_parent`, `guid`, `menu_order`, `post_type`, `post_mime_type`, `comment_count`) VALUES
(356, 1, '2022-03-27 12:08:30', '2022-03-27 12:08:30', '<!-- wp:image {\"id\":352,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-352\"/><figcaption>Sejumlah mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed,Purwokero,Kamis (24/03/2022).  Aksi ini sebagai bentuk pengawalan mahasiswa Unsoed terhadap pemilihan rektor baru.</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Kamis (24/03/2022) Aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed dibawah cuaca yang mendung dan sempat diguyur hujan. Aksi ini diinisiasi oleh BEM FPIK, BEM KBMIK, BEM Fapet, BEM MIPA, BEM FEB dan BEM Unsoed. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dalam prosesi mengawal pemilihan Calon Rektor Unsoed periode 2022-2026. Seluruh elemen Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) turut diundang dalam kegiatan ini melalui postingan instagram <em>@bem_unsoed</em> pada 23 Maret 2022. Dimeriahkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi dan penampilan dari berbagai fakultas yang diwakili oleh UKM seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Bagus selaku Koordinator Lapangan, menuturkan “Tujuannya aksi kreatif ini memang tujuannya untuk berdialog, awalnya kami menyusun ini taunya bahwa masih ada calon rektor eh ternyata kebetulan di hari yang sama di momentum yang sama disaat lagi ada pemilihan rektornya, jadi ngubah <em>planning</em> untuk menghadirkan rektornya saja biar langsung konkrit didengar sama pimpinan kita 4 tahun kedepan. “<br>Ada 4 (empat) sektor topik permasalahan yang dibawa,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Biaya pendidikan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian keluarga mahasiswa dan biaya pendidikan yang dianggap terlalu tinggi.</li><li>Fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sulitnya mengakses fasilitas kampus bagi mahasiswa Unsoed. Contohnya seperti penggunaan fasilitas GOR Soesilo Soedarman yang memerlukan biaya ketika ingin digunakan oleh mahasiswa Unsoed, dan hal tersebut dianggap kurang etis mengingat GOR Soesilo Soedarman adalah fasilitas milik Unsoed yang harusnya bisa digunakan oleh KBMU tanpa dipungut biaya.</li><li>Kebijakan kampus, salah satunya adalah kebijakan <em>green campus</em> yang sayangnya tidak terealisasikan dengan maksimal, baik dengan fasilitas yang kurang memadai dalam kebijakan ini seperti ketersediaan sepeda dalam kebijakan <em>green campus</em> yang juga disinggung dalam aksi ini.</li><li>Kesejahteraan mahasiswa yang dianggap kurang diperhatikan oleh kampus. Salah satunya mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Problem ini dikeluhkan oleh perwakilan mahasiswa FEB yang sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di FEB, dimana hasilnya FEB memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi di kampus, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Mahasiswa juga mengharapkan agar kampus lebih peka terhadap permasalahan ini dengan berpedoman pada anjuran Permendikbudristek PPKS.        </li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                      </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":355,\"width\":722,\"height\":540,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1-1024x766.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-355\" width=\"722\" height=\"540\"/><figcaption>Kedatangan rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. , disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed Alfan Maulana Akbar</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                                                  <br>Pukul 16.20 WIB rektor terpilih datang dan disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed kemudian membuka sesi tanya jawab yang menyinggung 4 sektor permasalahan diatas. Dilanjutkan dengan pembacaan 14 poin pakta integritas oleh Presiden BEM Unsoed yang disaksikan oleh semua partisipan yang tergabung dalam aksi tersebut. Setelah pembacaan 14 poin pakta integritas, partisipan yang hadir meminta rektor terpilih segera menandatanganinya sebagai bukti komitmen beliau. Namun keinginan tersebut belum dapat terwujud. Beliau meminta untuk menunda penandatanganan karena ingin mengkaji terlebih dahulu isi dari pakta integritas dan tidak ingin menandatangani secara tergesa-gesa. Beliau juga menjanjikan dialog lanjutan dengan KBMU untuk membahas isi pakta integritas dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Menurut Farhan, salah satu partisipan yang kami wawancarai dalam aksi ini mengatakan, “Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Unsoed yang telah hadir pada sore ini. Walaupun pada akhirnya rektor terpilih tidak bersedia atau belum bersedia menandatangani sore hari ini, tapi kita akan tetap mengawal pakta integritas ini sampai ditandatangani.“ Ia juga mengutarakan kekecewaan dengan sikap rektor pada sore hari tersebut, meski demikian ia juga tetap berharap kepada beliau untuk secepatnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Farhan mengaku bahwa kegiatan pengawalan pemilihan rektor 2022-2026 sudah berlangsung sejak bulan Januari, yang dipelopori oleh beberapa BEM se-Unsoed. Jadi kegiatan saat ini adalah rangkaian kegiatan lanjutan dalam mengawal pemilihan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Reporter : Pratiwi, Rafiida, Sabil, Firstha<br>Penulis : Rafi<br>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'DIALOG ASPIRASI SAMBUT REKTOR BARU', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '350-revision-v1', '', '', '2022-03-27 12:08:30', '2022-03-27 12:08:30', '', 350, 'https://justiklik.com/?p=356', 0, 'revision', '', 0),
(358, 1, '2022-04-09 08:30:35', '2022-04-09 08:30:35', '<!-- wp:image {\"id\":352,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-352\"/><figcaption>Sejumlah mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed,Purwokero,Kamis (24/03/2022).  Aksi ini sebagai bentuk pengawalan mahasiswa Unsoed terhadap pemilihan rektor baru.</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Kamis (24/03/2022) Aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed dibawah cuaca yang mendung dan sempat diguyur hujan. Aksi ini diinisiasi oleh BEM FPIK, BEM KBMIK, BEM Fapet, BEM MIPA, BEM FEB dan BEM Unsoed. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dalam prosesi mengawal pemilihan Calon Rektor Unsoed periode 2022-2026. Seluruh elemen Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) turut diundang dalam kegiatan ini melalui postingan instagram <em>@bem_unsoed</em> pada 23 Maret 2022. Dimeriahkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi dan penampilan dari berbagai fakultas yang diwakili oleh UKM seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Bagus selaku Koordinator Lapangan, menuturkan “Tujuannya aksi kreatif ini memang tujuannya untuk berdialog, awalnya kami menyusun ini taunya bahwa masih ada calon rektor eh ternyata kebetulan di hari yang sama di momentum yang sama disaat lagi ada pemilihan rektornya, jadi ngubah <em>planning</em> untuk menghadirkan rektornya saja biar langsung konkrit didengar sama pimpinan kita 4 tahun kedepan. “<br>Ada 4 (empat) sektor topik permasalahan yang dibawa,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Biaya pendidikan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian keluarga mahasiswa dan biaya pendidikan yang dianggap terlalu tinggi.</li><li>Fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sulitnya mengakses fasilitas kampus bagi mahasiswa Unsoed. Contohnya seperti penggunaan fasilitas GOR Soesilo Soedarman yang memerlukan biaya ketika ingin digunakan oleh mahasiswa Unsoed, dan hal tersebut dianggap kurang etis mengingat GOR Soesilo Soedarman adalah fasilitas milik Unsoed yang harusnya bisa digunakan oleh KBMU tanpa dipungut biaya.</li><li>Kebijakan kampus, salah satunya adalah kebijakan <em>green campus</em> yang sayangnya tidak terealisasikan dengan maksimal, baik dengan fasilitas yang kurang memadai dalam kebijakan ini seperti ketersediaan sepeda dalam kebijakan <em>green campus</em> yang juga disinggung dalam aksi ini.</li><li>Kesejahteraan mahasiswa yang dianggap kurang diperhatikan oleh kampus. Salah satunya mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Problem ini dikeluhkan oleh perwakilan mahasiswa FEB yang sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di FEB, dimana hasilnya FEB memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi di kampus, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Mahasiswa juga mengharapkan agar kampus lebih peka terhadap permasalahan ini dengan berpedoman pada anjuran Permendikbudristek PPKS.        </li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                      </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":355,\"width\":722,\"height\":540,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1-1024x766.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-355\" width=\"722\" height=\"540\"/><figcaption>Kedatangan rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. , disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed Alfan Maulana Akbar</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                                                  <br>Pukul 16.20 WIB rektor terpilih datang dan disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed kemudian membuka sesi tanya jawab yang menyinggung 4 sektor permasalahan diatas. Dilanjutkan dengan pembacaan 14 poin pakta integritas oleh Presiden BEM Unsoed yang disaksikan oleh semua partisipan yang tergabung dalam aksi tersebut. Setelah pembacaan 14 poin pakta integritas, partisipan yang hadir meminta rektor terpilih segera menandatanganinya sebagai bukti komitmen beliau. Namun keinginan tersebut belum dapat terwujud. Beliau meminta untuk menunda penandatanganan karena ingin mengkaji terlebih dahulu isi dari pakta integritas dan tidak ingin menandatangani secara tergesa-gesa. Beliau juga menjanjikan dialog lanjutan dengan KBMU untuk membahas isi pakta integritas dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Menurut Farhan, salah satu partisipan yang kami wawancarai dalam aksi ini mengatakan, “Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Unsoed yang telah hadir pada sore ini. Walaupun pada akhirnya rektor terpilih tidak bersedia atau belum bersedia menandatangani sore hari ini, tapi kita akan tetap mengawal pakta integritas ini sampai ditandatangani.“ Ia juga mengutarakan kekecewaan dengan sikap rektor pada sore hari tersebut, meski demikian ia juga tetap berharap kepada beliau untuk secepatnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Farhan mengaku bahwa kegiatan pengawalan pemilihan rektor 2022-2026 sudah berlangsung sejak bulan Januari, yang dipelopori oleh beberapa BEM se-Unsoed. Jadi kegiatan saat ini adalah rangkaian kegiatan lanjutan dalam mengawal pemilihan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Reporter : Pratiwi, Rafiida, Sabil, Firstha<br>Penulis : Rafi<br>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:categories /-->', 'DIALOG ASPIRASI SAMBUT REKTOR BARU', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '350-revision-v1', '', '', '2022-04-09 08:30:35', '2022-04-09 08:30:35', '', 350, 'https://justiklik.com/?p=358', 0, 'revision', '', 0),
(359, 1, '2022-04-09 08:31:24', '2022-04-09 08:31:24', '<!-- wp:image {\"id\":352,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-27-at-16.38.32-1-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-352\"/><figcaption>Sejumlah mahasiswa Unsoed yang tergabung dalam aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed,Purwokero,Kamis (24/03/2022).  Aksi ini sebagai bentuk pengawalan mahasiswa Unsoed terhadap pemilihan rektor baru.</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Kamis (24/03/2022) Aksi kreatif “Kamis Manis Ngopi Bareng Carektor” digelar didepan Gedung Rektorat Unsoed dibawah cuaca yang mendung dan sempat diguyur hujan. Aksi ini diinisiasi oleh BEM FPIK, BEM KBMIK, BEM Fapet, BEM MIPA, BEM FEB dan BEM Unsoed. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dalam prosesi mengawal pemilihan Calon Rektor Unsoed periode 2022-2026. Seluruh elemen Keluarga Besar Mahasiswa Unsoed (KBMU) turut diundang dalam kegiatan ini melalui postingan instagram <em>@bem_unsoed</em> pada 23 Maret 2022. Dimeriahkan dengan penyampaian orasi, pembacaan puisi dan penampilan dari berbagai fakultas yang diwakili oleh UKM seni.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Bagus selaku Koordinator Lapangan, menuturkan “Tujuannya aksi kreatif ini memang tujuannya untuk berdialog, awalnya kami menyusun ini taunya bahwa masih ada calon rektor eh ternyata kebetulan di hari yang sama di momentum yang sama disaat lagi ada pemilihan rektornya, jadi ngubah <em>planning</em> untuk menghadirkan rektornya saja biar langsung konkrit didengar sama pimpinan kita 4 tahun kedepan. “<br>Ada 4 (empat) sektor topik permasalahan yang dibawa,</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list {\"ordered\":true} -->\n<ol><li>Biaya pendidikan, banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi sebagian keluarga mahasiswa dan biaya pendidikan yang dianggap terlalu tinggi.</li><li>Fasilitas kampus yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa atau sulitnya mengakses fasilitas kampus bagi mahasiswa Unsoed. Contohnya seperti penggunaan fasilitas GOR Soesilo Soedarman yang memerlukan biaya ketika ingin digunakan oleh mahasiswa Unsoed, dan hal tersebut dianggap kurang etis mengingat GOR Soesilo Soedarman adalah fasilitas milik Unsoed yang harusnya bisa digunakan oleh KBMU tanpa dipungut biaya.</li><li>Kebijakan kampus, salah satunya adalah kebijakan <em>green campus</em> yang sayangnya tidak terealisasikan dengan maksimal, baik dengan fasilitas yang kurang memadai dalam kebijakan ini seperti ketersediaan sepeda dalam kebijakan <em>green campus</em> yang juga disinggung dalam aksi ini.</li><li>Kesejahteraan mahasiswa yang dianggap kurang diperhatikan oleh kampus. Salah satunya mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Problem ini dikeluhkan oleh perwakilan mahasiswa FEB yang sebelumnya telah melakukan kajian terhadap kekerasan seksual yang terjadi di FEB, dimana hasilnya FEB memiliki angka kasus kekerasan seksual tertinggi di kampus, dan meningkat dari tahun sebelumnya. Mahasiswa juga mengharapkan agar kampus lebih peka terhadap permasalahan ini dengan berpedoman pada anjuran Permendikbudristek PPKS.        </li></ol>\n<!-- /wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                      </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":355,\"width\":722,\"height\":540,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-24-at-17.07.36-1-1024x766.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-355\" width=\"722\" height=\"540\"/><figcaption>Kedatangan rektor terpilih Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodiq, M.Sc.Agr. , disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed Alfan Maulana Akbar</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>                                                  <br>Pukul 16.20 WIB rektor terpilih datang dan disambut dengan segelas kopi oleh Presiden BEM Unsoed kemudian membuka sesi tanya jawab yang menyinggung 4 sektor permasalahan diatas. Dilanjutkan dengan pembacaan 14 poin pakta integritas oleh Presiden BEM Unsoed yang disaksikan oleh semua partisipan yang tergabung dalam aksi tersebut. Setelah pembacaan 14 poin pakta integritas, partisipan yang hadir meminta rektor terpilih segera menandatanganinya sebagai bukti komitmen beliau. Namun keinginan tersebut belum dapat terwujud. Beliau meminta untuk menunda penandatanganan karena ingin mengkaji terlebih dahulu isi dari pakta integritas dan tidak ingin menandatangani secara tergesa-gesa. Beliau juga menjanjikan dialog lanjutan dengan KBMU untuk membahas isi pakta integritas dan tuntutan yang diberikan oleh mahasiswa.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Menurut Farhan, salah satu partisipan yang kami wawancarai dalam aksi ini mengatakan, “Saya mengapresiasi kepada mahasiswa Unsoed yang telah hadir pada sore ini. Walaupun pada akhirnya rektor terpilih tidak bersedia atau belum bersedia menandatangani sore hari ini, tapi kita akan tetap mengawal pakta integritas ini sampai ditandatangani.“ Ia juga mengutarakan kekecewaan dengan sikap rektor pada sore hari tersebut, meski demikian ia juga tetap berharap kepada beliau untuk secepatnya bersedia menandatangani pakta integritas tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Farhan mengaku bahwa kegiatan pengawalan pemilihan rektor 2022-2026 sudah berlangsung sejak bulan Januari, yang dipelopori oleh beberapa BEM se-Unsoed. Jadi kegiatan saat ini adalah rangkaian kegiatan lanjutan dalam mengawal pemilihan tersebut.</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><br>Reporter : Pratiwi, Rafiida, Sabil, Firstha<br>Penulis : Rafi<br>Editor : Rafi</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA<br>TRANSFORMASI IDE DAN OBJEKTIFITAS</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:categories /-->\n\n<!-- wp:latest-posts /-->', 'DIALOG ASPIRASI SAMBUT REKTOR BARU', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '350-revision-v1', '', '', '2022-04-09 08:31:24', '2022-04-09 08:31:24', '', 350, 'https://justiklik.com/?p=359', 0, 'revision', '', 0),
(361, 1, '2022-04-09 09:42:20', '2022-04-09 09:42:20', '<!-- wp:image {\"id\":362,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-362\"/><figcaption>Salah satu partisipan aksi membawakan poster berisi tuntutan</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Jumat (08/04/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) Kabupaten Banyumas menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan beberapa tuntutan terhadap&nbsp;keputusan dan wacana pemerintah pusat.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas itu mulanya berkumpul di kampus masing-masing lalu berkumpul&nbsp;di Masjid 17 dekat UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri (UIN SAIZU) kemudian massa yang sudah berkumpul berjalan kaki bersama dari tempat mereka berkumpul menuju Gedung DPRD Banyumas.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi kali ini mengangkat 5 (lima) tuntutan permasalahan. Pertama, menuntut penolakan terhadap penundaan pemilu tahun 2024. Kedua, menuntut penolakan terhadap wacana perpanjangan terhadap masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ketiga, menuntut penolakan terhadap kenaikan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Keempat, masalah kriminalisasi terhadap aktivis. Kelima, mewujudkan reformasi agraria sejati dan industrialisasi nasional.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed menekankan pada 3 permasalahan pokok, yaitu :&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>1.Kenaikan Harga Barang Pokok&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Yang pertama soal urgensi yang memang dirasakan oleh rakyat yang kesulitan dengan kenaikan harga ini, banyak sekali masyarakat sipil yang sudah menanyakan kepada mahasiswa, kapan ini mahasiswa turun untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Saat ini rakyat sedang kesusahan karena kenaikan harga pokok.” ujar Alfan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>2.Soal Penundaan Pemilu &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Hal ini menjadi menjadi <em>urgent </em>juga<em>, </em>kenapa? Karena sudah banyak dari pihak pemerintah dari menteri-menteri Jokowi sudah berani mengeluarkan wacana itu ke publik. Sudah berani melempar wacana itu ke publik artinya sudah ada perencanaan akan menuju kesana dan hal ini kemudian karena hal itu bertentangan dengan konstitusi yang memang mengamanahkan kita untuk melaksanakan pemilu 5 tahun sekali.” ucap Alfan&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>3.Presiden 3 Periode&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga mengatakan “Soal presiden 3 periode ini juga <em>urgent</em> kawan-kawan semua, dan seperti yang tadi sudah dikeluarkan <em>statement</em> dari pihak pemerintah pusat dan arahnya akan kesana juga gitu, ini mengkhianati amanah&nbsp; reformasi yang mana seharusnya kita membatasi masa jabatan presiden gitu, dan juga melanggar konstitusi dimana pasal 7 seharusnya presiden tidak boleh lebih dari 2 periode, makanya kita pilih isu-isu ini berdasarkan urgensi yang dirasakan masyrakat juga adanya dampak-dampak kehancuran demokrasi yang nanti akan dirasakan.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD III Supangkat&nbsp;turun langsung menemui massa yang menggelar aksi. Achmad Husein dan Supangkat menyatakan setuju dengan semua tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Supangkat juga menitipkan pesan kepada massa yang hadir “Pertama mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasinya, yang kedua tetap menjaga kondusivitas di Banyumas, yang ketiga menjaga keukhuwahan islamiyah di Banyumas.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":363,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-363\"/><figcaption>Bupati Banyumas, Achmad Husein menandatangani isi tuntutan yang diberikan mahasiswa </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan tanggapan dari Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD yang setuju dengan tuntutan yang dibawakan mahasiswa, Koordinator Lapangan Bagus Hadikusuma menyatakan “Tanggapan DPRD alhamdulillah, kita tidak menyangka bahwa DPRD dan Pak Bupati punya pandangan yang sama terhadap isu ini. Sepakat untuk menandatangi, dan akan menindaklanjuti dengan memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat.” Bagus juga menambahkan harapannya setelah agenda ini berlangsung, “Jelas, harapan teman-teman semua bukan harapan saya doang bahwa isu tuntutan kita harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan jelas tuntutan capaian minimal kita sudah disepakati sudah disetujui dan mereka sudah punya sikap yang jelas. Teman-teman denger ya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD punya sikap yang sama setuju untuk tuntutan kita. Itu harapan kita, tuntutan kita direalisasikan oleh pemerintah pusat.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga menanggapi terkait hasil tuntutan dalam aksi ini, “Belum, kenapa ini belum sukses, karena objek politik kita adalah presiden, objek politik kita Presiden Republik Indoensia Joko Widodo, ketika kita menyampaikan aspirasi saat kita tuntut adalah presiden, kita sampaikan kepada pihak pemkab dan DPRD&nbsp;hanya untuk menyampaikan gitu. Jadi aksi ini tidak selesai sampai disini jika nanti memang memungkinkan kita akan lanjutkan menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah pusat di nasional secara langsung supaya nantinya kita dapat merasakan sama-sama kebijakan yang akan dibuat pemerintah.” &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu peserta aksi Rayhan menuturkan, “Menurut saya tuntutannya kita hari ini terpenuhi meski bukan secara gamblang dipenuhi tapi tetap kondisi positif untuk dipenuhinya tuntutan kita, walaupun kita menyepakati dari tadi yang dikomandokan bahwasanya kita akan datang lagi kalau memang tuntutan kita tidak dipenuhi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari pewakilan massa yang mengharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyampaikan aspirasi masyarakat Banyumas kepada pemerintah pusat, dan menegaskan apabila aspirasi tidak sampai kepada pemerintah pusat atau terjadi penolakan terhadap isi tuntutan yang diberikan,&nbsp;akan ada aksi lanjutan baik tingkat daerah maupun langsung ke pusat. Massa&nbsp;bubar pada pukul 16.40 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIVITAS&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Kawal Isu Nasional, Aliansi Semarak Gelar Aksi', '', 'publish', 'open', 'open', '', 'kawal-isu-nasional-aliansi-semarak-gelar-aksi', '', '', '2022-04-09 14:26:39', '2022-04-09 14:26:39', '', 0, 'https://justiklik.com/?p=361', 0, 'post', '', 0),
(362, 1, '2022-04-09 09:02:54', '2022-04-09 09:02:54', '', 'WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-04-08-at-18-47-56', '', '', '2022-04-09 09:02:54', '2022-04-09 09:02:54', '', 361, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(363, 1, '2022-04-09 09:06:38', '2022-04-09 09:06:38', '', 'WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58', '', 'inherit', 'open', 'closed', '', 'whatsapp-image-2022-04-08-at-18-47-58', '', '', '2022-04-09 09:06:38', '2022-04-09 09:06:38', '', 361, 'https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58.jpeg', 0, 'attachment', 'image/jpeg', 0),
(364, 1, '2022-04-09 09:42:20', '2022-04-09 09:42:20', '<!-- wp:image {\"id\":362,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-362\"/><figcaption>Salah satu partisipan aksi membawakan spanduk berisi tuntutan</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Jumat (08/04/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) Kabupaten Banyumas menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan beberapa tuntutan terhadap keputusan dan wacana pemerintah pusat. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas itu mulanya berkumpul di kampus masing-masing lalu berkumpul di Masjid 17 dekat UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri (UIN SAIZU) kemudian massa yang sudah berkumpul berjalan kaki bersama dari tempat mereka berkumpul menuju Gedung DPRD Banyumas. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi kali ini mengangkat 5 (lima) tuntutan permasalahan. Pertama, menuntut penolakan terhadap penundaan pemilu tahun 2024. Kedua, menuntut penolakan terhadap wacana perpanjangan terhadap masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ketiga, menuntut penolakan terhadap kenaikan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Keempat, masalah kriminalisasi terhadap aktivis. Kelima, mewujudkan reformasi agraria sejati dan industrialisasi nasional. </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed menekankan pada 3 permasalah pokok, yaitu : </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>1.Kenaikan Harga Barang Pokok&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Yang pertama soal urgensi yang memang dirasakan oleh rakyat yang kesulitan dengan kenaikan harga ini, banyak sekali masyarakat sipil yang sudah menanyakan kepada mahasiswa, kapan ini mahasiswa turun untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Saat ini rakyat sedang kesusahan karena kenaikan harga pokok.” ujar Alfan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>2.Soal Penundaan Pemilu &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Hal ini menjadi menjadi <em>urgent </em>juga<em>, </em>kenapa? Karena sudah banyak dari pihak pemerintah dari menteri-menteri Jokowi sudah berani mengeluarkan wacana itu ke publik. Sudah berani melempar wacana itu ke publik artinya sudah ada perencanaan akan menuju kesana dan hal ini kemudian karena hal itu bertentangan dengan konstitusi yang memang mengamanahkan kita untuk melaksanakan pemilu 5 tahun sekali.” ucap Alfan </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>3.Presiden 3 Periode&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga mengatakan “Soal presiden 3 periode ini juga <em>urgent</em> kawan-kawan semua, dan seperti yang tadi sudah dikeluarkan <em>statement</em> dari pihak pemerintah pusat dan arahnya akan kesana juga gitu, ini mengkhianati amanah  reformasi yang mana seharusnya kita membatasi masa jabatan presiden gitu, dan juga melanggar konstitusi dimana pasal 7 seharusnya presiden tidak boleh lebih dari 2 periode, makanya kita pilih isu-isu ini berdasarkan urgensi yang dirasakan masyrakat juga adanya dampak-dampak kehancuran demokrasi yang nanti akan dirasakan.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD III Supangkat turun langsung menemui massa yang menggelar aksi. Achmad Husein dan Supangkat menyatakan setuju dengan semua tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Supangkat juga menitipkan pesan kepada massa yang hadir “Pertama mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasinya, yang kedua tetap menjaga kondusivitas di Banyumas, yang ketiga menjaga keukhuwahan islamiyah di Banyumas.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":363,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-363\"/><figcaption>Bupati Banyumas, Achmad Husein menandatangi isi tuntutan yang diberikan mahasiswa </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan tanggapan dari Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD yang setuju dengan tuntutan yang dibawakan mahasiswa, Koordinator Lapangan Bagus Hadikusuma menyatakan “Tanggapan DPRD alhamdulillah, kita tidak menyangka bahwa DPRD dan Pak Bupati punya pandangan yang sama terhadap isu ini. Sepakat untuk menandatangi, dan akan menindaklanjuti dengan memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat.” Bagus juga menambahkan harapannya setelah agenda ini berlangsung, “Jelas, harapan teman-teman semua bukan harapan saya doang bahwa isu tuntutan kita harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan jelas tuntutan capaian minimal kita sudah disepakati sudah disetujui dan mereka sudah punya sikap yang jelas. Teman-teman denger ya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD punya sikap yang sama setuju untuk tuntutan kita. Itu harapan kita, tuntutan kita direalisasikan oleh pemerintah pusat.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga menanggapi terkait hasil tuntutan dalam aksi ini, “Belum, kenapa ini belum sukses, karena objek politik kita adalah presiden, objek politik kita Presiden Republik Indoensia Joko Widodo, ketika kita menyampaikan aspirasi saat kita tuntut adalah presiden, kita sampaikan kepada pihak pemkab dan DPRD hanya untuk menyampaikan gitu. Jadi aksi ini tidak selesai sampai disini jika nanti memang memungkinkan kita akan lanjutkan menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah pusat di nasional secara langsung supaya nantinya kita dapat merasakan sama-sama kebijakan yang akan dibuat pemerintah.”  </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu peserta aksi Rayhan menuturkan, “Menurut saya tuntutannya kita hari ini terpenuhi meski bukan secara gamblang dipenuhi tapi tetap kondisi positif untuk dipenuhinya tuntutan kita, walaupun kita menyepakati dari tadi yang dikomandokan bahwasanya kita akan datang lagi kalau memang tuntutan kita tidak dipenuhi.” </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari pewakilan massa yang mengharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyampaikan aspirasi masyarakat Banyumas kepada pemerintah pusat, dan menegaskan apabila aspirasi tidak sampai kepada pemerintah pusat atau terjadi penolakan terhadap isi tuntutan yang diberikan,&nbsp;akan ada aksi lanjutan baik tingkat daerah maupun langsung ke pusat. Massa&nbsp;bubar pada pukul 16.40 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIVITAS&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Kawal Isu Nasional, Aliansi Semarak Gelar Aksi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '361-revision-v1', '', '', '2022-04-09 09:42:20', '2022-04-09 09:42:20', '', 361, 'https://justiklik.com/?p=364', 0, 'revision', '', 0),
(366, 1, '2022-04-09 10:02:25', '2022-04-09 10:02:25', '<!-- wp:image {\"id\":362,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.56-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-362\"/><figcaption>Salah satu partisipan aksi membawakan poster berisi tuntutan</figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Purwokerto, Jumat (08/04/2022) Persatuan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) Kabupaten Banyumas menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan beberapa tuntutan terhadap&nbsp;keputusan dan wacana pemerintah pusat.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Massa yang tergabung dalam Aliansi Semarak Banyumas itu mulanya berkumpul di kampus masing-masing lalu berkumpul&nbsp;di Masjid 17 dekat UIN Prof. KH. Syaifuddin Zuhri (UIN SAIZU) kemudian massa yang sudah berkumpul berjalan kaki bersama dari tempat mereka berkumpul menuju Gedung DPRD Banyumas.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi kali ini mengangkat 5 (lima) tuntutan permasalahan. Pertama, menuntut penolakan terhadap penundaan pemilu tahun 2024. Kedua, menuntut penolakan terhadap wacana perpanjangan terhadap masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Ketiga, menuntut penolakan terhadap kenaikan bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Keempat, masalah kriminalisasi terhadap aktivis. Kelima, mewujudkan reformasi agraria sejati dan industrialisasi nasional.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan selaku Presiden BEM Unsoed menekankan pada 3 permasalahan pokok, yaitu : </p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>1.Kenaikan Harga Barang Pokok&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Yang pertama soal urgensi yang memang dirasakan oleh rakyat yang kesulitan dengan kenaikan harga ini, banyak sekali masyarakat sipil yang sudah menanyakan kepada mahasiswa, kapan ini mahasiswa turun untuk menyuarakan aspirasi rakyat? Saat ini rakyat sedang kesusahan karena kenaikan harga pokok.” ujar Alfan.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>2.Soal Penundaan Pemilu &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>“Hal ini menjadi menjadi <em>urgent </em>juga<em>, </em>kenapa? Karena sudah banyak dari pihak pemerintah dari menteri-menteri Jokowi sudah berani mengeluarkan wacana itu ke publik. Sudah berani melempar wacana itu ke publik artinya sudah ada perencanaan akan menuju kesana dan hal ini kemudian karena hal itu bertentangan dengan konstitusi yang memang mengamanahkan kita untuk melaksanakan pemilu 5 tahun sekali.” ucap Alfan&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>3.Presiden 3 Periode&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga mengatakan “Soal presiden 3 periode ini juga <em>urgent</em> kawan-kawan semua, dan seperti yang tadi sudah dikeluarkan <em>statement</em> dari pihak pemerintah pusat dan arahnya akan kesana juga gitu, ini mengkhianati amanah&nbsp; reformasi yang mana seharusnya kita membatasi masa jabatan presiden gitu, dan juga melanggar konstitusi dimana pasal 7 seharusnya presiden tidak boleh lebih dari 2 periode, makanya kita pilih isu-isu ini berdasarkan urgensi yang dirasakan masyrakat juga adanya dampak-dampak kehancuran demokrasi yang nanti akan dirasakan.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Wakil Ketua DPRD III Supangkat&nbsp;turun langsung menemui massa yang menggelar aksi. Achmad Husein dan Supangkat menyatakan setuju dengan semua tuntutan yang dibawakan mahasiswa. Supangkat juga menitipkan pesan kepada massa yang hadir “Pertama mengucapkan terimakasih atas penyampaian aspirasinya, yang kedua tetap menjaga kondusivitas di Banyumas, yang ketiga menjaga keukhuwahan islamiyah di Banyumas.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:image {\"id\":363,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https://justiklik.com/wp-content/uploads/2022/04/WhatsApp-Image-2022-04-08-at-18.47.58-768x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-363\"/><figcaption>Bupati Banyumas, Achmad Husein menandatangani isi tuntutan yang diberikan mahasiswa </figcaption></figure>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Terkait dengan tanggapan dari Bupati Banyumas dan Wakil Ketua DPRD yang setuju dengan tuntutan yang dibawakan mahasiswa, Koordinator Lapangan Bagus Hadikusuma menyatakan “Tanggapan DPRD alhamdulillah, kita tidak menyangka bahwa DPRD dan Pak Bupati punya pandangan yang sama terhadap isu ini. Sepakat untuk menandatangi, dan akan menindaklanjuti dengan memberikan aspirasi kepada pemerintah pusat.” Bagus juga menambahkan harapannya setelah agenda ini berlangsung, “Jelas, harapan teman-teman semua bukan harapan saya doang bahwa isu tuntutan kita harus direalisasikan oleh pemerintah pusat dan jelas tuntutan capaian minimal kita sudah disepakati sudah disetujui dan mereka sudah punya sikap yang jelas. Teman-teman denger ya, Pak Bupati, Pak Ketua DPRD punya sikap yang sama setuju untuk tuntutan kita. Itu harapan kita, tuntutan kita direalisasikan oleh pemerintah pusat.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Alfan juga menanggapi terkait hasil tuntutan dalam aksi ini, “Belum, kenapa ini belum sukses, karena objek politik kita adalah presiden, objek politik kita Presiden Republik Indoensia Joko Widodo, ketika kita menyampaikan aspirasi saat kita tuntut adalah presiden, kita sampaikan kepada pihak pemkab dan DPRD&nbsp;hanya untuk menyampaikan gitu. Jadi aksi ini tidak selesai sampai disini jika nanti memang memungkinkan kita akan lanjutkan menyampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah pusat di nasional secara langsung supaya nantinya kita dapat merasakan sama-sama kebijakan yang akan dibuat pemerintah.” &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Salah satu peserta aksi Rayhan menuturkan, “Menurut saya tuntutannya kita hari ini terpenuhi meski bukan secara gamblang dipenuhi tapi tetap kondisi positif untuk dipenuhinya tuntutan kita, walaupun kita menyepakati dari tadi yang dikomandokan bahwasanya kita akan datang lagi kalau memang tuntutan kita tidak dipenuhi.”&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Aksi ini ditutup dengan orasi dari pewakilan massa yang mengharapkan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk segera menyampaikan aspirasi masyarakat Banyumas kepada pemerintah pusat, dan menegaskan apabila aspirasi tidak sampai kepada pemerintah pusat atau terjadi penolakan terhadap isi tuntutan yang diberikan,&nbsp;akan ada aksi lanjutan baik tingkat daerah maupun langsung ke pusat. Massa&nbsp;bubar pada pukul 16.40 WIB.&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>LPM PRO JUSTITIA &nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>TRANSFORMASI IDE &amp; OBJEKTIVITAS&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Reporter : Salwa, Pratiwi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Penulis : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Editor : Rafi&nbsp;</p>\n<!-- /wp:paragraph -->', 'Kawal Isu Nasional, Aliansi Semarak Gelar Aksi', '', 'inherit', 'closed', 'closed', '', '361-revision-v1', '', '', '2022-04-09 10:02:25', '2022-04-09 10:02:25', '', 361, 'https://justiklik.com/?p=366', 0, 'revision', '', 0);
